Tag: Iran

  • Alasan Keamanan, Mojtaba Khamenei Absen di Pemakaman Ayahnya

    acehtoday.id/ – Ancaman pembunuhan dari Israel membuat Mojtaba Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran saat ini, dipastikan tidak akan hadir dalam rangkaian upacara pemakaman ayahnya, mendiang Ayatollah Ali Khamenei, yang berlangsung sejak 4 hingga 9 Juli 2026 di berbagai lokasi di Iran dan Irak.

    Kabar tersebut disampaikan Ayatollah Hakim Elahi, perwakilan Pemimpin Tertinggi Iran untuk India, dalam wawancara yang dilansir India Today, Kamis (2/7/2026). Menurutnya, pihak keamanan Iran melarang Mojtaba tampil di depan publik meski secara pribadi ia ingin hadir dan bertemu warganya.

    “Situasinya sangat berbahaya dan kami tidak bisa menjamin keamanannya,” ujar Elahi menirukan pernyataan aparat keamanan Iran kepada Mojtaba.

    Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sebelumnya menyebut Mojtaba sebagai target pembunuhan berikutnya, sebagaimana dilaporkan The Times of Israel.

    Ancaman ini langsung dibalas keras oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menegaskan lewat platform X pada Rabu (1/7/2026) bahwa setiap serangan terhadap rakyat atau pemimpin Iran akan dijawab dengan respons cepat dan tegas. Araghchi juga mengingatkan bahwa Amerika Serikat telah terikat Nota Kesepahaman 14 poin yang mewajibkan penghentian permusuhan di Timur Tengah, termasuk menahan langkah agresif Israel.

    Ini bukan kali pertama Mojtaba menghindari tampil di ruang publik akibat ancaman keamanan. Ia juga absen pada pemakaman istrinya, Zahra Haddad-Adel, yang tewas bersama Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan udara gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026 di kediaman mereka.

    Di tengah situasi ini, perundingan diplomatik tetap berjalan. Pada 1 Juli, Qatar dan Pakistan memfasilitasi pertemuan terpisah dengan tim perunding AS dan Iran di Doha, membahas implementasi MoU 14 poin dengan perkembangan yang disebut positif.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, menyatakan seluruh pihak sepakat melanjutkan pembicaraan setelah prosesi pemakaman Khamenei rampung.

    Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, turut menyerukan warga untuk hadir massal memberi penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei, pemimpin dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Iran modern.

  • Mantan PM Israel Ungkap Selundupan Starlink ke Iran untuk Demonstran

    Seputar Aceh – Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, mengungkapkan bahwa Israel pernah menyelundupkan perangkat internet satelit Starlink ke Iran. Tujuan dari aksi ini adalah untuk membantu para demonstran anti-pemerintah tetap terhubung dengan internet di tengah pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Iran.

    Sebagaimana dilaporkan oleh IDNFinancials.com, Bennett menyatakan bahwa selama menjabat dari 2021 hingga 2022, ia telah memulai proses pengadaan dan penyelundupan puluhan ribu perangkat Starlink ke Iran. Perangkat tersebut dirancang untuk menjaga akses internet dan media sosial bagi kelompok demonstran di saat pembatasan jaringan internet sering terjadi.

    Pengakuan Naftali Bennett Mengenai Starlink

    Bennett mengungkapkan bahwa rencana penyelundupan perangkat tersebut bertujuan agar para demonstran dapat berkoordinasi dengan baik dan pada akhirnya menggulingkan pemerintahan Iran. Namun, ia menuding pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghentikan langkah ini, sehingga infrastruktur yang seharusnya mendukung protes tidak tersedia ketika gelombang demonstrasi pecah.

    Kantor Netanyahu belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Bennett. Di sisi lain, SpaceX, perusahaan pemilik Starlink yang didirikan oleh Elon Musk, juga belum memberikan komentar terkait kasus ini.

    Dampak Penyitaan Internet di Iran

    Bennett menyampaikan pengakuan ini di tengah catatan panjang pemutusan internet oleh otoritas Iran saat situasi politik dalam negeri semakin memanas. Beberapa laporan sebelumnya menunjukkan bahwa warga Iran beralih ke Starlink ketika terjadi pemadaman internet. Selama periode kerusuhan, termasuk protes mematikan pada Januari dan selama konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang dimulai pada akhir Februari, pemerintah Iran diketahui membatasi akses internet publik secara signifikan.

