acehtoday

Tag: mbg

  • Menelisik Efek Ganda Ekonomi dari Jeda MBG

    SAAT ini Pemerintah sedang melakukan jeda terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sementara waktu, yaitu dari tanggal 22 Juni hingga 13 Juli 2026, yang menyesuaikan dengan kalender pendidikan nasional karena libur sekolah. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah dalam kerangka pelaksanaan Program MBG Tahun Anggaran 2026.

    Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Arumsari, mengatakan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah optimalisasi tata kelola operasional serta untuk memastikan efisiensi biaya operasional dengan tetap menjaga kualitas layanan (bgn.go.id). Namun, dibalik jedanya program MBG untuk sementara waktu ini, menarik kita telisik adakah efek positif bagi ekonomi masyarakat?

    Sebagaimana kita ketahui, MBG merupakan salah satu program sosial paling ambisius yang dijalankan pemerintah Indonesia periode saat ini. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, menekan angka stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

    Dalam pelaksanannya, program MBG banyak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski ada yang beranggapan MBG berdampak terhadap ekonomi seperti terserapnya ratusan ribu tenaga kerja serta terjualnya hasil produksi dari petani dan peternak. Namun, tidak sedikit yang mengkritisi program ini karena menghabiskan ratusan triliun rupiah anggaran pemerintah.

    Selain itu, akibat adanya program MBG, harga bahan pokok di pasar ikut melambung, serta banyak kantin sekolah yang mulai lesu. Selanjutnya ada juga yang membandingkan antara urgensi MBG dengan gaji dan kesejahteraan guru. Yang tak kalah penting, kritikan juga terjadi karena tata kelola MBG yang kurang baik serta adanya potensi korupsi. Kritikan tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap program pemerintah atau kebijakan publik, yang perlu didengar dan dievaluasi oleh pemerintah selaku pemangku kepentingan.

    Harga Bahan Pokok Menurun

    Selama dihentikan sementara pelaksanaan MBG ini, mulai berdampak pada dinamika harga pangan di pasar tradisional. Misalkan, menurut pemberitaan rri.co.id sejumlah pedagang di Pasar Dasan Agung, Kota Mataram, mengaku harga berbagai komoditas mengalami penurunan setelah permintaan dari dapur penyedia MBG berkurang. Kondisi pasarpun jauh lebih stabil dibanding ketika program MBG aktif, sejumlah komuditas mengalami penurunan harga sehingga berdampak terhadap meningkatnya daya beli oleh masyarakat.

    Bahkan, sebagaimana dilansir kumparan.com Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui harga bahan pokok di beberapa daerah di Indonesia mengalami penurunan setelah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) libur sementara imbas libur sekolah. Budi mengatakan, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga sejumlah komoditas saat ini berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Jika benar akibat jedanya MBG berdampak terhadap turunnya harga barang tentu menjadi sinyal positif bagi masyarakat karena mampu mendongkrak daya beli. Karena selama ini besarnya permintaan dari pihak SPPG berdampak terhadap naiknya harga berbagai komoditas bahan pokok di pasar. Meskipun ketika MBG dijeda, ada pelaku usaha pada rantai pasok MBG yang menurun penjualannya secara masif.

    Pentingnya Kualitas Belanja

    Penting untuk diketahui, belanja pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, namun juga dari efisiensi penggunaan anggaran. Karena pada saat anggaran besar dan diserap dalam waktu singkat bisa menimbulkan tekanan pada permintaan berbagai komoditas pangan. Ketika permintaan meningkat tajam, sementara kapasitas atau jumlah produksi belum mampu mengikuti, maka harga barang cenderung meningkat, kondisi ini dikenal sebagai tekanan inflasi dari sisi permintaan.

