Tag: dpra

acehtoday.id/ | Bak petir di tengah keramaian Jumat, ledakan itu mengguncang ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 tepat ketika azan salat Jumat hampir berkumandang, dalam hitungan detik, 15 orang 14 taruna Politeknik Pelayaran Malahayati dan seorang Kepala Kamar Mesin (KKM)  terkapar dengan luka bakar serius, Sejak siang itu Jumat 12 Juni 2026, Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, tak pernah lagi sama.

Yang tak banyak orang duga, ledakan itu baru permulaan dari duka yang berlarut-larut, Satu per satu para taruna muda yang sempat bertahan di ruang ICU RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) akhirnya kalah dalam perjuangan mereka, Tiga nyawa melayang dalam rentang tak sampai tiga pekan dan hingga kini, penyebab pasti ledakan itu masih menjadi teka-teki yang belum terjawab tuntas.

Satu demi satu, mereka pergi

Fahri Herdi Eko, 19 tahun asal Medan, adalah yang pertama gugur, Setelah sepekan bertahan di ruang ICU, kondisinya menurun drastis pada Sabtu malam, 20 Juni 2026, Humas RSUDZA Rahmadi, mengisahkan detik-detik terakhir itu, dari pemantauan intensif pukul 21.00 WIB, hingga akhirnya dinyatakan meninggal pukul 22.50 WIB, di hadapan keluarga dan tim perawat yang telah berjuang bersamanya.

Empat hari berselang, giliran Muhammad Bilal Ramzi, taruna asal Sabang, yang menyusul, Ironisnya, kondisi Bilal sempat membaik bahkan sudah dipindahkan dari ruang intensif ke ruang rawat biasa.

Tapi harapan itu tak berumur panjang, Pada Kamis, 25 Juni 2026, Bilal mengembuskan napas terakhir setelah hampir dua pekan berjuang, Jenazahnya dipulangkan dan dimakamkan di kampung halamannya di Sabang.

Publik boleh saja mengira dua kematian sudah cukup menjadi puncak duka, Nyatanya tragedi ini belum selesai bicara, Sepekan setelah Bilal pergi, giliran Muhammad Zulfikar taruna asal Sigli  yang tak lagi bisa diselamatkan, Ia meninggal dini hari, Rabu (1/7/2026) pukul 01.00 WIB, di ruang ICU 2 RSUDZA,Jenazahnya pun telah dipulangkan ke Sigli.

Tiga taruna muda, Tiga keluarga yang berduka, dan satu pertanyaan besar yang kian mengeras di benak publik, bagaimana bisa sebuah kapal penyeberangan, yang setiap hari mengangkut ratusan penumpang, mengalami ledakan mesin yang merenggut begitu banyak korban?

Hingga kini, 11 korban lainnya masih menjalani perawatan di RSUDZA, sementara satu orang telah diperbolehkan pulang lebih dulu.,Sebagian menunjukkan perkembangan positif, namun proses pemulihan diperkirakan masih panjang mengingat tingkat keparahan luka bakar yang berbeda-beda pada setiap korban.

Ketika parlemen mulai bersuara

Kematian yang datang bergantian dalam hitungan hari ini rupanya tak hanya menyisakan duka, tapi juga memantik amarah dan kecurigaan, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memutuskan turun tangan, memastikan akan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh dan PT ASDP Indonesia Ferry untuk membuka kronologi kejadian secara terang benderang.

Anggota Komisi IV DPRA dari Fraksi Golkar, Khalid, menegaskan bahwa fungsi pengawasan parlemen tak boleh berhenti hanya pada ucapan belasungkawa, “Komisi IV DPRA akan meminta penjelasan dari Dinas Perhubungan Aceh maupun pihak ASDP terkait kronologi kejadian, kondisi teknis kapal, serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan pasca-insiden," katanya kepada acehtoday.id/.

Baginya, insiden ini semestinya jadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan transportasi laut Aceh bukan sekadar soal mesin yang meledak, tapi juga menyangkut standar operasional prosedur, sistem perawatan kapal, hingga mekanisme inspeksi kelayakan armada yang selama ini dijalankan, Ia pun menuntut agar hasil investigasi kelak tidak "disimpan di balik meja birokrasi" sebuah frasa yang seolah menyiratkan kekhawatiran bahwa transparansi bukan sesuatu yang bisa dianggap otomatis terjadi.

