Bulan: Juli 2026

Mengimpikan Sabang – Nicobar jadi Pusat Ekonomi Maritim Dunia

Pulau Sabang – Nicobar berada tepat di mulut Selat Malaka. Secara geogra s kedua kawasan ini berpotensi menjadi pusat ekonomi maritim Indonesia dan India. Aceh beruntung jika pengembangan kawasan Sabang – Nicobar berhasil diwujudkan.

Harapan itu kembali menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati penguatan kemitraan strategis kedua negara. Salah satu fokus pembahasan adalah pengembangan Pelabuhan Sabang dan Kepulauan Andaman-Nicobar sebagai simpul penting konektivitas maritim di kawasan.

“Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar serta pengembangan Pelabuhan Sabang sebagai penghubung strategis antar kawasan,” ujar Prabowo.

Selain kerja sama pelabuhan, kedua negara juga sepakat memperluas kolaborasi di bidang ekonomi biru, industri, pertahanan, hingga manajemen kebencanaan. Menurut Prabowo, kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan strategis Indonesia dan India untuk jangka panjang. Sebenarnya, gagasan menghubungkan Sabang dan Nicobar bukanlah ide baru.

Pada 2018, Presiden Joko Widodo dan Narendra Modi telah lebih dulu menyatakan komitmen untuk mengembangkan kedua kawasan tersebut. Berbagai kajian teknis bahkan sudah dilakukan, termasuk penjajakan perdagangan antara Aceh dan Kepulauan Nicobar.

Namun, realisasinya berjalan lambat karena berbagai kendala birokrasi dan prioritas pembangunan di dalam negeri. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnaen, mengatakan pembahasan kembali proyek tersebut oleh Prabowo dan Modi memberikan optimisme baru bagi semua pihak yang selama ini terlibat.

Sabang – Nicobar Bukan Isu Baru

Menurut Iskandar, India pernah mengirim lima tenaga ahli dari RITES Ltd ke Sabang untuk melakukan studi kelayakan pengembangan Pelabuhan Teluk Sabang. Pada 2023, pemerintah India juga telah menyerahkan Detailed Project Report (DPR) kepada pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri kedua negara.

Dokumen tersebut memperkirakan kebutuhan investasi mencapai sekitar 240 juta dolar AS atau sekitar Rp3 triliun. Namun hingga kini, pemerintah Indonesia belum menyampaikan besaran kontribusi maupun skema pendanaan yang akan digunakan.

“Akhir tahun 2025 kami sebenarnya sudah mempersiapkan pertemuan lintas sektor di Banda Aceh, tetapi batal karena Aceh dilanda bencana alam,” kata Iskandar.

Meski prosesnya belum bergerak cepat, BPKS tetap membuka peluang kerja sama yang lebih konkret. Salah satunya dengan memfasilitasi aktivitas perdagangan antara pengusaha Aceh dan Nicobar, serta menyiapkan program magang tenaga kerja Aceh ke India.

Menurut Iskandar, pembangunan kawasan maritim modern tidak lagi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Indonesia dan India sama-sama merupakan negara maritim dengan jumlah penduduk besar, kepentingan ekonomi yang saling melengkapi, serta hubungan perdagangan yang terus berkembang. India sendiri menjadi salah satu tujuan ekspor batu bara dari Aceh.

Optimisme serupa juga disampaikan Wali Kota Sabang Zulkifli Adam. Ia menilai letak Sabang yang berada tepat di pintu masuk Selat Malaka merupakan keunggulan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Lebih dari 1.600 kapal melintasi Selat Malaka setiap hari. Namun, sebagian besar hanya melintas tanpa singgah di Sabang.

Padahal, menurut Zulkifli, sejumlah operator kapal telah menyampaikan ketertarikan untuk melakukan bongkar muat minyak maupun aktivitas ship-to-ship transfer (STS) di perairan Sabang apabila tersedia kepastian hukum dan jaminan keamanan dari pemerintah.

Prabowo dan Modi bertemu di Jakarta. Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Setelah melakukan STS, kapal-kapal tersebut juga membutuhkan pasokan air bersih dalam jumlah besar. Kebutuhan setiap kapal diperkirakan mencapai sedikitnya 800 metrik ton. Saat ini harga air bersih untuk kapal di Singapura mencapai sekitar 50 dolar AS per metrik ton.

Sabang dinilai memiliki keunggulan karena memiliki sumber air melimpah yang berasal dari danau, waduk, dan mata air alami. Potensi tersebut selama ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai layanan bagi kapal-kapal internasional.

“Sabang memiliki anugerah yang luar biasa. Kalau potensi ini dimanfaatkan dengan baik, manfaatnya bukan hanya dirasakan masyarakat Sabang, tetapi juga dapat menjadi sumber penerimaan negara,” kata Zulkifli.

Meski peluangnya besar, Zulkifli mengakui tantangan terbesar tetap berada pada aspek regulasi. Investor asing, katanya, selalu meminta kepastian hukum dan proses perizinan yang sederhana sebelum menanamkan modal.

Pemerintah Kota Sabang bahkan telah melakukan komunikasi dengan India, Malaysia, serta sejumlah negara lain untuk memperkenalkan potensi kawasan tersebut.

Menurut Zulkifli, proyek ini sebenarnya tidak membutuhkan investasi infrastruktur yang terlalu besar. Aktivitas ship-to-ship transfer dapat dilakukan di perairan Sabang tanpa harus membangun terminal baru.

Yang paling dibutuhkan adalah izin operasional dari Syahbandar serta pembangunan fasilitas pengolahan air bersih yang nilainya relatif terjangkau.