    Seperti halnya MBG, program ini membutuhkan pasokan bahan pangan yang besar, seperti beras, telur, ayam, sayuran, buah-buahan hingga berbagai bahan pelengkap lainnya. Ketika barang tersebut diserap dalam waktu bersamaan di sejumlah daerah, permintaan pasar meningkat signifikan. Di lain sisi, kapasitas produksi dari petani maupun peternak belum mencukupi atau bertambah secara cepat. Akibatnya, berdampak terhadap kenaikan harga beberapa komuditas yang tidak hanya dirasakan oleh penyedia MBG tetapi oleh masyarakat umum selaku konsumen.

    Selaras dengan hal tersebut, jeda sementara program MBG dapat memberikan ruang bagi pasar untuk kembali menemukan keseimbangannya. Ketika tekanan permintaan berkurang, membuat pasokan yang tersedi lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Ketika MBG dihentikan, persaingan memperoleh bahan pangan menjadi berkurang sehingga berdampak pada harga komoditas yang cenderung lebih stabil dan bahkan turun pada beberapa komoditas yang sebelumnya mengalami kenaikan harga.

    Sehingga ketika harga stabil, hal tersebut merupakan kabar baik bagi masyarakat karena mampu meningkatkan daya beli. Pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan bisa lebih ringan, sehingga ketersediaan dana masyarakat bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain. Perputaran ekonomi pun menjadi lebih merata karena manfaatnya dirasakan oleh banyak pelaku ekonomi.

    Lebih jauh lagi, dengan terkendalinya harga pangan akan berdampak pada inflasi nasional yang lebih terjaga. Karena inflasi yang rendah menciptakan kepastian bagi dunia usaha dan rumah tangga. Pelaku usaha dapat menyusun rencana produksi dengan biaya yang lebih stabil, sedangkan masyarakat mampu menjaga daya beli. Stabilitas ekonomi seperti ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Dampak Fiskal

    Selama MBG dijeda untuk sementara waktu, insentif operasional SPPG senilai enam juta rupiah per hari turut dihentikan. Hal ini berdampak terhadap efisiensi anggaran pemerintah yang besar, bahkan potensi efisiensi anggaran selama 18 hari masa libur sekolah saat ini bisa mencapai Rp 3,4 triliun.

    Dari perspektif fiskal, penghentian sementara pembayaran insentif fasilitas kepada SPPG selama tidak ada layanan MBG mencerminkan efisiensi belanja, karena pemerintah tidak mengeluarkan dana pada saat kegiatan operasional memang tidak berlangsung. Langkah ini bisa membantu menjaga fleksibilitas pengelolaan kas negara selama periode jeda program MBG.

    Namun, penulis menyarankan, pemerintah seharusnya bisa mempertimbangkan realokasi anggaran yang tidak terserap selama masa jeda MBG ini untuk membiayai kebutuhan yang lebih penting, seperti penguatan layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan guru, serta pengendalian inflasi pangan, tentunya sesuai mekanisme APBN. Sehingga dengan pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi belanja negara tanpa mengurangi komitmen terhadap keberlanjutan program MBG. Karena penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi apakah suatu alokasi anggaran telah memberikan nilai manfaat yang paling optimal atau tidak.

    Jedanya program MBG semakin dirasakan manfaatnya secara optimal apabila tata kelola program diperbaiki secara menyeluruh. Pemerintah sejatinya perlu melakukan evaluasi mekanisme pengadaan, distribusi, pengawasan kualitas makanan, hingga sistem pembayaran kepada mitra. Dengan demikian, ketika program kembali dijalankan, pelaksanaannya menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gejolak yang tidak perlu di pasar pangan.

    Pada akhirnya, kebijakan pemerintah selalu menghadirkan konsekuensi yang beragam. Meski jedanya program MBG untuk sementara waktu mungkin dapat mengurangi aktivitas ekonomi tertentu dalam jangka waktu singkat bagi pelaku usaha  yang terlibat dalam rantai pasok program. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat karena menurunnya harga bahan pokok, meningkatkan daya beli masyarakat, serta penguatan fondasi fiskal melalui efesiensi anggaran pemerintah karena dihentikan insentif bagi SPPG enam juta rupiah per hari meski untuk sementara waktu.**

  • Program MBG dan Nasib Petani Lokal yang Masih Jadi Penonton

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa, namun hingga kini banyak petani lokal di Aceh disebut belum merasakan manfaat nyata dari program tersebut karena belum terlibat secara optimal dalam rantai pasok kebutuhan pangan MBG.

