acehtoday

Kategori: Bencana

  • Mendagri Kebut Rehabilitasi Pascabencana di Bener Meriah, Infrastruktur Jadi Prioritas

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia turun langsung meninjau progres rehabilitasi rekonstruksi Bener Meriah pascabencana hidrometeorologi, Selasa (7/7/2026). Kunjungan kerja ini menjadi sinyal kuat percepatan penanganan wilayah terdampak yang selama ini masih berjuang memulihkan akses dan infrastruktur.

    Mendagri didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bertolak dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, menuju Bandara Rembele, sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Pendopo Bupati Bener Meriah.

    Sesampainya di lokasi, rombongan disambut Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

    Penyambutan ini menjadi pembuka bagi agenda utama kunjungan, yakni Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang digelar di Aula Pendopo Bupati.

    Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, para camat, tokoh masyarakat, hingga pemerintah daerah setempat.

    Forum ini secara khusus membahas perkembangan terkini di wilayah terdampak sekaligus menyusun langkah konkret untuk mempercepat proses pemulihan, termasuk penanganan jembatan dan sejumlah infrastruktur lain yang rusak akibat bencana.

    Sinergi lintas pemerintahan dalam rapat ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga membuka kembali akses masyarakat yang sempat terputus, sekaligus menggerakkan kembali roda aktivitas sosial dan ekonomi warga di kawasan terdampak.

    Tak berhenti di ruang rapat, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh, Bupati Bener Meriah, dan rombongan langsung turun ke lapangan untuk meninjau lokasi penanganan jembatan.

    Peninjauan ini bertujuan memastikan progres pengerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

    Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

    Sinergi ini diharapkan memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.**

  • USK Lepas 2.124 Mahasiswa KKN, Fokus Perkuat Kapasitas Kebencanaan di Wilayah Terdampak

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Universitas Syiah Kuala (USK) melepas 2.124 mahasiswa peserta KKN USK untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode XXIX dan KKN Tematik Literasi Tahun 2026. Pelepasan berlangsung di halaman Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektorat USK, Banda Aceh, Senin (6/7/2026).

    Program KKN USK tahun ini mengusung tema penguatan capacity development kebencanaan, sejalan dengan komitmen kampus mendukung pemulihan wilayah pascabencana melalui pengabdian mahasiswa. Sebanyak 2.124 peserta akan disebar ke empat kabupaten, yakni Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen. Sekitar 1.300 mahasiswa mengikuti skema reguler di Pidie Jaya dan Bireuen, sementara peserta KKN Tematik ditempatkan di kawasan rentan bencana guna memperkuat ketangguhan masyarakat setempat.

    Rektor USK, Prof. Mirza Tabrani, menegaskan bahwa KKN menjadi ruang belajar langsung bagi mahasiswa untuk memahami persoalan nyata di masyarakat, bukan sekadar penerapan teori kampus.

    “KKN adalah ruang belajar yang sesungguhnya. Di kampus mahasiswa belajar teori, sedangkan di tengah masyarakat mereka belajar memahami realitas, tantangan, sekaligus mengasah kepedulian dan kemampuan berkolaborasi,” ujar Mirza.

    Ia berpesan agar mahasiswa menjaga nama baik almamater, bekerja dengan hati bersama warga, serta mengutamakan keselamatan selama masa pengabdian. Mirza juga berharap seluruh peserta kembali ke kampus dalam kondisi sehat dan melanjutkan studi hingga tuntas.

    Ketua LPPM USK, Prof. Taufiq C. Dawood, menjelaskan bahwa tema kebencanaan dipilih untuk mendorong kontribusi mahasiswa dalam penguatan kapasitas masyarakat menghadapi risiko bencana sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana. Selain KKN Reguler, USK turut menjalankan KKN Tematik Literasi bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI untuk meningkatkan budaya baca masyarakat.

    Taufiq mengingatkan mahasiswa agar menjaga integritas dan tanggung jawab selama program berlangsung, sekaligus meninggalkan manfaat nyata bagi warga di lokasi KKN.