Momentum tersebut juga dinilai semakin menarik karena pasokan air dari Johor, Malaysia, ke Singapura yang selama ini menjadi salah satu sumber kebutuhan kapal dikabarkan akan dihentikan pada masa mendatang. Kondisi itu membuka peluang baru bagi Sabang untuk menawarkan layanan serupa kepada kapal-kapal internasional.

Wali Kota Sabang, Zulkifli Adam. Foto: (Dokumen Pemko Sabang).

“Sabang paling siap dan paling strategis untuk menjadi kawasan ekonomi maritim dunia masa depan,” ujar Zulkifli

Pandangan senada disampaikan Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Ahmad Humam Hamid. Dalam analisisnya di TheJakarta Post, Humam menilai Indonesia seharusnya memanfaatkan proyek Great Nicobar milik India sebagai katalis untuk membangkitkan kembali potensi ekonomi Sabang.

Alih-alih bersaing, Sabang dan Great Nicobar justru dapat menjalankan fungsi yang saling melengkapi. Great Nicobar diproyeksikan menjadi pelabuhan transhipment untuk kapal kontainer berukuran sangat besar, sedangkan Sabang dapat berperan sebagai pusat distribusi menuju Sumatra, wilayah barat Indonesia, dan negara-negara Asia Tenggara.

Menurut Humam, model seperti ini akan membentuk ekosistem logistik regional yang lebih esien karena masing-masing pelabuhan memiliki fungsi berbeda dalam rantai pasok internasional.

Peluang ekonomi tidak berhenti pada sektor logistik. Sabang juga dinilai berpotensi berkembang sebagai pusat layanan bunkering, penyediaan logistik kapal, hingga perawatan teknis yang selama ini bernilai miliaran dolar setiap tahun di Selat Malaka.

Potensi tersebut akan lebih mudah diwujudkan apabila pemerintah mampu memangkas hambatan birokrasi dan membuka ruang investasi yang lebih luas bagi sektor swasta. Di sektor pariwisata, kolaborasi kedua negara juga dapat menghadirkan koridor wisata Samudra Hindia.

Pelabuhan Sabang. Foto Dok SeputarAceh

Great Nicobar tengah mengembangkan bandara internasional dan fasilitas kapal pesiar, sedangkan Sabang telah dikenal memiliki lokasi penyelaman kelas dunia serta kekayaan biodiversitas laut yang menjadi daya tarik wisata bahari.

Selain itu, meningkatnya aktivitas ekonomi di Great Nicobar diperkirakan akan menciptakan permintaan baru terhadap pangan, material konstruksi, dan produk perikanan. Aceh menjadi wilayah terdekat yang berpotensi memasok berbagai kebutuhan tersebut. Peluang besar sebenarnya sudah berada di depan mata.

Kini, tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah pusat mampu menerjemahkan komitmen politik menjadi kebijakan yang konkret. Jika langkah itu benar-benar diwujudkan, Sabang tidak lagi hanya menjadi titik paling barat Indonesia, melainkan pintu gerbang baru ekonomi maritim dunia. Kini peluang Sabang untuk berkembang telah datang, tetapi lagi-lagi bagaimana Jakarta menerjemahkan ini.

13 Juli 2026
Aceh Tak Boleh Kalah Lobi Migas Blok South Andaman

Pemerintah Aceh meminta Presiden Prabowo meninjau ulang pengembangan Blok South Andaman. Di balik perdebatan teknis offshore dan onshore, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih besar, mengapa daerah penghasil hanya memperoleh porsi yang dinilai terlalu kecil?

acehtoday.id/ | Banda Aceh — Ketika pemerintah pusat mempercepat pengembangan Lapangan Tangkulo menuju keputusan investasi final, Pemerintah Aceh justru mengajukan keberatan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyurati Presiden Prabowo Subianto agar skema pengembangan proyek migas South Andaman ditinjau kembali.

Mualem mengirim surat kepada Presiden agar pemerintah meninjau kembali Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja South Andaman.

Surat itu bukan sekadar mempersoalkan lokasi pengolahan gas, melainkan menyangkut siapa yang paling menikmati hasil dari salah satu penemuan gas terbesar Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Pemerintah Aceh meminta skema pengembangan proyek dikaji kembali agar manfaatnya lebih besar bagi daerah.

“Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya Aceh. Sekarang kita menunggu respons Pemerintah Pusat,” kata Nurlis.

Surat tersebut memuat empat usulan, Salah satunya yang paling menyita perhatian adalah permintaan agar skema bagi hasil migas ditinjau ulang, Pemerintah Aceh menilai porsi 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak terlalu kecil dibandingkan besarnya potensi sumber daya yang akan diproduksi dari kawasan Andaman.

Pertanyaan itu menjadi inti polemik. Mengapa provinsi penghasil hanya memperoleh porsi yang dianggap minim? Apakah angka tersebut masih relevan dengan semangat pembangunan daerah? Ataukah memang konsekuensi dari skema kontrak migas yang berlaku secara nasional?

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah pusat mengenai alasan penetapan besaran tersebut.

Padahal, nilai ekonominya sangat besar.

Cover Seputar Aceh membahas Blok South Andaman sebagai laporan utama

Lapangan Tangkulo diproyeksikan menghasilkan sekitar 300 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD), Sebanyak 160 MMSCFD telah terikat kontrak penjualan kepada PLN melalui Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang baru saja ditandatangani antara Mubadala Energy dan PT PLN (Persero), Penandatanganan itu menjadi salah satu syarat utama menuju FID yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Blok South Andaman dan KEK Arun

Selain gas, lapangan tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari yang dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline sebagai bahan baku industri petrokimia.

Bagi Pemerintah Aceh, potensi sebesar itu semestinya menjadi pintu masuk kebangkitan industri migas di daerah, bukan sekadar sumber penerimaan negara.

Karena itu, Aceh juga meminta agar gas diproses di darat melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, memanfaatkan infrastruktur bekas PT Arun NGL yang telah tersedia.

