acehtoday

Tag: Bank Aceh

  • Direktur Utama Bank Aceh Raih Pemred Award 2026 atas Komitmen Keterbukaan Informasi

    acehtoday.id/ | Yogyakarta – Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, menerima penghargaan Pemred Award 2026 kategori Corporate Leadership – The Best Communication pada malam penganugerahan Festival Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang berlangsung di Hotel Alana Yogyakarta, Sabtu (18/7/2026).

    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para pemimpin yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam membangun komunikasi publik yang terbuka, transparan, akuntabel, serta mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan media massa dan masyarakat.

    Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri yang diketuai Anggota Dewan Pers Republik Indonesia, Yogi Hadi Ismanto, Direktur Utama Bank Aceh dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan yang mendukung keterbukaan informasi publik melalui hubungan yang baik dengan insan pers, kemudahan akses informasi, serta komitmen terhadap komunikasi yang konstruktif dan bertanggung jawab.

    Penilaian tersebut juga mempertimbangkan konsistensi dalam membangun hubungan yang sehat antara institusi, media, dan masyarakat, serta keberpihakan terhadap penyebaran informasi yang akurat dan berimbang.

    Dalam kesempatan tersebut, Fadhil Ilyas menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima serta mengapresiasi seluruh insan Bank Aceh yang selama ini telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam menjaga kualitas komunikasi perusahaan.

    “Alhamdulillah, penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Aceh. Sebagai Bank Pembangunan Daerah milik masyarakat Aceh, penghargaan ini menjadi amanah bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Fadhil.

    Menurutnya, penghargaan tersebut bukanlah capaian individu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Bank Aceh yang selama ini berkomitmen menghadirkan informasi yang cepat, akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

    Ia menegaskan bahwa di tengah dinamika industri jasa keuangan yang semakin kompetitif, keterbukaan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Good Corporate Governance (GCG).

    Bank Aceh Syariah
    Pelayanan di Bank Aceh Syariah.

    Oleh karena itu, Bank Aceh terus memperkuat budaya transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi yang efektif sebagai landasan dalam membangun kepercayaan masyarakat.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi perusahaan secara berkala, penguatan fungsi kehumasan, optimalisasi kanal komunikasi digital, peningkatan layanan informasi publik, serta pembangunan hubungan yang profesional dan berkelanjutan dengan media massa, baik di tingkat daerah maupun nasional.

    Sebagai Bank Pembangunan Daerah Syariah yang terus bertransformasi menjadi institusi keuangan modern dan berdaya saing nasional, Bank Aceh senantiasa mengedepankan profesionalisme, integritas, serta pelayanan prima kepada masyarakat.

    Transformasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penguatan bisnis, inovasi layanan, dan digitalisasi, tetapi juga melalui komitmen untuk membangun komunikasi publik yang terbuka, kredibel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Momentum ini juga menjadi bagian dari perjalanan Bank Aceh yang terus memperkuat transformasi perusahaan, terlebih setelah memasuki satu dekade sebagai Bank Syariah.

    Dengan fondasi tata kelola yang semakin baik, penguatan manajemen risiko, serta sinergi yang solid antara Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan seluruh insan perusahaan, Bank Aceh optimistis dapat terus meningkatkan daya saing sekaligus memperluas kontribusinya bagi pembangunan ekonomi Aceh.

    Fadhil berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh karyawan Bank Aceh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

    “Kami menyadari bahwa kepercayaan adalah aset terbesar sebuah lembaga keuangan. Karena itu, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja lebih baik, menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun komunikasi yang profesional dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan ,” tambahnya.

    Pemred Award 2026 merupakan bagian dari rangkaian Festival Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang diselenggarakan pada 17–19 Juli 2026 di Yogyakarta. Selain pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah, Legislatif, Pimpinan lembaga, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penganugerahan Pena Emas kepada sejumlah tokoh nasional atas kontribusinya dalam pembangunan dan komunikasi publik.

    Malam penganugerahan tersebut juga menjadi momen yang membanggakan bagi Aceh. Selain Direktur Utama Bank Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menerima penghargaan Pena Emas, sementara Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir turut memperoleh penghargaan atas kepemimpinan dan kontribusinya dalam tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik.

    Direktur Utama Bank Aceh menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan berharap penghargaan yang diraih berbagai tokoh Aceh dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

    Bagi Bank Aceh, penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi atas kualitas komunikasi publik, tetapi juga menjadi penguat komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan tata kelola yang baik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mengakselerasi transformasi sebagai Bank Pembangunan Daerah Syariah yang modern, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kemajuan Aceh.

