acehtoday

Kategori: Agama

  • Cegah Penyalahgunaan Wewenang, Kakanwil Tekankan Etika ASN

    Cegah Penyalahgunaan Wewenang, Kakanwil Tekankan Etika ASN

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs H Azhari MSi, menyampaikan pentingnya kepatuhan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag, dalam amanat apel pagi di halaman kantor, Senin, 20 Juli 2026.

    Menurut Azhari, penerapan kode etik ini penting karena dapat menjaga martabat dan kehormatan lembaga, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan pelayanan publik dan kehidupan beragama di masyarakat berjalan dengan baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2019.

    “Pentingnya Kode Etik bagi ASN Kemenag ini, karena dengan menjalankan aturan ini, akan menjaga martabat dan kehormatan lembaga, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan pelayanan publik dan kehidupan beragama di masyarakat berjalan dengan baik,” kata Azhari.

    Lima Budaya Kerja dan Tujuh Nilai BerAKHLAK Jadi Sorotan

    Dalam apel yang diikuti Plt Kabag TU Dr Hj Aida Rina Elisiva BAcc MM beserta jajaran, para Kabid, dan para Pembimas, Azhari juga memaparkan lima nilai budaya kerja yang wajib dijalankan seluruh ASN Kemenag dalam melayani masyarakat.

    Kelima nilai tersebut meliputi Integritas atau keselarasan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Profesionalitas atau bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu. Inovasi atau menyempurnakan dan menciptakan hal baru yang lebih baik, Tanggung Jawab atau bekerja secara tuntas dan konsekuen, serta Keteladanan atau menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

    Kanwil Kemenag Aceh, Drs H Azhari MSi, dalam amanat apel pagi di halaman kantor, Senin, 20 Juli 2026 (Foto: Dok. untuk SeputarAceh.id)
    Kanwil Kemenag Aceh, Drs H Azhari MSi, dalam amanat apel pagi di halaman kantor, Senin, 20 Juli 2026 (Foto: Dok. untuk acehtoday.id/)

    Selain lima budaya kerja tersebut, Azhari turut mengingatkan tujuh nilai dasar ASN yang disingkat BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

    Ketujuh nilai ini masing-masing mencakup komitmen memberikan pelayanan prima, tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar mengembangkan kapabilitas, saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berinovasi menghadapi perubahan, hingga membangun kerja sama yang sinergis.

    Kewajiban, Larangan ASN, dan Nilai Positif dari Piala Dunia 2026

    Kakanwil juga mengingatkan sejumlah kewajiban ASN Kemenag, di antaranya menjalankan tugas kedinasan secara patuh, tekun, penuh perhatian, tanggung jawab, dan profesional. Selain itu, ASN diminta menjaga netralitas politik, menjaga keharmonisan, bekerja sesuai jam kerja yang ditetapkan, menjaga aset, serta menjaga kerahasiaan atas informasi dan data yang dinilai sebagai rahasia negara.

    Dalam kesempatan yang sama, Azhari turut mengingatkan sejumlah larangan bagi ASN, seperti menghindari gratifikasi dan suap, menyalahgunakan wewenang, memanipulasi informasi, dan bersikap diskriminatif.

    Sehubungan dengan berakhirnya Piala Dunia 2026, Kakanwil juga menyampaikan bahwa banyak nilai positif dari dunia sepak bola yang bisa dipetik, seperti pentingnya kebersamaan, kepatuhan terhadap pimpinan, dan profesionalitas.**

  • MPU Banda Aceh Latih Kader Ulama Digital

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sebanyak 40 peserta dari kalangan guru dayah dan alumni dayah se-Kota Banda Aceh mengikuti kegiatan Pendidikan Kader Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh Tahun 2026. Kegiatan bertema “Membangun Kader Ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah di Era Digitalisasi” ini resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, di Diana Convention Hall, Selasa (07/07/2026).

