acehtoday

Penulis: Andika Ichsan

  • Sepanjang 2026, Tiga Partai Nasional di Aceh Mulai Panaskan Mesin

    Sepanjang 2026, Tiga Partai Nasional di Aceh Mulai Panaskan Mesin

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sepanjang tahun 2026, dinamika politik di Aceh mulai memanas. Tiga partai politik berskala nasional yang selama ini memiliki basis kuat di provinsi ujung barat Indonesia ini, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar, kompak mulai memanaskan mesin politiknya ditahun ini. Ketiganya menyusun langkah konsolidasi internal sebagai modal awal untuk merebut hati rakyat pada kontestasi Pemilu 2029 mendatang.

    Sinyal persaingan ini terlihat dari sejumlah pernyataan para ketua partai dalam berbagai momentum sepanjang tahun 2026, mulai dari acara pelantikan pengurus wilayah hingga pemaparan kekuatan struktur di tingkat daerah. Masing-masing partai tampak menunjukkan ambisi berbeda, namun bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu memperkuat elektabilitas menjelang pemilu.

    PKB Usung Kolaborasi, PAN Pasang Target Tiga Besar

    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Aceh, H. Ruslan M. Daud, membuka rangkaian pernyataan politik ini saat pelantikan pengurus PKB Aceh, Selasa (31/3/2026). Ia menegaskan bahwa amanah memimpin partai bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan tentang bagaimana merawat harapan masyarakat yang telah memberi kepercayaan.

    Dalam sambutannya, Ruslan menekankan PKB sebagai rumah bersama yang terbuka bagi siapa pun yang ingin mengabdi untuk agama dan negara, tanpa membeda-bedakan latar belakang atau golongan tertentu.

    “PKB bukan milik kelompok tertentu. Ini rumah besar untuk semua yang ingin mengabdi. Kita harus saling merangkul dan berkolaborasi,” ujarnya.

    Menurut Ruslan, kesuksesan sebuah partai tidak pernah lahir dari kerja sendirian. Kolaborasi dengan berbagai elemen, baik partai politik lain, organisasi kemasyarakatan, maupun elemen rakyat langsung, menjadi kunci utama dalam membesarkan PKB ke depan. Ia turut mengingatkan seluruh kadernya agar memaknai jabatan bukan sebagai sesuatu yang perlu dibanggakan, melainkan sebagai ladang ibadah untuk melayani masyarakat.

    Berbeda dengan nada persuasif Ruslan, Ketua DPW PAN Aceh, H. Nazaruddin Dek Gam justru tampil dengan pernyataan yang jauh lebih tegas dan kompetitif. Dalam pidato pelantikannya, Sabtu (13/6/2026), Dek Gam menegaskan komitmennya untuk membawa PAN tampil lebih baik pada ajang politik 2029, termasuk kesiapannya menghadapi siapa pun yang menjadi rival demi memenangkan partai yang telah membesarkan namanya di kancah politik Aceh.

    “Siapapun kami lawan. Tidak ada tawar-menawar untuk kemenangan. Kita optimis tiga besar,” tegas Dek Gam, menyiratkan target ambisius PAN untuk masuk jajaran tiga besar partai dengan perolehan suara terbanyak di Aceh pada 2029″.

    Golkar Andalkan Kekuatan Legislatif dan Regenerasi Kader Muda

    Sementara itu, Partai Golkar Aceh menunjukkan modal politik yang lebih terukur secara kuantitatif. Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, H. M. Salim Fakhry, memaparkan kekuatan riil partainya saat ini, mulai dari jumlah kader yang telah menduduki kursi legislatif di berbagai tingkatan.

    Ia menyebut kader Fraksi Golkar Aceh telah menduduki 88 kursi DPRK se-Aceh, sembilan kursi DPRA, dan tiga kursi DPR RI.

    Kekuatan struktural ini menjadi modal penting bagi Golkar dalam menghadapi kontestasi lima tahun mendatang. Meski begitu, Salim menegaskan partainya tidak menutup diri dan tetap membuka pintu lebar bagi siapa pun yang ingin bergabung memperkuat barisan Golkar Aceh.

    “Kita sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung, kami sangat terbuka,” katanya.

    Salim Fakry juga mengungkapkan bahwa kepengurusan DPD I Golkar Aceh periode saat ini didominasi oleh kalangan muda dari berbagai latar belakang. Menurutnya, sekitar 70 persen jajaran pengurus berasal dari generasi muda, mulai dari aktivis kampus, organisasi kepemudaan, organisasi pengkaderan, paguyuban, hingga berbagai elemen komunitas, seperti disampaikannya pada Sabtu (17/7/2026).

    Langkah regenerasi ini diharapkan mampu membawa angin segar sekaligus perubahan bagi wajah partai berlambang pohon beringin tersebut. Meski begitu, Golkar tidak sepenuhnya meninggalkan kekuatan lama.

    Selain unsur muda, kepengurusan turut diisi kalangan pengusaha muda dan senior, pensiunan aparatur sipil negara (ASN), serta tokoh-tokoh partai berpengalaman yang ditempatkan dalam Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat, dan Dewan Pakar.