    Pentingnya Akses Internet bagi Demonstran

    Pentingnya akses internet dalam konteks protes dan demonstrasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Di negara-negara dengan otoritas yang ketat, seperti Iran, akses ke informasi dan komunikasi sangat dibatasi. Dengan adanya teknologi seperti Starlink, para demonstran dapat menjaga komunikasi dan organisasi, meskipun dalam kondisi yang sulit.

    Keberadaan perangkat Starlink di negara-negara seperti Iran, meskipun tanpa izin resmi, menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengendalikan informasi dan komunikasi. Bennett kini memimpin partai sayap kanan dan menjadi salah satu tokoh oposisi yang berupaya menggantikan Netanyahu dalam pemilu yang dijadwalkan paling lambat Oktober mendatang.

  • Iran Tutup Selat Hormuz Tanggapi Serangan Israel di Lebanon

    Seputar Aceh – Iran telah mengumumkan penutupan Selat Hormuz sebagai respons terhadap serangan Israel di Lebanon. Langkah ini berpotensi menggagalkan kesepakatan perdamaian sementara dengan Amerika Serikat yang baru ditandatangani.

    Sebagaimana dilaporkan oleh The Guardian, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran memperingatkan kapal-kapal untuk tidak mendekati jalur perairan strategis tersebut. Mereka menyebut tindakan Israel di Lebanon sebagai pelanggaran yang harus direspons.

    Serangan Israel dan Implikasinya

    Serangan Israel di Lebanon pada hari Sabtu telah menyebabkan setidaknya 16 orang tewas, menurut pihak berwenang setempat. Hal ini menunjukkan bahwa ketegangan di wilayah tersebut semakin meningkat.

    Penutupan Selat Hormuz dapat mempengaruhi aliran minyak global, mengingat jalur ini sebelumnya menyuplai sekitar lima persen dari pasokan minyak dan gas cair dunia. Langkah ini juga menandakan ketegangan yang meningkat antara Iran dan AS, di tengah upaya diplomatik untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran.

    Pembicaraan Perdamaian yang Terancam

    Meski Iran mengumumkan penutupan, juru bicara Komando Pusat AS menyatakan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka. Kapten Angkatan Laut Tim Hawkins menegaskan, “Iran tidak mengontrol Selat Hormuz.” Dia menambahkan bahwa lalu lintas terus berjalan dan pasukan AS memantau situasi untuk memastikan kelancaran tersebut.

    Perundingan yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada hari Minggu, bertujuan untuk mengubah kesepakatan sementara yang ditandatangani pekan ini menjadi kesepakatan yang lebih rinci, mencakup program nuklir Iran. Wakil Presiden AS JD Vance telah tiba di Swiss untuk berpartisipasi dalam perundingan tersebut.

    Penutupan dan Dampak Global

    Jika penutupan Selat Hormuz dilanjutkan, dampaknya bisa sangat besar bagi pasar energi global. Negara-negara pengimpor minyak harus mencari alternatif lain, yang dapat menyebabkan lonjakan harga minyak secara drastis.

    Pakistan, sebagai mediator kunci dalam perundingan ini, menyatakan bahwa pembicaraan akan tetap dilanjutkan. Delegasi pejabat tinggi Iran dilaporkan telah meninggalkan negara tersebut untuk bergabung dalam perundingan di Swiss.

    Konsekuensi Jangka Panjang

    Ketegangan yang terus berlanjut antara Hezbollah, yang memiliki hubungan erat dengan Iran, dan Israel menjadi tantangan utama bagi kesepakatan baru untuk mengakhiri perang di Teluk. Jika kondisi ini tidak segera teratasi, stabilitas di kawasan tersebut dapat terganggu lebih jauh.

    Dengan situasi yang memanas, semua pihak berkepentingan harus berupaya untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi damai yang berkelanjutan. Hasil dari perundingan mendatang akan sangat menentukan arah hubungan internasional di kawasan tersebut.

  • Iran Deklarasi Kemenangan atas AS Usai MoU Perdamaian Diteken

    acehtoday.id/ | Nota kesepahaman atau MoU Perdamaian yang baru saja ditandatangani antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Islam Iran merupakan kemenangan diplomatik bagi Teheran yang diraih melalui kekuatan dan merupakan bukti bahwa Washington gagal mencapai tujuan militernya, demikian kata para pejabat Iran.