  • Komisi VIII DPR RI Berikan Rp12,3 Miliar untuk Korban Bencana Aceh

    Komisi VIII DPR RI Berikan Rp12,3 Miliar untuk Korban Bencana Aceh

    acehtoday.id/ | Banda Aceh  – Komisi VIII DPR RI mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,3 miliar sebagai bantuan bencana Aceh untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah wilayah terdampak, termasuk pemulihan fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir.

    Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, saat Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (24/6/2026).

    “Ada bantuan bencana sekitar Rp12,3 miliar. Salah satunya untuk membantu pemulihan sekolah yang mengalami kerusakan parah akibat banjir. Kami sudah berkunjung langsung ke lokasi sekitar satu bulan setelah kejadian,” ujar Ansory dikutip dari laman DPR RI.

    Kunjungan lapangan itu, menurut Ansory, merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI guna memastikan kebutuhan warga terdampak dapat ditindaklanjuti lewat kebijakan dan dukungan anggaran. Ia memastikan bahwa komisinya tidak hanya mendorong pengalokasian dana, tetapi juga akan terus memantau realisasinya agar tepat sasaran.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Rabu (24/6/2026).
    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Rabu (24/6/2026).

    Komisi VIII DPR RI Kawal Penggunaan Anggaran

    “InsyaAllah kami akan terus mengawal realisasi bantuan ini. Saya sendiri akan terus memantau perkembangannya bersama Kementerian Agama serta pihak terkait,” katanya.

    Ansory menegaskan, perhatian Komisi VIII tidak terpusat pada satu daerah saja. Seluruh kabupaten terdampak di Provinsi Aceh, termasuk Aceh Tamiang dan Aceh Tengah, akan mendapat perhatian yang menyeluruh.

    Menurutnya, kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana sangat krusial, khususnya untuk memastikan layanan pendidikan, sosial, dan keagamaan kembali berjalan. Karena itu, Komisi VIII DPR RI berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar program bantuan dan rehabilitasi terlaksana secara efektif dan berkesinambungan.

  • Jalan Pascabencana Tak Bisa Ditangani dengan Cara Biasa, Haji Uma Minta BPJN Aceh Lebih Fleksibel

    Jalan Pascabencana Tak Bisa Ditangani dengan Cara Biasa, Haji Uma Minta BPJN Aceh Lebih Fleksibel

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh tidak mempersulit akses masyarakat terkait persoalan Jalan Enang-Enang yang sempat dihentikan pengerjaannya.

    Menurut Haji Uma, apabila kondisi jalan tersebut secara teknis telah memenuhi standar kelayakan untuk digunakan masyarakat, maka akses tidak perlu ditunda hanya karena alasan prosedural yang berpotensi memperpanjang penderitaan warga terdampak.

    “Kalau standarnya sudah layak dimanfaatkan untuk akses masyarakat, tidak perlu menunggu prosedur yang berlarut-larut. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal,” kata Haji Uma kepada acehtoday.id/, Selasa (24/6/2026).

    Ia menilai dalam situasi pascabencana, BPJN Aceh seharusnya hadir sebagai bagian dari solusi dengan membangun kolaborasi bersama masyarakat dan pemerintah daerah, bukan justru menambah kerumitan di lapangan.

    Menurutnya, kondisi darurat membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan proyek pembangunan reguler karena menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat.

    “BPJN Aceh harus ikut mendukung dan berkolaborasi dengan masyarakat. Di sinilah negara perlu hadir untuk menguatkan akses yang ada sehingga masyarakat tidak terus-menerus terdampak,” ujarnya.

    Haji Uma mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran khusus rehabilitasi dan rekonstruksi bagi daerah yang terdampak bencana, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Karena itu, menurutnya, persoalan akses jalan pascabencana tidak semestinya selalu dibebankan pada mekanisme anggaran rutin yang membutuhkan proses panjang.

    “Untuk daerah terdampak bencana sudah ada skema khusus. Bahkan dibentuk tim satgas yang memang memiliki tugas menangani persoalan seperti ini. Karena itu langkah penanganan harus segera dilakukan,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa percepatan penanganan infrastruktur pascabencana tidak berarti melanggar aturan. Justru regulasi telah memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan skala prioritas dalam kondisi tertentu.

