Penulis: Seputar Aceh

  • Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo dan dr Tifa Ditangkap Polisi

    acehtoday.id/ | Jakarta – Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa dikabarkan ditangkap polisi pada Jumat (19/6/2026) pagi.

    Kabar ini dibenarkan oleh salah satu tim pengacara Roy Suryo, Petrus Selestinus, kepada CNNIndonesia.com.

    “Hari ini, Jum’at 19 Juni 2026, pada sekira pukul 07.00, klien kami Roy Suryo Notodiprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan, kami juga mendapat info Tifauzia Tyassuma juga turut ditangkap,” kata Petrus.

    Dr Tifa telah ditangkap oleh aparat kepolisian di apartemennya pada Jumat pagi (19/6/2026) sekitar pukul 06.47 WIB.

    Petrus mengaku menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap kliennya.

    “Padahal klien kami selama ini kooperatif memenuhi panggilan penyidik bahkan selalu melaksanakan Wajib Lapor (WL),” ujar dia.

    “Kedua, jika tindakan dimaksud adalah dalam rangka tahap dua atau sebagaimana dikabarkan berkas sudah lengkap, maka tindakan tersebut bisa dilakukan dengan melayangkan Surat Panggilan. Bukan dengan upaya paksa (represif) melalui proses penangkapan,” imbuhnya.

    Sementara itu tim hukum dr Tifa Azis Yanuar berkata kliennya dijemput polisi di apartemennya sekitar pukul 06.47 WIB.”Ya benar, ditangkap,” kata Azis kepada CNNIndonesia.com.

    Baik Roy Suryo maupun dr Tifa telah berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sejak November 2025 lalu.

    Setelah sekian lama berproses, Polda Metro Jaya pada 2 Juni 2026 menyebut berkas perkara Roy Suryo dan dokter Tifa di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

    Sumber : CNN Indonesia

  • Wamenaker: Keterlibatan Serikat Pekerja Penting dalam Penyempurnaan Regulasi Ketenagakerjaan

    acehtoday.id/, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan konfederasi. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan dunia usaha.

    Afriansyah menyam paikan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan partisipasi bagi organisasi pekerja untuk memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang sedang disempurnakan.

    “Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi serikat pekerja, konfederasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan. Regulasi yang baik harus lahir dari dialog yang konstruktif dan mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha,” kata Afriansyah Noor saat menerima audiensi Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

    Selain membahas penyempurnaan regulasi, Afriansyah juga menyoroti mengenai pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku dijalankan secara konsisten, sekaligus memberikan pelindungan bagi pekerja dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

    Ia juga menilai penataan organisasi serikat pekerja dan konfederasi melalui mekanisme verifikasi yang lebih akurat perlu dilakukan. L angkah tersebut penting agar representasi pekerja dalam berbagai forum dialog sosial didasarkan pada data keanggotaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Validitas data organisasi menjadi penting agar setiap proses perundingan dan pengambilan keputusan benar-benar mencerminkan aspirasi anggota yang diwakili,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Afriansyah turut menyinggung sistem alih daya atau outsourcing yang masih digunakan pada sejumlah sektor. Ia mengatakan pemerintah terus melakukan pembaruan regulasi guna memperkuat perlindungan pekerja, termasuk dalam pemenuhan hak atas upah dan jaminan sosial.

    “Kita harus memastikan bahwa kebutuhan dunia usaha tetap dapat berjalan, tetapi pada saat yang sama hak-hak pekerja juga terlindungi secara maksimal. Keseimbangan inilah yang terus kita upayakan dalam setiap penyempurnaan kebijakan,” katanya.

    Lebih lanjut, Afriansyah mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial. Komunikasi yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif di tengah tantangan ekonomi.

    Ia menambahkan, pemerintah akan terus membuka ruang partisipasi dalam proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

    “Kami ingin setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan perekonomian nasional,” tutur Afriansyah.**

  • Iran Deklarasi Kemenangan atas AS Usai MoU Perdamaian Diteken

    acehtoday.id/ | Nota kesepahaman atau MoU Perdamaian yang baru saja ditandatangani antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Islam Iran merupakan kemenangan diplomatik bagi Teheran yang diraih melalui kekuatan dan merupakan bukti bahwa Washington gagal mencapai tujuan militernya, demikian kata para pejabat Iran.