    Dokumen berisi 14 poin tersebut ditandatangani dari jarak jauh oleh Presiden Donald Trump dan mitranya dari Iran, Masoud Pezeshkian, pada Rabu malam dan langsung berlaku, menurut mediator Pakistan.

    Pihak AS terbilang sangat bungkam dalam tanggapan publiknya. Gedung Putih juga belum menerbitkan teks final memorandum tersebut, meskipun seorang pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya membacakan dokumen berisi 14 poin tersebut kepada wartawan setelah berhari-hari dikritik karena kerahasiaan seputar kesepakatan itu.

    Sementara itu, ketua parlemen Iran dan kepala negosiator dalam perundingan tersebut, Mohammad Ghalibaf, menggambarkan memorandum itu sebagai bukti penyerahan diri AS.

    “Perjanjian ini merupakan catatan kegagalan AS,” kata Ghalibaf dalam sebuah wawancara televisi pada hari Rabu. “Orang-orang akan melihatnya dan menilai.”

    Teheran berpendapat bahwa dokumen tersebut mencerminkan serangkaian konsesi dari Washington, termasuk pencabutan blokade angkatan laut AS, penghapusan sanksi untuk ekspor minyak Iran, akses ke dana Iran yang dibekukan, dan rencana rekonstruksi ekonomi yang didukung AS senilai setidaknya 300 miliar dolar AS.

    Washington juga setuju untuk tidak memberlakukan sanksi baru atau mengerahkan pasukan tambahan di kawasan tersebut sementara kedua pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir.

    Sebagai tanggapan, Iran “akan membuat pengaturan” untuk memulihkan kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz – sesuatu yang sebelumnya tidak menjadi masalah sebelum serangan AS-Israel. Namun, Teheran telah memberi sinyal bahwa jalur air utama tersebut tidak akan begitu saja kembali ke kondisi sebelum perang.

    “Saya tekankan lagi bahwa Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelumnya,” kata Ghalibaf. “Iran memiliki hak kedaulatan atas Selat Hormuz, dan tentu saja, kami akan menerima bayaran untuk jasa kami.”

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menambahkan bahwa kerangka kerja sedang dikembangkan untuk mengelola jalur air utama tersebut, dengan konsultasi yang telah dilakukan dengan Oman, sebagaimana diuraikan dalam MOU.

    Teheran juga menyoroti isi memorandum mengenai Lebanon. “Jika serangan rezim Israel terhadap Lebanon berlanjut, itu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap komitmen pihak lain berdasarkan memorandum kesepahaman,” kata Baghaei.

    Memorandum ini bukanlah perjanjian perdamaian final, tetapi memulai periode negosiasi selama 60 hari di mana Washington dan Teheran diharapkan untuk membahas program nuklir Iran, pencabutan sanksi, aset yang dibekukan, pengelolaan Selat Hormuz di masa depan, dan penyelesaian akhir yang akan disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.

    Bahasa yang digunakan dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa Iran “menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan memperoleh atau mengembangkan senjata nuklir” – sesuatu yang telah dinyatakan Teheran selama bertahun-tahun, termasuk selama kedua serangan AS-Israel sebelumnya.

    Nota Kesepahaman (MoU) tersebut menambahkan bahwa kedua pihak akan menyusun mekanisme untuk pembuangan material yang diperkaya yang telah ditimbun, dengan metodologi minimum berupa pencampuran ulang di lokasi di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) .

    Trump membuat beberapa unggahan yang tidak terkait di Truth Social beberapa jam setelah penandatanganan, tetapi tidak mengatakan apa pun tentang kesepakatan tersebut. Sebelumnya pada hari itu, ia membela memorandum tersebut, mengancam akan “membom habis-habisan” Iran jika negara itu gagal mematuhinya.

    Sumber : RT.com

  • 14 Poin MoU Perdamaian AS-Iran, Siapa yang Lebih Menguntungkan?

    acehtoday.id/ MoU Perdamaian Amerika Serikat (AS) dan Republik Islam Iran untuk mengakhiri perang telah resmi diteken oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara elektronik. Mou diteken pada Rabu (17/6/2026).

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengumumkan bahwa nota kesepahaman dengan Amerika Serikat telah diselesaikan dan ditandatangani secara elektronik oleh kedua belah pihak.

    Mengingat kedua belah pihak menandatangani perjanjian secara elektronik, Baghaei mencatat bahwa tidak akan ada upacara penandatanganan pada hari Jumat di Jenewa, Swiss, seperti yang sebelumnya diharapkan.