    Akademisi dan Praktisi Pertanian Universitas Serambi Mekkah (USM), Dr. Elvrida Rosa, S.P., M.P., yang juga aktif sebagai pengurus Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Aceh serta pengurus PERGIZI Pangan Aceh, mengatakan berbagai komoditas pertanian yang dibutuhkan untuk memenuhi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya tersedia di Aceh. Komoditas tersebut mulai dari beras, sayuran hijau, buah-buahan, hingga berbagai produk hortikultura lainnya yang dihasilkan petani lokal.

    "Petani kita sebenarnya memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pangan program MBG. Sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, selada, bunga kol hingga komoditas lainnya banyak diproduksi oleh petani di berbagai daerah," kata Elvrida kepada acehtoday.id/.

    Menurutnya, salah satu persoalan utama yang membuat petani lokal belum maksimal terlibat adalah kemampuan menjaga kontinuitas produksi.

    Dapur MBG membutuhkan pasokan bahan pangan yang stabil dan berkelanjutan setiap minggu, sementara sebagian besar petani di Aceh masih menggunakan pola budidaya konvensional yang sangat bergantung pada musim dan kondisi cuaca.

    "Pasokan untuk program seperti MBG harus rutin dan konsisten, ini yang sering menjadi kendala karena sebagian besar petani masih bergantung pada kondisi alam, ketika terjadi perubahan cuaca ekstrem atau musim yang tidak menentu, produksi bisa terganggu," ujarnya.

    Meski demikian, Elvrida menilai persoalan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada petani, tetapi pemerintah daerah khususnya, kata dia, harus hadir melalui program pendampingan yang berkelanjutan, mulai dari perencanaan pola tanam, teknologi budidaya, hingga akses pemasaran.

    "Jangan hanya memberikan bantuan modal atau sarana produksi, yang lebih penting adalah pendampingan dan membangun sistem yang menjembatani petani dengan pasar, pemerintah daerah harus hadir sebagai penghubung antara petani dan pengguna produk pertanian," katanya.

    Banda Aceh – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa, namun hingga kini banyak petani lokal di Aceh disebut belum merasakan manfaat nyata dari program tersebut karena belum terlibat secara optimal dalam rantai pasok kebutuhan pangan MBG.

    Perlu Regulasi Penyerapan Produk Lokal

    Lebih lanjut, Elvrida mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani lokal dalam program MBG.

    Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

    “Kalau bahan pangan untuk MBG terus didatangkan dari luar daerah, maka petani lokal hanya akan menjadi penonton, padahal program ini seharusnya bisa menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.

    Ia menambahkan, kontrak kerja sama antara kelompok tani dan pengelola dapur MBG dapat menjadi solusi untuk memastikan ketersediaan pasokan sekaligus memberikan kepastian bagi petani dalam memasarkan hasil panen mereka.

    “Petani pasti mau jika ada kepastian pembelian, mereka akan semangat menanam karena tahu hasil panennya akan terserap dan memiliki nilai ekonomi yang jelas,” kata Elvrida.

    Program MBG diharapkan Kolaborasi Semua Pihak

    Selain regulasi, Elvrida juga menekankan pentingnya melibatkan penyuluh pertanian, akademisi, ahli gizi dan kelompok tani dalam mendukung keberhasilan program MBG.

    Pengawasan terhadap kualitas pangan, proses budidaya, hingga distribusi bahan pangan dinilai akan lebih efektif jika melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang pertanian.