    Dokumen berisi 14 poin tersebut ditandatangani dari jarak jauh oleh Presiden Donald Trump dan mitranya dari Iran, Masoud Pezeshkian, pada Rabu malam dan langsung berlaku, menurut mediator Pakistan.

    Pihak AS terbilang sangat bungkam dalam tanggapan publiknya. Gedung Putih juga belum menerbitkan teks final memorandum tersebut, meskipun seorang pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya membacakan dokumen berisi 14 poin tersebut kepada wartawan setelah berhari-hari dikritik karena kerahasiaan seputar kesepakatan itu.

    Sementara itu, ketua parlemen Iran dan kepala negosiator dalam perundingan tersebut, Mohammad Ghalibaf, menggambarkan memorandum itu sebagai bukti penyerahan diri AS.

    “Perjanjian ini merupakan catatan kegagalan AS,” kata Ghalibaf dalam sebuah wawancara televisi pada hari Rabu. “Orang-orang akan melihatnya dan menilai.”

    Teheran berpendapat bahwa dokumen tersebut mencerminkan serangkaian konsesi dari Washington, termasuk pencabutan blokade angkatan laut AS, penghapusan sanksi untuk ekspor minyak Iran, akses ke dana Iran yang dibekukan, dan rencana rekonstruksi ekonomi yang didukung AS senilai setidaknya 300 miliar dolar AS.

    Washington juga setuju untuk tidak memberlakukan sanksi baru atau mengerahkan pasukan tambahan di kawasan tersebut sementara kedua pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir.

    Sebagai tanggapan, Iran “akan membuat pengaturan” untuk memulihkan kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz – sesuatu yang sebelumnya tidak menjadi masalah sebelum serangan AS-Israel. Namun, Teheran telah memberi sinyal bahwa jalur air utama tersebut tidak akan begitu saja kembali ke kondisi sebelum perang.

    “Saya tekankan lagi bahwa Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelumnya,” kata Ghalibaf. “Iran memiliki hak kedaulatan atas Selat Hormuz, dan tentu saja, kami akan menerima bayaran untuk jasa kami.”

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menambahkan bahwa kerangka kerja sedang dikembangkan untuk mengelola jalur air utama tersebut, dengan konsultasi yang telah dilakukan dengan Oman, sebagaimana diuraikan dalam MOU.

    Teheran juga menyoroti isi memorandum mengenai Lebanon. “Jika serangan rezim Israel terhadap Lebanon berlanjut, itu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap komitmen pihak lain berdasarkan memorandum kesepahaman,” kata Baghaei.

    Memorandum ini bukanlah perjanjian perdamaian final, tetapi memulai periode negosiasi selama 60 hari di mana Washington dan Teheran diharapkan untuk membahas program nuklir Iran, pencabutan sanksi, aset yang dibekukan, pengelolaan Selat Hormuz di masa depan, dan penyelesaian akhir yang akan disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.

    Bahasa yang digunakan dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa Iran “menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan memperoleh atau mengembangkan senjata nuklir” – sesuatu yang telah dinyatakan Teheran selama bertahun-tahun, termasuk selama kedua serangan AS-Israel sebelumnya.

    Nota Kesepahaman (MoU) tersebut menambahkan bahwa kedua pihak akan menyusun mekanisme untuk pembuangan material yang diperkaya yang telah ditimbun, dengan metodologi minimum berupa pencampuran ulang di lokasi di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) .

    Trump membuat beberapa unggahan yang tidak terkait di Truth Social beberapa jam setelah penandatanganan, tetapi tidak mengatakan apa pun tentang kesepakatan tersebut. Sebelumnya pada hari itu, ia membela memorandum tersebut, mengancam akan “membom habis-habisan” Iran jika negara itu gagal mematuhinya.

    Sumber : RT.com

  • Pertamina Tambah Pasokan BBM Pertalite di Langsa, Minta Masyarakat Jangan Panic Buying

    Pertamina Tambah Pasokan BBM Pertalite di Langsa, Minta Masyarakat Jangan Panic Buying

    acehtoday.id/ | Langsa – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) meningkatkan penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite di Kota Langsa hingga 22 persen di atas rata-rata normal.

    Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi pasca kenaikan harga pertama atau penyesuaian harga BBM non-subsidi.