    Dalam sambutannya, Afdhal menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Banda Aceh tidak semata berorientasi pada infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, hal yang jauh lebih penting adalah pembangunan sumber daya manusia serta penjagaan nilai-nilai agama dan keislaman sebagai pondasi utama kemajuan kota.

    Wawali menambahkan, Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen menghadirkan kemajuan yang seimbang antara pembangunan duniawi dan nilai spiritual.

    Ia menyebut Banda Aceh memiliki kekhususan yang menjadi identitas daerah, sehingga penguatan syariat Islam dan nilai-nilai keagamaan harus terus dijaga dan diperkuat seiring pembangunan kota.

    “Komitmen kami adalah membawa Banda Aceh menjadi kota yang semakin maju tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam,” ujar Afdhal.

    Ia menekankan pentingnya menyiapkan generasi penerus yang mampu menjaga kemurnian akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus melanjutkan pembangunan kota di masa depan.

    Ketua MPU Kota Banda Aceh, Tgk. Syibral Malasyi saat memberikan memberikan sambutan pada kegiatan Pendidikan Kader Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh Tahun 2026

    Ketua MPU Kota Banda Aceh, Tgk. Syibral Malasyi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan realisasi tugas MPU yang diamanatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tahun 2006, dengan landasan filosofis Surat Al-Imran ayat 104 tentang mencegah kemungkaran dan menyeru kepada kebaikan.

    Ia berharap kegiatan ini melahirkan insan terdidik dan terlatih yang mampu melanjutkan estafet lembaga dari generasi ke generasi.

    Digelar Tiga Hari, Diikuti Guru dan Alumni Dayah

    Ketua Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, Alizar, menyampaikan bahwa kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 7 hingga 9 Juli 2026. Materi disampaikan melalui pengajaran dengan menghadirkan narasumber kompeten, baik dari kalangan ulama maupun cendekiawan dan intelektual muslim.

    Alizar menambahkan, pada hari terakhir peserta akan mengikuti orientasi lapangan di Dayah Darul Abrar, Calang, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai bagian dari rangkaian pembelajaran praktis kaderisasi ulama tersebut.**

  • Pejabat Kemenag Aceh Dirotasi, Kanwil Azhari Tegaskan Tak Ada Pungutan dalam Mutasi ASN

    Pejabat Kemenag Aceh Dirotasi, Kanwil Azhari Tegaskan Tak Ada Pungutan dalam Mutasi ASN

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sebanyak 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Aceh resmi menerima jabatan baru sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Madrasah, dan Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si, pada Selasa, 7 Juli 2026, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

    Ke-15 ASN yang dilantik tersebut akan bertugas di sejumlah kabupaten/kota di Aceh sesuai dengan penempatan masing-masing. Azhari berharap momen pelantikan ini menjadi titik awal bagi para pejabat baru untuk semakin meningkatkan profesionalisme, integritas, dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

    Dalam sambutannya, Azhari menegaskan bahwa rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan merupakan bagian yang lumrah terjadi di tubuh instansi pemerintahan. Ia menyebut proses promosi selalu ditempuh melalui mekanisme serta tahapan yang sudah ditetapkan secara resmi.

    Ia juga mengingatkan bahwa dinamika organisasi akan terus bergerak seiring kebutuhan lembaga. Karena itu, setiap ASN diminta terus mengasah kompetensi diri, mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dan aktif mencari informasi soal peluang pengembangan karier agar tidak tertinggal.

    “Manfaatkan potensi yang dimiliki. Dinamika organisasi akan terus bergulir sehingga kita harus selalu siap memberikan kontribusi terbaik di mana pun ditempatkan,” tegas Azhari.

    Selain itu, Azhari turut menyinggung kebijakan mengenai optimalisasi dan perpindahan ASN, khususnya bagi pegawai hasil seleksi pengadaan tahun 2019. Ia menjelaskan bahwa kelompok ASN tersebut masih terikat dengan surat pernyataan yang ditandatangani sejak dinyatakan lulus seleksi, yakni komitmen untuk tidak mengajukan perpindahan selama 10 tahun. Jika ketentuan tersebut dilanggar, konsekuensinya adalah pengunduran diri sebagai ASN.

