acehtoday.id/ | Banda Aceh – Polemik penghentian penanganan Jalan Enang-Enang terus menuai sorotan. Kini kritik keras datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Salihin yang menilai kondisi tersebut sebagai pukulan telak bagi pemerintah, khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.
Menurut Salihin, yang juga merupakan putra asli Gayo, masyarakat setempat justru telah menunjukkan kepedulian dan semangat gotong royong yang luar biasa dengan membangun jalan secara swadaya demi menjaga konektivitas kawasan tersebut.
"Jalan itu sudah dibangun dengan swadaya masyarakat. Ketika masyarakat mampu menunjukkan inisiatif dan kepedulian seperti itu, seharusnya pemerintah hadir dan memperkuat, bukan justru terkesan membiarkan," kata Salihin kepada acehtoday.id/, Kamis (25/6/2026).
Ia menilai persoalan Enang-Enang bukan sekadar soal akses transportasi atau mobilitas masyarakat. Lebih dari itu, kawasan tersebut memiliki nilai historis dan sakral yang melekat dalam perjalanan masyarakat Gayo.
"Jalan dan jembatan bukan hanya tentang mobilitas masyarakat. Ada nilai sejarah dan nilai sakral yang harus dijaga. Ini bagian dari identitas masyarakat Gayo yang tidak bisa dipandang hanya dari aspek teknis pembangunan semata," ujarnya.
Salihin mengungkapkan bahwa pembangunan Jalan dan Jembatan Enang-Enang sebenarnya telah masuk dalam perencanaan pemerintah sejak tahun 2020. Bahkan, saat itu lokasi tersebut telah ditinjau langsung oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dengan target pelaksanaan pada tahun 2021.
Namun rencana tersebut kemudian tertunda akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan mengganggu berbagai program pembangunan nasional.
“Memang saat itu terkendala pandemi Covid-19. Tetapi sekarang kondisi sudah jauh membaik. Situasi bencana mulai normal, bahkan di sejumlah lokasi terdampak bencana lainnya sudah mulai dilakukan perbaikan dan rehabilitasi,” katanya.
Karena itu, Salihin mempertanyakan mengapa hingga kini kawasan Enang-Enang yang berada di wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah belum menunjukkan tanda-tanda percepatan penanganan sebagaimana daerah lain.
“Pertanyaan masyarakat sederhana. Kenapa daerah lain mulai diperbaiki, sementara Enang-Enang belum juga mendapat perhatian yang serius? Ini yang menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya menjadi persoalan masyarakat setempat, melainkan juga menjadi catatan buruk bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini mengawal pembangunan Aceh.
“Terus terang, kami merasa malu. Saya sebagai pimpinan DPRA sekaligus putra daerah Gayo merasa malu karena sampai hari ini belum ada tanda-tanda realisasi yang jelas,” tegasnya.
Tamparan Bagi BPJN Aceh
Salihin bahkan menyebut langkah masyarakat yang secara mandiri membangun jembatan seharusnya menjadi tamparan moral bagi BPJN Aceh.
“Harusnya ada rasa malu ketika masyarakat bergerak sendiri membangun akses yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Ini bisa menjadi preseden buruk dimata masyarakat terhadap BPJN Aceh apabila tidak segera ada langkah nyata,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penghentian atau lambannya penanganan Jalan Enang-Enang merupakan pukulan telak bagi pemerintah karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Sebagai putra Gayo, Salihin juga mengingatkan bahwa kawasan Enang-Enang memiliki sejarah panjang yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan masyarakat di dataran tinggi Gayo.
@kebergayoAceh Tengah – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh secara resmi menghentikan sementara penggunaan Jalan Enang-Enang sebagai akses bagi masyarakat. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan BPJN Aceh saat meninjau lokasi pada Minggu (22/6/2026). Dalam penjelasannya, pihak BPJN Aceh menyebutkan bahwa kondisi jalan saat ini belum aman untuk dilalui. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi guna menghindari risiko yang dapat membahayakan keselamatan warga, terutama mengingat kondisi jalan yang masih terdampak bencana. baca selengkapnya di kebergayo.com
Menurutnya, jalan dan jembatan dikawasan tersebut pertama kali dibangun pada masa penjajahan. Dalam proses pembangunannya, banyak pengorbanan yang terjadi, bahkan nyawa dan darah disebut pernah tertumpah di kawasan itu.
“Secara historis, jalan ini dibangun sejak masa penjajahan. Banyak cerita perjuangan, banyak pengorbanan, bahkan nyawa dan darah yang pernah tertumpah di sana. Karena itu, jalan ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Salihin menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan persoalan tersebut melalui berbagai jalur, termasuk menjalin komunikasi dengan DPR RI agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih serius.
“Kalau dalam waktu dekat belum ada perkembangan yang signifikan, kami akan berkoordinasi dengan DPR RI, termasuk dengan anggota DPR RI H. Ruslan M. Daud yang merupakan Anggota Komisi V DPR RI, yang membidangi urusan infrastruktur, transportasi, perumahan rakyat, dan pembangunan daerah. Kami ingin memastikan pemerintah benar-benar hadir menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan janji baru, melainkan kepastian dan tindakan nyata agar akses yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas warga dapat kembali berfungsi secara optimal.
“Bagi masyarakat, yang paling penting bukan lagi wacana. Mereka menunggu kehadiran negara melalui langkah nyata. Jangan sampai masyarakat terus bergerak sendiri sementara pemerintah justru tertinggal di belakang,” pungkas Salihin.**
