acehtoday.id/ | Banda Aceh – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa, namun hingga kini banyak petani lokal di Aceh disebut belum merasakan manfaat nyata dari program tersebut karena belum terlibat secara optimal dalam rantai pasok kebutuhan pangan MBG.
Akademisi dan Praktisi Pertanian Universitas Serambi Mekkah (USM), Dr. Elvrida Rosa, S.P., M.P., yang juga aktif sebagai pengurus Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Aceh serta pengurus PERGIZI Pangan Aceh, mengatakan berbagai komoditas pertanian yang dibutuhkan untuk memenuhi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya tersedia di Aceh. Komoditas tersebut mulai dari beras, sayuran hijau, buah-buahan, hingga berbagai produk hortikultura lainnya yang dihasilkan petani lokal.
"Petani kita sebenarnya memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pangan program MBG. Sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, selada, bunga kol hingga komoditas lainnya banyak diproduksi oleh petani di berbagai daerah," kata Elvrida kepada acehtoday.id/.
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang membuat petani lokal belum maksimal terlibat adalah kemampuan menjaga kontinuitas produksi.
Dapur MBG membutuhkan pasokan bahan pangan yang stabil dan berkelanjutan setiap minggu, sementara sebagian besar petani di Aceh masih menggunakan pola budidaya konvensional yang sangat bergantung pada musim dan kondisi cuaca.
"Pasokan untuk program seperti MBG harus rutin dan konsisten, ini yang sering menjadi kendala karena sebagian besar petani masih bergantung pada kondisi alam, ketika terjadi perubahan cuaca ekstrem atau musim yang tidak menentu, produksi bisa terganggu," ujarnya.
Meski demikian, Elvrida menilai persoalan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada petani, tetapi pemerintah daerah khususnya, kata dia, harus hadir melalui program pendampingan yang berkelanjutan, mulai dari perencanaan pola tanam, teknologi budidaya, hingga akses pemasaran.
"Jangan hanya memberikan bantuan modal atau sarana produksi, yang lebih penting adalah pendampingan dan membangun sistem yang menjembatani petani dengan pasar, pemerintah daerah harus hadir sebagai penghubung antara petani dan pengguna produk pertanian," katanya.
Perlu Regulasi Penyerapan Produk Lokal
Lebih lanjut, Elvrida mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani lokal dalam program MBG.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
“Kalau bahan pangan untuk MBG terus didatangkan dari luar daerah, maka petani lokal hanya akan menjadi penonton, padahal program ini seharusnya bisa menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.
Ia menambahkan, kontrak kerja sama antara kelompok tani dan pengelola dapur MBG dapat menjadi solusi untuk memastikan ketersediaan pasokan sekaligus memberikan kepastian bagi petani dalam memasarkan hasil panen mereka.
“Petani pasti mau jika ada kepastian pembelian, mereka akan semangat menanam karena tahu hasil panennya akan terserap dan memiliki nilai ekonomi yang jelas,” kata Elvrida.
Program MBG diharapkan Kolaborasi Semua Pihak
Selain regulasi, Elvrida juga menekankan pentingnya melibatkan penyuluh pertanian, akademisi, ahli gizi dan kelompok tani dalam mendukung keberhasilan program MBG.
Pengawasan terhadap kualitas pangan, proses budidaya, hingga distribusi bahan pangan dinilai akan lebih efektif jika melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang pertanian.
“Program sebesar MBG membutuhkan kolaborasi banyak pihak, penyuluh, akademisi, kelompok tani, ahli gizi dan pemerintah harus berjalan bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap MBG tidak hanya dipandang sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai momentum untuk membangun kemandirian pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Jangan sampai program yang nilainya besar justru tidak memberikan manfaat bagi petani lokal, MBG harus menjadi peluang untuk memberdayakan petani, memperkuat ekonomi desa, dan menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan,” tutup Elvrida.