Tag: DPRK Banda Aceh

Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah, ST, memberikan kabar gembira bagi warga Kota Banda Aceh, khususnya bagi ASN dengan status PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu.

Menurutnya, saat ini gaji PPPK telah diusulkan agar dibiayai oleh APBN. Selain itu, terdapat upaya agar PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Informasi tersebut disampaikan Irwansyah setelah dirinya berdialog dengan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, pada Kamis, 11 Juni 2026.
Diketahui, Mardani Ali Sera merupakan bagian dari Komisi II DPR RI, yang saat ini mengusulkan agar pembiayaan PPPK tidak lagi dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan ditanggung oleh APBN.

Selain itu, Komisi II juga mengusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu serta mencegah adanya pemberhentian PPPK akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Irwansyah menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada Komisi II DPR RI atas usulan tersebut yang telah dibahas dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Tentu kita memberikan dukungan dan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas usulan tersebut karena akan sangat berpihak kepada saudara-saudara kita yang berstatus PPPK. Ke depan, kami siap mengawal dan memastikan kebijakan ini benar-benar berjalan serta terlaksana dengan baik di lapangan, khususnya di Kota Banda Aceh,” ujar Irwansyah.

Dalam diskusinya dengan Mardani Ali Sera, Irwansyah juga menanyakan secara langsung mengenai nasib para pegawai berstatus PPPK, termasuk kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan diberhentikan akibat kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas.

Menanggapi hal itu, Mardani menjelaskan bahwa sejak awal Komisi II DPR RI telah mengusulkan agar PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Karena mereka semua statusnya juga ASN, yang harus sama dengan PNS.

Selain itu, pembiayaan PPPK diharapkan dapat ditanggung oleh APBN.

Mardani juga menegaskan bahwa PPPK tidak boleh diberhentikan secara sepihak, terlebih hanya karena alasan keterbatasan fiskal atau keuangan daerah.

Menurutnya, PPPK hanya dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Irwansyah pun memohon dukungan dan doa dari masyarakat Kota Banda Aceh agar usulan Komisi II DPR RI tersebut dapat segera diwujudkan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Sebagai informasi, selama ini pembiayaan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, masih dibebankan kepada APBD masing-masing daerah. Kondisi tersebut menyebabkan belanja pegawai di sejumlah daerah meningkat cukup signifikan.

Karena itu, diharapkan usulan Komisi II DPR RI agar pembiayaan PPPK ditanggung APBN dapat segera terealisasi sehingga kesejahteraan dan kepastian status para pegawai PPPK semakin terjamin.

Irwansyah juga menegaskan bahwa PPPK tidak boleh diberhentikan hanya karena kondisi fiskal daerah yang lemah atau keterbatasan anggaran. Pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Semoga hal ini dapat terwujud. Kita doakan agar keputusan tersebut dapat ditetapkan dan diakomodir oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutup Irwansyah. (Adv)

BANDA ACEH – Anggota DPRK Banda Aceh, Aiyub Bukhari, SPd, menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), yang merupakan usulan Teuku Riefky Harsya (TRH) kepada 4.323 siswa di Kota Banda Aceh, Kamis (11/6/2026).

Acara penyaluran di Banda Aceh dipusatkan di SMTI, Kecamatan Kuta Alam.

Penyaluran beasiswa tersebut merupakan bagian dari program bantuan pemerintah untuk mendukung keberlangsungan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu, sekaligus memotivasi mereka agar lebih giat dalam menempuh pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Aiyub Bukhari selaku Koordinator untuk Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa bantuan PIP merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan.

Ia berharap dana yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang kebutuhan sekolah dan proses belajar para siswa.

“Program ini merupakan bantuan pemerintah bagi siswa yang membutuhkan agar dapat terus melanjutkan pendidikan.

Kami berharap para orang tua dan siswa dapat memanfaatkan dana ini dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pendidikan,” ujar Aiyub, yang merupakan Wakil Ketua Fraksi Demokrat di DPRK Banda Aceh.