    Kakanwil Tegaskan Proses Mutasi Bebas Pungutan

    Menutup arahannya, Azhari menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk menjalankan seluruh proses rotasi, mutasi, dan perpindahan ASN secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Ia memastikan tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apa pun selama proses tersebut berlangsung.

    Azhari juga mengingatkan masyarakat maupun ASN agar tidak mudah percaya bila ada pihak yang mengatasnamakan Kementerian Agama dan menjanjikan kemudahan proses mutasi dengan imbalan tertentu. Ia menegaskan seluruh proses selalu mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan.

    Pelantikan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas dan amanah dengan penuh tanggung jawab. Kehadiran mereka di posisi baru juga diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di wilayah tugas masing-masing.**

  • Laskar Santri Aceh Desak Dinas Syariat Islam Perkuat Pengawasan Medsos

    Laskar Santri Aceh Desak Dinas Syariat Islam Perkuat Pengawasan Medsos

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Ketua Laskar Santri Perjuangan Aceh, Muhammad Afif Irvandi El Tahiry, mendesak Kepala Dinas Syariat Islam Aceh yang baru dilantik untuk segera menjawab persoalan menurunnya moral masyarakat akibat gaya hidup dan tren perilaku di media sosial, khususnya Instagram dan siaran langsung TikTok.

    Afif menilai, penegakan nilai-nilai syariat Islam di Aceh saat ini menghadapi tantangan berat seiring pesatnya perkembangan dunia digital.

    Menurutnya, kebijakan berbasis siber yang terhubung dengan para pemangku kepentingan digital di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak agar pengawasan berjalan lebih efektif.

    “Era digital telah mengubah pola interaksi masyarakat. Berbagai konten yang bertentangan dengan nilai agama, budaya, dan adat Aceh dapat dengan mudah diakses serta disebarluaskan. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, terutama Dinas Syariat Islam,” ujar Afif, Senin, (6/7/2026).

    Desak Kewenangan Blokir Akun Bermasalah

    Aktivis yang bernaung di bawah Angkatan Muda Mudi Perjuangan Aceh (AMMPA) ini menegaskan bahwa kekhususan syariat Islam di Aceh perlu diimbangi dengan penguatan kewenangan Dinas Syariat Islam, termasuk kemampuan memblokir akun-akun media sosial yang dinilai mendangkalkan nilai-nilai syariat di kalangan masyarakat Aceh.

    Ia berharap tata kelola lembaga tersebut tidak lagi bersifat kaku seperti yang berjalan selama ini.

    Meski begitu, Afif menekankan bahwa setiap langkah pengawasan ruang digital wajib berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku.

    Ia meminta pendekatan yang diambil lebih mengedepankan edukasi, pembinaan, dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari instansi pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, tokoh agama, hingga masyarakat luas.

    Pendekatan ini, katanya, penting agar ruang digital tetap produktif tanpa mencederai hak masyarakat maupun kebebasan berekspresi yang dijamin peraturan perundang-undangan.

    “Media sosial tidak boleh menjadi ruang yang dipenuhi penyebaran konten pornografi, ujaran kebencian, perjudian daring, maupun perilaku lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan norma masyarakat Aceh. Namun, penanganannya harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai koridor hukum,” tegasnya.

    Butuh Pendekatan Adaptif dan Kolaborasi Semua Pihak

    Menurut Afif, kepemimpinan baru di Dinas Syariat Islam Aceh dituntut menghadirkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

    Ia menilai, penjagaan moral masyarakat tidak cukup dilakukan lewat penegakan aturan di lapangan semata, melainkan harus dibarengi edukasi dan literasi digital yang masif, serta kerja sama berbagai pihak guna mendorong penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab.

    Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersama-sama menjaga marwah daerah yang memiliki kekhususan pelaksanaan syariat Islam ini.

    Tanggung jawab menjaga moral, tegasnya, bukan hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, dan masyarakat secara keseluruhan.

    Sebagai penutup, Afif menyatakan Laskar Santri Perjuangan Aceh siap mendukung setiap langkah pemerintah yang bertujuan memperkuat pembinaan akhlak masyarakat melalui pendekatan humanis, edukatif, dan berlandaskan hukum.

    Ia berharap kepemimpinan baru Dinas Syariat Islam dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan moral masyarakat Aceh di tengah tantangan era digital yang terus berkembang.**

  • PWNU Aceh 2026-2031 Resmi Dilantik, Rektor UIN Ar-Ranirry Masuk Jajaran Syuriyah

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Sebanyak 119 orang pengurus Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh masa khidmat 2026-2031 resmi dilantik pada Sabtu malam, 27 Juni 2026, bertempat di Hotel Grand Aceh Syariah, Lamdom, Banda Aceh. Pelantikan dilakukan langsung oleh Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Muhammad Cholil Nafis.

    Dalam struktur kepengurusan baru ini, Tgk. Nuruzzahri Yahya atau yang akrab disapa Waled NU dipercaya memegang jabatan Rais Syuriyah. Sementara posisi Ketua Tanfidziyah diserahkan kepada Tgk. Faisal Ali. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Mujiburrahman, yang dipercaya mengemban amanah sebagai Katib Syuriyah.

    Pengesahan kepengurusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 189/PB.01/A.II.01.44/99/04/2026 tentang Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh periode 2026-2031.

    Hadir dalam momen bersejarah itu, Wakil Ketua Umum PBNU KH. Amin Said Husni dan Wakil Sekjen PBNU KH. Amir Ma’ruf, bersama sejumlah ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat dari berbagai penjuru Aceh.

    Masuknya Rektor UIN ArRanirry, Prof. Mujiburrahman ke jajaran Syuriyah dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat representasi dunia akademik dalam kepemimpinan NU Aceh.

    Ia bukanlah wajah baru di lingkungan Nahdliyin jejak pengabdiannya di NU dimulai sejak mengikuti Mapaba PMII Banda Aceh pada 1992. Pada periode 2021-2026, ia tercatat sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif PWNU Aceh sekaligus anggota A’wan PWNU Aceh. Kini ia juga menjabat Wakil Ketua Dewan Penasehat ISNU Aceh.

    Sebagai Katib Syuriyah, Prof. Mujiburrahman akan menjalankan fungsi penting di bidang administrasi, dokumentasi, serta penyusunan keputusan-keputusan keagamaan, mendampingi Rais Syuriyah dalam setiap langkah organisasi.

    Usai pelantikan, ia menegaskan bahwa kehadiran akademisi bukan untuk menggeser peran ulama, melainkan menjadi mitra yang melengkapi.
    “NU sejak awal dibangun di atas tradisi ilmu.

    Kehadiran akademisi bukan untuk menggantikan peran ulama, melainkan memperkuat kerja-kerja keumatan melalui pendekatan yang lebih sistematis, berbasis riset, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

    Menurutnya, sinergi antara ulama dan kaum intelektual merupakan modal utama bagi NU dalam menjaga moderasi beragama, memajukan pendidikan, serta merawat persatuan di tengah dinamika sosial yang terus berubah.

    Kolaborasi keduanya diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai keislaman ke dalam program nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Aceh.**

  • Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Masjid Baitul Maqdis Seuot Gelar MTQ Perdana Cetak Generasi Qur’ani

    acehtoday.id/ | Aceh Besar – Suasana religius menyelimuti Kemasjidan Baitul Maqdis Seuot, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, saat lantunan ayat suci Al-Qur’an menggema dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat kemasjidan untuk pertama kalinya.