    Namun, tim negosiasi masih berencana untuk berada di kota Swiss tersebut. Keputusan tentang kemungkinan pertemuan tatap muka antara mereka diharapkan dalam beberapa jam mendatang, meskipun untuk saat ini rencana tersebut ditunda, menurut Baghaei.

    Baik AS maupun Iran belum merilis salinan fisik perjanjian tersebut. Namun sehari sebelumnya, seorang pejabat senior Amerika Serikat membacakan teks nota perdamaian AS-Israel dengan Iran selama panggilan telepon dengan wartawan. Sementara pejabat Iran belum mengkonfirmasi versi teks AS ini.

    Salah nota poin penting kesepahaman yang disampaikan pejabat AS ada akan menghentikan pertempuran AS-Iran di semua lini termasuk di Lebanon, mencabut blokade angkatan laut AS, dan membuka Selat Hormuz untuk lalu lintas maritim.

    Penjelasan ini merupakan yang paling jelas hingga saat ini dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengenai kesepakatan tersebut, yang dijadwalkan akan ditandatangani secara terbuka dalam sebuah upacara oleh kedua belah pihak pada hari Jumat di Swiss.

    Berikut 14 poin MoU Perdamaian AS-Iran sebagaiman yang disampaikan pejabat snior AS kepada wartawan: 