Saat penyerahan tersebut, Teuku Riefki Harsya yang kini menjabat Menteri Ekraf berkesempatan menyapa para penerima melalui siaran panggilan video.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Demokrat Banda Aceh, Isnaini Husda, Penanggung Jawab Beasiswa PIP TRH di Aceh, Aidil Mashendra, Abdul Hadi Bang Joni, pihak sekolah dan pejabat terkait.

Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah penerima beasiswa PIP tahun 2026 di Banda Aceh mencapai 4.323 siswa.

Sementara itu, secara keseluruhan di Provinsi Aceh, jumlah penerima bantuan PIP mencapai sekitar 40 ribu siswa.

Program beasiswa PIP ini telah diperjuangkan dan disalurkan oleh Teuku Riefky Harsya sejak menjabat sebagai Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh.

Dana bantuan tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Melalui program ini, diharapkan semakin banyak anak-anak Aceh yang dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih prestasi serta masa depan yang lebih cerah.(Adv)

Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, S.Pd., M.Pd, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Program Studi Magister  Pendidikan Biologi Universitas Serambi Mekkah (USM) atas keberhasilannya meraih predikat Akreditasi “Baik Sekali” dengan nilai 310 berdasarkan keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK).

Menurut Musriadi Aswad, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, serta komitmen seluruh sivitas akademika Universitas Serambi Mekkah dalam meningkatkan mutu  pendidikan tinggi, khususnya di bidang Pendidikan Biologi.

“Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Universitas Serambi Mekkah terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan berkualitas. Akreditasi ‘Baik Sekali’ ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi dan dibanggakan oleh seluruh masyarakat Aceh,” ujar Musriadi, di Banda Aceh, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, akreditasi yang diraih tidak hanya mencerminkan kualitas tata kelola program studi, tetapi juga menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian penting dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, pencapaian tersebut akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Serambi Mekkah sebagai salah satu perguruan tinggi yang berkontribusi dalam mencetak tenaga  pendidik, akademisi, dan sumber daya manusia yang kompeten.

“Universitas Serambi Mekkah selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan pendidikan di Aceh. Saya berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas akademik dan melahirkan inovasi-inovasi pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Musriadi juga berharap Program Studi Magister Pendidikan Biologi USM dapat terus meningkatkan prestasinya sehingga mampu meraih peringkat akreditasi yang lebih tinggi pada masa mendatang.

“Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal menuju prestasi yang lebih besar serta mendorong lahirnya lulusan yang unggul, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan pendidikan serta kemajuan bangsa,” pungkas Wakil Ketua DPRK Banda Aceh tersebut.(Adv)

Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, S.Pd., M.Pd, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada dua siswi SMAS Inshafuddin Banda Aceh yang berhasil lulus seleksi calon mahasiswa baru Universitas Al-Azhar Mesir Tahun 2026.

Kedua siswi tersebut adalah Muzayyanah Arrasyid dan Urlia Rahmi, siswa kelas XII IPA-1 SMAS Inshafuddin Banda Aceh. Keberhasilan mereka menembus salah satu perguruan tinggi Islam tertua dan paling bergengsi di dunia menjadi kebanggaan bagi keluarga, sekolah, masyarakat Aceh, serta bangsa Indonesia.

Dr. Musriadi Aswad menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin belajar, doa orang tua, serta bimbingan para guru yang telah mendampingi para siswa selama menempuh pendidikan.

“Keberhasilan ananda Muzayyanah Arrasyid dan Urlia Rahmi diterima di Universitas Al-Azhar Mesir merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Ini menunjukkan bahwa generasi muda Aceh memiliki kualitas dan daya saing yang mampu bersaing di tingkat internasional,” ujar Musriadi, di Banda Aceh, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, Al-Azhar Mesir selama ini dikenal sebagai pusat peradaban dan keilmuan Islam dunia yang telah melahirkan banyak ulama, cendekiawan, dan pemimpin yang berkontribusi bagi umat Islam di berbagai negara.