  • Komisaris Baru Harapan Baru, DPRA Minta Bank Aceh Hadir Lebih Dekat untuk Pelaku UMKM

    Komisaris Baru Harapan Baru, DPRA Minta Bank Aceh Hadir Lebih Dekat untuk Pelaku UMKM

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Penetapan Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah periode 2026–2030 mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tati Meutia Asmara, S.KH., M.Si., menilai susunan baru komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan dan peningkatan kontribusi bank daerah tersebut bagi perekonomian Aceh.

    Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (23/6/2026). Selain menetapkan Muhammad Nasir sebagai Komisaris Utama, rapat juga menyetujui Faisal sebagai Komisaris Independen dan Erwin Konadi sebagai Direktur Bisnis Bank Aceh Syariah untuk periode 2026–2030.

    Menanggapi keputusan tersebut, Tati Meutia Asmara mengucapkan selamat kepada jajaran komisaris dan direksi yang telah mendapatkan amanah baru. Namun, menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemegang saham harus dijawab dengan kerja nyata, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Aceh.

    “Bank Aceh Syariah bukan sekadar lembaga perbankan daerah, tetapi juga instrumen strategis yang memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi Aceh. Karena itu, masyarakat tentu berharap hadirnya kepemimpinan baru mampu membawa perubahan yang lebih baik terhadap kinerja, pelayanan, dan daya saing Bank Aceh ke depan,” ujar Tati.

    Politisi perempuan DPR Aceh itu menegaskan bahwa tantangan dunia perbankan saat ini semakin kompetitif. Oleh sebab itu, jajaran komisaris dan direksi yang baru harus mampu menghadirkan inovasi dan transformasi yang berkelanjutan agar Bank Aceh tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi bank syariah regional yang kuat dan terpercaya.

    “Kita ingin Bank Aceh Syariah menjadi lembaga keuangan yang profesional, modern, akuntabel, dan mampu bersaing dengan perbankan nasional. Penguatan tata kelola perusahaan atau good corporate governance harus menjadi prioritas utama karena kepercayaan publik merupakan modal terbesar bagi sebuah bank,” katanya.

    Tati juga menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi intermediasi Bank Aceh dalam mendukung sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Menurutnya, keberadaan Bank Aceh harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, hingga investasi daerah.

    “Ke depan, kami berharap Bank Aceh lebih agresif dan inovatif dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan modal untuk berkembang. Bank Aceh harus hadir sebagai mitra pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Tati menekankan bahwa peningkatan laba perusahaan semestinya berjalan seiring dengan peningkatan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Aceh. Sebagai bank milik daerah, Bank Aceh dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk turut mendukung agenda pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “DPR Aceh tentu akan terus memberikan dukungan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar Bank Aceh Syariah tetap berada pada jalur yang benar, sehat secara bisnis, kuat secara kelembagaan, dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah serta pembangunan ekonomi Aceh,” tegasnya.

    Menurut Tati, kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, pemegang saham, regulator, dan manajemen perusahaan akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan Bank Aceh Syariah menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.

    Pentingnya Perhatian Bank Aceh Syariah kepada pelaku UMKM perempuan

    Tati juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaku UMKM perempuan yang jumlahnya terus bertambah di berbagai sektor usaha, mulai dari kuliner, kerajinan, perdagangan, hingga industri rumahan. Menurutnya, kaum perempuan memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi keluarga dan ekonomi daerah sehingga perlu mendapatkan dukungan yang lebih maksimal dari lembaga perbankan.

    “Perempuan pelaku UMKM merupakan salah satu pilar penting perekonomian Aceh. Banyak di antara mereka yang tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Karena itu, mereka harus mendapatkan perhatian khusus dalam hal akses pembiayaan dan pengembangan usaha,” kata Tati.

    Ia menilai masih banyak pelaku usaha perempuan yang menghadapi berbagai kendala untuk mendapatkan tambahan modal usaha, baik karena keterbatasan informasi, pendampingan, maupun persyaratan administratif yang terkadang sulit dipenuhi oleh usaha mikro dan rumahan.

    “Kami berharap Bank Aceh dapat menghadirkan skema pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh perempuan pelaku UMKM, terutama mereka yang sedang merintis atau mengembangkan usaha. Kemudahan akses modal akan sangat membantu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan pada akhirnya memperkuat ekonomi keluarga,” ujarnya.

    Menurut Tati, pemberdayaan ekonomi perempuan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Sebab ketika perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga, pendidikan anak, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

    “Bank Aceh sebagai bank milik rakyat Aceh harus mampu hadir memberikan solusi pembiayaan yang inklusif dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan pelaku usaha yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi akar rumput di Aceh,” tegasnya.

    “Kami berharap kepemimpinan baru ini mampu melahirkan berbagai terobosan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Targetnya bukan hanya pertumbuhan aset dan keuntungan perusahaan, tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik, kualitas pelayanan, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh,” pungkasnya.**