Partai Aceh didirikan dari romantisme perlawanan GAM pasca Damai Helsinki, kini digugat relevansinya.
Aliran politik etnonasionalisme merupakan kenyataan politik dewasa ini di Aceh sejak Hasan Tiro mendeklarasikan perlawanan terhadap Pemerintah Pusat. Gagasan itu semakin dekat dan populer ketika ruang politik terbuka pasca-Orde Baru dan Perjanjian Helsinki.
Secara sederhana, etnonasionalisme merupakan satu gagasan yang meletakkan masa lalu, identitas, dan pembayangan masa depan Aceh yang mandiri. Di masa perang, etnonasionalisme menjadi utopia orang Aceh yang memiliki perasaan terpinggirkan.
Fantasi hidup, tanpa Indonesia, terpatri kuat saat itu karena konstruksi identitas yang dibangun oleh Hasan Tiro berada pada lajur kontradiksi. Menjadi Aceh tidak mungkin menjadi Indonesia, begitu juga sebaliknya.
Problem eksistensial itu, awalnya, terutama di masa perang, tidak menjadi kendala. Terutama bagi para aktivis kemerdekaan Aceh, gagasan etnonasionalisme menjadi alasan terkuat bagi mereka untuk bertahan, sampai kemudian suasana politik: operasi militer negara dan perubahan konstelasipolitik nasional, membuat mereka harus menukar bayangan hidup merdeka dengan hidup bersama yang bermartabat.
Orang Aceh menyebutnya Damai Helsinki.
Helsinki merupakan kamus baru bagi orang Aceh yang menjadi penafsir ulang terhadap derap langkah ke depannya, terutama untuk para mantan gerilyawan. Organisasi perlawanan, Gerakan Aceh Merdeka, diterjemahkan sebagai mesin elektoral, partai lokal.
Keberadaan partai lokal merupakan bentuk integrasi politik para mantan gerilyawan. Untuk melanjutkan legitimasi moral dan politiknya, para mantan gerilyawan mendirikan partai lokal, yang sejak awal menjadi tempat turun gunungnya mereka. Agar tetap mewakili entitas lama di masa perang, nama partai lokal itu sangat solid dan presisi: Partai Aceh.
Derap Partai Aceh
Tumbuh sebagai organisasi perlawanan dengan instrumen politik dan militer, tentu mudah bagi Partai Aceh untuk mendominasi setiap pagelaran Pemilu. Sulit mengalahkan Partai Aceh, baik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah, terutama di wilayah yang pernah menjadi basis perlawanan selama konflik.
Secara kuantitatif, Partai Aceh mendominasi jumlah kursi di parlemen dan mendudukkan kepala daerah. Dua kombinasi yang ideal untuk menerjemahkan utopia Aceh yang diproduksi selama masa perang. Ternyata, masalahnya muncul dari dimensi itu.
Perang dan damai merupakan situasi yang berbeda. Bahkan, secara sosiologis, orang Aceh lebih artikulatif ketika hidup dalam ketidakpastian karena perang, daripada di masa yang relatif tenang. Dari peristiwa sosiologis demikian, Partai Aceh kesulitan menerjemahkan gagasan awalnya.
Kesulitan tersebut yang membuat institusi politik itu, beserta romansa yang melingkarinya, mulai digugat dan dievaluasi. Salah satunya dengan semakin menurunnya jumlah kursi di beberapa wilayah Aceh dan kekalahan Kepala Daerah. Bahkan, secara kultural, eksistensi tokoh penggerak dan gagasan perlawanan mulai dipertanyakan keabsahannya. Kondisi demikian haruslah dibaca dengan cepat oleh internal Partai Aceh, jika tidak, mereka akan menjadi artefak sejarah.
Langkah ke Masa Depan
Partai Aceh harus secepatnya melakukan penyegaran secara organisatoris. Selama ini, lembaga politik ini terlalu terpaku pada sosok karismatik daripada menjadi partai yang modern. Pilihan untuk selalu berlindung di balik jubah Muzakkir Manaf strategis secara jangka pendek, namun tidak untuk jangka panjang. Oleh karena itu, harus ada strategi untuk keluar dari jebakan sosok, lalu bergerak ke sistem yang lebih demokratis.
Langkah pertama tersebut akan memiliki konsekuensi merevisi, paling kurang, secara permukaan wajah etnonasionalisme Partai Aceh. Jika selama ini, yang memiliki hak istimewa adalah mereka yang pernah berada di masa perlawanan senjata, dengan jabatan konvensional, seperti panglima perang sampai panglima sagoe, maka jika ingin bertahan, dimensi itu harus dibaca ulang, tanpa perlu membuangnya.
Jika sudah menempuh dua langkah demikian, maka keberadaan Partai Aceh akan kembali relevan. Kelak, ketika partai tersebut adaptif dan terbuka, maka isu-isu yang lebih mendesak dan bersifat konkret akan menjadi agenda utama. Berangkat dari situasi baru itu, maka Partai Aceh akan terus mewarnai jagat politik Aceh.
Oleh Muhammad Alkaf
Dosen IAIN Langsa