Menurut pemerintah daerah, skema tersebut dapat menghidupkan kembali kawasan industri, menarik investasi hilir, membuka lapangan kerja, dan menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar dibanding hanya menjual gas mentah.

@acehtoday.id/ Soal Migas Andaman, Bahlil Bilang Lokasinya di Atas 12 Mil Laut. Lalu, apakah porsi manfaat untuk Aceh tetap kecil? 🤔 Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali memicu pembahasan soal pengelolaan Migas Blok Andaman. Jika lokasi eksplorasi berada di atas 12 mil laut, bagaimana dampaknya terhadap pembagian manfaat bagi Aceh? #aceh #migasandaman #BahlilLahadalia #seputaraceh #beritaterkini ♬ News Update – Syafeea library

Namun pemerintah pusat memiliki pertimbangan berbeda.

Dalam PoD yang telah disetujui Menteri ESDM, fasilitas produksi dirancang menggunakan konsep hybrid, Gas dari sumur laut diproses terlebih dahulu di fasilitas terapung (Floating Production Storage and Offloading/FPSO) sebelum dialirkan ke KEK Arun melalui pipa bawah laut.

SKK Migas beralasan gas Andaman mengandung karbon dioksida (CO₂) dan hidrogen sulfida (H₂S) dalam kadar tinggi sehingga harus dipisahkan lebih dulu demi keselamatan operasi dan untuk memenuhi spesifikasi gas yang diterima PLN maupun Pertagas.

Meski begitu, pandangan tersebut tidak sepenuhnya disepakati.

Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala, Dr. Teuku Andika, menilai tantangan teknis itu masih dapat diatasi menggunakan teknologi perpipaan tahan korosi (Corrosion Resistant Alloy/CRA) yang telah lama dipakai di berbagai proyek migas dunia.

Menurutnya, persoalan utama bukan lagi apakah gas bisa dibawa ke darat, melainkan pilihan model pembangunan yang ingin ditempuh.

Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Teuku Andika Rama Putra. Foto : acehtoday.id/

Jika orientasinya semata biaya investasi, fasilitas terapung memang menjadi pilihan yang lebih sederhana, Namun apabila orientasinya membangun industri hilir dan menciptakan nilai tambah bagi Aceh, maka seluruh opsi teknis seharusnya dikaji secara terbuka.

Perdebatan itu menunjukkan bahwa polemik South Andaman bukan hanya persoalan rekayasa Teknik, yang sedang diperebutkan adalah manfaat ekonomi dari cadangan gas yang diperkirakan mencapai sekitar 10 triliun kaki kubik (TCF) di kawasan Andaman.

Di tengah percepatan menuju FID, waktu bagi Aceh tidak banyak.

Jika desain proyek ditetapkan tanpa perubahan, maka kesempatan daerah untuk memengaruhi arah pengembangan salah satu proyek migas terbesar Indonesia bisa semakin sempit.

Karena itu, lobi politik yang kini dilakukan Pemerintah Aceh kepada Presiden Prabowo bukan semata meminta perubahan teknis proyek.

Yang diperjuangkan adalah agar Aceh tidak hanya menjadi lokasi penghasil gas, tetapi juga memperoleh bagian yang lebih layak dari nilai ekonomi sumber daya yang tersimpan di wilayahnya.

Pengamat kebijakan publik Aceh, Nasrul Zaman, menilai polemik pengembangan Blok South Andaman tidak semata menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi bagi daerah penghasil.

Menurut dia, keputusan mengenai skema pengolahan gas akan menentukan seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan Aceh dalam jangka panjang.

Kantor BPMA di Banda Aceh. Foto SeputarAceh/Zulkarnaini Masry

Nasrul mengkritik pandangan yang menilai pengolahan gas di darat tidak layak hanya berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek. Menurutnya, pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan manfaat berganda (multiplier effect) bagi perekonomian Aceh, mulai dari penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya industri hilir, hingga optimalisasi infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.

Ia juga mengingatkan agar pengalaman pengelolaan gas Arun pada masa lalu menjadi pelajaran dalam pengembangan Blok Andaman.

“Jangan sampai Aceh kembali hanya menjadi daerah penghasil, sementara nilai tambah ekonomi justru lebih banyak dinikmati di luar daerah,” kata Nasrul.

Menurut Nasrul, Pemerintah Aceh perlu memperkuat posisi tawar dalam pembahasan Plan of Development agar pengembangan Blok Andaman tidak hanya berorientasi pada percepatan produksi, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Aceh.

13 Juli 2026
Meta Nonaktifkan Fitur Muse Image di Instagram Karena Kontroversi

Rakyat News – Meta baru-baru ini menonaktifkan fitur Muse Image yang menuai kontroversi. Fitur ini berpotensi menghasilkan deepfake AI di Instagram. Muse Image diumumkan sebagai alat yang memungkinkan pembuatan konten AI tanpa izin dari pemilik akun.

Ketika fitur ini diluncurkan, Meta menyatakan bahwa siapa pun dapat menandai akun publik. AI kemudian akan secara otomatis menghasilkan konten berdasarkan akun tersebut. Namun, kemampuan ini diangap berbahaya dan dapat disalahgunakan.

Menurut Engadget, fitur ini tidak memerlukan izin dari pemilik akun untuk membuat gambar. Pengguna dapat memanggil pemilik akun lain untuk menggunakan Muse Image. Hal ini bertujuan untuk mendesain undangan atau menghasilkan grafik yang dipersonalisasi.

Meta mengakui banyak kritik terhadap Muse Image. Dalam pengumuman pembaruan, mereka menyatakan fitur ini tidak tepat sasaran. Akibatnya, fitur tersebut kini telah dihapus.