Musriadi berharap kedua siswi tersebut dapat memanfaatkan kesempatan belajar di Mesir untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, memperluas wawasan, serta menjaga nama baik Aceh dan Indonesia di kancah internasional.

“Teruslah berprestasi dan menjadi kebanggaan keluarga, sekolah, dan daerah. Semoga sukses dalam menuntut ilmu, menjadi generasi yang berakhlak mulia, serta kelak kembali mengabdi untuk kemajuan Aceh dan Indonesia,” tambahnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada SMAS Inshafuddin Banda Aceh yang terus menunjukkan komitmennya dalam melahirkan generasi unggul dan berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pelajar lainnya untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan akademik, serta berani bercita-cita menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik dunia.

“Selamat dan sukses kepada Muzayyanah Arrasyid dan Urlia Rahmi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan ilmu, dan kesuksesan dalam setiap langkah perjalanan akademik di Universitas Al-Azhar Mesir,” pungkas Politisi PAN tersebut.(Adv)

Banda Aceh – Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh Tuanku Muhammad menyambut baik keputusan TVRI yang menggratiskan pelaksanaan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 bagi warung kopi (warkop) di seluruh Aceh.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaku usaha kecil sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati perhelatan sepak bola terbesar dunia secara bersama-sama. “Apalagi Aceh baru saja ditimpa bencana banjir dan longsor akhir tahun 2025 dan hingga kini masih dalam masa rehabilitasi. Tentu dengan kebijakan ini memberi kabar gembira di tengah kehidupan masyarakat yang masih banyak harus berjuang pasca musibah.

Menurut Tuanku Muhammad, warung kopi di Aceh bukan sekadar tempat usaha, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial, diskusi, dan memperkuat kebersamaan masyarakat. Karena itu, keputusan TVRI untuk membebaskan biaya lisensi nobar bagi warkop merupakan langkah yang harus disambut baik dan patut diapresiasi.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada TVRI yang telah mendengar aspirasi masyarakat dan pelaku usaha warung kopi di Aceh. Kebijakan ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi para pengusaha warkop sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati masyarakat secara luas,” ujar Tuanku Muhammad, di Banda Aceh, Selasa (9/6/2026).

Ia juga mengajak seluruh pengelola warung kopi untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan TVRI, termasuk melakukan pendaftaran lisensi sesuai mekanisme yang berlaku serta menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan selama pelaksanaan nobar.

Selain itu, Tuanku Muhammad yang juga wakil ketua DPRK Banda Aceh berharap momentum Piala Dunia 2026 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, memperkuat silaturahmi antar warga, dan menghadirkan suasana yang positif di tengah masyarakat.

“Kita berharap kegiatan nobar ini tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan menggerakkan ekonomi masyarakat Aceh dan khususnya di Kota Banda Aceh,” tambahnya.
Tuanku Muhammad juga mendukung upaya TVRI dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui promosi bersama sehingga pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 di Aceh. (Adv)

Aceh – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad MPd, mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK untuk segera menghadirkan regulasi pengelolaan sampah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Menurutnya, persoalan sampah saat ini tidak lagi sekadar masalah kebersihan, tetapi telah menjadi isu lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan kota.
“Pengelolaan sampah harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, diperlukan regulasi yang kuat sebagai landasan membangun sistem pengelolaan sampah yang modern dan berwawasan lingkungan,” ujar Musriadi, di Banda Aceh, Minggu (7/6/2026).

Politisi PAN tersebut menilai meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi berdampak pada bertambahnya volume sampah setiap hari. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari sumber, pemilahan, pengangkutan, pengolahan hingga pemanfaatan kembali melalui konsep ekonomi sirkular.

Musriadi juga mendorong penguatan program bank sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta edukasi lingkungan sejak usia dini di sekolah-sekolah.

Selain itu, ia meminta pemerintah mendukung inovasi pengolahan sampah yang bernilai ekonomi, seperti daur ulang dan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

“Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi harus menjadi contoh kota yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Untuk itu diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan,” katanya.