    “Program sebesar MBG membutuhkan kolaborasi banyak pihak, penyuluh, akademisi, kelompok tani, ahli gizi dan pemerintah harus berjalan bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    Ia berharap MBG tidak hanya dipandang sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai momentum untuk membangun kemandirian pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Jangan sampai program yang nilainya besar justru tidak memberikan manfaat bagi petani lokal, MBG harus menjadi peluang untuk memberdayakan petani, memperkuat ekonomi desa, dan menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan,” tutup Elvrida.

  • Bantah Terlibat Dugaan Korupsi MBG, Dek Gam : Untuk Apa Saya Urus Dapur

    Bantah Terlibat Dugaan Korupsi MBG, Dek Gam : Untuk Apa Saya Urus Dapur

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, membantah tegas keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diusut aparat penegak hukum.

    Melalui siaran pers yang diterima acehtoday.id/, Dek Gam menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam pengelolaan maupun pelaksanaan program tersebut.

    Ia menyebut pencantuman namanya dalam daftar yang beredar luas di media sosial sebagai informasi yang tidak benar, beredarnya daftar nama yang dikaitkan dengan tersangka kasus dugaan korupsi Program MBG di Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya. Dalam daftar yang beredar luas di media sosial itu, nama Nazaruddin Dek Gam turut disebut-sebut.

    “Tidak benar, untuk apa saya urus dapur MBG,” kata Dek Gam, Kamis (11/6/2026).

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku awalnya memilih tidak menanggapi isu yang beredar, namun karena informasi tersebut semakin luas tersebar dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat, ia merasa perlu memberikan klarifikasi secara terbuka.

    “Saya awalnya tidak mau menanggapi persoalan ini, tapi karena saya lihat informasi yang beredar sudah tidak terkontrol lagi, maka saya perlu memberikan penjelasan,” ujarnya.

    Dek Gam Bantah, dan Ajak Masyarakat Bijak

    Dek Gam menegaskan dirinya tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program MBG yang berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional.

    “Saya juga kaget, kok bisa tiba-tiba muncul nama saya,” ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut.

    Ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang beredar melalui media sosial dan belum terverifikasi kebenarannya.

    Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kesalahpahaman serta merugikan pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan suatu perkara.

    Dek Gam juga mengajak masyarakat untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan kasus tersebut sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

    “Serahkan kepada Kejaksaan Agung, biarkan penyidik bekerja. Mari kita kawal bersama kasus ini agar bisa diusut secara transparan,” pungkasnya.

  • Dana Belum Cair, 34 Dapur MBG di Banda Aceh dan Aceh Besar Berhenti Beroperasi

    Dana Belum Cair, 34 Dapur MBG di Banda Aceh dan Aceh Besar Berhenti Beroperasi

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sebanyak 34 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banda dan Aceh Besar terpaksa berhenti beroperasi sementara waktu karena kehabisan anggaran operasional.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah Banda Aceh, Muhammad Reza, saat dikonfirmasi media ini, Senin (8/6/2026).

    “Benar, ada tujuh dapur yang berhenti dari 37 dapur yang beroperasi di Banda Aceh. Kendalanya karena belum masuk saldo ke virtual account,” kata Reza.

    Reza mengatakan saldo anggaran operasional tersebut digunakan untuk menjalankan operasional masing-masing dapur untuk memenuhi layanan makanan bergizi.

    Kondisi keterlambatan pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat membuat sejumlah dapur terpaksa menghentikan layanan operasional sementara waktu.

    Meski demikian, Reza menuturkan telah melakukan upaya pelaporan terkait kendala ini. Menurutnya, proses pengisian ulang (top up) saldo dana dalam waktu dekat.

    “Sudah kita upayakan pelaporan. Keterangan dari pimpinan, hari ini akan kembali dilakukan top up dana,” ujar Reza.

    Foto: Ilustrasi Dapur MBG.