    Peningkatan konsumsi Pertalite terjadi seiring adanya pergeseran penggunaan BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Langsa. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan Pertalite meningkat pada waktu yang bersamaan di beberapa titik.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan penyaluran BBM guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

    “Pertamina memastikan tidak terdapat gangguan distribusi BBM ke SPBU di wilayah Kota Langsa. Stok BBM terus dimonitor dan dilakukan pengiriman secara berkala sesuai kebutuhan masyarakat agar layanan energi tetap berjalan optimal,” kata Fahrougi, Rabu (17/6/2026).

    Ia menjelaskan, peningkatan pasokan dilakukan melalui penguatan operasional terminal BBM dan armada mobil tangki yang terus disiagakan untuk menjaga kelancaran distribusi ke SPBU.

    Menurutnya, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan pola konsumsi masyarakat di lapangan agar penyaluran BBM dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual.

    Pertamina juga mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan serta memilih jenis bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan.

    Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying karena ketersediaan pasokan BBM di Kota Langsa dipastikan tetap terjaga.

    Ke depan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran BBM di lapangan guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di Kota Langsa dapat terpenuhi dengan baik dan layanan distribusi tetap berjalan optimal.**

  • 14 Poin MoU Perdamaian AS-Iran, Siapa yang Lebih Menguntungkan?

    acehtoday.id/ MoU Perdamaian Amerika Serikat (AS) dan Republik Islam Iran untuk mengakhiri perang telah resmi diteken oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara elektronik. Mou diteken pada Rabu (17/6/2026).

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengumumkan bahwa nota kesepahaman dengan Amerika Serikat telah diselesaikan dan ditandatangani secara elektronik oleh kedua belah pihak.

    Mengingat kedua belah pihak menandatangani perjanjian secara elektronik, Baghaei mencatat bahwa tidak akan ada upacara penandatanganan pada hari Jumat di Jenewa, Swiss, seperti yang sebelumnya diharapkan.

    Namun, tim negosiasi masih berencana untuk berada di kota Swiss tersebut. Keputusan tentang kemungkinan pertemuan tatap muka antara mereka diharapkan dalam beberapa jam mendatang, meskipun untuk saat ini rencana tersebut ditunda, menurut Baghaei.

    Baik AS maupun Iran belum merilis salinan fisik perjanjian tersebut. Namun sehari sebelumnya, seorang pejabat senior Amerika Serikat membacakan teks nota perdamaian AS-Israel dengan Iran selama panggilan telepon dengan wartawan. Sementara pejabat Iran belum mengkonfirmasi versi teks AS ini.

    Salah nota poin penting kesepahaman yang disampaikan pejabat AS ada akan menghentikan pertempuran AS-Iran di semua lini termasuk di Lebanon, mencabut blokade angkatan laut AS, dan membuka Selat Hormuz untuk lalu lintas maritim.

    Penjelasan ini merupakan yang paling jelas hingga saat ini dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengenai kesepakatan tersebut, yang dijadwalkan akan ditandatangani secara terbuka dalam sebuah upacara oleh kedua belah pihak pada hari Jumat di Swiss.

    Berikut 14 poin MoU Perdamaian AS-Iran sebagaiman yang disampaikan pejabat snior AS kepada wartawan: 