    “Kita tidak sedang menabrak aturan. Tetapi kita sedang berbicara tentang kemanusiaan dan skala prioritas bagi daerah yang terdampak bencana. Ini yang harus dipahami,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Haji Uma menilai persoalan Jalan Enang-Enang bukanlah proyek pembangunan yang bersifat terukur dan jangka panjang sehingga tidak seharusnya menjadi alasan munculnya hambatan birokrasi yang menyulitkan masyarakat.

    Ia juga meminta BPJN Aceh terbuka kepada publik apabila memang terdapat kendala teknis maupun administratif yang menyebabkan akses jalan belum dapat difungsikan.

    “BPJN jangan malu menjelaskan kepada masyarakat apa sebenarnya yang menjadi persoalan. Publik berhak mengetahui kendala yang ada sehingga tidak muncul berbagai asumsi di tengah masyarakat,” katanya.

    Menurut Haji Uma, penyelesaian persoalan ini sangat bergantung pada fleksibilitas dan kecepatan pengambilan keputusan karena situasi yang dihadapi bersifat kondisional dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

    Karena itu, ia mendesak BPJN Aceh segera menyiapkan akses jalan alternatif yang aman dan memadai agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.

    “Yang terpenting sekarang adalah bagaimana masyarakat diberikan kemudahan untuk beraktivitas. Jika memang ada kendala pada akses utama, maka jalan alternatif harus segera disiapkan sehingga warga tidak menjadi pihak yang paling dirugikan,” pungkasnya.**

  • Koalisi Kritik BPJN Aceh: Infrastruktur Belum Pulih, Akses Warga Malah Ditutup

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Keputusan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menghentikan penggunaan jalan alternatif di kawasan Enang-Enang menuai kecaman dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), LBH Banda Aceh, AJI Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), ICAIOS, dan KontraS Aceh. Koalisi ini menilai kebijakan tersebut menunjukkan lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis yang melanda Aceh sejak akhir 2025.

    Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Senin (23/6/2026), koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh menyoroti alasan BPJN Aceh yang menyebut ruas jalan alternatif tersebut belum memenuhi standar kelayakan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

    Menurutnya, alasan tersebut justru memperlihatkan belum optimalnya upaya pemerintah dalam memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Mereka menilai penghentian akses jalan alternatif tidak menyelesaikan persoalan utama yang selama ini dihadapi masyarakat terdampak.

    Koalisi ini juga mengapresiasi langkah warga yang secara swadaya membuka kembali akses jalan setelah jembatan Enang-Enang terputus sejak akhir November 2025. Inisiatif tersebut dinilai mampu membantu mobilitas masyarakat yang selama berbulan-bulan mengalami kesulitan mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

    “Masyarakat telah menunjukkan kemampuan menghadirkan solusi ketika negara lamban bertindak. Namun, keberhasilan itu justru direspons dengan penghentian penggunaan jalan oleh BPJN,” ungkapnya dalam pernyataan.

    Koalisi juga mempertanyakan langkah pemerintah selama sekitar tujuh bulan sejak putusnya jembatan Enang-Enang. Mereka menilai keterlambatan penanganan infrastruktur telah menyebabkan warga harus menanggung berbagai kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

    Selain itu, koalisi menyoroti kondisi sejumlah wilayah terdampak bencana lainnya yang hingga kini belum memperoleh pemulihan infrastruktur secara memadai. Di beberapa daerah, anak-anak disebut masih harus menggunakan sling, perahu karet, bahkan berenang untuk menyeberang menuju sekolah.

    Kondisi tersebut, menurut koalisi, bertentangan dengan narasi bahwa situasi Aceh telah kembali normal pascabencana.

    Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh mendesak pemerintah menghentikan kebijakan yang dinilai menghambat inisiatif swadaya masyarakat serta mempercepat pembangunan kembali infrastruktur dasar yang terdampak bencana, mulai dari rumah, sekolah, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan hingga pemulihan lahan produktif warga.**

  • Kepala BNPB Tinjau Huntap Bireuen, 167 Unit Hampir Rampung

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung progres pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi Siklon Senyar di Kabupaten Bireuen, Selasa (23/6/2025). Ia memastikan ratusan unit hunian itu segera bisa ditempati masyarakat.