    Formasi ini memperlihatkan strategi Golkar Aceh yang berupaya memadukan energi kader muda dengan pengalaman senior, sebagai upaya menjaga keseimbangan organisasi sekaligus memperluas jangkauan pemilih dari berbagai kalangan.

    Dengan langkah konsolidasi yang mulai dijalankan sejak awal 2026 oleh ketiga partai nasional ini, arah persaingan politik di Aceh menjelang Pemilu 2029 pun kian terlihat jelas. PKB mengedepankan pendekatan kolaboratif dan inklusif, PAN tampil dengan sikap kompetitif dan berani, sementara Golkar mengandalkan kekuatan struktural legislatif yang dipadukan dengan regenerasi kader muda. Ketiga strategi berbeda ini pada akhirnya akan diuji dalam satu arena yang sama, yaitu memperebutkan hati dan kepercayaan rakyat Aceh pada Pemilu 2029 mendatang.**

  • Munawar Minta Rest Area Tol Sibanceh Diprioritaskan untuk UMKM Saree Terdampak

    Munawar Minta Rest Area Tol Sibanceh Diprioritaskan untuk UMKM Saree Terdampak

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta rest area Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) tidak hanya difungsikan sebagai tempat singgah, melainkan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berpihak pada masyarakat lokal, terutama pelaku usaha di kawasan Saree, Kabupaten Aceh Besar.

    Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRA, Munawar AR yang akrab disapa Ngoh Wan, mengungkapkan hal itu, Jumat (17/7/2026). Ia menegaskan dukungannya terhadap pembangunan Tol Sibanceh karena dinilai memberi dampak besar bagi konektivitas dan efisiensi perjalanan.

    Dampak Perubahan Arus Lalu Lintas

    Meski begitu, Munawar mengingatkan bahwa beroperasinya jalan tol turut mengubah pola lalu lintas dan berimbas pada aktivitas ekonomi kawasan yang sebelumnya mengandalkan kendaraan yang melintas di jalur nasional lama. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan kebijakan yang mampu menghadirkan pemerataan manfaat pembangunan tanpa mengurangi fungsi strategis tol sebagai infrastruktur transportasi.

    “Kita mendukung penuh pembangunan Jalan Tol Sibanceh karena manfaatnya sangat besar bagi konektivitas. Namun, pemerintah dan Hutama Karya juga perlu memastikan masyarakat yang terdampak, khususnya pelaku UMKM dan pedagang di Saree, tetap memperoleh ruang,” ujarnya.

    Ia menyebut optimalisasi rest area sebagai salah satu solusi untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat di jalur lama. Rest area, menurutnya, semestinya tidak sekadar menjadi fasilitas pendukung perjalanan, tetapi juga ruang promosi produk unggulan daerah sekaligus peluang usaha bagi warga sekitar.

    Dorong Keterlibatan Pelaku Usaha Lokal

    Munawar meminta Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan PT Hutama Karya selaku pengelola tol memperhatikan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pengelolaan tenant maupun ruang usaha di rest area.

    “Kita minta rest area itu benar-benar diberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat lokal, terutama pelaku UMKM di Saree yang terdampak akibat pembangunan jalan tol. Jangan sampai rest area hanya menjadi tempat singgah, tetapi belum mampu menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas di jalur lama,” tegasnya.

    Ia menilai keberpihakan terhadap UMKM lokal merupakan bagian dari pembangunan yang inklusif agar manfaatnya dirasakan lebih luas. Munawar juga mendorong produk unggulan Aceh Besar seperti kuliner, hasil pertanian, dan kerajinan mendapat ruang prioritas untuk dipasarkan di rest area Tol Sibanceh.

    “Pembangunan infrastruktur harus menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat. Ketika ada perubahan pola mobilitas, maka perlu ada kebijakan yang memastikan masyarakat yang terdampak juga memperoleh peluang ekonomi baru. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan merata,” pungkasnya.**

  • Jelang Pemilu 2029, Salim Fakhry Fokus Besarkan Golkar

    Jelang Pemilu 2029, Salim Fakhry Fokus Besarkan Golkar

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Aceh bersiap menggelar konsolidasi internal secara menyeluruh menjelang Pemilu 2029. Konsolidasi ini akan dimulai melalui pelaksanaan musyawarah daerah (musda) di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

    Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, H. M. Salim Fakhry, mengatakan “langkah ini kita diambil untuk memperkuat organisasi partai hingga ke tingkat akar rumput. Sebab, penguatan basis masyarakat menjadi prioritas karena suara pemilih pada akhirnya berasal dari lapisan akar rumput itu sendiri,” katanya kepada acehtoday.id/, Jumat (17/7/2026).

    Rangkul Gen Z hingga Kader Senior

    Salim Fakhry menyebut kepengurusan Golkar Aceh periode baru memberi ruang lebih besar kepada generasi muda, termasuk kalangan Gen Z, serta melibatkan mantan aktivis dan pengusaha dalam struktur partai. Langkah ini diambil sebagai bagian dari regenerasi sekaligus penyegaran organisasi.