    Hal yang serupa diungkapkan oleh Koordinator SPPG Wilayah Aceh Besar, Feisal Akbar yang menyebut sebanyak 27 dapur MBG tidak beroperasi karena terkendala hal yang sama.

    “Hari ini dapur yang tidak beroperasi karena belum masuk dana ke virtual account (VA) ada 27 dapur dari total 60 dapur telah berdiri di Aceh Besar,” ujar Feisal.

    Menurutnya, penghentian operasional dapur MBG di Aceh Besar sementara waktu ini juga mempengaruhi sektor lain. Siswa tidak dapat menerima MBG sementara waktu dan aktivitas produksi MBG yang dilakukan para relawan dan pekerja layanan juga ikut terhenti.

    Ia menyebut pihaknya telah melakukan upaya maksimal dan melakukan koordinasi agar pencairan dana operasional dapur dapat segera dicairkan oleh pusat.

    “Kita harap dana segera dicairkan sehingga dapat menjalankan operasional dapur dengan normal kembali,” pungkasnya.

  • Sehari Setelah Dicopot, Eks Kepala BGN Dikabarkan Dijemput Kejagung, Dua Eks Petinggi Lainnya Masih Diburu

    Sehari Setelah Dicopot, Eks Kepala BGN Dikabarkan Dijemput Kejagung, Dua Eks Petinggi Lainnya Masih Diburu

    acehtoday.id/ | Jakarta – Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dikabarkan dijemput Kejagung pada Rabu (3/6/2026) pagi. Informasi tersebut muncul di tengah penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung di kantor BGN, kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

    Mengutip laporan Suara.com, selain Dadan, dua mantan petinggi BGN lainnya juga disebut menjadi target penindakan aparat penegak hukum.

    “Ada yang lagi dikejar di daerah Jawa Barat,” ujar seorang sumber yang mengetahui proses penanganan perkara tersebut.

    Informasi penjemputan Dadan dan pengejaran terhadap dua orang lainnya beredar bersamaan dengan operasi penggeledahan yang dilakukan tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

    Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mohammad Jeffry, membenarkan adanya penggeledahan di kantor BGN.

    “Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan penggeledahan di kantor BGN,” kata Jeffry saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

    Namun, Kejagung belum mengungkap secara rinci perkara yang sedang diselidiki. Jeffry hanya menyatakan bahwa hasil penggeledahan akan disampaikan melalui konferensi pers.

    Suasana kantor BGN tampak tidak biasa sejak pagi. Selama proses penggeledahan berlangsung, seluruh pegawai dilarang memasuki area perkantoran.

    Para karyawan yang datang untuk bekerja diminta turun dari kendaraan dan menunggu di luar gedung sambil menantikan instruksi lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi, tidak satu pun pegawai diperbolehkan masuk ke dalam kantor.

    Mereka diminta tetap berada di luar area karena adanya kegiatan penyidikan yang melibatkan Kejaksaan Agung.

    Seorang petugas keamanan menyebut tim penyidik telah berada di lokasi sejak sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

    Tak hanya pegawai, awak media yang datang untuk melakukan peliputan juga tidak diperkenankan memasuki kawasan perkantoran. Akibatnya, aktivitas pelayanan di kantor BGN praktis terhenti sementara selama proses penggeledahan berlangsung.

    Dadan Hindayana Dijemput Kejagung Dugaan Masalah Tata Kelola dan Integritas

    Penggeledahan ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional.

    Pada Selasa (2/6/2026), Presiden resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menunjuk Naniek S. Deyang sebagai penggantinya.

    Pergantian tersebut memunculkan berbagai spekulasi, terlebih setelah Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengisyaratkan adanya persoalan serius terkait tata kelola dan integritas di lingkungan BGN.

    Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melakukan audit internal menyusul adanya dugaan praktik jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    "Audit internal tengah dilakukan terhadap semuanya. Ini bagian dari evaluasi dan pengawasan," ujar Prasetyo.

