acehtoday

Tag: asn digital

  • Wali Kota Palu Resmikan Capacity Building TP2DD untuk Digitalisasi

    Wali Kota Palu Resmikan Capacity Building TP2DD untuk Digitalisasi

    Rakyat News – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Kamis, 9 Juli 2026. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas TP2DD guna mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Hadianto menegaskan pentingnya agenda capacity building TP2DD. Menurutnya, kegiatan ini krusial untuk memperkuat kinerja Pemerintah Kota Palu dalam menghadapi transformasi digital. “Agenda ini sangat penting dalam menguatkan kerja-kerja Pemerintah Kota Palu,” ujar wali kota.

    Hadianto menyatakan bahwa Pemerintah Kota Palu berupaya mendorong budaya kerja berbasis sistem elektronik di seluruh perangkat daerah. Dia menekankan perlunya adaptasi cepat terhadap perkembangan digital agar pelayanan dan pengelolaan pemerintahan maksimal. “Pemerintah Kota Palu harus secepatnya mampu beradaptasi dengan tuntutan yang ada,” tambahnya.

    Wali Kota juga menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital adalah kewajiban bagi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan pelayanan yang efisien dan akuntabel kepada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan, termasuk mengombinasikan sistem konvensional dan digital agar proses pemerintahan lebih efektif.

    Wali Kota menyinggung kebijakan koreksi fiskal dari pemerintah pusat sebagai peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Dengan adanya capacity building ini, diharapkan TP2DD dapat berperan lebih aktif dalam digitalisasi pemerintahan di Kota Palu.

  • Strategi ASN Digital: Atasi Kesenjangan Teknologi 2026

    Strategi ASN Digital: Atasi Kesenjangan Teknologi 2026

    Seputar Aceh – Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Digital menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid menegaskan bahwa kompetensi teknologi informasi di kalangan ASN belum memenuhi standar yang diperlukan untuk memberikan layanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

    Menurutnya, ketika ASN tidak menguasai teknologi informasi dengan baik, dampaknya langsung terasa oleh warga negara. Hal ini terlihat dari antrian panjang di kantor pemerintah, proses perizinan yang berbelit-belit, dan sistem informasi yang sering mengalami gangguan.

    Sebagaimana dilaporkan oleh BERNAS.id, masalah pengembangan ASN Digital berkaitan erat dengan kurangnya pelatihan berkelanjutan dan infrastruktur teknologi yang memadai. Masyarakat juga mengeluh bahwa layanan publik masih banyak yang bersifat manual, meski era digital telah membuka peluang otomasi yang jauh lebih efisien.

    Strategi Meningkatkan Kompetensi ASN Digital

    Menteri Meutya Hafid menjelaskan tiga strategi utama pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital pada ASN. Pertama, meningkatkan kompetensi ASN melalui program pelatihan teknologi informasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

    Kedua, pemerintah akan memperbaiki infrastruktur teknologi guna mendukung pelaksanaan layanan publik digital. Terakhir, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi transformasi digital.

    Analisis Kesenjangan Digital di Birokrasi

    Kesenjangan keterampilan teknologi di kalangan ASN dapat merugikan layanan publik. Respon publik terhadap keterlambatan digitalisasi ASN cukup kritis, terlihat dari keluhan di media sosial dan forum diskusi.

    Di berbagai platform, masyarakat mengungkapkan frustrasi mereka terhadap lambatnya proses administrasi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga daerah.

    Langkah Praktis untuk Keberhasilan ASN Digital

    Pemerintah perlu memastikan bahwa pelatihan yang diberikan kepada ASN relevan dengan kebutuhan teknologi saat ini. Dengan adanya pelatihan yang memadai, ASN diharapkan mampu memberikan layanan publik yang lebih baik.

    Untuk mempercepat proses digitalisasi, kolaborasi antar lembaga pemerintah juga harus diperkuat. Melalui upaya ini, diharapkan kesenjangan teknologi di kalangan ASN dapat ditangani dengan lebih efektif di tahun 2026.