    Kegiatan yang berlangsung selama sepuluh hari, sejak 15 hingga 25 Juni 2026 tersebut, digelar dalam rangka memperingati Hari Besar Islam sekaligus menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

    Mengusung tema “Semangat Hijrah di Buleuen Muharram, Meuseuraya Ngen Al-Qur’an, Meugot Iman Meupeugah Bakat, Meubina Generasi Gampong Berakhlak dan Berprestasi”, MTQ perdana ini menjadi wadah pembinaan spiritual sekaligus ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kecintaan terhadap Al-Qur’an.

    Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya jumlah peserta yang mencapai 157 orang. Mereka berasal dari dua desa yang berada dalam wilayah Kemasjidan Baitul Maqdis Seuot, yakni Gampong Seuot Baroh dan Seuot Tunong.

    Dalam pelaksanaannya, panitia menghadirkan sejumlah cabang perlombaan yang disesuaikan berdasarkan kategori usia. Cabang tersebut meliputi Tilawah golongan Tartil, Anak-anak, dan Remaja, Tahfiz Juz 30 serta Surah Pendek, Syarhil Qur’an, Fahmil Qur’an, hingga seni kaligrafi atau Khat.

    Selain itu, kegiatan juga menghadirkan perlombaan edukatif bagi anak-anak, seperti lomba mewarnai dan menyusun huruf Hijaiyah sebagai upaya mengenalkan nilai-nilai Al-Qur’an sejak usia dini.

    Tidak hanya perlombaan utama, kemeriahan MTQ juga dirangkai dengan berbagai kegiatan pendukung seperti lomba Lacak Tokoh, Pidato, Azan, Peragaan Shalat, serta Rangking Satu yang menguji wawasan keislaman dan pengetahuan umum para peserta.

    Kesuksesan pelaksanaan MTQ perdana tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak, mulai dari pengurus masjid, perangkat gampong, tokoh masyarakat, hingga para pemuda.

    Kegiatan ini mendapat arahan dari Imam Masjid Baitul Maqdis Seuot, Tgk. Nizarli, S.Ag., Keuchik Gampong Seuot Baroh Iswandar, serta Keuchik Seuot Tunong Muhammad Isa.

    Ketua Remaja Masjid Baitul Maqdis Seuot periode 2023–2026 sekaligus Ketua Umum panitia, Naufal Azqia, S.Mat., M.Mat., mengatakan pelaksanaan MTQ perdana tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam membangun generasi yang dekat dengan Al-Qur’an.

    “MTQ perdana ini menjadi bukti bahwa ketika masyarakat, pengurus masjid, tokoh gampong, para orang tua, dan generasi muda bersatu, maka banyak hal baik dapat diwujudkan bersama,” ujarnya.

    Dalam pelaksanaan kegiatan, Naufal didukung oleh jajaran kepengurusan, yakni Muliani, S.Pd., sebagai Sekretaris Umum I, Zulfiani, S.Pd., Gr., sebagai Sekretaris Umum II, serta Rijal Umara sebagai Bendahara Umum.

    Sementara itu, berbagai divisi kepanitiaan turut berperan dalam menyukseskan kegiatan, mulai dari Divisi Acara, Tempat dan Peralatan, Humas, Konsumsi, hingga Publikasi dan Dokumentasi.

    Malam penutupan MTQ berlangsung khidmat dan penuh haru. Panitia menghadirkan Ustadz Iswar Nurdin, M.Ag., untuk memberikan tausiyah agama yang mengangkat makna hijrah dalam momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

    Dalam ceramahnya, ia mengajak masyarakat dan generasi muda Kemasjidan Baitul Maqdis Seuot menjadikan momentum hijrah sebagai langkah memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, serta membangun akhlak yang lebih baik.

    Menutup rangkaian kegiatan, Naufal berharap MTQ Masjid Baitul Maqdis Seuot tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menjadi gerakan berkelanjutan dalam mencintai Al-Qur’an dan memakmurkan masjid.