Awal pekan ini, Meta menyatakan bahwa alat kreatif ini seharusnya memberi kontrol kepada pengguna. Namun, umpan balik dari pengguna menunjukkan bahwa fitur ini tidak efektif. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menonaktifkannya.

Banyak kritik muncul saat fitur ini pertama kali diumumkan. Pengguna yang ingin menonaktifkan Muse Image harus mencari pengaturan yang dalam. Opsi untuk menonaktifkan fitur ini tidak mudah ditemukan.

Alternatifnya, pengguna dapat mengubah profil Instagram mereka dari publik menjadi privat. Ini akan membatasi siapa yang dapat melihat konten mereka. Kritikan juga datang dari agensi Hollywood CAA. Agensi tersebut mewakili aktor terkenal seperti Tom Hanks dan Meryl Streep.

Mereka mengungkapkan kekhawatiran langsung kepada Meta. Penggunaan nama, gambar, dan suara klien mereka tanpa izin adalah masalah serius. Meta kini harus mempertimbangkan kembali cara mereka menghadirkan fitur-fitur baru di platform mereka.

13 Juli 2026
Dukung Kenyamanan Jamaah, SBA Bantu Sarana Masjid di Lhoknga dan Leupung

acehtoday.id/ | Lhoknga – PT Solusi Bangun Andalas (SBA) menyerahkan bantuan perlengkapan masjid kepada lima masjid kemukiman di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung, Jumat (10/7/2026). Bantuan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung kenyamanan jamaah sekaligus memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, fungsi masjid saat ini tidak lagi terbatas sebagai tempat ibadah semata, melainkan juga berkembang menjadi pusat pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial masyarakat. Namun, masih banyak masjid yang menghadapi keterbatasan sarana penunjang seperti karpet, kipas angin, hingga pengeras suara.

Bantuan yang diserahkan meliputi karpet, kipas angin, pengeras suara, mikrofon, meja, lemari dinding, serta berbagai perlengkapan ibadah lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing masjid.

Program ini diperkirakan memberi manfaat langsung kepada sekitar 250 pengurus dan jamaah aktif, sekaligus menjangkau sekitar 1.700 warga di kedua kecamatan melalui berbagai kegiatan ibadah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan yang berlangsung di masjid.

Masjid Dinilai Punya Peran Strategis dalam Kehidupan Masyarakat Aceh

General Affairs & Community Relations Manager Solusi Bangun Andalas, Tafaul Rijal, mengatakan bahwa masjid memiliki peran sangat penting dalam membangun kehidupan sosial masyarakat, sehingga perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

“Di Aceh, masjid memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi ruang pendidikan, musyawarah, dan pembinaan generasi muda. Karena itu, kami ingin memastikan fasilitasnya dapat mendukung seluruh fungsi tersebut sehingga masyarakat dapat beribadah dengan lebih nyaman dan berbagai aktivitas umat juga dapat berjalan lebih optimal,” ujar Tafaul.

Ia menambahkan, program ini merupakan wujud kolaborasi antara Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), yang dirancang untuk memperkuat fungsi masjid sekaligus menghadirkan manfaat sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

Apresiasi dari Tokoh Masyarakat Lhoknga dan Leupung untuk SBA

Sekretaris Mukim Lamlhom, Zoelfikar, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Solusi Bangun Andalas yang terus mendukung kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat karena perlengkapan yang diberikan merupakan kebutuhan utama masjid selama ini. Semoga kepedulian Solusi Bangun Andalas menjadi amal jariah dan semakin mempererat hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Imuem Mukim Leupung, Ilyas Ramli. Ia menyebut masjid sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak yang belajar mengaji hingga kegiatan musyawarah dan pembinaan pemuda.

“Masjid menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak yang belajar mengaji hingga kegiatan musyawarah dan pembinaan pemuda. Bantuan ini akan memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat setiap hari,” ungkap Ilyas.

Melalui kolaborasi yang terus terjalin dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan, Solusi Bangun Andalas akan terus menghadirkan program-program yang menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan keagamaan di sekitar wilayah operasional perusahaan.

PT SBA di Aceh Besar. [Foto: Liputan6.com/Rino Abonita]

13 Juli 2026
Langkah Partai Aceh

Partai Aceh didirikan dari romantisme perlawanan GAM pasca Damai Helsinki, kini digugat relevansinya.

Aliran politik etnonasionalisme merupakan kenyataan politik dewasa ini di Aceh sejak Hasan Tiro mendeklarasikan perlawanan terhadap Pemerintah Pusat. Gagasan itu semakin dekat dan populer ketika ruang politik terbuka pasca-Orde Baru dan Perjanjian Helsinki.

Secara sederhana, etnonasionalisme merupakan satu gagasan yang meletakkan masa lalu, identitas, dan pembayangan masa depan Aceh yang mandiri. Di masa perang, etnonasionalisme menjadi utopia orang Aceh yang memiliki perasaan terpinggirkan.

Fantasi hidup, tanpa Indonesia, terpatri kuat saat itu karena konstruksi identitas yang dibangun oleh Hasan Tiro berada pada lajur kontradiksi. Menjadi Aceh tidak mungkin menjadi Indonesia, begitu juga sebaliknya.

Problem eksistensial itu, awalnya, terutama di masa perang, tidak menjadi kendala. Terutama bagi para aktivis kemerdekaan Aceh, gagasan etnonasionalisme menjadi alasan terkuat bagi mereka untuk bertahan, sampai kemudian suasana politik: operasi militer negara dan perubahan konstelasipolitik nasional, membuat mereka harus menukar bayangan hidup merdeka dengan hidup bersama yang bermartabat.

Orang Aceh menyebutnya Damai Helsinki.