    Meski membuka ruang bagi generasi muda, Golkar Aceh tetap mengakomodasi kader-kader senior. Partai berlambang pohon beringin ini membentuk empat badan khusus, yakni Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, dan Dewan Penasehat, sebagai wadah bagi para senior untuk tetap berkontribusi.

    Salim menambahkan, sejumlah kader senior yang sebelumnya tidak lagi aktif kembali direkrut dan menunjukkan respons positif terhadap upaya konsolidasi yang dilakukan partai. Ia optimistis sinergi antara kader senior dan generasi muda akan menjadi modal utama Golkar Aceh dalam meningkatkan kinerja dan elektabilitas pada pemilu mendatang.

    Target Kursi DPR RI dan DPRK di 2029

    Dalam pemaparannya, Salim Fakhry menegaskan target Golkar Aceh pada Pemilu 2029 adalah minimal mempertahankan perolehan kursi DPR RI yang dimiliki saat ini, dengan harapan dapat menambah jumlah kursi apabila kondisi memungkinkan. Untuk tingkat DPRK, Golkar Aceh juga menargetkan penambahan kursi melalui penguatan struktur partai dan konsolidasi kader di daerah.

    Ia menegaskan bahwa fokus utamanya sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Aceh saat ini adalah membesarkan partai dan meningkatkan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029. Salim menyatakan tidak memiliki ambisi pribadi untuk maju sebagai calon Gubernur Aceh pada kontestasi mendatang.

    Terkait Pilkada, Salim mengatakan Golkar akan mengikuti mekanisme dan aturan organisasi partai dalam menentukan calon yang akan diusung nantinya.

    Ia juga menegaskan bahwa Partai Golkar Aceh secara resmi mendukung kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, berpasangan dengan Wakil Gubernur Fadhlullah atau Dek Fadh.

    Salim menyampaikan bahwa saat ini prioritas utamanya adalah turun langsung ke daerah, bertemu dengan kader senior maupun kader muda, serta memperkuat soliditas partai menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, keberhasilan konsolidasi di tingkat akar rumput akan menentukan capaian elektabilitas Golkar Aceh pada pemilu mendatang.**

  • Pemkab Aceh Besar Ungkap Nasib Pedagang Saree dan Rest Area Tol Sibanceh

    Pemkab Aceh Besar Ungkap Nasib Pedagang Saree dan Rest Area Tol Sibanceh

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Rencana relokasi pedagang ke kawasan rest area di ruas Jalan Tol Sigli–Banda Aceh masih memerlukan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah daerah dengan PT Hutama Karya selaku pengelola jalan tol. Kepastian mengenai keterlibatan pelaku UMKM lokal di kawasan tersebut hingga kini belum final.

    Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, Drs. H. Sulaimi, M.Si., menjelaskan bahwa instansinya hanya memiliki kewenangan dalam pembinaan pedagang, bukan menentukan lokasi maupun kebijakan operasional rest area di jalan tol tersebut. Menurutnya, keputusan terkait titik lokasi dan alokasi ruang sepenuhnya berada di ranah pengelola jalan tol.

    Belum Ada Kepastian Jumlah Titik dan Alokasi Ruang

    Sulaimi mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pembahasan secara rinci mengenai jumlah titik rest area maupun alokasi ruang yang akan disediakan khusus bagi pelaku UMKM lokal. "Kita masih menunggu waktu yang tepat untuk bicara khusus itu dengan PT. Hutama Karya," katanya kepada acehtoday.id/, Jumat (17/7/2026).

    Kondisi ini membuat pemerintah daerah belum bisa memastikan skema penempatan pedagang, termasuk pelaku usaha di kawasan Saree yang selama ini menggantungkan penghasilan dari jalur tersebut.

    Ia menyebut, dalam waktu dekat pemerintah daerah berencana menggelar pertemuan koordinasi dengan PT Hutama Karya untuk membahas peluang keterlibatan UMKM dan pedagang lokal di kawasan rest area.

    Pembahasan itu, kata Sulaimi, harus dilakukan melalui forum resmi karena menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga seluruh prosesnya perlu dilakukan secara hati-hati.

    Pemerintah daerah berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha di kawasan Saree, dapat memperoleh kesempatan menjalankan usaha di rest area apabila nantinya tersedia ruang yang memungkinkan.

    Namun, Sulaimi juga mengingatkan bahwa ketersediaan lahan di rest area dinilai terbatas, sehingga mekanisme penempatan pedagang perlu dibahas secara matang agar sesuai dengan kapasitas yang ada.

    Pemda Cari Solusi yang Akomodatif tanpa Langgar Aturan Tol

    Menurut Sulaimi, pemerintah daerah akan berupaya mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan aturan dan kebijakan pengelola jalan tol.

    Program pengembangan UMKM yang dijalankan pemerintah daerah, lanjutnya, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat sektor UMKM, namun implementasinya di kawasan rest area tetap membutuhkan kajian serta koordinasi lintas instansi.