    1. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran serta sekutu mereka dalam perang saat ini, dengan menandatangani MOU ini, menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua front, termasuk di Lebanon, dan berjanji mulai sekarang untuk tidak memulai perang atau operasi militer apa pun terhadap satu sama lain dan untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap satu sama lain serta memastikan integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon. Kesepakatan akhir akan mengkonfirmasi penghentian permanen perang di semua front, termasuk di Lebanon dan ketentuan lain dalam paragraf ini.
    2. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran berjanji untuk saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing serta menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal masing-masing.
    3. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran berkomitmen untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan akhir dalam waktu maksimal 60 hari, yang dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama.
    4. Segera setelah penandatanganan MOU ini, Amerika Serikat akan mulai mencabut blokade angkatan lautnya dan segala gangguan atau hambatan terhadap Republik Islam Iran, dan akan sepenuhnya mengakhiri blokade angkatan laut dalam waktu 30 hari. Selama periode ini, lalu lintas kapal akan sebanding dengan jumlah lalu lintas pra-perang yang dipulihkan oleh Republik Islam Iran. Amerika Serikat selanjutnya berjanji untuk menarik pasukannya dari dekat Republik Islam Iran dalam waktu 30 hari setelah kesepakatan akhir.
    5. Setelah penandatanganan MOU ini, Republik Islam Iran akan melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan kelancaran lalu lintas kapal komersial tanpa biaya selama 60 hari saja dari Teluk Persia ke Laut Oman dan sebaliknya. Lalu lintas kapal komersial akan segera dimulai, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menghilangkan hambatan teknis dan militer serta pembersihan ranjau oleh Republik Islam Iran akan dilakukan dalam waktu 30 hari. Republik Islam Iran akan melakukan dialog dengan Kesultanan Oman untuk menentukan administrasi dan layanan maritim di masa depan serta Selat Hormuz dalam diskusi dengan negara-negara pesisir Teluk Persia lainnya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan hak kedaulatan negara-negara pesisir Selat Hormuz.
    6. Amerika Serikat bersama mitra regionalnya berkomitmen untuk mengembangkan rencana pasti yang disepakati bersama dengan dana setidaknya USD 300 miliar untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Republik Islam Iran. Mekanisme pelaksanaan rencana ini akan diselesaikan sebagai bagian dari kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari. Semua lisensi, pengecualian, dan izin yang diperlukan untuk transaksi keuangan terkait akan diberikan oleh Amerika Serikat.
    7. Amerika Serikat berjanji untuk mengakhiri semua jenis sanksi terhadap Republik Islam Iran, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu resolusi Dewan Gubernur IAEA, dan semua sanksi unilateral AS, primer dan sekunder, sesuai jadwal yang disepakati sebagai bagian dari kesepakatan akhir. Republik Islam Iran dan Amerika Serikat mengakui pentingnya isu penentuan sanksi yang disebutkan di atas dan menyatakan niat mereka untuk segera membahas isu-isu ini dalam negosiasi guna mencapai kesepakatan bersama.
    8. Republik Islam Iran menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan memperoleh atau mengembangkan senjata nuklir. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah sepakat untuk menyelesaikan penanggulangan material yang diperkaya yang disimpan sesuai dengan mekanisme yang akan disepakati bersama sesuai dengan jadwal yang disebutkan dalam paragraf tujuh, dengan metodologi minimum berupa pencampuran di tempat di bawah pengawasan IAEA. Kedua pihak juga sepakat untuk membahas masalah pengayaan dan hal-hal lain yang disepakati bersama terkait dengan kebutuhan nuklir Republik Islam Iran, berdasarkan kerangka kerja yang memuaskan yang disepakati dalam kesepakatan akhir. Kesepakatan akhir akan mengkonfirmasi ketentuan paragraf tersebut. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran mengakui pentingnya isu-isu nuklir yang disebutkan di atas dan menyatakan perhatian mereka untuk segera membahas isu-isu ini dalam negosiasi guna mencapai kesepakatan bersama.
    9. Sambil menunggu kesepakatan akhir, Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sepakat untuk mempertahankan status quo. Republik Islam Iran akan mempertahankan status quo program nuklirnya saat ini, dan Amerika Serikat tidak akan memberlakukan sanksi baru dan tidak akan mengerahkan pasukan tambahan di kawasan tersebut.
    10. Amerika Serikat menjamin bahwa segera setelah penandatanganan MOU dan hingga pencabutan sanksi, Departemen Keuangan AS akan mengeluarkan pengecualian untuk ekspor minyak mentah Iran, produk minyak bumi, dan turunannya, serta semua layanan terkait, termasuk transaksi perbankan, asuransi, transportasi, dan lain-lain.
    11. Amerika Serikat berjanji untuk sepenuhnya menyediakan dana dan aset tak pasti yang dibekukan milik Republik Islam Iran untuk digunakan. Setelah implementasi Nota Kesepahaman ini, Amerika Serikat dan Republik Islam Iran akan saling menyepakati prosedur terkait pelepasan dana tersebut selama negosiasi. Dana tersebut, baik yang disimpan di rekening asli maupun yang ditransfer, akan sepenuhnya dapat digunakan untuk pembayaran kepada penerima manfaat akhir yang ditunjuk oleh Bank Sentral, penerima manfaat akhir yang ditunjuk oleh Bank Sentral Republik Islam Iran. Amerika Serikat berjanji untuk menerbitkan semua lisensi dan otorisasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan.
    12. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sepakat bahwa mekanisme eksekutif akan dibentuk untuk memantau keberhasilan implementasi MOU ini dan kepatuhan di masa mendatang terhadap kesepakatan akhir.
    13. Setelah penandatanganan MOU ini, dan dengan syarat dimulainya implementasi paragraf 1, 4, 5, 10, dan 11 dari MOU ini, serta kelanjutan implementasi langkah-langkah tersebut, Amerika Serikat dan Republik Islam Iran akan memulai negosiasi mengenai kesepakatan akhir secara eksklusif pada paragraf-paragraf lainnya.
    14. Kesepakatan final akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat.
  • Presiden AS dan Iran Teken MoU Perdamaian, Perang Resmi Berakhir

    acehtoday.id/ | Presiden Amerika serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Republik Islam Iran Masoud Pezeshkian dilaporkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) secara elektronik untuk mengakhiri perang. Mou diteken pada Rabu (17/6/2026).

    Penandatanganan langsung MoU Perdamaian antara delegasi AS dan Iran yang dilaporkan sebelumnya akan berlangsung di Swiss pada hari Jumat besok.

    Meski demikian, penandatangan MoU elektronik oleh Preside AS dan Iran juga sudah resmi mengakhiri perang terbuka antara kedua negara yang dimulai sejak koalisi gabungan AS-Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026 lalu.

    Pakistan selaku mediator mengatakan “MoU Islamabad” telah berlaku, dan para pejabat AS mengatakan bahwa nota kesepahaman tersebut mencakup larangan bagi Iran untuk mengembangkan atau membeli senjata nuklir, mengakhiri perang di semua lini, dan membuka kembali Selat Hormuz.

    Selain itu, Iran akan mendapat investasi ratusa miliar dolar AS serta pencairan aset puluhan miliar dolar untuk memperbaiki ekonomi dan infrastruktur.

    Selai itu AS akan mencabut blokade Angkatan laut terhadap kapal-kapal dagang Iran, serta menarik pasukan di wilayah perbatasan negara Persia itu.