    1. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran serta sekutu mereka dalam perang saat ini, dengan menandatangani MOU ini, menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua front, termasuk di Lebanon, dan berjanji mulai sekarang untuk tidak memulai perang atau operasi militer apa pun terhadap satu sama lain dan untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap satu sama lain serta memastikan integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon. Kesepakatan akhir akan mengkonfirmasi penghentian permanen perang di semua front, termasuk di Lebanon dan ketentuan lain dalam paragraf ini.
    2. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran berjanji untuk saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing serta menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal masing-masing.
    3. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran berkomitmen untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan akhir dalam waktu maksimal 60 hari, yang dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama.
    4. Segera setelah penandatanganan MOU ini, Amerika Serikat akan mulai mencabut blokade angkatan lautnya dan segala gangguan atau hambatan terhadap Republik Islam Iran, dan akan sepenuhnya mengakhiri blokade angkatan laut dalam waktu 30 hari. Selama periode ini, lalu lintas kapal akan sebanding dengan jumlah lalu lintas pra-perang yang dipulihkan oleh Republik Islam Iran. Amerika Serikat selanjutnya berjanji untuk menarik pasukannya dari dekat Republik Islam Iran dalam waktu 30 hari setelah kesepakatan akhir.
    5. Setelah penandatanganan MOU ini, Republik Islam Iran akan melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan kelancaran lalu lintas kapal komersial tanpa biaya selama 60 hari saja dari Teluk Persia ke Laut Oman dan sebaliknya. Lalu lintas kapal komersial akan segera dimulai, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menghilangkan hambatan teknis dan militer serta pembersihan ranjau oleh Republik Islam Iran akan dilakukan dalam waktu 30 hari. Republik Islam Iran akan melakukan dialog dengan Kesultanan Oman untuk menentukan administrasi dan layanan maritim di masa depan serta Selat Hormuz dalam diskusi dengan negara-negara pesisir Teluk Persia lainnya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan hak kedaulatan negara-negara pesisir Selat Hormuz.
    6. Amerika Serikat bersama mitra regionalnya berkomitmen untuk mengembangkan rencana pasti yang disepakati bersama dengan dana setidaknya USD 300 miliar untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Republik Islam Iran. Mekanisme pelaksanaan rencana ini akan diselesaikan sebagai bagian dari kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari. Semua lisensi, pengecualian, dan izin yang diperlukan untuk transaksi keuangan terkait akan diberikan oleh Amerika Serikat.
    7. Amerika Serikat berjanji untuk mengakhiri semua jenis sanksi terhadap Republik Islam Iran, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu resolusi Dewan Gubernur IAEA, dan semua sanksi unilateral AS, primer dan sekunder, sesuai jadwal yang disepakati sebagai bagian dari kesepakatan akhir. Republik Islam Iran dan Amerika Serikat mengakui pentingnya isu penentuan sanksi yang disebutkan di atas dan menyatakan niat mereka untuk segera membahas isu-isu ini dalam negosiasi guna mencapai kesepakatan bersama.
    8. Republik Islam Iran menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan memperoleh atau mengembangkan senjata nuklir. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah sepakat untuk menyelesaikan penanggulangan material yang diperkaya yang disimpan sesuai dengan mekanisme yang akan disepakati bersama sesuai dengan jadwal yang disebutkan dalam paragraf tujuh, dengan metodologi minimum berupa pencampuran di tempat di bawah pengawasan IAEA. Kedua pihak juga sepakat untuk membahas masalah pengayaan dan hal-hal lain yang disepakati bersama terkait dengan kebutuhan nuklir Republik Islam Iran, berdasarkan kerangka kerja yang memuaskan yang disepakati dalam kesepakatan akhir. Kesepakatan akhir akan mengkonfirmasi ketentuan paragraf tersebut. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran mengakui pentingnya isu-isu nuklir yang disebutkan di atas dan menyatakan perhatian mereka untuk segera membahas isu-isu ini dalam negosiasi guna mencapai kesepakatan bersama.
    9. Sambil menunggu kesepakatan akhir, Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sepakat untuk mempertahankan status quo. Republik Islam Iran akan mempertahankan status quo program nuklirnya saat ini, dan Amerika Serikat tidak akan memberlakukan sanksi baru dan tidak akan mengerahkan pasukan tambahan di kawasan tersebut.
    10. Amerika Serikat menjamin bahwa segera setelah penandatanganan MOU dan hingga pencabutan sanksi, Departemen Keuangan AS akan mengeluarkan pengecualian untuk ekspor minyak mentah Iran, produk minyak bumi, dan turunannya, serta semua layanan terkait, termasuk transaksi perbankan, asuransi, transportasi, dan lain-lain.
    11. Amerika Serikat berjanji untuk sepenuhnya menyediakan dana dan aset tak pasti yang dibekukan milik Republik Islam Iran untuk digunakan. Setelah implementasi Nota Kesepahaman ini, Amerika Serikat dan Republik Islam Iran akan saling menyepakati prosedur terkait pelepasan dana tersebut selama negosiasi. Dana tersebut, baik yang disimpan di rekening asli maupun yang ditransfer, akan sepenuhnya dapat digunakan untuk pembayaran kepada penerima manfaat akhir yang ditunjuk oleh Bank Sentral, penerima manfaat akhir yang ditunjuk oleh Bank Sentral Republik Islam Iran. Amerika Serikat berjanji untuk menerbitkan semua lisensi dan otorisasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan.
    12. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sepakat bahwa mekanisme eksekutif akan dibentuk untuk memantau keberhasilan implementasi MOU ini dan kepatuhan di masa mendatang terhadap kesepakatan akhir.
    13. Setelah penandatanganan MOU ini, dan dengan syarat dimulainya implementasi paragraf 1, 4, 5, 10, dan 11 dari MOU ini, serta kelanjutan implementasi langkah-langkah tersebut, Amerika Serikat dan Republik Islam Iran akan memulai negosiasi mengenai kesepakatan akhir secara eksklusif pada paragraf-paragraf lainnya.
    14. Kesepakatan final akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat.
  • Presiden AS dan Iran Teken MoU Perdamaian, Perang Resmi Berakhir