    Ia memastikan ada komitmen untuk membahas peluang pemberdayaan UMKM di kawasan rest area. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh keputusan baru dapat diambil setelah melalui pembahasan bersama seluruh pihak terkait, termasuk PT Hutama Karya sebagai pengelola jalan tol.**

  • Berdayakan UMKM Aceh, Maxim Dukung Lewat Program Pendampingan Usaha

    Berdayakan UMKM Aceh, Maxim Dukung Lewat Program Pendampingan Usaha

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Maxim terus mendukung pelaku usaha lokal melalui program pendampingan usaha kecil yang bertujuan meningkatkan kualitas ruang publik serta standar kebersihan di pasar-pasar tradisional. Melalui penyediaan perlengkapan usaha yang dibutuhkan dan konsultasi gratis, program ini membantu menekan biaya operasional sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang lebih bersih, tertata, dan aman bagi pemilik usaha, pelanggan, serta masyarakat sekitar.

    Program ini pertama kali diluncurkan di Banda Aceh pada 2018, bersamaan dengan hadirnya layanan Maxim di provinsi tersebut. Sebagai wilayah pertama yang menjalankan inisiatif ini, Aceh terus menjadi salah satu area penting dalam upaya Maxim mendukung masyarakat.

    Sejak saat itu, ratusan restoran, hotel, penyedia layanan, institusi pendidikan, serta pedagang di pasar makanan dan pakaian di Banda Aceh terus berpartisipasi dalam program tersebut.

    Sediakan Perlengkapan Usaha hingga Perkuat Kebersihan Pasar

    Sebagai bagian dari inisiatif ini, Maxim bekerja sama secara langsung dengan para pelaku usaha untuk memahami kebutuhan mereka dan menyesuaikan dukungan yang diberikan sesuai karakteristik masing-masing bisnis. Program ini dapat diikuti secara gratis oleh pelaku usaha dari berbagai skala.

    Maxim menyediakan berbagai perlengkapan usaha yang dibutuhkan, seperti celemek, payung pasar, papan bertuliskan “Buka/Tutup”, papan informasi, papan penanda dinding, serta perlengkapan lainnya. Berbagai perlengkapan ini membantu mendukung kegiatan operasional sehari-hari sekaligus membuat tempat usaha terlihat lebih rapi dan menarik.

    Perusahaan juga memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan standar kebersihan di area publik yang ramai, seperti pasar dan pusat kuliner, salah satunya dengan menyediakan celemek bagi para pedagang.

    Celemek ini membantu menjaga kebersihan selama proses menyiapkan dan menjual makanan, mengurangi risiko kontaminasi, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Bantuan tersebut juga meringankan biaya yang perlu dikeluarkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan, sehingga mereka bisa mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan bisnis.

    Lebih lanjut, Maxim turut membantu menciptakan aktivitas perdagangan yang lebih tertata, khususnya di area dengan tingkat mobilitas tinggi seperti pasar dan pusat kuliner. Pemanfaatan layanan logistik yang lebih efisien membantu mempercepat distribusi barang, mengurangi risiko kerusakan produk, serta mendukung kelancaran aktivitas jual beli.

    Dampak Positif Dirasakan Pelaku Usaha di Berbagai Daerah

    Sejumlah pelaku usaha di berbagai daerah telah merasakan manfaat dari dukungan tersebut. Di Tasikmalaya, Stevia Kitchen Cake and Bakery berhasil berkembang dari usaha rumahan menjadi bisnis yang melayani ratusan pesanan setiap hari berkat dukungan layanan pengantaran yang andal dari Maxim.

    Di Sukabumi, Dapur Widhy yang menyajikan aneka kuliner khas Jawa Barat berhasil memperluas jangkauan pelanggannya tanpa harus meningkatkan biaya operasional secara signifikan.

    Sementara di Yogyakarta, Babyva Rent, usaha penyewaan perlengkapan anak, mengandalkan layanan Maxim untuk memastikan produk yang disewakan sampai kepada pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi baik.

    Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyam, mengatakan pihaknya percaya bahwa mendukung pelaku usaha lokal merupakan salah satu cara memberikan dampak positif bagi masyarakat.

    “Kami percaya bahwa mendukung pelaku usaha lokal merupakan salah satu cara untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ketika usaha-usaha lokal berkembang, manfaatnya juga akan dirasakan oleh lingkungan sekitar. Melalui berbagai layanan yang kami miliki, termasuk Food & Shop dan Food & Goods, kami ingin membantu UMKM menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan efisiensi usaha, dan tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Dirhamsyam, Jumat (17/7/2026).

    Selain menjalankan berbagai program yang mendukung pelaku usaha, Maxim juga aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Perhubungan, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, serta komunitas di berbagai kota di Indonesia.