    Pemimpin Hezbollah, Naim Qassem, memuji kesepakatan itu sebagai “kemenangan besar” dan mengatakan bahwa negosiasi Lebanon dengan Israel harus dibatasi pada “keamanan bersama” dan bukan pada pelucutan senjata kelompok bersenjata tersebut.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengumumkan bahwa nota kesepahaman dengan Amerika Serikat telah diselesaikan dan ditandatangani secara elektronik oleh kedua belah pihak. Dia menambahkan bahwa perjanjian tersebut telah mulai berlaku.

    “Teks Nota Kesepahaman Islamabad telah diselesaikan dengan tanda tangan para presiden,” kata Baghaei kepada kantor berita IRNA. “Sekarang saatnya untuk menguji implementasi perjanjian tersebut,” kata Baghaei sebagaimana dikutip dari Al-Jazeera, Kamis (18/6).

    Pernyataan hari Rabu tampaknya mengkonfirmasi bahwa AS dan Iran telah sepakat untuk menangguhkan operasi militer, membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut.

    Mengingat kedua belah pihak menandatangani perjanjian secara elektronik, Baghaei mencatat bahwa tidak akan ada upacara penandatanganan pada hari Jumat di Jenewa, Swiss, seperti yang sebelumnya diharapkan.

    Namun, tim negosiasi masih berencana untuk berada di kota Swiss tersebut. Keputusan tentang kemungkinan pertemuan tatap muka antara mereka diharapkan dalam beberapa jam mendatang, meskipun untuk saat ini rencana tersebut ditunda, menurut Baghaei.

    Meskipun kantor Presiden AS Donald Trump belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai penandatanganan tersebut, koresponden Al Jazeera, Mike Hanna, menjelaskan bahwa juru bicara Gedung Putih telah mengkonfirmasi hal itu pada hari itu.

    Namun Hanna memperingatkan bahwa memorandum tersebut kemungkinan akan menghadapi reaksi negatif di dalam negeri AS, di mana Trump berada di bawah tekanan sayap kanan untuk mengambil sikap keras terhadap Iran.

    “Ada banyak ketidakpuasan terhadap nota kesepahaman, sebagaimana telah diuraikan kepada publik pada saat ini, bahkan di antara beberapa anggota Partai Republik yang telah menyatakan keprihatinan bahwa Iran diperlakukan dengan lunak,” kata Hanna.

  • Trump Umumkan Kesepakatan Damai, Perang Amerika-Iran Resmi Berakhir

    acehtoday.id/ | Amerika Serikat (AS) dan Republik Islam Iran resmi mengumukan kesepakatan damai untuk mengakhir perang terbuka yang telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan.

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan langsung kesepakatan damai dengan Iran, setelah hampir dua bulan perundingan sejak menyepakati gencatan senjata pertengahan April. Selama gencatan senjata, kedua belah pihak beberapa terlibat perang skala terbatas

    Dalam pengumuman tersebut, Trump juga mengatakan dibukanya kembali blokade Selat Hormuz dan pelabuhan Iran. Seperti diketahui, Iran memblokade Selat Hormuz sementara Angkatan Laut AS memblokade kapal-kapal yang terkait dengan Iran.

    “Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol, dan, secara bersamaan, mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin Anda. Biarkan minyak mengalir!” tulis Trump di Truth Social, yang dikutip pada Senin (15/6/2026).

    Presiden AS tersebut menyampaikan bahwa kesepakatan dengan Iran akan ditandatangani pada Jumat ini. Teheran kemudian mengkonfirmasi pengumuman tersebut, dengan mengatakan bahwa berakhirnya perang yang dimulai setelah serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

    Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang menjadi mediator dalam negosiasi tersebut, mengatakan bahwa kedua belah pihak “telah menyatakan penghentian permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon.”

    Sharif menambahkan bahwa perjanjian damai antara AS dan Iran tersebut akan ditandatangani secara resmi pada hari Jumat di Swiss.

  • Krisis Iran-Israel Meningkat: Serangan Terbaru dan Dampaknya

    Krisis Iran-Israel Meningkat: Serangan Terbaru dan Dampaknya

    Seputar Aceh – Ketegangan yang meningkat antara Iran dan Israel kembali memanas setelah serangan udara yang dilancarkan oleh Israel di beberapa kota Iran. Serangan ini merupakan eskalasi serius setelah gencatan senjata yang rapuh sejak April lalu.

    Sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera, Israel meluncurkan serangan ke berbagai lokasi di Iran termasuk Tehran, Tabriz, Karaj, dan Isfahan. Serangan ini terjadi setelah Iran menembakkan gelombang rudal ke arah utara Israel, menuduh Israel melanggar gencatan senjata melalui operasi militernya di Lebanon. Israel menyatakan bahwa operasi tersebut ditujukan untuk menargetkan kelompok bersenjata Hezbollah, sekutu dekat Iran di Lebanon.

    Diskusi Utama: Serangan dan Balasan

    Dalam serangan terbaru, Israel meluncurkan serangan udara ke Iran, yang dilaporkan sebagai serangan paling serius sejak gencatan senjata awal tahun. Serangan ini merupakan tanggapan terhadap peluncuran rudal oleh Iran ke Israel, yang terjadi setelah Israel menyerang pinggiran selatan Beirut, yang mengakibatkan dua orang tewas dan 20 lainnya terluka. Pihak Iran menyebut peluncuran rudal itu sebagai balasan atas serangan Israel di Lebanon.

    Menurut laporan, Iran telah meluncurkan sekitar 30 rudal balistik sebagai respons atas serangan Israel, dengan beberapa di antaranya diluncurkan dari Yaman oleh kelompok Houthi. Israel mengklaim bahwa banyak dari rudal tersebut berhasil di拦截, tetapi puing-puingnya jatuh hingga ke Yordania dan Tepi Barat dalam perjalanan menuju Israel. Ini menandai serangan langsung pertama Iran terhadap Israel sejak adanya gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pada 8 April.

    Analisis Terkait Tindakan dan Reaksi

    Berdasarkan analisis para pengamat, ketegangan yang meningkat ini mencerminkan perpecahan antara Amerika Serikat dan Israel mengenai pendekatan terhadap Iran. Presiden AS, Donald Trump, menyerukan agar kedua belah pihak segera menghentikan serangan, menunjukkan bahwa ketegangan ini dapat memengaruhi hubungan diplomatik yang lebih luas.

    Selain itu, serangan terbaru ini dapat berdampak pada stabilitas kawasan, terutama dengan keberadaan Hezbollah yang terus terlibat dalam konflik di Lebanon. Keberadaan milisi ini yang mendukung Iran, semakin memperumit situasi dan meningkatkan risiko konflik yang lebih besar di kawasan tersebut.

    Implikasi bagi Stabilitas Kawasan

    Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa gencatan senjata yang ada sangat rapuh dan dapat berakhir sewaktu-waktu. Hal ini memperingatkan kemungkinan eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Masyarakat internasional, termasuk negara-negara tetangga, harus mengawasi perkembangan ini dengan hati-hati dan mempertimbangkan langkah-langkah untuk meredakan ketegangan yang ada.

    Dalam konteks ini, diperlukan upaya diplomatik yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan mencari solusi yang berkelanjutan. Keterlibatan negara-negara besar dalam mediasi dan dialog antara Iran dan Israel akan menjadi sangat penting agar situasi tidak semakin memburuk.

  • Iran Rudal Markas Armada Kelima AS di Bahran dan Pangakalan Udara di Yordania

    Iran Rudal Markas Armada Kelima AS di Bahran dan Pangakalan Udara di Yordania

    acehtoday.id/ | Iran telah merespon serangan militer Amerika Serikat (AS) dengan membombardir markas Armada Kelima Angkatan Laut AS di Bahrain, dan markas Angkatan Udara di Yordania.

    Serangan Iran ini sebagai balasan atas serangan AS terhadap sejumlah wilayah Iran pada Selasa dan Rabu dini hari waktu setempat. Amerika melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran setelah jatuhnya helikopter canggih Apache di Selat Hormuz.

    Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan pihaknya menyerang Armada Kelima Amerika Serikat di Bahrain dan sebuah pangkalan udara di Yordania dengan drone dan rudal sebagai tanggapan atas serangan AS di Iran selatan, menurut laporan media pemerintah.

    Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai dampak serangan terbaru dari kedua belah pihak, namun insiden yang dipicu oleh jatuhnya Helikopter Apache ini merupakan salah satu eskalasi terburuk setelah kedua negara mengumumkan gencatan senjata pada pertengahan April untuk mengakhir perang besar-besaran yang meletus sejak 28 Februari 2026 lalu, serta tengah duduk di atas meja untuk melakukan pembicaraan damai mengakhiri perang sepenuhnya.

