acehtoday.id/ | Tapaktuan — Kualitas pelayanan di RSUD dr. H. Yulidin Away (RSUDYA) kembali disorot. Kaukus Pemuda Peduli Aceh Selatan (KP2AS) mendesak manajemen rumah sakit tipe B milik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan itu segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menerapkan sistem pembayaran jasa medis berbasis kinerja dan digitalisasi.
Koordinator KP2AS, Rusdiman, Sabtu (28/6/2026), menyebut pelayanan di rumah sakit tersebut belum memenuhi harapan masyarakat. Ia mendorong agar evaluasi tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga disiplin kerja, profesionalisme, dan mutu layanan yang diterima pasien secara langsung.
“Jika kita jujur, pelayanan di rumah sakit tersebut masih jauh dari kata memuaskan. Karena itu harus dilakukan evaluasi secara maksimal dan diterapkan sistem pembayaran jasa medis berbasis digital berdasarkan pelayanan tenaga medis terhadap pasien,” ujarnya dalam rilis yang diterima redaksi.
Menurut Rusdiman, selama ini perhatian publik terlalu banyak tersedot pada isu keterlambatan pembayaran insentif, sementara kualitas pelayanan kepada pasien justru luput dari perhatian. Ia menyindir, saat insentif terlambat dua bulan, tenaga medis ramai-ramai bersuara. Namun ketika bicara mutu pelayanan, kondisinya tidak kunjung membaik.
KP2AS mengusulkan agar insentif tenaga medis tidak lagi dibayar secara seragam. Dokter yang disiplin hadir, melayani lebih banyak pasien, dan meraih tingkat kepuasan yang baik, semestinya menerima insentif lebih tinggi dibanding mereka yang kurang disiplin atau lebih banyak menghabiskan waktu di luar tugas pelayanan.
“Jangan sampai ada dokter yang datang terlambat, pelayanannya tidak maksimal, bahkan lebih sibuk dengan proyek di luar maupun tempat praktik pribadinya, tetapi menerima insentif yang sama dengan mereka yang benar-benar mengabdikan waktu untuk melayani masyarakat,” tegas Rusdiman.
Ia bahkan mengungkap adanya informasi soal dokter yang sibuk praktik di luar sekaligus menjalin relasi bisnis dengan rekanan atau kontraktor, padahal tugas utama seorang tenaga medis adalah melayani pasien.
Sebagai solusi konkret, KP2AS mendorong penerapan sistem digital yang mengintegrasikan absensi elektronik, rekam jejak pelayanan, volume tindakan medis, hingga survei kepuasan pasien sebagai dasar penghitungan jasa medis. Digitalisasi ini dinilai tidak hanya menciptakan keadilan bagi tenaga kesehatan berkinerja baik, tetapi juga meningkatkan transparansi keuangan rumah sakit.
“Penerapan sistem ini juga untuk menghindari permainan dalam pembayaran jasa medis serta meningkatkan efisiensi. Jangan sampai rumah sakit mengeluarkan anggaran besar untuk jasa medis, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami peningkatan,” kata Rusdiman.
Usulan KP2AS sejalan dengan tren reformasi tata kelola layanan kesehatan di berbagai rumah sakit pemerintah yang dalam beberapa tahun terakhir mulai mengadopsi rekam medis elektronik, antrean digital, hingga sistem pemantauan indikator mutu. Namun, efektivitas evaluasi itu bergantung pada audit kinerja yang komprehensif, pengukuran kepuasan pasien secara berkala, serta keterbukaan indikator mutu kepada publik.
Rusdiman menegaskan, tantangan terbesar RSUDYA bukan sekadar menyelesaikan persoalan administratif pembayaran insentif. “Ukuran keberhasilan rumah sakit daerah pada akhirnya bukan terletak pada besarnya belanja operasional, melainkan pada kepuasan pasien dan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. **