    Di Bireuen, pembangunan huntap telah mencapai 167 unit yang tersebar di lima kecamatan — Jangka, Juli, Samalanga, Peudada, dan Peusangan. Suharyanto menyebut progres itu cukup menggembirakan dan tidak akan lama lagi warga bisa menghuni rumah baru mereka.

    “Kami melihat progres pembangunan huntap di Bireuen cukup baik, yang sudah jadi ada 100 lebih. Targetnya, seluruh pembangunan huntap di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat diselesaikan hingga akhir 2027,” ujar Suharyanto dilansir oleh laman resmi BNPB

    Sebelum ke Bireuen, Kepala BNPB juga telah menyambangi sejumlah titik pembangunan huntap di Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Khusus di Aceh Utara, tujuh unit telah rampung dari target 109 unit yang direncanakan.

    Rumah warga tertimbun material usai dilanda banjir bandang, di Pidie Jaya, Aceh. Foto Acehonline
    Rumah warga tertimbun material usai dilanda banjir bandang, di Pidie Jaya, Aceh. Foto Acehonline

    Dalam kunjungan itu, Suharyanto tak sekadar memantau fisik bangunan. Ia juga berdialog langsung dengan warga penerima manfaat untuk menyerap aspirasi dan menindaklanjuti keluhan soal kondisi hunian. Hasilnya, masyarakat menyambut positif bantuan tersebut, terutama kalangan menengah ke bawah yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir.

    “Rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat penting. Pemerintah hadir agar masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Mereka sangat bersyukur mendapat bantuan ini,” katanya.

    Rp60 Juta per Huntap

    Setiap unit huntap dibangun dengan nilai bantuan Rp60 juta. Meski demikian, BNPB menemukan sejumlah catatan yang perlu diperbaiki pada beberapa unit. Pihak pelaksana diminta segera menindaklanjuti temuan tersebut secara bertahap.

    Suharyanto juga membuka peluang peningkatan anggaran dari Rp60 juta menjadi Rp70 juta hingga Rp80 juta per unit. Penambahan dana itu memungkinkan perbaikan kualitas, mulai dari perluasan pemasangan keramik, pelebaran teras, peningkatan material dinding, hingga penyempurnaan fasilitas sanitasi.

    Kemenag Gelontorkan Rp85 Miliar Pulihkan Sekolah dan Masjid Terdampak Banjir Aceh
    Tumpukan gelondongan kayu di lingkungan masjid di Aceh Tamiang usai diterjang bencana banjir bandang November 2025. Foto Rmolaceh/dok BFLF Aceh

    “Angka Rp60, Rp70, atau Rp80 juta untuk rumah tipe 36 saya kira masih relatif tidak mahal. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi dan pemerintah pusat akan mendengar suara dari bawah,” tambahnya.

    Pembangunan huntap merupakan bagian dari program percepatan pemulihan pascabencana guna memastikan warga terdampak memperoleh tempat tinggal yang aman, layak, dan berkelanjutan.

  • Taruna Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Meninggal Dunia

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Satu orang korban ledakan Kapal Aceh Hebat 2 dilaporkan meninggal dunia setelah sepekan menjalani perawatan intensif. Korban bernama Fakhri Herdieco, 19, merupakan taruna Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati yang mengalami luka bakar parah akibat insiden tersebut.

    Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh Humas RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Rahmadi, pada Minggu (21/6/2026). Ia menyebut pasien asal Binjai, Sumatera Utara itu menghembuskan napas terakhir pada Sabtu malam usai dirawat di ruang ICU.

    Menurut Rahmadi, kondisi Fakhri mulai menurun drastis sekitar pukul 21.00 WIB. Tim medis langsung melakukan pemantauan dan penanganan intensif, sekaligus memberi penjelasan kepada pihak keluarga mengenai perkembangan kondisinya yang kian memburuk.