    Presiden AS Donald Trump menuduh Iran yang menembak jatuh helikopter serang AH-64 Apache di atas Selat Hormuz. Teheran belum secara langsung mengkonfirmasi klaim AS bahwa helikopter itu ditembak jatuh, dengan Al Jazeera mengutip seorang diplomat senior Iran yang mengatakan bahwa “tidak ada serangan yang disengaja” terhadap pesawat tersebut.

    Komando Pusat militer AS (CENTCOM) mengatakan pihaknya melakukan “serangan bela diri” terhadap Iran sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut sebagai penembakan jatuh helikopter serang AS oleh pasukan Iran di atas Selat Hormuz pada hari Senin.

    Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan AS telah memilih untuk “menguji tekad kami” dan bahwa angkatan bersenjata Iran “tidak akan membiarkan serangan atau ancaman apa pun tanpa balasan”.

  • Fakta Wawancara Trump: Salah Klaim tentang Iran dan Nuklir

    Fakta Wawancara Trump: Salah Klaim tentang Iran dan Nuklir

    Seputar Aceh – Dalam wawancara terbaru dengan moderator ‘Meet the Press’, Kristen Welker, Presiden Donald Trump membahas berbagai topik, termasuk perang dengan Iran dan harga gas. Selama wawancara yang ditayangkan pada 7 Juni 2026, Trump membuat sejumlah pernyataan yang dianggap salah, menyesatkan, atau berlebihan.

    Sebagaimana dilaporkan oleh NBC News, Trump membela keputusan masa jabatannya untuk menghentikan kesepakatan nuklir Iran yang dirundingkan oleh Presiden Barack Obama dan keputusan untuk menyerang Iran pada Juni 2025. Trump mengklaim, “Mereka sangat dekat untuk memiliki senjata nuklir. Saya menghentikan kesepakatan itu.” Ia juga mengatakan, “Jika saya tidak mengirim B-2 bombers, mereka sekarang akan memiliki senjata nuklir, dan mungkin setengah dari dunia sudah punah.”

    Klaim Trump tentang Nuklir Iran

    Pernyataan Trump mengenai Iran tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mantan Direktur Intelijen Nasional, Tulsi Gabbard, kepada para legislator pada Maret 2025. Gabbard menyatakan bahwa badan intelijen AS belum memutuskan apakah Iran akan membangun senjata nuklir. Pada saat itu, ada informasi bahwa Iran memiliki stok uranium yang diperkaya melebihi apa yang diperlukan untuk kepentingan sipil.

    Menurut laporan NBC News pada Juni 2025, penilaian AS mengenai program nuklir Iran tidak berubah sejak Maret. Trump juga mengklaim bahwa serangan AS benar-benar menghancurkan situs nuklir Iran. Namun, laporan dari NBC News pada Juli 2025 menyebutkan bahwa satu situs pengayaan nuklir memang hancur sebagian, tetapi dua situs lainnya tidak mengalami kerusakan parah.

    Dampak dari Pernyataan yang Menyesatkan

    Saat ini, Iran kemungkinan masih menyimpan hampir 1.000 pon uranium yang diperkaya hingga 60%, yang merupakan langkah dekat menuju tingkat senjata. Jika Iran memiliki uranium yang diperkaya hingga tingkat senjata, mereka masih membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin lebih dari satu tahun untuk membangun sebuah kepala nuklir.

    Pernyataan Trump ini menunjukkan ketidakcocokan antara retorika politik dan realitas yang ada, yang dapat memengaruhi persepsi publik tentang kebijakan luar negeri AS dan hubungan internasional. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara fakta dan pernyataan yang tidak berdasar.

    Konsekuensi bagi Kebijakan Luar Negeri AS

    Pernyataan yang menyesatkan dari seorang presiden dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri. Keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang salah dapat membawa dampak jangka panjang bagi stabilitas di kawasan Timur Tengah dan hubungan AS dengan sekutu serta musuh.

    Melihat pentingnya akurasi dalam pernyataan publik, baik dari pemimpin negara maupun pihak lainnya, sangat krusial untuk membangun kepercayaan dan memahami dinamika internasional yang kompleks. Keterbukaan terhadap fakta dan data yang akurat harus menjadi prioritas dalam diskusi kebijakan luar negeri.