    “Kami berharap MTQ ini dapat menumbuhkan semangat mencintai Al-Qur’an, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta melahirkan generasi Qur’ani yang berakhlak mulia, berilmu, dan berprestasi,” tuturnya.

    Rangkaian MTQ tersebut dibuka dan ditutup oleh Imum Mukim Reukih Tgk. Mahya Zakuan, S.Ag., yang hadir mewakili Camat Indrapuri.

    Ditulis Oleh : Siti Sofia

  • KWPSI: Pelantikan Kadis Syariat Islam Jadi Momentum Perkuat Benteng Moral Masyarakat Aceh

    KWPSI: Pelantikan Kadis Syariat Islam Jadi Momentum Perkuat Benteng Moral Masyarakat Aceh

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Ketua Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI), Dosi Elfian, menilai pelantikan Dr. Misran Fuadi sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Aceh merupakan momentum penting untuk memperkuat peran lembaga tersebut dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

    Menurut Dosi, Dinas Syariat Islam memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi salah satu instrumen utama Pemerintah Aceh dalam menjaga identitas keislaman daerah yang telah dibangun dan dipertahankan selama puluhan tahun.

    “Aceh adalah daerah yang diberi kekhususan untuk menjalankan syariat Islam. Karena itu, Dinas Syariat Islam bukan sekadar institusi birokrasi, tetapi juga benteng peradaban yang menjaga nilai-nilai Islam tetap hidup dalam kehidupan masyarakat,” kata Dosi.

    Ia menilai tantangan penerapan syariat Islam saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Perkembangan teknologi digital, derasnya arus informasi global, serta perubahan pola hidup masyarakat menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan edukatif dalam menjalankan pembinaan syariat.

    “Generasi muda hari ini hidup di ruang digital yang nyaris tanpa batas. Mereka terpapar berbagai budaya, ideologi, dan gaya hidup dari luar. Karena itu, Dinas Syariat Islam harus mampu hadir dengan pendekatan yang lebih modern, persuasif, dan relevan agar nilai-nilai Islam tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

    Dosi menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan syariat Islam tidak semata-mata diukur dari aspek penegakan aturan, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai Islam mampu membentuk karakter masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, serta melahirkan generasi yang berakhlak mulia.

    “Syariat Islam harus dipahami sebagai sistem nilai yang membangun peradaban. Ketika moral masyarakat kuat, keluarga kuat, dan generasi mudanya memiliki akhlak yang baik, maka pembangunan Aceh akan berjalan lebih kokoh dan berkelanjutan,” katanya.

    Ia juga berharap di bawah kepemimpinan Misran Fuadi, Dinas Syariat Islam dapat memperluas program pembinaan umat, memperkuat literasi keislaman di era digital, serta membangun kolaborasi yang lebih erat dengan ulama, dayah, akademisi, media massa, dan berbagai elemen masyarakat.

    “Kami berharap Dinas Syariat Islam menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah Aceh. Syariat Islam harus terus dirawat, diperkuat, dan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai identitas sekaligus kekuatan sosial masyarakat Aceh,” pungkas Dosi.**

  • Ketua Baitul Mal Banda Aceh Ingatkan Pengusaha Bayar Zakat Lewat Lembaga Resmi

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dr. Yusuf Al-Qardhawy, MH, menegaskan pentingnya bayar zakat melalui Baitul Mal atau lembaga resmi yang ditunjuk negara. Menurutnya, kepatuhan dalam menunaikan zakat menjadi salah satu faktor yang dapat menjaga keberkahan harta sekaligus mendukung keberlangsungan usaha.

    Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi pemateri dalam Seminar Nasional yang digelar Ikatan Mahasiswa Muslim Interpreneur Indonesia (IMMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Aula SBSN UIN Ar-Raniry Darussalam, Rabu (17/6/2026).