    acehtoday.id/ | Presiden Amerika serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Republik Islam Iran Masoud Pezeshkian dilaporkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) secara elektronik untuk mengakhiri perang. Mou diteken pada Rabu (17/6/2026).

    Penandatanganan langsung MoU Perdamaian antara delegasi AS dan Iran yang dilaporkan sebelumnya akan berlangsung di Swiss pada hari Jumat besok.

    Meski demikian, penandatangan MoU elektronik oleh Preside AS dan Iran juga sudah resmi mengakhiri perang terbuka antara kedua negara yang dimulai sejak koalisi gabungan AS-Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026 lalu.

    Pakistan selaku mediator mengatakan “MoU Islamabad” telah berlaku, dan para pejabat AS mengatakan bahwa nota kesepahaman tersebut mencakup larangan bagi Iran untuk mengembangkan atau membeli senjata nuklir, mengakhiri perang di semua lini, dan membuka kembali Selat Hormuz.

    Selain itu, Iran akan mendapat investasi ratusa miliar dolar AS serta pencairan aset puluhan miliar dolar untuk memperbaiki ekonomi dan infrastruktur.

    Selai itu AS akan mencabut blokade Angkatan laut terhadap kapal-kapal dagang Iran, serta menarik pasukan di wilayah perbatasan negara Persia itu.

    Pemimpin Hezbollah, Naim Qassem, memuji kesepakatan itu sebagai “kemenangan besar” dan mengatakan bahwa negosiasi Lebanon dengan Israel harus dibatasi pada “keamanan bersama” dan bukan pada pelucutan senjata kelompok bersenjata tersebut.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengumumkan bahwa nota kesepahaman dengan Amerika Serikat telah diselesaikan dan ditandatangani secara elektronik oleh kedua belah pihak. Dia menambahkan bahwa perjanjian tersebut telah mulai berlaku.

    “Teks Nota Kesepahaman Islamabad telah diselesaikan dengan tanda tangan para presiden,” kata Baghaei kepada kantor berita IRNA. “Sekarang saatnya untuk menguji implementasi perjanjian tersebut,” kata Baghaei sebagaimana dikutip dari Al-Jazeera, Kamis (18/6).

    Pernyataan hari Rabu tampaknya mengkonfirmasi bahwa AS dan Iran telah sepakat untuk menangguhkan operasi militer, membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut.

    Mengingat kedua belah pihak menandatangani perjanjian secara elektronik, Baghaei mencatat bahwa tidak akan ada upacara penandatanganan pada hari Jumat di Jenewa, Swiss, seperti yang sebelumnya diharapkan.

    Namun, tim negosiasi masih berencana untuk berada di kota Swiss tersebut. Keputusan tentang kemungkinan pertemuan tatap muka antara mereka diharapkan dalam beberapa jam mendatang, meskipun untuk saat ini rencana tersebut ditunda, menurut Baghaei.

    Meskipun kantor Presiden AS Donald Trump belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai penandatanganan tersebut, koresponden Al Jazeera, Mike Hanna, menjelaskan bahwa juru bicara Gedung Putih telah mengkonfirmasi hal itu pada hari itu.

    Namun Hanna memperingatkan bahwa memorandum tersebut kemungkinan akan menghadapi reaksi negatif di dalam negeri AS, di mana Trump berada di bawah tekanan sayap kanan untuk mengambil sikap keras terhadap Iran.

