Pulau Sabang – Nicobar berada tepat di mulut Selat Malaka. Secara geogra s kedua kawasan ini berpotensi menjadi pusat ekonomi maritim Indonesia dan India. Aceh beruntung jika pengembangan kawasan Sabang – Nicobar berhasil diwujudkan.
Harapan itu kembali menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati penguatan kemitraan strategis kedua negara. Salah satu fokus pembahasan adalah pengembangan Pelabuhan Sabang dan Kepulauan Andaman-Nicobar sebagai simpul penting konektivitas maritim di kawasan.
“Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar serta pengembangan Pelabuhan Sabang sebagai penghubung strategis antar kawasan,” ujar Prabowo.
Selain kerja sama pelabuhan, kedua negara juga sepakat memperluas kolaborasi di bidang ekonomi biru, industri, pertahanan, hingga manajemen kebencanaan. Menurut Prabowo, kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan strategis Indonesia dan India untuk jangka panjang. Sebenarnya, gagasan menghubungkan Sabang dan Nicobar bukanlah ide baru.
Pada 2018, Presiden Joko Widodo dan Narendra Modi telah lebih dulu menyatakan komitmen untuk mengembangkan kedua kawasan tersebut. Berbagai kajian teknis bahkan sudah dilakukan, termasuk penjajakan perdagangan antara Aceh dan Kepulauan Nicobar.
Namun, realisasinya berjalan lambat karena berbagai kendala birokrasi dan prioritas pembangunan di dalam negeri. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnaen, mengatakan pembahasan kembali proyek tersebut oleh Prabowo dan Modi memberikan optimisme baru bagi semua pihak yang selama ini terlibat.
Sabang – Nicobar Bukan Isu Baru
Menurut Iskandar, India pernah mengirim lima tenaga ahli dari RITES Ltd ke Sabang untuk melakukan studi kelayakan pengembangan Pelabuhan Teluk Sabang. Pada 2023, pemerintah India juga telah menyerahkan Detailed Project Report (DPR) kepada pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri kedua negara.
Dokumen tersebut memperkirakan kebutuhan investasi mencapai sekitar 240 juta dolar AS atau sekitar Rp3 triliun. Namun hingga kini, pemerintah Indonesia belum menyampaikan besaran kontribusi maupun skema pendanaan yang akan digunakan.
“Akhir tahun 2025 kami sebenarnya sudah mempersiapkan pertemuan lintas sektor di Banda Aceh, tetapi batal karena Aceh dilanda bencana alam,” kata Iskandar.
Meski prosesnya belum bergerak cepat, BPKS tetap membuka peluang kerja sama yang lebih konkret. Salah satunya dengan memfasilitasi aktivitas perdagangan antara pengusaha Aceh dan Nicobar, serta menyiapkan program magang tenaga kerja Aceh ke India.
Menurut Iskandar, pembangunan kawasan maritim modern tidak lagi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Indonesia dan India sama-sama merupakan negara maritim dengan jumlah penduduk besar, kepentingan ekonomi yang saling melengkapi, serta hubungan perdagangan yang terus berkembang. India sendiri menjadi salah satu tujuan ekspor batu bara dari Aceh.
Optimisme serupa juga disampaikan Wali Kota Sabang Zulkifli Adam. Ia menilai letak Sabang yang berada tepat di pintu masuk Selat Malaka merupakan keunggulan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Lebih dari 1.600 kapal melintasi Selat Malaka setiap hari. Namun, sebagian besar hanya melintas tanpa singgah di Sabang.
Padahal, menurut Zulkifli, sejumlah operator kapal telah menyampaikan ketertarikan untuk melakukan bongkar muat minyak maupun aktivitas ship-to-ship transfer (STS) di perairan Sabang apabila tersedia kepastian hukum dan jaminan keamanan dari pemerintah.
Setelah melakukan STS, kapal-kapal tersebut juga membutuhkan pasokan air bersih dalam jumlah besar. Kebutuhan setiap kapal diperkirakan mencapai sedikitnya 800 metrik ton. Saat ini harga air bersih untuk kapal di Singapura mencapai sekitar 50 dolar AS per metrik ton.