    Melalui kerja sama jangka panjang tersebut, Maxim berharap dapat terus berkontribusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.**

  • Kepala MIN 14 Pidie Jaya Apresiasi Mahasiswa KKN USK, MPLS Dinilai Lebih Edukatif dan Interaktif

    Kepala MIN 14 Pidie Jaya Apresiasi Mahasiswa KKN USK, MPLS Dinilai Lebih Edukatif dan Interaktif

    acehtoday.id/ | Pidie Jaya – Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di MIN 14 Pidie Jaya mendapat apresiasi dari pihak sekolah setelah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler (KKN-R) Universitas Syiah Kuala (USK) Kelompok 104 Gampong Peulakan Tambo turut mendampingi siswa baru selama tiga hari kegiatan berlangsung.

    Kepala MIN 14 Pidie Jaya menilai keterlibatan mahasiswa KKN memberikan kontribusi positif dalam menciptakan suasana MPLS yang lebih tertib, interaktif, dan menyenangkan. Kehadiran mahasiswa juga dinilai membantu guru mendampingi peserta didik yang masih berada pada tahap awal penyesuaian dengan lingkungan sekolah.

    Sekolah Nilai Pendampingan Mahasiswa Sangat Membantu

    Selama pelaksanaan MPLS yang berakhir pada Jumat (17/7/2026), mahasiswa KKN mendukung berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah melalui metode belajar sambil bermain, diskusi, praktik langsung, serta pendampingan kelompok.

    Materi yang diberikan meliputi edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), literasi dasar, praktik enam langkah mencuci tangan yang benar, edukasi gizi seimbang, hingga penanaman nilai-nilai karakter.

    Mahasiswa juga mengenalkan empat kata ajaib, yakni “tolong”, “maaf”, “permisi”, dan “terima kasih”, sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa sejak hari pertama memasuki bangku sekolah.

    Pendekatan tersebut membuat suasana belajar lebih hidup sehingga siswa baru terlihat lebih percaya diri berinteraksi dengan guru maupun teman sekelas.

    Apresiasi terhadap kegiatan itu juga disampaikan Wali Kelas I MIN 14 Pidie Jaya, Maulida, S.Pd., yang merasakan langsung manfaat kehadiran mahasiswa KKN dalam mendampingi siswa baru.

    “Cukup terbantu dengan adanya mahasiswa KKN Kelompok 104 Desa Peulakan Tambo. Tugas wali kelas 1 jadi lebih ringan dalam menghadapi siswa kelas 1 yang sangat amat chaos,” ujar Maulida.

    Kolaborasi Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat

    Pihak sekolah berharap kolaborasi bersama mahasiswa Universitas Syiah Kuala dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi peserta didik.

    Di sisi lain, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa KKN untuk mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat melalui sektor pendidikan.

    Ketua Kelompok KKN-R 104 berharap kegiatan pendampingan selama MPLS dapat memberikan manfaat bagi sekolah maupun siswa, sekaligus memperkuat sinergi antara Universitas Syiah Kuala dengan MIN 14 Pidie Jaya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Gampong Peulakan Tambo dan wilayah sekitarnya.

    Melalui kolaborasi tersebut, pelaksanaan MPLS tidak hanya membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, tetapi juga menanamkan kebiasaan hidup sehat, membangun karakter positif, dan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan sejak hari pertama masuk sekolah.**

  • Kisah Tati Meutia Asmara, dari Pendidik Generasi ke Perjuangan Aspirasi

    Kisah Tati Meutia Asmara, dari Pendidik Generasi ke Perjuangan Aspirasi

    TIDAK semua politisi memulai perjalanan hidupnya dari dunia politik. Ada yang lahir dari ruang-ruang diskusi kampus, ada yang tumbuh dari pengalaman organisasi, dan tidak sedikit yang ditempa oleh dunia pendidikan sebelum akhirnya memilih mengabdikan diri kepada masyarakat lewat parlemen. Sosok legislator Tati Meutia Asmara, S.KH., M.Si. adalah salah satu contohnya.

    Ia bukan hanya seorang anggota dewan, melainkan juga pendidik, akademisi, aktivis organisasi perempuan, sekaligus ibu dari empat anak yang hingga kini tetap menempatkan keluarga sebagai pusat dari seluruh pengabdiannya.

    Perjalanan hidup Tati adalah kisah tentang konsistensi, dibangun bukan dalam semalam, melainkan melalui proses panjang yang ditempa pendidikan, organisasi, dan pengalaman sosial selama puluhan tahun.

    Dari Bangku Kuliah Kedokteran Hewan hingga Ruang Kelas

    Lahir di Kota Langsa pada 19 Januari 1977, Tati tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan pentingnya pendidikan dan nilai-nilai keislaman. Semangat belajarnya mengantarkan ia meraih gelar Sarjana Kedokteran Hewan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, sebelum melanjutkan studi Magister di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet). Perjalanan akademik ini membentuk pola pikirnya yang sistematis, ilmiah, sekaligus peka terhadap persoalan sosial di tengah masyarakat.

