Hari: 14 Juli 2026

  • Kisah Tati Meutia Asmara, dari Pendidik Generasi ke Perjuangan Aspirasi

    Kisah Tati Meutia Asmara, dari Pendidik Generasi ke Perjuangan Aspirasi

    TIDAK semua politisi memulai perjalanan hidupnya dari dunia politik. Ada yang lahir dari ruang-ruang diskusi kampus, ada yang tumbuh dari pengalaman organisasi, dan tidak sedikit yang ditempa oleh dunia pendidikan sebelum akhirnya memilih mengabdikan diri kepada masyarakat lewat parlemen. Sosok legislator Tati Meutia Asmara, S.KH., M.Si. adalah salah satu contohnya.

    Ia bukan hanya seorang anggota dewan, melainkan juga pendidik, akademisi, aktivis organisasi perempuan, sekaligus ibu dari empat anak yang hingga kini tetap menempatkan keluarga sebagai pusat dari seluruh pengabdiannya.

    Perjalanan hidup Tati adalah kisah tentang konsistensi, dibangun bukan dalam semalam, melainkan melalui proses panjang yang ditempa pendidikan, organisasi, dan pengalaman sosial selama puluhan tahun.

    Dari Bangku Kuliah Kedokteran Hewan hingga Ruang Kelas

    Lahir di Kota Langsa pada 19 Januari 1977, Tati tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan pentingnya pendidikan dan nilai-nilai keislaman. Semangat belajarnya mengantarkan ia meraih gelar Sarjana Kedokteran Hewan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, sebelum melanjutkan studi Magister di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet). Perjalanan akademik ini membentuk pola pikirnya yang sistematis, ilmiah, sekaligus peka terhadap persoalan sosial di tengah masyarakat.

    Namun bagi Tati, ilmu pengetahuan tidak cukup berhenti di ruang kelas ilmu harus hadir memberi manfaat bagi masyarakat. Prinsip itulah yang membawanya memilih profesi sebagai pendidik. Selama bertahun-tahun, ia mengajar Biologi di SMP IT Nurul Ishlah Banda Aceh, bahkan dipercaya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada waktu yang hampir bersamaan, ia juga menjadi Guru Program Diniyah di SMA Negeri 6 Banda Aceh.

    Baginya, ruang kelas bukan sekadar tempat menyampaikan materi, melainkan tempat karakter, disiplin, dan nilai-nilai kehidupan dibentuk. Pengalaman berinteraksi dengan peserta didik dari berbagai latar belakang membuatnya memahami bahwa pembangunan daerah sesungguhnya dimulai dari pembangunan manusianya sebuah pemahaman yang kelak memengaruhi cara pandangnya ketika memasuki dunia politik.

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tati Meutia Asmara. (Foto: Dok. Pribadi untuk SeputarAceh.id)
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tati Meutia Asmara. (Foto: Dok. Pribadi untuk acehtoday.id/)

    Ditempa Organisasi Sejak Bangku Kuliah

    Jauh sebelum mengenakan jas legislator, Tati telah lebih dulu ditempa dalam dunia organisasi. Saat masih menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah, ia aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti anggota Litbang Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Kewanitaan di BEM UNSYIAH, memimpin KOHATI Fakultas Kedokteran Hewan, aktif di Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Aceh, hingga memimpin bidang keputrian di Lembaga Dakwah Kampus.

    Bagi banyak aktivis, organisasi adalah sekolah kepemimpinan. Di sanalah Tati belajar mendengar, menyampaikan gagasan, menyelesaikan perbedaan, dan membangun kolaborasi modal penting yang kelak mengantarkannya ke ruang-ruang pengambilan keputusan.

    Memasuki dunia profesional, aktivitas organisasinya justru semakin berkembang. Ia dipercaya memimpin PW Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Aceh, menjadi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Aceh, Wakil Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Aceh, hingga kini menjabat Ketua Bidang Organisasi BKMT Aceh.

    Ia juga tercatat sebagai anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh. Rangkaian amanah ini memperlihatkan satu benang merah yang konsisten, yaitu keberpihakan terhadap penguatan kapasitas perempuan, ekonomi keluarga, pendidikan, dan pemberdayaan umat.

