SAAT ini Pemerintah sedang melakukan jeda terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sementara waktu, yaitu dari tanggal 22 Juni hingga 13 Juli 2026, yang menyesuaikan dengan kalender pendidikan nasional karena libur sekolah. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah dalam kerangka pelaksanaan Program MBG Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Arumsari, mengatakan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah optimalisasi tata kelola operasional serta untuk memastikan efisiensi biaya operasional dengan tetap menjaga kualitas layanan (bgn.go.id). Namun, dibalik jedanya program MBG untuk sementara waktu ini, menarik kita telisik adakah efek positif bagi ekonomi masyarakat?
Sebagaimana kita ketahui, MBG merupakan salah satu program sosial paling ambisius yang dijalankan pemerintah Indonesia periode saat ini. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, menekan angka stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Dalam pelaksanannya, program MBG banyak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski ada yang beranggapan MBG berdampak terhadap ekonomi seperti terserapnya ratusan ribu tenaga kerja serta terjualnya hasil produksi dari petani dan peternak. Namun, tidak sedikit yang mengkritisi program ini karena menghabiskan ratusan triliun rupiah anggaran pemerintah.
Selain itu, akibat adanya program MBG, harga bahan pokok di pasar ikut melambung, serta banyak kantin sekolah yang mulai lesu. Selanjutnya ada juga yang membandingkan antara urgensi MBG dengan gaji dan kesejahteraan guru. Yang tak kalah penting, kritikan juga terjadi karena tata kelola MBG yang kurang baik serta adanya potensi korupsi. Kritikan tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap program pemerintah atau kebijakan publik, yang perlu didengar dan dievaluasi oleh pemerintah selaku pemangku kepentingan.
Harga Bahan Pokok Menurun
Selama dihentikan sementara pelaksanaan MBG ini, mulai berdampak pada dinamika harga pangan di pasar tradisional. Misalkan, menurut pemberitaan rri.co.id sejumlah pedagang di Pasar Dasan Agung, Kota Mataram, mengaku harga berbagai komoditas mengalami penurunan setelah permintaan dari dapur penyedia MBG berkurang. Kondisi pasarpun jauh lebih stabil dibanding ketika program MBG aktif, sejumlah komuditas mengalami penurunan harga sehingga berdampak terhadap meningkatnya daya beli oleh masyarakat.
Bahkan, sebagaimana dilansir kumparan.com Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui harga bahan pokok di beberapa daerah di Indonesia mengalami penurunan setelah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) libur sementara imbas libur sekolah. Budi mengatakan, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga sejumlah komoditas saat ini berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Jika benar akibat jedanya MBG berdampak terhadap turunnya harga barang tentu menjadi sinyal positif bagi masyarakat karena mampu mendongkrak daya beli. Karena selama ini besarnya permintaan dari pihak SPPG berdampak terhadap naiknya harga berbagai komoditas bahan pokok di pasar. Meskipun ketika MBG dijeda, ada pelaku usaha pada rantai pasok MBG yang menurun penjualannya secara masif.
Pentingnya Kualitas Belanja
Penting untuk diketahui, belanja pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, namun juga dari efisiensi penggunaan anggaran. Karena pada saat anggaran besar dan diserap dalam waktu singkat bisa menimbulkan tekanan pada permintaan berbagai komoditas pangan. Ketika permintaan meningkat tajam, sementara kapasitas atau jumlah produksi belum mampu mengikuti, maka harga barang cenderung meningkat, kondisi ini dikenal sebagai tekanan inflasi dari sisi permintaan.
Seperti halnya MBG, program ini membutuhkan pasokan bahan pangan yang besar, seperti beras, telur, ayam, sayuran, buah-buahan hingga berbagai bahan pelengkap lainnya. Ketika barang tersebut diserap dalam waktu bersamaan di sejumlah daerah, permintaan pasar meningkat signifikan. Di lain sisi, kapasitas produksi dari petani maupun peternak belum mencukupi atau bertambah secara cepat. Akibatnya, berdampak terhadap kenaikan harga beberapa komuditas yang tidak hanya dirasakan oleh penyedia MBG tetapi oleh masyarakat umum selaku konsumen.
Selaras dengan hal tersebut, jeda sementara program MBG dapat memberikan ruang bagi pasar untuk kembali menemukan keseimbangannya. Ketika tekanan permintaan berkurang, membuat pasokan yang tersedi lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Ketika MBG dihentikan, persaingan memperoleh bahan pangan menjadi berkurang sehingga berdampak pada harga komoditas yang cenderung lebih stabil dan bahkan turun pada beberapa komoditas yang sebelumnya mengalami kenaikan harga.
Sehingga ketika harga stabil, hal tersebut merupakan kabar baik bagi masyarakat karena mampu meningkatkan daya beli. Pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan bisa lebih ringan, sehingga ketersediaan dana masyarakat bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain. Perputaran ekonomi pun menjadi lebih merata karena manfaatnya dirasakan oleh banyak pelaku ekonomi.
Lebih jauh lagi, dengan terkendalinya harga pangan akan berdampak pada inflasi nasional yang lebih terjaga. Karena inflasi yang rendah menciptakan kepastian bagi dunia usaha dan rumah tangga. Pelaku usaha dapat menyusun rencana produksi dengan biaya yang lebih stabil, sedangkan masyarakat mampu menjaga daya beli. Stabilitas ekonomi seperti ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dampak Fiskal
Selama MBG dijeda untuk sementara waktu, insentif operasional SPPG senilai enam juta rupiah per hari turut dihentikan. Hal ini berdampak terhadap efisiensi anggaran pemerintah yang besar, bahkan potensi efisiensi anggaran selama 18 hari masa libur sekolah saat ini bisa mencapai Rp 3,4 triliun.
Dari perspektif fiskal, penghentian sementara pembayaran insentif fasilitas kepada SPPG selama tidak ada layanan MBG mencerminkan efisiensi belanja, karena pemerintah tidak mengeluarkan dana pada saat kegiatan operasional memang tidak berlangsung. Langkah ini bisa membantu menjaga fleksibilitas pengelolaan kas negara selama periode jeda program MBG.
Namun, penulis menyarankan, pemerintah seharusnya bisa mempertimbangkan realokasi anggaran yang tidak terserap selama masa jeda MBG ini untuk membiayai kebutuhan yang lebih penting, seperti penguatan layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan guru, serta pengendalian inflasi pangan, tentunya sesuai mekanisme APBN. Sehingga dengan pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi belanja negara tanpa mengurangi komitmen terhadap keberlanjutan program MBG. Karena penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi apakah suatu alokasi anggaran telah memberikan nilai manfaat yang paling optimal atau tidak.
Jedanya program MBG semakin dirasakan manfaatnya secara optimal apabila tata kelola program diperbaiki secara menyeluruh. Pemerintah sejatinya perlu melakukan evaluasi mekanisme pengadaan, distribusi, pengawasan kualitas makanan, hingga sistem pembayaran kepada mitra. Dengan demikian, ketika program kembali dijalankan, pelaksanaannya menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gejolak yang tidak perlu di pasar pangan.
Pada akhirnya, kebijakan pemerintah selalu menghadirkan konsekuensi yang beragam. Meski jedanya program MBG untuk sementara waktu mungkin dapat mengurangi aktivitas ekonomi tertentu dalam jangka waktu singkat bagi pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok program. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat karena menurunnya harga bahan pokok, meningkatkan daya beli masyarakat, serta penguatan fondasi fiskal melalui efesiensi anggaran pemerintah karena dihentikan insentif bagi SPPG enam juta rupiah per hari meski untuk sementara waktu.**