    Namun bagi Tati, ilmu pengetahuan tidak cukup berhenti di ruang kelas ilmu harus hadir memberi manfaat bagi masyarakat. Prinsip itulah yang membawanya memilih profesi sebagai pendidik. Selama bertahun-tahun, ia mengajar Biologi di SMP IT Nurul Ishlah Banda Aceh, bahkan dipercaya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada waktu yang hampir bersamaan, ia juga menjadi Guru Program Diniyah di SMA Negeri 6 Banda Aceh.

    Baginya, ruang kelas bukan sekadar tempat menyampaikan materi, melainkan tempat karakter, disiplin, dan nilai-nilai kehidupan dibentuk. Pengalaman berinteraksi dengan peserta didik dari berbagai latar belakang membuatnya memahami bahwa pembangunan daerah sesungguhnya dimulai dari pembangunan manusianya sebuah pemahaman yang kelak memengaruhi cara pandangnya ketika memasuki dunia politik.

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tati Meutia Asmara. (Foto: Dok. Pribadi untuk SeputarAceh.id)
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tati Meutia Asmara. (Foto: Dok. Pribadi untuk acehtoday.id/)

    Ditempa Organisasi Sejak Bangku Kuliah

    Jauh sebelum mengenakan jas legislator, Tati telah lebih dulu ditempa dalam dunia organisasi. Saat masih menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah, ia aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti anggota Litbang Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Kewanitaan di BEM UNSYIAH, memimpin KOHATI Fakultas Kedokteran Hewan, aktif di Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Aceh, hingga memimpin bidang keputrian di Lembaga Dakwah Kampus.

    Bagi banyak aktivis, organisasi adalah sekolah kepemimpinan. Di sanalah Tati belajar mendengar, menyampaikan gagasan, menyelesaikan perbedaan, dan membangun kolaborasi modal penting yang kelak mengantarkannya ke ruang-ruang pengambilan keputusan.

    Memasuki dunia profesional, aktivitas organisasinya justru semakin berkembang. Ia dipercaya memimpin PW Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Aceh, menjadi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Aceh, Wakil Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Aceh, hingga kini menjabat Ketua Bidang Organisasi BKMT Aceh.

    Ia juga tercatat sebagai anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh. Rangkaian amanah ini memperlihatkan satu benang merah yang konsisten, yaitu keberpihakan terhadap penguatan kapasitas perempuan, ekonomi keluarga, pendidikan, dan pemberdayaan umat.

    Kunjungan lapangan Tati meutia saat masih menjabat Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRK Banda Aceh
    Kunjungan lapangan Tati meutia saat masih menjabat Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRK Banda Aceh

    Perjalanan Menuju Kursi Legislatif

    Tahun 2019 menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan hidupnya, ketika kepercayaan masyarakat mengantarkannya menjadi anggota DPRK Banda Aceh, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

    Kepercayaan itu dijawab melalui berbagai amanah strategis, pernah menjadi Ketua DPRK Sementara, kemudian memimpin Komisi IV yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, sebelum kembali dipercaya sebagai Ketua Badan Legislasi DPRK Banda Aceh posisi yang menempatkannya sebagai salah satu penggerak penyusunan regulasi daerah.

    Bagi Tati, setiap regulasi bukan sekadar produk hukum, melainkan instrumen yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

    Pengalamannya sebagai guru membuatnya terbiasa melihat persoalan langsung dari lapangan, bukan semata dari balik meja kerja.

    Kini, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), ruang pengabdiannya semakin luas. Berbagai isu strategis terus menjadi perhatiannya, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga pembangunan sumber daya manusia.

    Latar belakangnya sebagai akademisi Kedokteran Hewan juga membuatnya memiliki perhatian khusus pada isu kesehatan masyarakat, keamanan pangan, penyakit zoonosis, kesejahteraan hewan, serta keterkaitan kesehatan lingkungan dengan kualitas hidup masyarakat.

    Keluarga sebagai Fondasi di Balik Jabatan Publik

    Di balik berbagai jabatan publik yang pernah diembannya, Tati tetap memandang dirinya sebagai seorang ibu. Ia adalah istri dari M. Nur Hasan dan ibu dari empat orang anak.

    Di tengah padatnya agenda kedewanan dan aktivitas organisasi, keluarga tetap menjadi tempat ia kembali. Baginya, keberhasilan dalam kehidupan publik harus berjalan beriringan dengan keharmonisan keluarga.

    Prinsip hidup yang dipegangnya sederhana namun bermakna dalam, “Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.” Kalimat itu bukan sekadar moto pribadi, melainkan filosofi yang tercermin dalam perjalanan panjang pengabdiannya.

    Di sela kesibukan, Tati masih menyempatkan diri membaca buku, melakukan perjalanan, dan tetap aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Baginya, belajar tidak mengenal batas usia setiap pengalaman baru adalah bekal untuk memahami masyarakat secara lebih utuh.

    Politik sebagai Ruang Pengabdian, Bukan Sekadar Kekuasaan

    Di tengah dinamika politik yang terus berubah, Tati Meutia Asmara memilih mempertahankan satu hal yang tidak pernah berubah, yakni orientasi pengabdian. Ia percaya bahwa politik seharusnya menjadi ruang untuk menghadirkan solusi, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.

