Rakyat News – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menghadapi tekanan besar dari anggota Parlemen Israel. Pada Selasa, 15 Juli 2026, ia disoraki saat sidang Knesset berlangsung. Sidang itu membahas beberapa rancangan undang-undang kontroversial yang diusulkan oleh koalisi pemerintah.
Anggota parlemen oposisi berteriak, “Memalukan! Pergi! Keluar!” membuat suasana sidang sangat ricuh. Akibatnya, Netanyahu meninggalkan ruangan tanpa mengikuti pemungutan suara.
Meski ketidakhadiran Netanyahu, rancangan undang-undang yang diajukan koalisinya tetap disahkan. Pengesahan ini dilakukan hanya beberapa hari sebelum Knesset dibubarkan pada 17 Juli 2026, menjelang pemilihan umum yang akan berlangsung pada 27 Oktober 2026.
Para analis menyebut RUU yang disahkan dengan cepat bertujuan memenuhi tuntutan sekutu Netanyahu dari kalangan Yahudi ultra-Ortodoks dan kelompok sayap kanan. Menurut analis politik Nadav Eyal, langkah ini adalah strategi Netanyahu untuk mempertahankan dukungan politik menjelang pemilu.
Eyal menilai, Netanyahu berjuang untuk kelangsungan hidup politiknya, dan partai-partai Haredi sangat penting bagi tujuan ini. Ia ingin menunjukkan kepada mitra Haredinya bahwa hanya dirinya yang dapat memenuhi kepentingan mereka.
Salah satu aturan yang banyak disorot adalah penetapan studi Taurat sebagai nilai dasar negara melalui Undang-Undang Dasar. Kritik muncul karena aturan ini bisa menjadi landasan hukum untuk pengecualian wajib militer bagi warga Yahudi ultra-Ortodoks.
Selain itu, parlemen mengesahkan undang-undang yang memberikan kekebalan sementara bagi warga Yahudi ultra-Ortodoks yang menghindari wajib militer hingga akhir Januari 2027. Kebijakan ini mengundang kritik, terutama karena militer Israel kekurangan sekitar 12.000 personel di tengah konflik yang masih berlangsung.
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal E, mengungkapkan kekhawatiran seputar kekurangan personel dalam situasi yang tidak menentu ini.