    “Ada banyak ketidakpuasan terhadap nota kesepahaman, sebagaimana telah diuraikan kepada publik pada saat ini, bahkan di antara beberapa anggota Partai Republik yang telah menyatakan keprihatinan bahwa Iran diperlakukan dengan lunak,” kata Hanna.

  • Deklarasi Kabupaten Baru Peureulak Raya, Ini Respon Relawan CDOB Bandar Khalifah

    acehtoday.id/ | Idi – Puluhan tokoh masyarakat dari sejumlah kecamatan di kawasan Peureulak, Aceh Timur, mendeklarasi perjuangan pembentukan Kabupaten Peureulak Raya.

    Deklarasi untuk mendirikan Kabupaten Peureulak Raya tersebut berlangsung dalam momentum peringatan 1 Muharam 1448 Hijriah di komplek Makam Sultan Alaidin Said Maulana Abdul Aziz Syah, Gampong Bandrong, Kecamatan Peureulak.

    Ribuan masyarakat yang memadati lokasi acara menjadi saksi lahirnya kembali semangat perjuangan daerah otonom baru bernama Peureulak Raya. Diperkirakan tidak kurang dari 5.000 pasang mata menyaksikan langsung deklarasi tersebut.

    Dengan penuh keyakinan dan semangat yang membara, Fattah Fikri selaku deklarator mengikrarkan deklarasi Peureulak Raya dengan suara lantang dan menggelegar di hadapan Bupati Aceh Timur serta masyarakat yang hadir.

    Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) ini mencakup 10 kecamatan, yakni Peureulak, Peureulak Timur, Peureulak Barat, Ranto Peureulak, Serbajadi, Simpang Jernih, Birem Bayeun, Rantau Selamat, Sungai Raya, dan satu kecamatan lainnya dalam kawasan yang diusulkan.

    Momentum tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari Sanusi A Saman, salah satu tokoh yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Relawan CDOB Kabupaten Bandar Khalifah Peureulak – yang kini berganti nama CDOB Peureulak Raya.

    Menurut Sanusi, deklarasi yang dilakukan merupakan energi baru bagi perjuangan pemekaran yang selama ini menjadi harapan besar masyarakat.

    Ia menegaskan bahwa perbedaan nama tidak boleh menjadi penghalang dalam memperjuangkan cita-cita bersama.

    “Bagi saya, apakah nanti namanya Bandar Khalifah atau Peureulak Raya bukanlah persoalan utama. Yang terpenting adalah bagaimana daerah ini bisa mekar dan masyarakat mendapatkan manfaat dari pemekaran tersebut.

    Kita semua masih berada dalam tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan bagi masyarakat wilayah timur Aceh,” ujar Sanusi.

    Peureulak Raya Lebih Populer

    Ia menjelaskan bahwa jika ditelusuri dari perjalanan sejarah perjuangan pemekaran, nama Peureulak Raya sesungguhnya telah lebih dahulu dikenal dan menggema di tengah masyarakat. Bahkan, istilah tersebut sudah sangat familiar hingga ke kalangan elit pemerintahan dan berbagai elemen masyarakat.

    Karena itu, menurutnya, polemik mengenai nama tidak perlu dibesar-besarkan. Energi masyarakat seharusnya difokuskan untuk memperkuat konsolidasi dan mempercepat terwujudnya daerah otonomi baru yang selama ini diperjuangkan.

    “Nama bisa dikaji bersama nantinya. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana seluruh elemen masyarakat bersatu mengawal proses pemekaran. Jangan sampai kita terpecah hanya karena persoalan nama, sementara tujuan besar yang kita perjuangkan justru terabaikan,” tegasnya.

    Sanusi menambahkan bahwa pemekaran daerah bukanlah gerakan yang bertentangan dengan aturan, melainkan hak konstitusional masyarakat yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Pemekaran, menurutnya, merupakan salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.

    Ia menilai kondisi geografis Kabupaten Aceh Timur yang sangat luas menjadi salah satu alasan kuat mengapa pemekaran perlu diperjuangkan secara serius.

    Dengan keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah pelayanan, pembangunan sering kali belum mampu menjangkau seluruh kawasan secara merata.

    “Fakta yang tidak bisa kita pungkiri adalah masih banyak wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan. Dengan wilayah yang begitu luas, pemerintah tentu menghadapi tantangan besar dalam menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat.