    Seorang wakil rakyat, menurutnya, harus mampu mendengar lebih banyak daripada berbicara, bekerja lebih banyak daripada berjanji, dan hadir di tengah masyarakat sebelum sorotan kamera datang.
    Jejak perjalanan Tati menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak lahir secara instan.

    Ia dibangun melalui proses panjang, dimulai dari ruang kuliah, ruang kelas, ruang organisasi, hingga akhirnya bermuara di ruang legislatif dan perjalanan itu masih terus berlangsung.

    Bagi Tati, setiap jabatan hanyalah amanah yang memiliki batas waktu. Yang jauh lebih penting adalah meninggalkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, bahkan ketika masa jabatan telah usai. Sebab pada akhirnya, ukuran seorang pemimpin bukanlah seberapa lama ia menduduki kursi kekuasaan, melainkan seberapa besar jejak kebaikan yang ditinggalkannya bagi orang lain.**

  • Aceh Turun Kasta ke Peringkat 4 Wisata Ramah Muslim, PWPM Minta Evaluasi Total

    Aceh Turun Kasta ke Peringkat 4 Wisata Ramah Muslim, PWPM Minta Evaluasi Total

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Turunnya peringkat Aceh dari posisi kedua menjadi peringkat keempat dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 menjadi perhatian berbagai kalangan.

    Selama tiga periode sebelumnya, yakni 2018, 2019, dan 2023, Aceh konsisten berada di peringkat kedua sebagai provinsi paling ramah Muslim di Indonesia. Namun pada 2025, Aceh harus turun ke posisi keempat, di bawah Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh, Sudarliadi, menilai penurunan peringkat itu harus menjadi bahan evaluasi bersama, bukan sekadar dipandang sebagai capaian statistik semata.

    Nilai Islam Harus Tercermin di Pelayanan, Bukan Sekadar Identitas

    Menurut Sudarliadi, Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam semestinya mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan dan ekosistem wisata ramah Muslim agar tetap menjadi rujukan nasional.

    “Kita tidak boleh hanya berbangga dengan identitas sebagai daerah bersyariat. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam benar-benar tercermin dalam pelayanan publik, keramahan masyarakat, pengelolaan destinasi wisata, hingga kenyamanan yang dirasakan wisatawan,” ujar Sudar, Senin (13/7/2026).

    Ia menyebut, perubahan peringkat tersebut menunjukkan bahwa sejumlah provinsi lain mampu bergerak lebih cepat dalam membangun ekosistem wisata halal yang lebih inovatif, modern, dan berorientasi pada kebutuhan wisatawan.

    Karena itu, ia mendorong Pemerintah Aceh bersama seluruh pemangku kepentingan menjadikan hasil indeks tersebut sebagai masukan untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor.

    “Ini bukan soal siapa yang lebih islami, tetapi bagaimana kita menghadirkan pelayanan yang berkualitas, infrastruktur yang baik, promosi yang efektif, serta pengalaman wisata yang berkesan. Itu yang menjadi ukuran daya saing saat ini,” katanya.

    Data IMTI 2025 Kemenpar (Tangkapan layar)
    Data IMTI 2025 Kemenpar (Tangkapan layar)

    Sudarliadi juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas kepemudaan dalam mengembangkan sektor wisata halal Aceh.

    Menurutnya, Aceh memiliki modal besar berupa kekayaan budaya Islam, sejarah, serta destinasi wisata alam yang beragam, sehingga potensi tersebut perlu dikelola secara profesional agar memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah.

    Selain itu, ia menilai promosi wisata Aceh perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital dan strategi pemasaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri pariwisata.

    “Kalau kita ingin kembali menjadi salah satu daerah terbaik dalam indeks tersebut, maka inovasi harus terus dilakukan. Jangan sampai kita tertinggal karena daerah lain bergerak lebih cepat,” ujarnya.

    Sudarliadi berharap penurunan peringkat ini dapat menjadi momentum introspeksi bagi seluruh elemen di Aceh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat citra Aceh sebagai destinasi wisata ramah Muslim yang unggul di tingkat nasional maupun internasional.**

  • Aceh Buka Peluang Investasi Industri Gas, Pabrik Metanol Jadi Prioritas

    Aceh Buka Peluang Investasi Industri Gas, Pabrik Metanol Jadi Prioritas

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan pabrik metanol di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Investasi tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi gas nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor metanol.

    Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dengan jajaran manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal di Banda Aceh, Senin (13/7/2026).

    Dalam pertemuan itu, perusahaan memaparkan rencana pembangunan pabrik metanol yang akan memanfaatkan gas alam sebagai bahan baku utama.

    Sekda Aceh M. Nasir mengatakan Pemerintah Aceh berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang ingin mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal.

    Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan industri hilir berbasis gas.

    “Investasi yang menghasilkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi akan terus kami dukung. Pemerintah Aceh terbuka bagi investor yang ingin mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal,” ujar M. Nasir.