    @acehtoday.id/ 🚢 ASDP memastikan seluruh biaya pengobatan 14 korban insiden KMP Aceh Hebat 2 akan ditanggung penuh. Selain biaya perawatan, kebutuhan keluarga korban yang datang dari luar daerah juga akan difasilitasi selama berada di Banda Aceh. Simak kronologi lengkap insiden yang terjadi di Pelabuhan Ulee Lheue. #SeputarAceh #Aceh #BandaAceh #BeritaAceh #infoaceh ♬ suara asli – Seputar Aceh

    “Sekitar pukul 22.10 WIB dilakukan pemeriksaan kembali oleh tim medis. Namun kondisi pasien terus menurun dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22.50 WIB,” ujar Rahmadi. Fakhri mengembuskan napas terakhir di hadapan keluarga dan tim perawat ICU 1 RSUDZA.

    Korban Lain Kapal Aceh Hebat Masih Dirawat

    Jenazah kemudian dibawa ke kamar jenazah untuk diurus secara fardhu kifayah, lalu disalatkan di Masjid Raudhatul Jannah yang berada di kompleks rumah sakit. Sekitar pukul 01.50 WIB dini hari, jenazah diberangkatkan menuju Medan menggunakan ambulans dan telah tiba di rumah duka.

    GM ASDP Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, turut menyampaikan belasungkawa atas kepergian Fakhri. Ia menegaskan perusahaan terus mendampingi korban dan keluarga, serta berkoordinasi penuh dengan pihak berwenang dalam proses investigasi insiden.

    Fakhri merupakan satu dari 15 korban luka bakar dalam ledakan yang terjadi di ruang mesin Kapal Aceh Hebat 2 pada 12 Juni 2026 lalu, saat taruna Poltekpel mengikuti praktik pengenalan mesin kapal di Pelabuhan Ulee Lheue.

  • DBH Tambang Aceh Hanya Rp365 Miliar, Kerugian Bencana Tembus Rp138 Triliun

    DBH Tambang Aceh Hanya Rp365 Miliar, Kerugian Bencana Tembus Rp138 Triliun

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Penerimaan DBH tambang Aceh selama lima tahun terakhir tidak sebanding dengan nilai kerugian akibat bencana banjir dan longsor yang melanda provinsi itu. Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) mendesak Pemerintah Aceh segera memberlakukan kembali moratorium izin pertambangan.

    Direktur IDeAS, Munzami HS dalam siaran tertulis menuturkan berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, total Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara (Minerba) yang diterima Provinsi Aceh dalam periode 2022–2026 hanya mencapai Rp365,35 miliar.

    Rinciannya tahun 2022 sebesar Rp35,93 miliar, 2023 Rp141,36 miliar, 2024 Rp72,23 miliar, 2025 Rp60,72 miliar, dan 2026 Rp55,11 miliar.

    Angka tersebut sangat kontras dengan besarnya dampak kerusakan akibat bencana. Berdasarkan dokumen Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Aceh, total kerusakan dan kerugian ekonomi akibat bencana 26 November lalu ditaksir mencapai Rp138 triliun.

    DBH Tambang Aceh Tak Sebanding dengan Kerusakan

    Adapun kebutuhan anggaran untuk pemulihan dan rekonstruksi diperkirakan mencapai Rp153 triliun — atau sekitar 418 kali lipat dari total DBH Minerba yang diterima Aceh selama lima tahun.

    DBH Tambang Aceh Hanya Rp365 Miliar, Kerugian Bencana Tembus Rp138 Triliun

    Munzami HS, menyebut aktivitas pertambangan sebagai salah satu faktor penyebab kerusakan ruang ekologis Aceh yang memperparah risiko bencana.

    Hingga April 2026, tercatat 79 perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) beroperasi di Aceh — 77 di antaranya mengantongi izin dari pemerintah daerah, sisanya dari pemerintah pusat. Belum termasuk aktivitas tambang ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang masih marak.

    “Nilai manfaat ekonomi dari sektor Minerba terhadap pendapatan daerah sangat jauh dibanding nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana,” ujar Munzami dalam keterangan resminya, Selasa (10/6/2026).

    IDeAS mendesak Pemerintah Aceh menertibkan seluruh pemegang IUP, memberantas tambang ilegal, dan menerbitkan kembali moratorium izin tambang.