    Pemekaran menjadi salah satu solusi strategis agar pelayanan publik lebih dekat, pembangunan lebih merata, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.

    Deklarasi Peureulak Raya yang berlangsung di tanah bersejarah, di hadapan makam salah satu tokoh besar Kesultanan Islam Peureulak, dinilai memiliki makna yang sangat mendalam. Bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi simbol lahirnya kembali semangat persatuan dan perjuangan masyarakat untuk menentukan masa depan daerahnya.

    Di penghujung pernyataannya, Sanusi mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, akademisi, dan para pemangku kepentingan untuk mengesampingkan perbedaan serta bergandengan tangan mengawal perjuangan pemekaran hingga terwujud.

    “Ini bukan lagi tentang siapa yang memulai dan siapa yang paling berjasa. Ini adalah perjuangan bersama untuk generasi masa depan. Jika kita bersatu, maka cita-cita besar menghadirkan Kabupaten baru di wilayah Peureulak bukanlah sesuatu yang mustahil.

    Hari ini kita deklarasikan semangatnya, dan esok kita perjuangkan realisasinya,” pungkas Sanusi A Saman.

    (Muhammad Thayib)

  • Kebakaran Rumah di Ujong Blang, Diduga Akibat Korsleting Mesin Parut Kelapa

    acehtoday.id/ | Lhokseumawe – Musibah kebakaran melanda sebuah rumah warga di kawasan Tanoh Lapang, Desa Ujong Blang, Kota Lhokseumawe, Rabu (17/06/2026) pagi.

    Rumah yangberkontruksi kayu tersebut dilaporkan hangus terbakar setelah api dengan cepat membesar dan melahap bangunan.

    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.00 WIB dan sempat menggegerkan warga sekitar yang baru memulai aktivitas pagi.

    Asap tebal terlihat membumbung tinggi dari lokasi kejadian, sehingga mengundang perhatian masyarakat yang berusaha memberikan bantuan sembari menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

    Salah seorang saksi mata, Syarifah Yuliana, mengatakan bahwa api pertama kali terlihat dari bagian rumah yang digunakan untuk aktivitas pengolahan kelapa.

    Menurutnya, dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik pada mesin parut kelapa yang berada di dalam rumah tersebut.

    “Sekitar pukul 06.00 WIB kami melihat asap dan api mulai muncul, dugaan sementara berasal dari mesin parut kelapa yang mengalami korsleting listrik,” ujar Syarifah Yuliana saat ditemui di lokasi kejadian.

    Karena bangunan rumah didominasi material kayu, api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian rumah. Warga sekitar sempat berupaya memadamkan kobaran api menggunakan peralatan seadanya, namun besarnya api membuat usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

    Mendapat laporan dari masyarakat, petugas pemadam kebakaran segera mengerahkan satu unit armada ke lokasi kejadian, petugas akhirnya berhasil menjinakkan api dan mencegah kobaran merembet ke bangunan lain yang berada di sekitar lokasi.

    Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, rumah beserta sejumlah barang berharga milik penghuni dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat dilalap si jago merah. Hingga berita ini diturunkan, nilai kerugian material masih dalam pendataan oleh pihak terkait.

    Warga setempat berharap adanya perhatian dan bantuan bagi keluarga yang terdampak musibah tersebut. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang, meskipun dugaan awal mengarah pada korsleting listrik dari mesin parut kelapa.

    Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu memeriksa kondisi instalasi listrik dan peralatan elektronik yang digunakan sehari-hari guna mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengakibatkan kerugian besar.

  • Maut di Tiang Baliho, Komisi III DPRK Banda Aceh Desak PLN Audit Seluruh Jaringan Berbahaya

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang warga yang diduga tersengat aliran listrik dari kabel telanjang yang berada di sekitar tiang baliho depan Terminal Lueng Bata, Kota Banda Aceh, pada Minggu (14/06/2026).

    Menurut Tuanku Muhammad, peristiwa tragis ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya PT PLN (Persero), agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

    “Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga dalam musibah ini. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Karena itu, kami meminta PLN untuk bertanggung jawab dan memberikan penjelasan secara terbuka terkait penyebab kejadian tersebut,” ujar Tuanku Muhammad, Rabu (17/6).