    Menurutnya, pemerintah menemukan sejumlah catatan penting terkait kedisiplinan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) serta tata kelola lembaga yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.

    Temuan tersebut, kata dia, menjadi salah satu alasan Presiden mengambil langkah tegas dengan melakukan perombakan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional.

    Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi mengenai status hukum Dadan Hindayana maupun dua mantan pejabat BGN lainnya yang disebut-sebut masih dalam pengejaran.

    Informasi mengenai penjemputan Dadan Hindayana dan pengejaran terhadap dua mantan pejabat BGN masih berdasarkan keterangan sumber yang mengetahui proses penanganan perkara. acehtoday.id/ masih menunggu konfirmasi resmi dari Kejaksaan Agung terkait status hukum para pihak yang disebutkan.

    Jakarta – Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dikabarkan dijemput Kejagung pada Rabu (3/6/2026) pagi. Informasi tersebut muncul di tengah penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung di kantor BGN, kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
  • Siapa Nanik S. Deyang? Kepala BGN Baru Pilihan Prabowo

    Siapa Nanik S. Deyang? Kepala BGN Baru Pilihan Prabowo

    acehtoday.id/ | jakarta – Nama Nanik S. Deyang mendadak menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru.

    Penunjukan tersebut dilakukan setelah pemerintah melakukan pergantian pimpinan di lembaga yang mengawal berbagai program strategis bidang gizi nasional.

    Pengangkatan Nanik diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026).

    “Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan mengangkat Saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN,” kata Prasetyo Hadi.

    Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya dicopot dari jabatan Kepala BGN. Bersamaan dengan itu, dua wakil kepala badan juga diberhentikan, yakni Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

    Pergantian tersebut menarik perhatian publik dan memunculkan pertanyaan, siapa sebenarnya Nanik S. Deyang hingga dipercaya Presiden Prabowo memimpin Badan Gizi Nasional?

    Profil Nanik S. Deyang, Kepala BGN Baru Pilihan Prabowo

    Dilansir dari Kompas.com, Nanik S. Deyang lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman panjang di dunia media massa sebelum terjun ke politik dan pemerintahan.

    Kariernya dimulai sebagai wartawati di Tabloid Bangkit yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Setelah itu, Nanik juga aktif sebagai pimpinan media dalam Kelompok Media Peluang (KMP).

    Saat masih berkiprah sebagai jurnalis, Nanik dikenal cukup kritis dalam mengangkat berbagai isu sosial, politik, maupun ekonomi. Pengalamannya di dunia media membuatnya memiliki kemampuan komunikasi publik yang kuat.

    Karier politik Nanik mulai mendapat perhatian nasional ketika ia bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2019. Saat itu, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Adil Makmur.

    Kedekatan dan kepercayaan politik tersebut terus berlanjut hingga era pemerintahan Prabowo. Pada Oktober 2024, Nanik dilantik sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan untuk periode 2024-2029.

    Dari Pengentasan Kemiskinan Hingga Badan Gizi Nasional

    Perjalanan karier Nanik di pemerintahan terus meningkat. Pada 17 September 2025, ia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan melepaskan jabatannya sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

    Di BGN, Nanik mengemban tugas sebagai Wakil Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Posisi tersebut membuatnya terlibat langsung dalam berbagai program strategis pemerintah terkait peningkatan gizi masyarakat.

    Pengalaman tersebut dinilai menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo mempercayakannya untuk memimpin BGN secara penuh.

    Selain aktif di pemerintahan, Nanik juga tercatat sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero). Pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT Pertamina (Persero) Nomor SK-150/MBU/06/2025 dan Nomor SK.012/DI-DAM/DO/2025 tertanggal 12 Juni 2025.

    Tantangan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN

    Sebagai Kepala BGN yang baru, Nanik menghadapi tugas besar untuk memastikan berbagai program gizi nasional berjalan efektif dan tepat sasaran. Salah satu program yang menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, ia juga dituntut memperkuat koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

    Dengan pengalaman di bidang media, politik, pemerintahan, dan BUMN, Nanik S. Deyang kini memikul tanggung jawab besar untuk membawa Badan Gizi Nasional mencapai target-target yang telah ditetapkan pemerintah.