    Sekda Aceh M. Nasir menerima manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal di Banda Aceh, membahas rencana investasi pembangunan pabrik metanol di KEK Arun Lhokseumawe untuk mendukung hilirisasi gas nasional
    Sekda Aceh M. Nasir menerima manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal di Banda Aceh, membahas rencana investasi pembangunan pabrik metanol di KEK Arun Lhokseumawe untuk mendukung hilirisasi gas nasional

    Ia menilai pembangunan pabrik metanol di KEK Arun tidak hanya berdampak pada peningkatan investasi, tetapi juga membuka peluang kerja baru serta memperkuat daya saing industri nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di Aceh.

    Pabrik Metanol Pasar Impor

    Dalam paparannya, manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal menjelaskan metanol merupakan salah satu bahan baku penting bagi berbagai sektor industri, mulai dari industri kimia, energi, hingga manufaktur.

    Kehadiran pabrik tersebut diharapkan mampu memperkuat pasokan metanol dalam negeri sehingga kebutuhan impor dapat ditekan.

    Selain itu, proyek tersebut diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tumbuhnya industri turunan, serta berkembangnya ekosistem industri berbasis metanol di Aceh.

    Sejumlah produk turunan yang berpotensi dikembangkan dari industri metanol di antaranya formaldehida, asam asetat, dimetil eter (DME), hingga berbagai produk petrokimia lainnya.

    Pengembangan industri tersebut diharapkan mampu menciptakan rantai nilai yang lebih panjang dari pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

    Apabila terealisasi, pembangunan pabrik metanol di KEK Arun Lhokseumawe diyakini semakin memperkuat posisi Aceh sebagai kawasan industri berbasis energi.

    Di sisi lain, investasi tersebut juga sejalan dengan agenda nasional dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan industri, serta meningkatkan nilai tambah gas bumi bagi perekonomian nasional.

  • O2SN Renang Tingkat Aceh Resmi Digelar, BPMP Jaring Atlet Berprestasi

    O2SN Renang Tingkat Aceh Resmi Digelar, BPMP Jaring Atlet Berprestasi

    acehtoday.id/ | Aceh Besar – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Aceh sukses menyelenggarakan kompetisi cabang olahraga renang dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Provinsi Aceh. Perlombaan yang berlangsung di Kolam Renang Rider 112/DJ Mata Ie, Aceh Besar, Sabtu (11/7/2026), menjadi tahapan seleksi atlet pelajar terbaik untuk mewakili Aceh pada O2SN tingkat nasional.

    Ajang tersebut diikuti peserta dari jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) hingga Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Kompetisi digelar sebagai upaya menjaring sekaligus membina talenta muda di cabang olahraga renang.

    Kepala BPMP Provinsi Aceh, Muhammad Syafran, mengatakan penyelenggaraan O2SN tidak hanya bertujuan mencari atlet berprestasi, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan karakter peserta didik melalui kompetisi yang sehat dan sportif.

    “O2SN ini merupakan wadah penting dalam penguatan karakter, disiplin, dan pemetaan mutu prestasi siswa secara komprehensif. Kami berkomitmen penuh untuk memfasilitasi dan mengawal proses regenerasi atlet akuatik Aceh agar mampu bersaing secara sportif di level nasional,” ujarnya.

    Menurutnya, pembinaan terhadap potensi nonakademik siswa menjadi salah satu perhatian BPMP Aceh. Karena itu, pelaksanaan O2SN diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet muda yang memiliki daya saing sekaligus menjadi kebanggaan Provinsi Aceh pada kompetisi tingkat nasional.

    Selama pelaksanaan pertandingan, seluruh nomor perlombaan dipimpin langsung oleh Technical Delegate, Hendri Syahputra, S.Pd., Gr. Pengawasan dilakukan dengan menerapkan standar regulasi akuatik guna memastikan setiap pertandingan berlangsung secara objektif dan akuntabel.

    Hendri mengatakan seluruh rangkaian pertandingan, mulai dari babak penyisihan hingga final, berjalan tertib, aman, dan lancar. Ia juga mengapresiasi sportivitas yang ditunjukkan seluruh peserta, pelatih, maupun official dari berbagai daerah di Aceh.

    “Seluruh rangkaian perlombaan dari babak penyisihan seri hingga final berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Kami mengapresiasi tinggi integritas yang ditunjukkan oleh para pelatih, official, dan atlet dari seluruh kabupaten/kota yang bertanding hari ini,” katanya.

    Usai seluruh nomor pertandingan selesai dilaksanakan, panitia teknis akan melakukan rekapitulasi catatan waktu resmi setiap atlet. Hasil tersebut menjadi dasar penetapan juara sekaligus menentukan atlet yang berhak mengikuti tahapan pembinaan berikutnya sebagai persiapan menuju O2SN tingkat nasional.

    Melalui ajang ini, BPMP Aceh berharap proses pembinaan atlet pelajar dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain menjadi sarana kompetisi, O2SN juga diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi atlet muda Aceh yang berprestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional.**