    Kebijakan serupa pernah diterapkan oleh Gubernur Zaini Abdullah melalui Instruksi Gubernur Nomor 06/INSTR/2013 dan Nomor 11/INSTR/2014. Menurut IDeAS, langkah tersebut perlu dihadirkan kembali sebagai respons nyata atas bencana ekologis yang terus berulang di Aceh.

  • Kemenag Gelontorkan Rp85 Miliar Pulihkan Sekolah dan Masjid Terdampak Banjir Aceh

    Kemenag Gelontorkan Rp85 Miliar Pulihkan Sekolah dan Masjid Terdampak Banjir Aceh

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Kementerian Agama atau Kemenag mengalokasikan lebih dari Rp85 miliar untuk memulihkan madrasah, rumah ibadah, dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdampak banjir Aceh, mencakup program tanggap darurat hingga rekonstruksi pada Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

    Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri Agama Bidang HAM dan Hukum, Dr H Faisal Ali Hasyim, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana di Aula Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Selasa, 9 Juni 2026. Rakor turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, Wakil Gubernur, Forkopimda, serta Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Drs H Azhari MSi.

    Mengutip siaran tertulis di laman aceh.kemenag.go.id disebutkan banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah Aceh pada 2025 menjadi salah satu bencana paling destruktif dalam beberapa tahun terakhir.

    Arus banjir yang deras menghanyutkan sejumlah gedung madrasah dan KUA, terutama di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Gayo Lues, sekaligus merusak ratusan masjid dan musala di kawasan pesisir dan pedalaman Aceh.

    Dampak banjir bandang tersebut memaksa ribuan siswa madrasah kehilangan tempat belajar, sementara aktivitas keagamaan di banyak desa terganggu akibat rusaknya masjid dan musala.

    Pemerintah menetapkan status tanggap darurat di beberapa kabupaten dan mengerahkan berbagai kementerian untuk bergerak cepat menangani pemulihan.

    Kemenag Gelontorkan Rp85 Miliar Pulihkan Sekolah dan Masjid Terdampak Banjir Aceh
    Material banjir bandang memenuhi Dayah Ummul Ayman Pidie Jaya, Aceh. Pesantren lumpuh total tak bisa digunakan. (Foto: NU Online

    Pada 2025, Kemenag menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada 131 madrasah swasta, 169 madrasah negeri, 18 pondok pesantren, serta 6.809 guru dan tenaga pendidik.

    Bantuan mencakup tenda darurat, generator, peralatan kebersihan, mebel, hingga laptop. Total anggaran dari Ditjen Pendidikan Islam mencapai Rp46,38 miliar.

    Di sektor bimbingan masyarakat Islam, Kemenag merenovasi 64 KUA, mendistribusikan 6.000 mushaf Al-Qur’an, serta merehabilitasi 85 masjid dan musala dengan anggaran Rp24,46 miliar.

    Adapun pada 2026, alokasi sebesar Rp14,24 miliar digunakan untuk 24 madrasah swasta dan satu gedung madrasah negeri yang hanyut tersapu banjir.

    Faisal mengungkapkan, Menteri Agama secara khusus menginstruksikan agar sisa anggaran satuan kerja pusat di penghujung 2025 dialokasikan sepenuhnya untuk lembaga pendidikan keagamaan yang terdampak.

    Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Prof Arskal Salim, mengapresiasi masyarakat Aceh yang menghibahkan tanah untuk membangun ulang madrasah dan KUA. Langkah ini disebutnya bisa menjadi rujukan bagi daerah lain yang menghadapi situasi serupa.

     

    View this post on Instagram

     

    A post shared by acehtoday.id/ (@seputaraceh_id)

    Untuk KUA di Gayo Lues yang hanyut akibat banjir, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Lubenah menyebut akan diupayakan melalui skema SBSN pada Tahun Anggaran 2027, dengan syarat legalitas tanah telah dipenuhi.

    Berdasarkan paparan Mendagri dalam rakor, total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sektor Kemenag yang masuk dalam rencana induk mencapai Rp1,836 triliun.

    Faisal menegaskan, seluruh program tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga harus meningkatkan kualitas sarana prasarana yang ada.

    “Setiap kendala di lapangan agar segera dilaporkan agar dapat dicarikan solusi, baik di tingkat kanwil maupun pusat,” pungkasnya.