    Pergantian kepemimpinan ini sekaligus menandai babak baru di tubuh BGN di bawah komando Nanik S. Deyang, sosok yang kini menjadi pilihan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin lembaga strategis tersebut.

    sebelumnya Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian publik, keputusan Presiden mencopo Pergantian mendadak ini terjadi di tengah berbagai sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah yang selama ini berada di bawah koordinasi BGN.

    Minimnya penjelasan yang disampaikan kepada publik memunculkan berbagai pertanyaan, mengingat BGN merupakan lembaga strategis yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar.

  • Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN, Presiden Ganti Pucuk Pimpinan Program MBG

    Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN, Presiden Ganti Pucuk Pimpinan Program MBG

    acehtoday.id/ | Jakarta – Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian publik, keputusan Presiden mencopo Pergantian mendadak ini terjadi di tengah berbagai sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah yang selama ini berada di bawah koordinasi BGN.

    Pengumuman resmi disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026). Dalam keterangannya, Prasetyo menyebut Presiden telah memutuskan melakukan pergantian pimpinan di tubuh BGN.

    “Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, kedua Saudara Lodewijk Paulus sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yang ketiga Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

    Dadan Hindayana Dicopot di Tengah Sorotan terhadap Program Makan Bergizi Gratis

    Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian publik, keputusan Presiden mencopo Pergantian mendadak ini terjadi di tengah berbagai sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah yang selama ini berada di bawah koordinasi BGN.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pencopotan beberapa pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).

    Meski pemerintah tidak menjelaskan secara rinci alasan di balik pencopotan tersebut, pergantian pimpinan ini memunculkan berbagai spekulasi. Pasalnya, BGN selama beberapa bulan terakhir menjadi salah satu lembaga yang paling disorot karena memegang tanggung jawab besar dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis yang menyerap anggaran negara dalam jumlah besar.

    Di satu sisi, pemerintah menilai BGN berhasil membangun fondasi kelembagaan sejak dibentuk. Namun di sisi lain, berbagai tantangan implementasi program di lapangan, mulai dari distribusi, pengawasan hingga efektivitas penyaluran manfaat, terus menjadi perhatian publik dan parlemen.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pencopotan beberapa pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Dijelaskan, ada beberapa temuan yang menjadi catatan Presiden Prabowo Subianto berkenaan dengan masalah kedisiplinan.

    Tiga pejabat yang dicopot adalah Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Ketua BGN Lodewyk Pusung, dan Wakil Ketua BGN Sony Sanjaya.

    “Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang itu menjadi dasar pertimbangan oleh presiden untuk melakukan pergantian ini,” kata Prasetyo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026).

    “Dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera diperbaiki,” kata Prasetyo.

    Dia menjelaskan beberapa catatan yang dimaksud seperti persoalan kedisplinan dalam menjalankan Standar Operasi Prosedur (SOP), kemudian dengan masalah kedisiplinan menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh BGN.

    “Beberapa hal tersebut yang menjadi pertimbangan dalam 1,5 tahun ini,” tuturnya.

    Diketahui pada hari ini, Presiden memutuskan mengangkat tiga pejabat baru presiden, yakni :

    Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional
    Agustina Arumsari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
    Mayjen TNI Trenggono Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    Prasetyo Hadi tetap memberikan apresiasi kepada Dadan Hindayana dan jajaran yang telah bekerja membangun lembaga tersebut sejak awal.

    “Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

    Pergantian ini sekaligus menandai babak baru bagi BGN. Publik kini menunggu langkah pimpinan baru dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab berbagai kritik yang selama ini muncul.

