acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh menegaskan pentingnya tata kelola HGU Aceh yang optimal guna mencegah munculnya konflik pertanahan di kawasan perkebunan. Selain memberi kepastian hukum bagi pemegang hak, pengelolaan lahan yang tertib juga dinilai turut mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di provinsi ujung barat Indonesia ini.
Plt. Kepala Kanwil BPN Aceh, Arinaldi, menyampaikan hal tersebut dalam Pertemuan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Besar yang digelar di Banda Aceh, Kamis (16/7/2026).
Ia menegaskan bahwa setiap pemegang Hak Guna Usaha (HGU) memikul tanggung jawab untuk menguasai, memanfaatkan, menjaga, sekaligus mendayagunakan lahan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan.
Menurut Arinaldi, pengelolaan HGU yang tidak dijalankan secara optimal berpotensi memicu berbagai persoalan pertanahan. Mulai dari penguasaan lahan oleh pihak lain di luar pemegang hak, hingga munculnya klaim-klaim yang lambat laun dapat berkembang menjadi konflik terbuka antara masyarakat dan perusahaan.
Kepastian Hukum Butuh Kepatuhan, Bukan Sekadar Dokumen
Arinaldi menegaskan bahwa kepastian hukum atas lahan tidak semata-mata lahir dari selembar dokumen legal. Kepatuhan dalam mengelola tanah, keterbukaan data, serta tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat disebutnya sebagai faktor yang sama pentingnya dalam mewujudkan kepastian tersebut.
Ia menjelaskan, setiap penyelesaian sengketa pertanahan mesti didasarkan pada hubungan hukum yang jelas antara pihak pengklaim dengan objek tanah yang dipersoalkan.
Proses ini menuntut verifikasi menyeluruh, mencakup pemeriksaan bukti kepemilikan, penegasan batas bidang tanah, kelengkapan dokumen pendukung, hingga hasil pengecekan langsung di lapangan. Semua tahapan itu diperlukan agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Arinaldi turut mengingatkan perusahaan pemegang HGU agar konsisten menjaga batas-batas lahan yang menjadi haknya serta memastikan pemanfaatan tanah berjalan sesuai rencana yang telah disepakati.
Dengan begitu, hak atas tanah yang dimiliki perusahaan dapat berjalan seimbang dengan pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.
Kolaborasi Lintas Pihak Jadi Kunci Cegah Konflik Baru
Dalam kesempatan yang sama, Arinaldi mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Aceh untuk mengoptimalkan peran Gugus Tugas Reforma Agraria. Lembaga ini dinilai penting dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan prioritas terkait pertanahan sekaligus melakukan verifikasi lapangan secara terpadu bersama instansi terkait.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, kantor pertanahan, para pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor krusial dalam mempercepat proses penataan HGU. Sinergi tersebut sekaligus diharapkan mampu mencegah munculnya konflik-konflik baru di kawasan perkebunan Aceh.
Arinaldi menegaskan bahwa keberadaan HGU tidak cukup hanya mengandalkan hak yang telah diterbitkan oleh negara. Perusahaan pemegang hak, tegasnya, wajib memenuhi seluruh kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku agar keberadaan usaha perkebunan tersebut benar-benar memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Ke depan, sinergi seluruh pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih tertib di Aceh. Langkah tersebut sekaligus diyakini akan memperkuat kepastian hukum dan mendukung keberlanjutan sektor perkebunan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah.**