Helsinki merupakan kamus baru bagi orang Aceh yang menjadi penafsir ulang terhadap derap langkah ke depannya, terutama untuk para mantan gerilyawan. Organisasi perlawanan, Gerakan Aceh Merdeka, diterjemahkan sebagai mesin elektoral, partai lokal.

Keberadaan partai lokal merupakan bentuk integrasi politik para mantan gerilyawan. Untuk melanjutkan legitimasi moral dan politiknya, para mantan gerilyawan mendirikan partai lokal, yang sejak awal menjadi tempat turun gunungnya mereka. Agar tetap mewakili entitas lama di masa perang, nama partai lokal itu sangat solid dan presisi: Partai Aceh.

Muhammad Alkaf, Dosen IAIN Langsa

Derap Partai Aceh

Tumbuh sebagai organisasi perlawanan dengan instrumen politik dan militer, tentu mudah bagi Partai Aceh untuk mendominasi setiap pagelaran Pemilu. Sulit mengalahkan Partai Aceh, baik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah, terutama di wilayah yang pernah menjadi basis perlawanan selama konflik.

Secara kuantitatif, Partai Aceh mendominasi jumlah kursi di parlemen dan mendudukkan kepala daerah. Dua kombinasi yang ideal untuk menerjemahkan utopia Aceh yang diproduksi selama masa perang. Ternyata, masalahnya muncul dari dimensi itu.

Perang dan damai merupakan situasi yang berbeda. Bahkan, secara sosiologis, orang Aceh lebih artikulatif ketika hidup dalam ketidakpastian karena perang, daripada di masa yang relatif tenang. Dari peristiwa sosiologis demikian, Partai Aceh kesulitan menerjemahkan gagasan awalnya.

Kesulitan tersebut yang membuat institusi politik itu, beserta romansa yang melingkarinya, mulai digugat dan dievaluasi. Salah satunya dengan semakin menurunnya jumlah kursi di beberapa wilayah Aceh dan kekalahan Kepala Daerah. Bahkan, secara kultural, eksistensi tokoh penggerak dan gagasan perlawanan mulai dipertanyakan keabsahannya. Kondisi demikian haruslah dibaca dengan cepat oleh internal Partai Aceh, jika tidak, mereka akan menjadi artefak sejarah.

Langkah ke Masa Depan

Partai Aceh harus secepatnya melakukan penyegaran secara organisatoris. Selama ini, lembaga politik ini terlalu terpaku pada sosok karismatik daripada menjadi partai yang modern. Pilihan untuk selalu berlindung di balik jubah Muzakkir Manaf strategis secara jangka pendek, namun tidak untuk jangka panjang. Oleh karena itu, harus ada strategi untuk keluar dari jebakan sosok, lalu bergerak ke sistem yang lebih demokratis.

Langkah pertama tersebut akan memiliki konsekuensi merevisi, paling kurang, secara permukaan wajah etnonasionalisme Partai Aceh. Jika selama ini, yang memiliki hak istimewa adalah mereka yang pernah berada di masa perlawanan senjata, dengan jabatan konvensional, seperti panglima perang sampai panglima sagoe, maka jika ingin bertahan, dimensi itu harus dibaca ulang, tanpa perlu membuangnya.

Jika sudah menempuh dua langkah demikian, maka keberadaan Partai Aceh akan kembali relevan. Kelak, ketika partai tersebut adaptif dan terbuka, maka isu-isu yang lebih mendesak dan bersifat konkret akan menjadi agenda utama. Berangkat dari situasi baru itu, maka Partai Aceh akan terus mewarnai jagat politik Aceh.

Oleh Muhammad Alkaf
Dosen IAIN Langsa

13 Juli 2026
Lima Tahun Berjuang, Warga Simeulue Ini Akhirnya Sukses “Ciptakan” Sapi Unggul Sendiri

acehtoday.id/ | Simeulue – Selama lima tahun, tak sia-sia upaya Izman Nazara (49), warga Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue untuk mendapatkan sapi unggul yang bernilai mahal.

Perdana dan sukses kembangkan sapi unggul yang bernilai mahal itu, dari hasil penantian panjang upaya Izman Nazara bersama tim teknis ahli dari Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kabupaten Simeulue.

Hasil program kawin suntik atau Inseminasi Buatan (IB) itu, menghasilkan dua ekor Sapi Berkualitas atau sapi unggul, yakni sapi betina unggul jenis simental, telah berusia 11 bulan, dengan bobot badan encapai 300 kilogram dan sapi jantan unggul jenis limousin yang berusia sehari sejak lahir, memiliki bobot badan 30 Kilogram.

Sukses dan perdana dikembangkan Sapi Berkualitas jenis limousin dan sapi unggul simental dari hasil Inseminasi Buatan (IB) Kabupaten Simeulue itu, dijelaskan Izman Nazara, yang ditemui acehtoday.id/, Minggu (12/7/2026.

"Sejak tahun 2022 lalu, saya berupaya untuk mendapatkan sapi unggulan dari hasil program kawin suntik ini. Alhamdulillah, tidak sia-sia dan kini sapi betina unggul jenis simental berusia 11 bulan dan sapi jantan unggul jenis limousin yang lahir sekitar 20 jam lalu," kata Izman Nazara dengan mata berbinar.

Masih menurut Izman Nazara, menceritakan upayanya itu sempat beberapa kali gagal, namun tidak membuatnya patah arang, dan mengikuti setiap detail intruksi dari tim teknis ahli Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kabupaten Simeulue.

Dia juga mengisahkan pengalamannya perna gagal total, karena sapi indukan yang telah mendapat Inseminasi Buatan (IB) itu, tidak ekstra dijaga, tidak dikandangkan bahkan dilepas liarkan, sehingga sapi yang sedang bunting benih unggul itu mati.

