acehtoday

Tag: Jembatan Enang-Enang

  • Pemerintah Janjikan Bangun 2 Jembatan Baru di Bener Meriah

    acehtoday.id/ | Bener Meriah – Pemerintah pusat menjanjikan akan membangun  jembatan baru di Kabupaten Bener Meriah sebagai solusi jangka panjang mengatasi kerusakan akses penghubung di kabupaten tersebut. Kepastian ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat meninjau langsung Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Rabu (8/7/2026).

    Dalam peninjauan itu, Menteri Dody lebih dulu mengapresiasi Syahrial, tokoh masyarakat yang menggerakkan perbaikan sementara jembatan secara swadaya bersama warga. Sebagai bentuk penghormatan, Menteri Dody menyematkan rompi dan topi Kementerian PU kepada Syahrial di lokasi.

    Dalam keterangan resmi, Menteri Dody menegaskan pemerintah akan memperkuat struktur Jembatan Enang-Enang sambil menyiapkan jembatan baru Bener Meriah yang permanen. Ia telah menginstruksikan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh dan Direktur Jembatan memperkuat bagian bawah jembatan, disertai pemantauan rutin mengingat arus sungai dan tanah di sekitar lokasi masih labil.

    Jembatan Enang-Enang Bener Meriah diperkuat PT PP usai kemiringan pondasi.
    Jembatan Enang-Enang Bener Meriah diperkuat PT PP usai kemiringan pondasi. Dok PU

    “Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Syahrial. Kita dari pemerintah pusat sudah dibantu, karena Pak Syahrial bersama masyarakat bergotong royong memperbaikinya, tugas kami adalah memberikan dukungan maksimal agar apa yang telah dikerjakan masyarakat tidak menjadi sia-sia,” kata Menteri Dody.

    Jika sewaktu-waktu kondisi jembatan dinilai membahayakan, penggunaannya akan dihentikan sementara hingga benar-benar aman.

    Selain memperkuat Jembatan Enang-Enang, Kementerian PU menyiapkan pelebaran Jalan Werlah yang kini menjadi jalur alternatif, disertai pembangunan dua jembatan baru Bener Meriah. Langkah ini diharapkan memberi warga beberapa pilihan akses yang lebih aman sekaligus melayani kendaraan logistik dengan kapasitas memadai.

    @acehtoday.id/ 7 Bulan Terputus, Akhirnya Bisa Dilalui! Setelah sekitar tujuh bulan terisolasi akibat bencana, akses Jalan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah akhirnya kembali dibuka. Pembukaan jalur ini menjadi hasil dari perjuangan panjang masyarakat yang bergotong royong bersama berbagai pihak untuk memulihkan akses penghubung yang vital. #SeputarAceh #BenerMeriah #EnangEnang #GotongRoyong #beritaterkini ♬ suara asli – Seputar Aceh

    Di sela kunjungan, Menteri Dody singgah di kedai UMKM sekitar lokasi untuk melihat langsung dampak ekonomi dari kondisi jalan terhadap warga.

    Kementerian PU memastikan penanganan permanen dipercepat, sementara jembatan tetap difungsikan terbatas dengan pengawasan ketat. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus dilakukan agar seluruh tahapan berjalan cepat dan tepat sasaran.

  • Jembatan Enang-Enang Bener Meriah Masih Rawan, Kementerian PU Janji Segera Perbaiki

    acehtoday.id/ | Bener Meriah – Kondisi jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah yang rusak karena bencana banjir akhir tahun lalu hingga kini belum sepenuhnya aman untuk dilalui. Oleh sebab itu, Kementerian Pekerjaan Umum berjanji akan segera memperbaiki jembatan tersebut sembari menanti pembangunan jembatan permanen yang baru.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo turun langsung meninjau lokasi pada Rabu (8/7). Dari hasil pengecekan itu, ia menugaskan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP untuk mengerjakan perkuatan bagian bawah jembatan agar warga yang melintas lebih terjamin keselamatannya.

    “Nanti PT PP akan mengerjakan perkuatan itu dengan penanganan yang lebih baik,” ujar Dody di Bener Meriah, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian PU.

    Sebelum penanganan resmi ini berjalan, warga setempat lebih dulu bergerak swadaya. Tokoh masyarakat bernama Syahrial menginisiasi perbaikan darurat bersama warga sehingga akses sempat terputus itu bisa kembali dilalui. Atas inisiatif tersebut, Dody secara simbolis menyematkan rompi dan topi Kementerian PU kepada Syahrial sebagai bentuk penghormatan.