Musriadi berharap lahirnya regulasi pengelolaan sampah yang lebih progresif dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.(Adv)

Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Irwansyah ST menerima kunjungan Audiensi dari pengutus Nahdlatul Ulama (NU) Banda Aceh, Jumat (05/06/2026)

Pertemuan singkat tersebut berlansung hangat, Ketua DPRK menerima para ulama di ruang kerjanya Lantai III Gedung DPRK Banda Aceh

Pada kesempatan itu Irwansyah menyambut baik dan mengaku senang dan bahagia bisa menjamu pengurus baru NU cabang Banda Aceh yang diketuai oleh Abi Sulaiman dan Abaty Aulia diruangannya.

“Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, maka menjadi penting juga untuk kita bangun sinergi dengan ormas NU Banda Aceh dalam membangun Banda Aceh kedepan,” kata Irwansyah

Irwansyah menuturkan beberapa hal diskusi dengan pengurus NU terutama terkait razia yang gencar dilakukan selama ini oleh Walikota, yang sangat kita support dan kita minta untuk tidak tebang pilih harus adil.

Menurutnya penting juga untuk dibangun konsep dakwah islam yang menarik, yang sesuai dengan kondisi kekinian dan karakter usia gen milenial dan gen z, serta bagaimana ruang-ruang digital (ruang dunia maya) juga dipenuhi dg konten-konten positif dan agamis, agar ruang dunia maya tidak identik dengan hal negatif, pornografi, dan judi.(Adv)

BANDA ACEH – Banda Aceh kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Capaian ini menjadi yang ke-18 kalinya secara berturut-turut diterima oleh Banda Aceh.

Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama SE, MM, Ak, kepada Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE, yang didampingi Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan di Gedung BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, dalam penyerahan itu juga hadir Sekda banda Aceh, Ir Jalaluddin beserta jajarannya.
Raihan opini WTP ke-18 secara berturut-turut ini menjadi bukti konsistensi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST bersyukur atas Keberhasilan Banda Aceh mempertahankan prestasi di bidang pengelola keuangan tersebut.

“Ini menjadi bukti kolaborasi yang terbangun saat ini antara eksekutif, legislatif dan unsur-unsur pemerintah lainnya mendapat penilaian yang positif,” ujar Irwansyah.

Katanya, torehan ini juga menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan di Banda Aceh sudah akuntable. “Ini adalah instrumen yang dipakai oleh negara untuk mengukur bahwa pengelolaan keuangan sebuah daerah baik atau tidak,” katanya.

Irwanyah menambahkan, dengan WTP ini menunjukkan jika arah pembangunan dan pengelolaan anggaran negara di Banda Aceh sudah on the track. Ini menjadi modal positif untuk melanjutkan pembangunan, mengubah kota menjadi lebih baik, dengan berbagai program pembangunan.

“Prestasi ini patut disyukuri, karena mampu kita pertahankan di tengah kita beberapa kali mengalami defisit. Kini secara perlahan defisit itu sudah jauh berkurang dan kita menuju kondisi yang normal InsyaAllah. Ini berkat kolaborasi yang baik. Kondisi yang normal itu saat defisit sudah mulai sangat minim dan bisa kita cegah,” ujar Irwansyah.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menghadiri langsung kegiatan tersebut dan mendapat kepercayaan untuk menyampaikan sambutan mewakili 12 pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang menerima LHP.

Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan bahwa meskipun setiap daerah memiliki sasaran dan prioritas pembangunan yang berbeda, seluruh pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

“Setiap daerah tentu memiliki target pembangunan yang berbeda. Namun, menjaga stabilitas daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang baik merupakan tujuan bersama yang harus terus kita jaga,” ujar Illiza.

Menurutnya, WTP yang kembali diraih Pemerintah Kota Banda Aceh bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah, Kota Banda Aceh kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menjadi landasan bagi Pemko Banda Aceh untuk terus menjaga amanah masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” pungkas Illiza.(Adv)