Diperparah lagi kegagalannya itu mendapat cibiran dari oknum warga, karena dinilai telah menghabiskan uang pribadinya sekitar Rp30 juta, termasuk dirinya membeli sapi betina yang masih satu garis keturunan dengan sapi unggul.

"Bila ingin mendapat Sapi Berkualitas dari hasil program kawin suntik, wajib harus ekstra 24 jam dijaga, dikandangkan dan harus disediakan pakannya serta ikuti intruksi dari tim teknis termasuk bibit IB sapi unggulnya juga gratis telah disediakan dari Dinas Peternakan," imbuhnya.

Kini Izman Nazara sedang menunggu kelahiran ketiga Sapi Berkualitas dari hasil program kawin suntik, sedangkan sapi betina Simental masih berusia 11 bulan dibanderol Rp20 juta dan sapi jantan Limousin yang baru berusia sekitar 20 jam itu, juga dibanderol sekitar Rp10 juta.

"Kita ikuti setiap intruksi tim teknis, pasti tidak gagal. Saat ini juga saya sedang menantikan kelahiran sapi unggul yang ketiga, maka sudah saya siapkan satu hektar khusus pakan dan satu hektar untuk lanjutan lokasi sarana pengembangan sapi unggul," tutup Izman Nazara.

Perdana Inseminasi Buatan Sukses jadikan Sapi Unggul

Perdana dan sukses Inseminasi Buatan (IB) Sapi Unggul yang diusahakan oleh warga lokal itu, dibenarkan Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kabupaten Simeulue, Syuhelmi.SP.

"Alhamdulillah, hasil program kawin suntik Sapi Berkualitas perdana telah berhasil dan sukses. Hasilnya telah lahir sapi betina unggul jenis Simental dan sapi jantan unggul jenis Limousin," kata Syuhelmi kepada acehtoday.id/, Minggu (12/7/2026).

Dengan keberhasilan tersebut, Syuhelmi mengajak masyarakat Kabupaten Simeulue, untuk mengembangkan sapi dengan metode Inseminasi Buatan (IB), pihak Disbunakkeswan setempat telah sediakan secara gratis bibit atau frozen semen sapi unggul.

"Kita harapkan Masyarakat Kabupaten Simeulue, dapat beralih ke peternakan metode hasil program kawin suntik untuk mendapatkan sapi unggul. Bibit atau frozen semen sapi unggul itu telah tersedia gratis termasuk tenaga tim teknisnya," imbuh Syuhelmi.

Syuhelmi menyebutkan, sapi unggul yang berhasil perdana dikembangkan oleh Izman Nazara itu, jenis sapinya sama dengan sapi kurban Bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Meugang Puasa dan sapi Kurban Lebaran Haji lalu kepada masyarakat Kabupaten Simeulue

"Sapi unggul yang dikembangkan Izman Nazara itu, sama jenis sapinya dengan sapi Bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Meugang Puasa dan sapi Kurban Lebaran Haji," tutup Syuhelmi.

Keberhasilan pengembangan sapi melalui hasil program kawin suntik di Kabupaten Simeulue diharapkan menjadi contoh bagi peternak lain untuk meningkatkan kualitas ternak secara bertahap. Selain menghasilkan sapi dengan bobot dan nilai jual yang lebih tinggi, metode ini juga dinilai mampu mempercepat peningkatan populasi sapi unggul sehingga dapat mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan pendapatan peternak di daerah.

13 Juli 2026
Perkuat Konsolidasi, Perempuan Bangsa Aceh Didorong Jadi Kawah Candradimuka

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Minggu (12/7/2026). Forum ini menjadi agenda penting organisasi untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus menyusun arah gerak Perempuan Bangsa di Aceh pada periode mendatang.

Muswil dibuka oleh Bendahara Umum DPP Perempuan Bangsa yang juga Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ratna Juwita. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya membangun organisasi yang mampu melahirkan kader perempuan berintegritas, memiliki kapasitas kepemimpinan, serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

“Perempuan Bangsa harus menjadi ruang pengabdian yang melahirkan perempuan-perempuan pemimpin yang mampu memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Konsolidasi organisasi harus terus diperkuat hingga ke tingkat akar rumput agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Ratna.

Menurutnya, Perempuan Bangsa harus menjadi wadah pengabdian yang membuka ruang lahirnya pemimpin perempuan yang memberi manfaat bagi bangsa. Ia juga menilai penguatan konsolidasi organisasi hingga akar rumput menjadi langkah penting agar program-program organisasi semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Muswil Jadi Forum Tertinggi untuk Pilih Kepengurusan Baru

Ketua DPW Perempuan Bangsa Aceh, Wanti Cahya, menjelaskan bahwa Muswil merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat wilayah, yang menjadi sarana evaluasi program kerja sekaligus menyusun agenda organisasi untuk periode berikutnya. Forum ini juga akan memilih kepengurusan baru yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan.

“Muswil ini diharapkan menghasilkan kepengurusan yang solid, mampu memperkuat kaderisasi, serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Aceh dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Wanti.

Ia berharap hasil Muswil dapat menghadirkan kepengurusan yang solid, memperkuat proses kaderisasi, serta mendorong meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan Aceh dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

PKB Aceh Dukung Konsolidasi Perempuan Bangsa

Apresiasi terhadap pelaksanaan Muswil turut disampaikan Sekretaris Wilayah DPW PKB Aceh, Tgk. H. Mujlisal. Ia menilai Perempuan Bangsa sebagai organisasi sayap PKB memiliki posisi penting dalam mencetak kader perempuan berkualitas yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“PKB Aceh mendukung penuh penguatan Perempuan Bangsa agar terus berkembang menjadi organisasi yang solid, aktif dalam pemberdayaan perempuan, serta mampu melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Sinergi antara PKB dan Perempuan Bangsa harus terus diperkuat agar semakin banyak perempuan yang berperan dalam pembangunan Aceh,” ujar Mujlisal.