Panggilan itu tak dihindari, baik Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T Faisal, maupun General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, menyatakan siap hadir memenuhi undangan DPRA.

Kapal yang “sangat layak” tapi tetap meledak

Di sinilah teka-teki itu makin pelik, dishub Aceh, melalui Faisal, menegaskan bahwa kewenangan teknis soal kelaiklautan kapal sebenarnya berada di tangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Malahayati, bukan di instansinya, setiap kapal yang berlayar, katanya, wajib mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang hanya diterbitkan setelah seluruh syarat keselamatan terpenuhi, KMP Aceh Hebat 2 pun disebut telah menjalani docking tahunan sesuai regulasi.

Pertanyaannya jadi sederhana namun sukar untuk dicerna, jika kapal ini benar-benar telah lulus semua prosedur, lantas apa yang membuat mesinnya meledak?

Kepala KSOP IV Malahayati, Capt Amfami, mencoba menjawab sebagian dari teka-teki itu, Ia memastikan KMP Aceh Hebat 2 dalam kondisi laik laut, telah menjalani docking pada Desember 2025 di Nias, serta lolos ramp check menjelang masa angkutan Lebaran 2026.

"Jadi kapal itu layak, bukan tidak layak, kapalnya sangat layak, Kemungkinan hanya ada satu pompa yang mengalami malfungsi," ujarnya sebuah pernyataan yang, alih-alih menutup tanda tanya, justru membuka babak baru, bagaimana bisa satu pompa yang malfungsi berujung pada ledakan yang merenggut tiga nyawa?

Amfami juga mengungkap detail yang tak kalah menarik perhatian, Kegiatan praktik 14 taruna bersama satu KKM di ruang mesin, menurutnya, memang telah diberitahukan ke KSOP namun jam pastinya belum disampaikan karena masih menunggu kesepakatan jadwal antara pengajar dan taruna.

Momen naik kapal itu sendiri terjadi bersamaan dengan proses debarkasi penumpang, mendekati waktu salat Jumat, KSOP pun mengaku akan mengevaluasi prosedur pelaporan bagi pihak luar yang beraktivitas di atas kapal sebuah celah administratif yang jika benar ada, menyisakan pertanyaan soal siapa yang semestinya memastikan setiap orang di atas kapal tercatat dan diawasi.

Desakan dari luar birokrasi

Bukan hanya parlemen yang mempertanyakan, Direktur Sumatera Environmental Initiative (SEI), Sulaiman menyebut insiden ini sebagai kejadian luar biasa dalam sektor transportasi laut  bukan semata karena jumlah korbannya yang banyak, tapi juga karena kronologi kejadian, aktivitas sebelum ledakan, dan status keberadaan para taruna di atas kapal belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.

SEI mendesak agar Syahbandar, operator kapal, dan instansi terkait membuka kronologi secara transparan, sekaligus meminta kepolisian mempublikasikan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Jika ditemukan adanya unsur kelalaian dalam penerapan standar keselamatan kerja maupun keselamatan pelayaran, maka pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Sulaiman.

Menunggu di ujung ketidakpastian

Genap tiga pekan berlalu sejak ledakan itu, namun penyebab pastinya masih terkunci rapat dalam proses penyidikan Polda Aceh. PT ASDP, melalui Andri Setiawan, memilih bersikap hati-hati  tak ingin mendahului hasil resmi dengan spekulasi. “Kami tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum ada hasil resmi dari pihak yang berwenang,” ujarnya.

Sikap menahan diri ini bisa dibaca dua arah, sebagai bentuk kehati-hatian yang wajar dalam proses hukum, atau sebagai lambannya keterbukaan informasi yang justru memperpanjang kecemasan publik  terutama keluarga korban yang masih menunggu jawaban atas kematian anak-anak mereka.

KMP Aceh Hebat 2 sendiri masih "dikandangkan", menanti surat resmi dari Polda Aceh yang menyatakan proses olah TKP selesai, sebelum bisa diperiksa ulang dan dioperasikan kembali.

Tiga taruna telah pergi, Belasan lainnya masih berjuang memulihkan luka bakar mereka, dan satu pertanyaan yang sejak awal mengiringi tragedi ini mengapa kapal yang disebut "Kapal Aceh Hebat" nyatanya tidak sesuai dengan nama yang dibanggakan, justru meledak dan merenggut nyawa mereka yang sedang mengejar cita-cita di dunia maritim  masih menggantung, menunggu jawaban yang katanya sedang dalam proses.