    Menurut Dody, langkah gotong royong warga menjadi alasan pemerintah pusat mempercepat dukungan teknis. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh bersama Direktorat Jembatan telah diinstruksikan menyusun metode perkuatan yang lebih tahan lama dibanding penyangga sementara yang kini terpasang.

    Selama proses perkuatan Jembatan Enang-Enang Bener Meriah berlangsung, akses tetap dibuka terbatas—hanya untuk kendaraan roda dua dan kendaraan ringan penumpang. Kendaraan angkutan barang bertonase besar masih dilarang melintas demi menjaga keamanan struktur, mengingat derasnya arus sungai berisiko menggerus abutmen saat hujan intensitas tinggi.

    @acehtoday.id/ 7 Bulan Terputus, Akhirnya Bisa Dilalui! Setelah sekitar tujuh bulan terisolasi akibat bencana, akses Jalan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah akhirnya kembali dibuka. Pembukaan jalur ini menjadi hasil dari perjuangan panjang masyarakat yang bergotong royong bersama berbagai pihak untuk memulihkan akses penghubung yang vital. #SeputarAceh #BenerMeriah #EnangEnang #GotongRoyong #beritaterkini ♬ suara asli – Seputar Aceh

    Sebagai solusi jangka panjang, Kementerian PU juga akan melebarkan Jalan Werlah sebagai jalur alternatif, disertai pembangunan dua jembatan baru dan jalur shortcut berkapasitas hingga 30 ton untuk kendaraan logistik.

    Pemerintah kabupaten turut dilibatkan agar seluruh tahapan penanganan jembatan ini berjalan cepat dan tepat sasaran, sehingga konektivitas warga Bener Meriah tidak lagi bergantung pada satu akses yang rawan putus.

  • Koalisi Kritik BPJN Aceh: Infrastruktur Belum Pulih, Akses Warga Malah Ditutup

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Keputusan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menghentikan penggunaan jalan alternatif di kawasan Enang-Enang menuai kecaman dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), LBH Banda Aceh, AJI Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), ICAIOS, dan KontraS Aceh. Koalisi ini menilai kebijakan tersebut menunjukkan lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis yang melanda Aceh sejak akhir 2025.

    Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Senin (23/6/2026), koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh menyoroti alasan BPJN Aceh yang menyebut ruas jalan alternatif tersebut belum memenuhi standar kelayakan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

    Menurutnya, alasan tersebut justru memperlihatkan belum optimalnya upaya pemerintah dalam memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Mereka menilai penghentian akses jalan alternatif tidak menyelesaikan persoalan utama yang selama ini dihadapi masyarakat terdampak.

    Koalisi ini juga mengapresiasi langkah warga yang secara swadaya membuka kembali akses jalan setelah jembatan Enang-Enang terputus sejak akhir November 2025. Inisiatif tersebut dinilai mampu membantu mobilitas masyarakat yang selama berbulan-bulan mengalami kesulitan mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

    “Masyarakat telah menunjukkan kemampuan menghadirkan solusi ketika negara lamban bertindak. Namun, keberhasilan itu justru direspons dengan penghentian penggunaan jalan oleh BPJN,” ungkapnya dalam pernyataan.

    Koalisi juga mempertanyakan langkah pemerintah selama sekitar tujuh bulan sejak putusnya jembatan Enang-Enang. Mereka menilai keterlambatan penanganan infrastruktur telah menyebabkan warga harus menanggung berbagai kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

    Selain itu, koalisi menyoroti kondisi sejumlah wilayah terdampak bencana lainnya yang hingga kini belum memperoleh pemulihan infrastruktur secara memadai. Di beberapa daerah, anak-anak disebut masih harus menggunakan sling, perahu karet, bahkan berenang untuk menyeberang menuju sekolah.

    Kondisi tersebut, menurut koalisi, bertentangan dengan narasi bahwa situasi Aceh telah kembali normal pascabencana.

    Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh mendesak pemerintah menghentikan kebijakan yang dinilai menghambat inisiatif swadaya masyarakat serta mempercepat pembangunan kembali infrastruktur dasar yang terdampak bencana, mulai dari rumah, sekolah, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan hingga pemulihan lahan produktif warga.**