Melalui Muswil ini, DPP Perempuan Bangsa berharap konsolidasi organisasi semakin kuat, kualitas kader terus meningkat, serta kiprah organisasi dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, keluarga, dan masyarakat semakin luas. Sementara itu, DPW Perempuan Bangsa Aceh menyatakan komitmennya menjadikan hasil Muswil sebagai pijakan untuk mempererat sinergi dengan PKB dalam mendukung pembangunan Aceh yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

MUSWIL PEREMPUAN BANGSA – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Provinsi Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Minggu (12/7/2026).

Muswil DPW Perempuan Bangsa Aceh turut dihadiri Ketua Fraksi PKB DPRA Munawar AR, Ketua Komisi V DPRA Rijaluddin, Anggota DPRA Iskandar, jajaran pengurus DPW Perempuan Bangsa Aceh, kader PKB, serta perwakilan pengurus Perempuan Bangsa dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Kehadiran para tokoh tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan organisasi perempuan sebagai mitra strategis PKB dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, sosial, dan pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan Muswil ini, DPW Perempuan Bangsa Aceh berharap dapat memperkuat fondasi organisasi sekaligus meningkatkan kualitas kader di seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Kepengurusan yang akan terbentuk diharapkan mampu menjalankan program-program yang lebih inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperluas ruang partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

Selain menjadi forum evaluasi dan regenerasi kepemimpinan, Muswil juga diharapkan menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara Perempuan Bangsa dengan PKB, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus mengabdi, Perempuan Bangsa Aceh menargetkan lahirnya lebih banyak kader perempuan yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kepedulian sosial yang tinggi.

Organisasi ini optimistis dapat terus berkontribusi dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, memperkuat ketahanan keluarga, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan Aceh yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hasil Muswil diharapkan menjadi pijakan strategis bagi organisasi dalam menjalankan berbagai program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh pada periode mendatang.

13 Juli 2026
Kapitalisasi Pemegang Bitcoin Menunjukkan Tanda Pasar Bear

Rakyat News – Bitcoin telah diperdagangkan di bawah True Market Mean dan Short-Term Holder Cost Basis selama lima bulan berturut-turut. Menurut laporan onchain terbaru dari Glassnode, ini adalah salah satu periode deep-value terpanjang dalam sejarah Bitcoin.

Realized loss pemegang jangka panjang kini menyusut menjadi 43% dari total nilai yang direalisasikan onchain. Angka ini meningkat dari 15% pada awal Februari dan mencapai puncaknya di $280 juta per hari, tertinggi sejak Desember 2022.

Menurut halaman harga The Block, Bitcoin (BTC) diperdagangkan di bawah $63.000 pada hari Kamis. Aset kripto terbesar ini telah berfluktuasi antara sekitar $58.300 dan $64.400 dalam seminggu terakhir, masih jauh di bawah True Market Mean di $76.600 dan Short-Term Holder Cost Basis di $72.200.

Data onchain Glassnode menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang adalah penjual dominan. Mereka yang membeli dekat puncak siklus dan bertahan selama beberapa bulan penurunan semakin banyak yang keluar. Hal ini terjadi seiring dengan perpanjangan pasar bear melewati ambang keyakinan mereka.

Setiap upaya pemulihan selalu dihadapkan pada distribusi baru yang segar dari kelompok ini. Glassnode menjelaskan hal ini menjadi penyebab kesulitan harga untuk merebut kembali bagian atas kisaran saat ini.

Metode Entity-Adjusted Long-Term Holder Realized Loss, yang diperhalus berdasarkan rata-rata 30 hari, belum menunjukkan penurunan dari puncaknya yang baru-baru ini. Berbeda dengan lonjakan capitulasi besar pertama sebelumnya, yang diikuti oleh penarikan sebagian.

Analisis Glassnode menekankan bahwa kompresi berkelanjutan dalam metrik ini adalah kondisi kunci untuk pergeseran kembali yang kredibel menuju kondisi pasar bull.

Permintaan institusi juga belum stabil. Rata-rata 30 hari dari aliran dana ETF bitcoin spot telah beralih ke rezim aliran keluar bulanan sejak pertengahan Mei. Puncaknya terjadi pada negatif $193 juta per hari di awal Juni, dan sejak itu mereda menjadi sekitar negatif $89 juta per hari.

Volume perdagangan harian ETF mencapai $650 juta hingga $950 juta, yang masih sekitar 80% di bawah puncak $4,4 miliar yang tercatat pada Oktober 2025. Data SoSoValue menunjukkan bahwa ETF bitcoin spot mencatat aliran keluar bersih sebesar $84,86 juta pada 8 Juli.

Sementara itu, ETF ether (ETH) mencatat aliran masuk bersih sebesar $70,48 juta pada hari yang sama. Ini menandai hari kelima berturut-turut dengan aliran positif.

QCP Capital mencatat bahwa aliran ETF bitcoin telah berbalik dari rendah negatif $691,7 juta. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola investasi di pasar kripto.

13 Juli 2026
RTA Pidie Resmi Dilantik, Santri Diminta Adaptif

acehtoday.id/ | Sigli – Pengurus Cabang Rabithah Thaliban Aceh (RTA)Pidie periode 2024-2028 resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Hotel Safira, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Minggu (12/7/2026).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Rabithah Thaliban Aceh, Tgk. Miswar Ibrahim Njong, dan dihadiri para ulama, pimpinan dayah, pimpinan ormas, tokoh masyarakat, unsur pemerintah, serta keluarga besar Rabithah Thaliban Aceh.

Dalam sambutannya, Miswar Ibrahim Njong menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat konsolidasi santri dan ulama muda dalam menghadapi perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat.