    Kunjungan lapangan Tati meutia saat masih menjabat Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRK Banda Aceh
    Kunjungan lapangan Tati meutia saat masih menjabat Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRK Banda Aceh

    Perjalanan Menuju Kursi Legislatif

    Tahun 2019 menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan hidupnya, ketika kepercayaan masyarakat mengantarkannya menjadi anggota DPRK Banda Aceh, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

    Kepercayaan itu dijawab melalui berbagai amanah strategis, pernah menjadi Ketua DPRK Sementara, kemudian memimpin Komisi IV yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, sebelum kembali dipercaya sebagai Ketua Badan Legislasi DPRK Banda Aceh posisi yang menempatkannya sebagai salah satu penggerak penyusunan regulasi daerah.

    Bagi Tati, setiap regulasi bukan sekadar produk hukum, melainkan instrumen yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

    Pengalamannya sebagai guru membuatnya terbiasa melihat persoalan langsung dari lapangan, bukan semata dari balik meja kerja.

    Kini, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), ruang pengabdiannya semakin luas. Berbagai isu strategis terus menjadi perhatiannya, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga pembangunan sumber daya manusia.

    Latar belakangnya sebagai akademisi Kedokteran Hewan juga membuatnya memiliki perhatian khusus pada isu kesehatan masyarakat, keamanan pangan, penyakit zoonosis, kesejahteraan hewan, serta keterkaitan kesehatan lingkungan dengan kualitas hidup masyarakat.

    Keluarga sebagai Fondasi di Balik Jabatan Publik

    Di balik berbagai jabatan publik yang pernah diembannya, Tati tetap memandang dirinya sebagai seorang ibu. Ia adalah istri dari M. Nur Hasan dan ibu dari empat orang anak.

    Di tengah padatnya agenda kedewanan dan aktivitas organisasi, keluarga tetap menjadi tempat ia kembali. Baginya, keberhasilan dalam kehidupan publik harus berjalan beriringan dengan keharmonisan keluarga.

    Prinsip hidup yang dipegangnya sederhana namun bermakna dalam, “Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.” Kalimat itu bukan sekadar moto pribadi, melainkan filosofi yang tercermin dalam perjalanan panjang pengabdiannya.

    Di sela kesibukan, Tati masih menyempatkan diri membaca buku, melakukan perjalanan, dan tetap aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Baginya, belajar tidak mengenal batas usia setiap pengalaman baru adalah bekal untuk memahami masyarakat secara lebih utuh.

    Politik sebagai Ruang Pengabdian, Bukan Sekadar Kekuasaan

    Di tengah dinamika politik yang terus berubah, Tati Meutia Asmara memilih mempertahankan satu hal yang tidak pernah berubah, yakni orientasi pengabdian. Ia percaya bahwa politik seharusnya menjadi ruang untuk menghadirkan solusi, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.

    Seorang wakil rakyat, menurutnya, harus mampu mendengar lebih banyak daripada berbicara, bekerja lebih banyak daripada berjanji, dan hadir di tengah masyarakat sebelum sorotan kamera datang.
    Jejak perjalanan Tati menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak lahir secara instan.

    Ia dibangun melalui proses panjang, dimulai dari ruang kuliah, ruang kelas, ruang organisasi, hingga akhirnya bermuara di ruang legislatif dan perjalanan itu masih terus berlangsung.

    Bagi Tati, setiap jabatan hanyalah amanah yang memiliki batas waktu. Yang jauh lebih penting adalah meninggalkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, bahkan ketika masa jabatan telah usai. Sebab pada akhirnya, ukuran seorang pemimpin bukanlah seberapa lama ia menduduki kursi kekuasaan, melainkan seberapa besar jejak kebaikan yang ditinggalkannya bagi orang lain.**

  • Aceh Turun Kasta ke Peringkat 4 Wisata Ramah Muslim, PWPM Minta Evaluasi Total

    Aceh Turun Kasta ke Peringkat 4 Wisata Ramah Muslim, PWPM Minta Evaluasi Total

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Turunnya peringkat Aceh dari posisi kedua menjadi peringkat keempat dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 menjadi perhatian berbagai kalangan.

    Selama tiga periode sebelumnya, yakni 2018, 2019, dan 2023, Aceh konsisten berada di peringkat kedua sebagai provinsi paling ramah Muslim di Indonesia. Namun pada 2025, Aceh harus turun ke posisi keempat, di bawah Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh, Sudarliadi, menilai penurunan peringkat itu harus menjadi bahan evaluasi bersama, bukan sekadar dipandang sebagai capaian statistik semata.

    Nilai Islam Harus Tercermin di Pelayanan, Bukan Sekadar Identitas

    Menurut Sudarliadi, Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam semestinya mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan dan ekosistem wisata ramah Muslim agar tetap menjadi rujukan nasional.