    Dengan keputusan tersebut, Dadan Hindayana resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Kepala BGN. Sementara itu, perhatian kini tertuju pada arah kebijakan baru yang akan diambil pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program unggulan yang menyasar jutaan pelajar dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.

    Hingga pengumuman pergantian pimpinan disampaikan pemerintah, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan di balik pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

    Pemerintah hanya menyampaikan keputusan pergantian beserta ucapan terima kasih atas kontribusi dan dedikasi Dadan selama membangun fondasi lembaga tersebut.

    Minimnya penjelasan yang disampaikan kepada publik memunculkan berbagai pertanyaan, mengingat BGN merupakan lembaga strategis yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar.

    Sejumlah pihak menilai transparansi terkait evaluasi kinerja pimpinan lembaga negara penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah.

    Sampai berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari Dadan Hindayana terkait keputusan tersebut. Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai arah kebijakan BGN ke depan serta alasan yang melatarbelakangi pergantian pucuk pimpinan lembaga yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG.

  • MBG Gerakkan Ekonomi Aceh, BPS Catat Lonjakan Aktivitas Industri Makanan Triwulan I 2026

    MBG Gerakkan Ekonomi Aceh, BPS Catat Lonjakan Aktivitas Industri Makanan Triwulan I 2026

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di Aceh. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat program tersebut ikut mendorong sektor penyediaan makanan dan minuman, industri makanan, hingga perdagangan selama Triwulan I tahun 2026.

    Dalam laporan resmi yang dirilis 5 Mei 2026, BPS Aceh mencatat perekonomian Aceh tumbuh 4,09 persen secara tahunan atau year on year (y-on-y). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh atas dasar harga berlaku mencapai Rp66,39 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp39,95 triliun.

    BPS menyebut pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat, perdagangan, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Salah satu faktor yang mulai memberi pengaruh adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini berjalan di berbagai daerah.

    “Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan dengan lebih dari 650 SPPG aktif turut memberikan dampak terhadap aktivitas penyediaan makan minum, industri makanan, dan perdagangan,” tulis BPS Aceh dalam laman resminya.

    Pernyataan tersebut menjadi salah satu indikator awal bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mulai menciptakan aktivitas ekonomi baru melalui kebutuhan bahan pangan dan operasional dapur penyedia makanan.

    Dampak MBG pada Sektor Makanan dan Perdagangan Aceh

    BPS Aceh mencatat sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi selama Triwulan I 2026, yakni mencapai 13,54 persen. Angka itu menempatkan sektor tersebut sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi Aceh tahun ini.

    Kondisi serupa juga terjadi secara nasional. BPS RI mencatat lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14 persen pada Triwulan I 2026, menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Pada periode yang sama, konsumsi pemerintah meningkat 21,81 persen.

    Peningkatan aktivitas sektor makanan dan perdagangan diperkirakan berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku seperti beras, telur, ayam, ikan, sayuran, hingga berbagai kebutuhan dapur lainnya yang digunakan dalam program MBG.

    Selain itu, struktur ekonomi Aceh yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 31,70 persen terhadap PDRB membuat program tersebut berpotensi menciptakan efek berantai yang lebih luas apabila rantai pasok bahan pangan berasal dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal.

    Meski demikian, BPS belum merinci besaran kontribusi langsung MBG terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh maupun nilai perputaran uang yang telah tercipta dari program tersebut.

    Namun untuk pertama kalinya, program MBG secara eksplisit disebut dalam laporan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu menunjukkan aktivitas program mulai terdeteksi dalam pergerakan ekonomi masyarakat dan sektor usaha yang berkaitan dengan penyediaan pangan.

    BPS Aceh juga mencatat lapangan usaha perdagangan besar dan eceran menyumbang 15,92 persen terhadap struktur ekonomi daerah, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama ekonomi Aceh.

    Jika kebutuhan pangan MBG ke depan lebih banyak diserap dari pelaku usaha lokal, program tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber pergerakan ekonomi baru bagi UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha desa di Aceh.