“Santri harus tetap kokoh menjaga nilai-nilai Islam, tetapi pada saat yang sama juga harus adaptif terhadap perubahan masyarakat. Perubahan sosial berjalan begitu cepat. Cara masyarakat belajar, berkomunikasi, dan memperoleh informasi telah berubah. Karena itu, pendekatan dakwah juga harus terus berkembang agar tetap relevan dengan kebutuhan umat,” ujarnya.

Menurutnya, santri dan tengku dayah dituntut terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu membaca perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan tradisi keilmuan yang menjadi karakter utama dayah.

Ia menjelaskan, tantangan dakwah saat ini tidak lagi terbatas pada mimbar-mimbar pengajian di masjid atau dayah, melainkan telah meluas ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari dunia pendidikan, media digital, ruang-ruang komunitas, lingkungan birokrasi, dunia usaha, hingga berbagai platform media sosial.

Menurut Miswar, apabila santri tidak mampu hadir dan mengambil peran di ruang-ruang baru tersebut, ruang itu berpotensi diisi oleh pihak-pihak yang belum tentu memiliki otoritas keilmuan dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan ajaran agama.

“Santri harus hadir di mana masyarakat berada. Dan memperjuangkan kesulitan-kesulitan hidup bersama masyarakat. Dakwah tidak cukup menunggu masyarakat datang ke dayah, tetapi juga harus mampu menjangkau masyarakat di ruang-ruang baru tempat mereka hidup, bekerja, berdiskusi, dan membangun masa depan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Miswar juga mengajak kalangan dayah untuk terus memperkuat kapasitas intelektual, memperluas wawasan, serta memahami dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

prosesi pelantikan RTA Pidie (Foto: Dok. RTA untuk acehtoday.id/)

RTA Perkuat Peran

Ia menilai, ulama muda tidak cukup hanya menguasai ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga perlu memahami persoalan kontemporer agar mampu memberikan solusi yang relevan dan membimbing masyarakat dengan pendekatan bijaksana.

Ia menambahkan, Rabithah Thaliban Aceh harus terus memperkuat perannya sebagai organisasi kaderisasi ulama muda yang tak hanya melahirkan generasi berilmu, tetapi juga memiliki kepemimpinan, kepedulian sosial, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Menutup sambutannya, Ketua Umum PB RTA berpesan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar menjaga kekompakan dan soliditas organisasi, memperkuat budaya musyawarah, serta memberikan dukungan penuh kepada kepengurusan yang telah diamanahkan.

Menurutnya, kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemimpinnya, tetapi juga oleh loyalitas, kerja sama, dan semangat kolektif seluruh pengurus dalam menggerakkan dakwah dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal bagi lahirnya berbagai program kaderisasi, penguatan kapasitas santri, dan perluasan gerakan dakwah yang mampu menjawab tantangan perubahan sosial sekaligus memperkuat peran dayah dalam kehidupan masyarakat Aceh.**

13 Juli 2026
Arun Belum Pasti Jadi Tujuan Gas Andaman, Bahlil Sebut Biaya Pipa Mahal

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah masih mengkaji rencana pengolahan gas Blok Andaman KEK Arun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dengan tetap mempertimbangkan aspek keekonomian proyek.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

Menanggapi peluang pemanfaatan gas Andaman untuk KEK Arun, Bahlil menjelaskan bahwa lokasi lapangan gas berada lebih dari 12 mil laut dari garis pantai, sehingga pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan biaya investasi yang besar.

“Kalau menyangkut gas di dalam plan of development (POD), itu kan berada di atas 12 mil. Kalau kita bangun pipanya, cost-nya memang tinggi dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Harganya bisa di atas 10 dolar per MMBTU,” kata Bahlil.

Ia mengungkapkan, pada tahap pertama, produksi Blok Andaman diperkirakan mencapai sekitar 300 MMSCFD. Sebagian produksi akan dialokasikan untuk kebutuhan PT PLN (Persero), sementara sisanya masih dibahas agar dapat dimanfaatkan industri di Aceh, salah satunya Pupuk Iskandar Muda.

“Sebagiannya kita distribusikan untuk PLN, dan sebagiannya lagi sedang kita komunikasikan untuk industri di Aceh. Salah satunya Pupuk Iskandar Muda,” ujarnya.

Menurut Bahlil, Pupuk Iskandar Muda selama ini masih mengandalkan pasokan LNG dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Karena itu, pemerintah ingin mendorong pemanfaatan gas Andaman agar industri di Aceh memperoleh pasokan energi yang lebih dekat dan efisien.

Meski demikian, ia menegaskan seluruh rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama SKK Migas dan perusahaan pemegang konsesi Blok Andaman.

“Pemegang konsesinya bukan Pertamina, tetapi Mubadalah. Karena itu kita harus memastikan keberlanjutan investasi sekaligus dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.

Rencana ke Arun

Bahlil menegaskan pemerintah belum dapat mengambil keputusan final karena harus mencari skema yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

“Yang kita cari adalah solusi yang win-win. Selama secara ekonomi layak, tentu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau perhitungan ekonominya terlalu berat, juga tidak bisa dipaksakan. Tidak ada bisnis yang ujungnya rugi. Harus sama-sama untung, investor untung, rakyat Aceh juga memperoleh manfaat melalui peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.

Selain mendorong pemanfaatan gas untuk industri, Bahlil menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan sumber daya manusia agar sektor energi di Aceh ke depan dapat dikelola langsung oleh putra-putri daerah.

“Ke depan energi harus bisa dikelola sendiri. Pemuda-pemuda Aceh harus disekolahkan di bidang energi agar nantinya mampu mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya sendiri,” pungkasnya.**

Eks kilang Arun NGL Co, salah satu landskap Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe Foto : DPMSTP Aceh

13 Juli 2026