    “Kita tidak boleh hanya berbangga dengan identitas sebagai daerah bersyariat. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam benar-benar tercermin dalam pelayanan publik, keramahan masyarakat, pengelolaan destinasi wisata, hingga kenyamanan yang dirasakan wisatawan,” ujar Sudar, Senin (13/7/2026).

    Ia menyebut, perubahan peringkat tersebut menunjukkan bahwa sejumlah provinsi lain mampu bergerak lebih cepat dalam membangun ekosistem wisata halal yang lebih inovatif, modern, dan berorientasi pada kebutuhan wisatawan.

    Karena itu, ia mendorong Pemerintah Aceh bersama seluruh pemangku kepentingan menjadikan hasil indeks tersebut sebagai masukan untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor.

    “Ini bukan soal siapa yang lebih islami, tetapi bagaimana kita menghadirkan pelayanan yang berkualitas, infrastruktur yang baik, promosi yang efektif, serta pengalaman wisata yang berkesan. Itu yang menjadi ukuran daya saing saat ini,” katanya.

    Data IMTI 2025 Kemenpar (Tangkapan layar)
    Data IMTI 2025 Kemenpar (Tangkapan layar)

    Sudarliadi juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas kepemudaan dalam mengembangkan sektor wisata halal Aceh.

    Menurutnya, Aceh memiliki modal besar berupa kekayaan budaya Islam, sejarah, serta destinasi wisata alam yang beragam, sehingga potensi tersebut perlu dikelola secara profesional agar memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah.

    Selain itu, ia menilai promosi wisata Aceh perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital dan strategi pemasaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri pariwisata.

    “Kalau kita ingin kembali menjadi salah satu daerah terbaik dalam indeks tersebut, maka inovasi harus terus dilakukan. Jangan sampai kita tertinggal karena daerah lain bergerak lebih cepat,” ujarnya.

    Sudarliadi berharap penurunan peringkat ini dapat menjadi momentum introspeksi bagi seluruh elemen di Aceh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat citra Aceh sebagai destinasi wisata ramah Muslim yang unggul di tingkat nasional maupun internasional.**

  • Aceh Buka Peluang Investasi Industri Gas, Pabrik Metanol Jadi Prioritas

    Aceh Buka Peluang Investasi Industri Gas, Pabrik Metanol Jadi Prioritas

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan pabrik metanol di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Investasi tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi gas nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor metanol.

    Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dengan jajaran manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal di Banda Aceh, Senin (13/7/2026).

    Dalam pertemuan itu, perusahaan memaparkan rencana pembangunan pabrik metanol yang akan memanfaatkan gas alam sebagai bahan baku utama.

    Sekda Aceh M. Nasir mengatakan Pemerintah Aceh berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang ingin mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal.

    Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan industri hilir berbasis gas.

    “Investasi yang menghasilkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi akan terus kami dukung. Pemerintah Aceh terbuka bagi investor yang ingin mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal,” ujar M. Nasir.

    Sekda Aceh M. Nasir menerima manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal di Banda Aceh, membahas rencana investasi pembangunan pabrik metanol di KEK Arun Lhokseumawe untuk mendukung hilirisasi gas nasional
    Sekda Aceh M. Nasir menerima manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal di Banda Aceh, membahas rencana investasi pembangunan pabrik metanol di KEK Arun Lhokseumawe untuk mendukung hilirisasi gas nasional

    Ia menilai pembangunan pabrik metanol di KEK Arun tidak hanya berdampak pada peningkatan investasi, tetapi juga membuka peluang kerja baru serta memperkuat daya saing industri nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di Aceh.

    Pabrik Metanol Pasar Impor

    Dalam paparannya, manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal menjelaskan metanol merupakan salah satu bahan baku penting bagi berbagai sektor industri, mulai dari industri kimia, energi, hingga manufaktur.

    Kehadiran pabrik tersebut diharapkan mampu memperkuat pasokan metanol dalam negeri sehingga kebutuhan impor dapat ditekan.

    Selain itu, proyek tersebut diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tumbuhnya industri turunan, serta berkembangnya ekosistem industri berbasis metanol di Aceh.

    Sejumlah produk turunan yang berpotensi dikembangkan dari industri metanol di antaranya formaldehida, asam asetat, dimetil eter (DME), hingga berbagai produk petrokimia lainnya.