    Ia menegaskan bahwa jika benar ditemukan adanya kabel listrik yang terbuka atau tidak memenuhi standar keselamatan, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera dievaluasi dan diperbaiki.

    Menurutnya, keberadaan kabel telanjang yang dapat diakses atau bersentuhan dengan fasilitas publik seperti tiang baliho, papan reklame, maupun sarana umum lainnya berpotensi membahayakan masyarakat dan dapat mengakibatkan korban jiwa.

    “Kami meminta PLN bersama instansi terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti kejadian ini. Jangan sampai ada kelalaian yang mengancam keselamatan warga. Hasil investigasi harus disampaikan secara transparan kepada publik,” tegasnya.

    Selain itu, Tuanku Muhammad juga meminta dilakukan audit dan pemeriksaan terhadap seluruh jaringan listrik yang berada di kawasan publik, terutama yang berdekatan dengan baliho, reklame, fasilitas umum, pasar, sekolah, dan tempat-tempat yang banyak dikunjungi masyarakat.

    “Ini harus menjadi momentum evaluasi bersama. Jangan menunggu jatuh korban berikutnya. Seluruh jaringan yang berpotensi membahayakan masyarakat harus segera diperbaiki dan diamankan,” katanya.

    Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh yang membidangi infrastruktur dan pelayanan publik, Tuanku Muhammad menyatakan akan mendorong koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan adanya langkah-langkah konkret dalam meningkatkan keselamatan kelistrikan di Kota Banda Aceh.

    “Kami berharap keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Ke depan, kami ingin ada komitmen yang lebih kuat dari semua pihak agar keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

  • Sunat Massal Gratis Bagi 28 Anak, Polres Aceh Timur Semarakkan Hari Bhayangkara Ke-80

    acehtoday.id/ | Aceh Timur – Polres Aceh Timur, Polda Aceh menggelar kegiatan Bakti Kesehatan berupa sunat massal gratis bagi 28 anak dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Kegiatan yang berlangsung di Mapolsek Indra Makmu, Selasa (16/06/2026), tersebut menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial Polri untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

    Suasana penuh kebersamaan dan kepedulian terlihat dalam kegiatan tersebut. Para peserta hadir bersama orang tua dan wali masing-masing untuk mengikuti proses sunat yang ditangani oleh tim kesehatan Polres Aceh Timur bersama dokter mitra.

    Kegiatan itu turut dihadiri Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K., Ketua Bhayangkari Cabang Aceh Timur Ny. Zilka Irwan Kurniadi beserta pengurus, para pejabat utama Polres Aceh Timur, dokter mitra Polres Aceh Timur dr. Zulfahmi, personel Sidokkes Polres Aceh Timur, serta Kapolsek Indra Makmu Iptu Maswelliadi, S.H.

    Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi mengatakan, kegiatan sunat massal tersebut merupakan wujud kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80.

    Menurutnya, kehadiran Polri bukan hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Semoga anak-anak yang mengikuti sunat massal hari ini kelak menjadi anak yang saleh, berakhlak baik, berbakti kepada orang tua, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan agamanya,” ujar AKBP Irwan.

    Polres Aceh Timur, Polda Aceh menggelar kegiatan Bakti Kesehatan berupa sunat massal gratis bagi 28 anak dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Kegiatan yang berlangsung di Mapolsek Indra Makmu, Selasa (16/06/2026)
    Polres Aceh Timur, Polda Aceh menggelar kegiatan Bakti Kesehatan berupa sunat massal gratis bagi 28 anak dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Kegiatan yang berlangsung di Mapolsek Indra Makmu, Selasa (16/06/2026).foto ist

    Sunat Massal dan Pembinaan

    Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, menjaga anak-anak dari berbagai pengaruh negatif membutuhkan kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan institusi negara, termasuk Kepolisian.

    “Pembinaan terhadap anak harus dilakukan secara bersama-sama. Keluarga menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai moral dan pendidikan yang baik,” katanya.

    Salah seorang orang tua peserta mengapresiasi kegiatan yang digelar Polres Aceh Timur tersebut. Ia menilai program itu sangat membantu masyarakat, khususnya dalam memberikan layanan kesehatan secara gratis.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Aceh Timur yang telah mengadakan kegiatan ini. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga membuat kami merasa lebih dekat dengan Kepolisian,” ujarnya.