Sabang dinilai memiliki keunggulan karena memiliki sumber air melimpah yang berasal dari danau, waduk, dan mata air alami. Potensi tersebut selama ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai layanan bagi kapal-kapal internasional.
“Sabang memiliki anugerah yang luar biasa. Kalau potensi ini dimanfaatkan dengan baik, manfaatnya bukan hanya dirasakan masyarakat Sabang, tetapi juga dapat menjadi sumber penerimaan negara,” kata Zulkifli.
Meski peluangnya besar, Zulkifli mengakui tantangan terbesar tetap berada pada aspek regulasi. Investor asing, katanya, selalu meminta kepastian hukum dan proses perizinan yang sederhana sebelum menanamkan modal.
Pemerintah Kota Sabang bahkan telah melakukan komunikasi dengan India, Malaysia, serta sejumlah negara lain untuk memperkenalkan potensi kawasan tersebut.
Menurut Zulkifli, proyek ini sebenarnya tidak membutuhkan investasi infrastruktur yang terlalu besar. Aktivitas ship-to-ship transfer dapat dilakukan di perairan Sabang tanpa harus membangun terminal baru.
Yang paling dibutuhkan adalah izin operasional dari Syahbandar serta pembangunan fasilitas pengolahan air bersih yang nilainya relatif terjangkau.
Momentum tersebut juga dinilai semakin menarik karena pasokan air dari Johor, Malaysia, ke Singapura yang selama ini menjadi salah satu sumber kebutuhan kapal dikabarkan akan dihentikan pada masa mendatang. Kondisi itu membuka peluang baru bagi Sabang untuk menawarkan layanan serupa kepada kapal-kapal internasional.
“Sabang paling siap dan paling strategis untuk menjadi kawasan ekonomi maritim dunia masa depan,” ujar Zulkifli
Pandangan senada disampaikan Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Ahmad Humam Hamid. Dalam analisisnya di TheJakarta Post, Humam menilai Indonesia seharusnya memanfaatkan proyek Great Nicobar milik India sebagai katalis untuk membangkitkan kembali potensi ekonomi Sabang.
Alih-alih bersaing, Sabang dan Great Nicobar justru dapat menjalankan fungsi yang saling melengkapi. Great Nicobar diproyeksikan menjadi pelabuhan transhipment untuk kapal kontainer berukuran sangat besar, sedangkan Sabang dapat berperan sebagai pusat distribusi menuju Sumatra, wilayah barat Indonesia, dan negara-negara Asia Tenggara.
Menurut Humam, model seperti ini akan membentuk ekosistem logistik regional yang lebih esien karena masing-masing pelabuhan memiliki fungsi berbeda dalam rantai pasok internasional.
Peluang ekonomi tidak berhenti pada sektor logistik. Sabang juga dinilai berpotensi berkembang sebagai pusat layanan bunkering, penyediaan logistik kapal, hingga perawatan teknis yang selama ini bernilai miliaran dolar setiap tahun di Selat Malaka.
Potensi tersebut akan lebih mudah diwujudkan apabila pemerintah mampu memangkas hambatan birokrasi dan membuka ruang investasi yang lebih luas bagi sektor swasta. Di sektor pariwisata, kolaborasi kedua negara juga dapat menghadirkan koridor wisata Samudra Hindia.
Great Nicobar tengah mengembangkan bandara internasional dan fasilitas kapal pesiar, sedangkan Sabang telah dikenal memiliki lokasi penyelaman kelas dunia serta kekayaan biodiversitas laut yang menjadi daya tarik wisata bahari.
Selain itu, meningkatnya aktivitas ekonomi di Great Nicobar diperkirakan akan menciptakan permintaan baru terhadap pangan, material konstruksi, dan produk perikanan. Aceh menjadi wilayah terdekat yang berpotensi memasok berbagai kebutuhan tersebut. Peluang besar sebenarnya sudah berada di depan mata.
Kini, tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah pusat mampu menerjemahkan komitmen politik menjadi kebijakan yang konkret. Jika langkah itu benar-benar diwujudkan, Sabang tidak lagi hanya menjadi titik paling barat Indonesia, melainkan pintu gerbang baru ekonomi maritim dunia. Kini peluang Sabang untuk berkembang telah datang, tetapi lagi-lagi bagaimana Jakarta menerjemahkan ini.
Tinggalkan Balasan