    Pengembangan industri tersebut diharapkan mampu menciptakan rantai nilai yang lebih panjang dari pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

    Apabila terealisasi, pembangunan pabrik metanol di KEK Arun Lhokseumawe diyakini semakin memperkuat posisi Aceh sebagai kawasan industri berbasis energi.

    Di sisi lain, investasi tersebut juga sejalan dengan agenda nasional dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan industri, serta meningkatkan nilai tambah gas bumi bagi perekonomian nasional.


  • O2SN Renang Tingkat Aceh Resmi Digelar, BPMP Jaring Atlet Berprestasi

    O2SN Renang Tingkat Aceh Resmi Digelar, BPMP Jaring Atlet Berprestasi

    acehtoday.id/ | Aceh Besar – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Aceh sukses menyelenggarakan kompetisi cabang olahraga renang dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Provinsi Aceh. Perlombaan yang berlangsung di Kolam Renang Rider 112/DJ Mata Ie, Aceh Besar, Sabtu (11/7/2026), menjadi tahapan seleksi atlet pelajar terbaik untuk mewakili Aceh pada O2SN tingkat nasional.

    Ajang tersebut diikuti peserta dari jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) hingga Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Kompetisi digelar sebagai upaya menjaring sekaligus membina talenta muda di cabang olahraga renang.

    Kepala BPMP Provinsi Aceh, Muhammad Syafran, mengatakan penyelenggaraan O2SN tidak hanya bertujuan mencari atlet berprestasi, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan karakter peserta didik melalui kompetisi yang sehat dan sportif.

    “O2SN ini merupakan wadah penting dalam penguatan karakter, disiplin, dan pemetaan mutu prestasi siswa secara komprehensif. Kami berkomitmen penuh untuk memfasilitasi dan mengawal proses regenerasi atlet akuatik Aceh agar mampu bersaing secara sportif di level nasional,” ujarnya.

    Menurutnya, pembinaan terhadap potensi nonakademik siswa menjadi salah satu perhatian BPMP Aceh. Karena itu, pelaksanaan O2SN diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet muda yang memiliki daya saing sekaligus menjadi kebanggaan Provinsi Aceh pada kompetisi tingkat nasional.

    Selama pelaksanaan pertandingan, seluruh nomor perlombaan dipimpin langsung oleh Technical Delegate, Hendri Syahputra, S.Pd., Gr. Pengawasan dilakukan dengan menerapkan standar regulasi akuatik guna memastikan setiap pertandingan berlangsung secara objektif dan akuntabel.

    Hendri mengatakan seluruh rangkaian pertandingan, mulai dari babak penyisihan hingga final, berjalan tertib, aman, dan lancar. Ia juga mengapresiasi sportivitas yang ditunjukkan seluruh peserta, pelatih, maupun official dari berbagai daerah di Aceh.

    “Seluruh rangkaian perlombaan dari babak penyisihan seri hingga final berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Kami mengapresiasi tinggi integritas yang ditunjukkan oleh para pelatih, official, dan atlet dari seluruh kabupaten/kota yang bertanding hari ini,” katanya.

    Usai seluruh nomor pertandingan selesai dilaksanakan, panitia teknis akan melakukan rekapitulasi catatan waktu resmi setiap atlet. Hasil tersebut menjadi dasar penetapan juara sekaligus menentukan atlet yang berhak mengikuti tahapan pembinaan berikutnya sebagai persiapan menuju O2SN tingkat nasional.

    Melalui ajang ini, BPMP Aceh berharap proses pembinaan atlet pelajar dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain menjadi sarana kompetisi, O2SN juga diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi atlet muda Aceh yang berprestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional.**

  • Pastikan Tepat Sasaran, Baitul Mal Aceh Evaluasi Penyaluran ZIWAH di 22 Kabupaten/Kota

    Pastikan Tepat Sasaran, Baitul Mal Aceh Evaluasi Penyaluran ZIWAH di 22 Kabupaten/Kota

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Baitul Mal Aceh menggelar monev ZIWAH Baitul Mal Aceh atau monitoring dan evaluasi terhadap pendistribusian Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Agama (ZIWAH) di 22 kabupaten/kota di Aceh, Minggu (12/7/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

    Monev dilakukan terhadap 299 penerima manfaat yang terdiri atas 128 mustahik individu, 134 kelompok penerima manfaat, dan 37 mualaf yang telah menerima bantuan melalui program pendistribusian ZIWAH Baitul Mal Aceh.

