acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut provinsi Aceh merupakan wilayah paling berat terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Pulau Sumatera pasca enam bulan lalu.
Hal itu ia sampaikan dalam temu awak media usai melakukan rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh secara tertutup yang digelar di ruang rapat serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa 9/6/2026.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, sejumlah kementerian, serta Bupati dan Walikota Kota Aceh.
“Melihat beberapa data yang ada, dampak yang paling masif itu di Aceh,” kata Tito.
Tito menyampaikan berdasarkan hasil rapat membahas capaian selama masa transisi tanggap darurat, aktivitas masyarakat terdampak sekaligus fasilitas umum berangsur-angsur normal namun masih belum ideal.
“Banyak yang sudah kembali normal tapi belum permanen, normalnya fungsional. Pergerakan orang dan barang berjalan baik, listrik oke, SPBU operasional berjalan, internet jalan, logistik tidak kekurangan. Tapi belum ideal,” ungkapnya.
Sumber foto: acehtoday.id/elza
Menjadi Wilayah Paling Berat Terdampak Aceh Masih Perlu Penanganan
Ia menyebut fasilitas yang masih perlu penanganan lebih lanjut diantaranya sekolah, rumah warga, jalan, jembatan, sawah, dan tambak. Menurutnya, pengerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi ini membutuhkan waktu selama tiga tahun.
“Fasilitas yang terdampak perlu di rehab, rekonstruksi bila perlu lebih baik lagi. Itu berlanjut hingga tahun 2028,” ujar Tito.
Pemerintah pusat, menurut Tito telah menyiapkan anggaran Rp100,1 triliun untuk pemulihan tiga provinsi yang terdampak bencana. Anggaran ini dibagi tahapan yakni Rp39 triliun, Rp32 triliun dan Rp28 triliun lebih.
“Di samping itu, Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara mendapatkan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Rp10,6 triliun untuk digunakan menangani bencana di daerah masing-masing,” ucapnya.
Ia juga mendorong agar pimpinan kementerian dan lembaga bekerja cepat setelah mencairkan anggaran Rp39 triliun
untuk mengeksekusi program sebanyak 11.512 kegiatan di tiga provinsi.
“Ini akan kita pantau terus setiap dua minggu nantinya,” tutu Tito.
Rapat koordinasi tertutup tersebut dilakukan cukup lama, dimulai dari sekitar pukul 14.47 WIB hingga 17.43 WIB.
Sebelum rapat dimulai, juru foto dan awak media yang telah berada di ruang pertemuan diminta keluar oleh petugas. Setelah itu rapat dilaksanakan secara tertutup dan hanya diikuti oleh pihak yang terdaftar dalam agenda tersebut.