acehtoday.id/ | Banda Aceh – Utang RSUDZA sebesar Rp416 miliar yang diduga terakumulasi selama lima tahun terakhir menjadi perbincangan publik, Nilai yang fantastis tersebut bahkan disebut setara dengan biaya pembangunan sebuah rumah sakit baru, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh.
Besarnya nilai utang tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola keuangan rumah sakit rujukan utama di Aceh itu.
Kondisi tersebut juga mendorong berbagai pihak mendesak dilakukannya audit investigatif secara menyeluruh serta penyelidikan oleh aparat penegak hukum guna mengungkap penyebab dan aliran penggunaan anggaran selama ini.
Analis Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, menilai persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai masalah administratif semata.
Menurutnya, nilai utang yang mencapai ratusan miliar rupiah mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola keuangan rumah sakit milik Pemerintah Aceh tersebut.
“Nilai Rp416 miliar bukan angka kecil, jika dibandingkan, jumlah tersebut bahkan dapat digunakan untuk membangun sebuah rumah sakit modern baru, Karena itu perlu ada penelusuran menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan yang terjadi selama ini,” ujar Nasrul dalam keterangannya kepada acehtoday.id/, 25/06/2025.
Ia menjelaskan, akumulasi utang dalam jumlah besar yang berlangsung dalam rentang waktu cukup lama berpotensi menunjukkan adanya persoalan pada manajemen arus kas, perencanaan anggaran, maupun pengendalian keuangan internal.
Karena itu, Nasrul mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar tidak terburu-buru menyetujui atau memvalidasi pengakuan utang tersebut sebelum dilakukan audit investigatif secara komprehensif oleh Inspektorat.
Menurutnya, audit harus difokuskan pada penelusuran aliran dana atau follow the money guna mengetahui secara rinci penggunaan anggaran selama lima tahun terakhir, termasuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi, salah kelola, maupun penyimpangan.
“Publik berhak mengetahui ke mana saja dana tersebut dialokasikan, audit investigatif menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel,” katanya.
Minta Pihak Kepolisian Usut Utang RSUDZA
Selain audit internal, Nasrul juga meminta aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk segera melakukan langkah-langkah penyelidikan awal guna mengungkap penyebab terjadinya utang yang terus menumpuk.
Ia menilai, defisit yang bersifat struktural dan berlangsung bertahun-tahun harus diuji melalui proses hukum yang transparan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana, termasuk dugaan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, maupun kelalaian manajerial yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
“Jangan menunggu terlalu lama, persoalan ini menyangkut uang negara dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jika ada indikasi pelanggaran hukum, harus segera diungkap,” tegasnya.
Nasrul menambahkan, sebagai rumah sakit rujukan utama di Aceh yang dibiayai melalui anggaran negara, RSUDZA memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Menurutnya, pembiaran terhadap tata kelola keuangan yang bermasalah berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah sekaligus berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya keuangan daerah, tetapi juga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh, Karena itu penyelesaian persoalan ini harus dilakukan secara terbuka dan tuntas,” pungkasnya.