    Kegiatan tersebut difokuskan pada pengecekan penerimaan bantuan oleh mustahik yang berhak, pemanfaatan dana sesuai peruntukan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Dalam pelaksanaannya, tim Baitul Mal Aceh turun langsung ke sejumlah daerah untuk menemui para penerima manfaat, guna melihat perkembangan usaha maupun kondisi ekonomi mustahik serta menghimpun masukan sebagai bahan penyempurnaan program.

    Ketua Komisioner Baitul Mal Aceh, Tgk Muhammad Yunus, mengatakan monitoring dan evaluasi merupakan tahapan penting dalam pengelolaan dana ZIWAH untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi mustahik.

    “Melalui monitoring dan evaluasi ini, kami ingin memastikan amanah para muzakki benar-benar sampai kepada yang berhak dan memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan mustahik,” ujar Muhammad Yunus dalam keterangannya, Minggu (12/7/2026).

    Menurutnya, hasil monev juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat sinergi antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota.

    “Pengelolaan dana ZIWAH harus semakin profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah,” katanya.

    Ia menambahkan, monev tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengukur efektivitas bantuan yang telah disalurkan.

    Dengan mengetahui kondisi riil penerima manfaat, Baitul Mal Aceh dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat guna meningkatkan kualitas program pendistribusian ZIWAH pada tahun-tahun berikutnya.

    Muhammad Yunus berharap hasil monev menjadi dasar penyempurnaan berbagai program, sehingga manfaat dana ZIWAH dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

    Program yang dijalankan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat Aceh.

    Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Baitul Mal Aceh dalam menjaga kepercayaan muzakki dan masyarakat, melalui pengelolaan dana ZIWAH yang profesional, transparan, akuntabel, serta berpedoman pada prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

  • PGE Targetkan Zero Kasus Pencurian di Fasilitas Migas

    PGE Targetkan Zero Kasus Pencurian di Fasilitas Migas

    acehtoday.id/ | Aceh Utara – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Aceh memperkuat pengamanan Obvitnas migas Aceh di Wilayah Kerja B yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pema Global Energi (PGE) di Aceh Utara.

    Langkah ini diambil untuk memitigasi potensi ancaman keamanan yang dapat mengganggu operasional hulu minyak dan gas bumi (migas) serta suplai energi nasional.

    Penguatan pengamanan diwujudkan melalui kunjungan lapangan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis (PKT) Pengamanan Khusus Eksternal Tahun 2026, sebagai bagian dari sinergi BPMA, Polri, dan KKKS dalam menjaga keamanan fasilitas strategis migas.

    Kepala Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti (DFHE) BPMA, Irham M. Amin, mengatakan bahwa meskipun tugas utama BPMA adalah melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan hulu migas, faktor keamanan tetap menjadi elemen penting yang membutuhkan dukungan dan kompetensi aparat keamanan.

    “Kami berharap bersama-sama memberikan langkah-langkah mitigasi risiko secara konkret, baik upaya pencegahan maupun penanganan hukum. Ke depan, kami juga akan membahas dukungan alat, seperti pemasangan CCTV,” ujar Irham dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).

    Sementara itu, Relations Manager PGE, Wilya Retnosari, mengungkapkan adanya tren peningkatan kasus pencurian dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sekitar fasilitas produksi PGE hingga pertengahan 2026.

    Menurutnya, sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas), gangguan terhadap fasilitas PGE berpotensi memengaruhi stabilitas operasional hulu migas.

    “Keberhasilan operasi hulu migas tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga stabilitas keamanan. Kami berharap ke depan bisa mencari solusi terbaik agar kasus pencurian dan gangguan keamanan lainnya bisa diminimalkan hingga mencapai zero kasus,” kata Wilya.

    Menanggapi hal itu, Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh, Marzuki, menyambut positif koordinasi yang turut melibatkan jajaran Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pendampingan hukum, untuk mempercepat penanganan perkara kriminalitas di kawasan operasional migas.

    “Kami terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan. Ke depan, kami berharap dukungan penuh dari BPMA dan PGE, serta melibatkan pendampingan hukum untuk proses penanganan perkara,” jelas Marzuki.

    Ia juga menekankan pentingnya kejelasan tugas pokok dan fungsi antara Polri, TNI, serta Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dalam menjaga aset strategis negara.

    Kolaborasi antara BPMA, Polda Aceh, dan PGE ini diharapkan dapat menjaga kelancaran operasional hulu migas, menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.**