    Dalam pemaparannya di hadapan ratusan peserta, Yusuf menjelaskan bahwa zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sukses dalam dunia perdagangan karena konsisten menunaikan zakat dan infak melalui lembaga yang berwenang.

    “Para sahabat Nabi yang dikenal sebagai pedagang dan pengusaha sukses tidak hanya bekerja keras, tetapi juga menjaga keberkahan hartanya dengan menunaikan zakat secara benar melalui lembaga yang berwenang,” ujarnya seperti dikutip dari diskominfo.

    Yusuf mengungkapkan, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata kelola zakat sesuai syariat dan regulasi yang berlaku. Bahkan, menurut pengamatannya, sebagian pengusaha mengalami kemunduran usaha karena mengabaikan kewajiban zakat atau menyalurkannya dengan cara yang tidak tepat.

    Ia menyebut terdapat dua kesalahan yang kerap dilakukan dalam pembayaran zakat. Pertama, praktik naqal zakat atau menyalurkan zakat ke luar daerah tempat harta atau penghasilan diperoleh. Padahal, zakat memiliki fungsi sosial untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah asal sumber pendapatan.

    Baitul Mal Aceh lembaga resmi untuk pembayaran zakat
    Baitul Mal Aceh lembaga resmi untuk pembayaran zakat

    Menurutnya, apabila rezeki diperoleh di Banda Aceh, maka zakat sebaiknya dibayarkan dan didistribusikan melalui lembaga resmi di daerah tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setempat.

    Kesalahan kedua adalah menyerahkan zakat kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan sebagai amil zakat. Yusuf menegaskan, pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki legalitas dan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan.

    “Banyak orang membayar zakat kepada individu atau kelompok yang tidak memiliki kapasitas sebagai amil. Padahal dalam syariat maupun regulasi negara, pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga yang sah agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

    Alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) itu juga mengingatkan bahwa kewajiban menunaikan zakat melalui Baitul Mal telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Regulasi tersebut mengatur pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya di Aceh.

    Yusuf berharap mahasiswa yang tertarik pada dunia kewirausahaan dapat memahami bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manajerial dan strategi usaha, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat, termasuk menunaikan zakat secara benar melalui lembaga resmi.

    Seminar yang diinisiasi IMMI UIN Ar-Raniry itu berlangsung interaktif dengan pembahasan seputar kewirausahaan, ekonomi Islam, dan pengelolaan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

  • Ribuan Pelajar Semarakkan Pawai 1 Muharram di Banda Aceh

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sebanyak 1.640 pelajar dari Kota Banda Aceh dan Aceh Besar memeriahkan Pawai Syiar 1 Muharram 1448 Hijriah di Banda Aceh, Selasa (16/6/2026).

    “Peserta pawai terdiri dari 10 grup dari jenjang TK, delapan grup SD, 10 grup SMP, dan 13 grup dari SMA. Total keseluruhan berjumlah 41 grup,” kata Plt Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Marzuki.

    Menurut Marzuki, pawai ini mengusung tema “Semarak Muharram, Menguatkan Ukhuwah, Menebar Syiar Islam” untuk menjadi sarana dakwah serta menanamkan nilai-nilai keislaman pada generasi muda Aceh.

    “Momentum 1 Muharram bukan sekadar pergantian tahun, tetapi menjadi ajang refleksi dan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Melalui pawai ini, kita ingin menumbuhkan semangat syiar Islam di kalangan pelajar dan masyarakat,” ujar Marzuki.

    Sementara itu, Gubernur Aceh melalui Asisten III Pemerintah Aceh, Dr A Murtala, mengatakan bahwa bulan Muharram bagi masyarakat Aceh harus menjadi pengingat untuk terus menggelorakan semangat syiar Islam.

    Ribuan Pelajar Semarakkan Pawai 1 Muharram di Banda Aceh
    Pawai 1 Muharram di Kota Banda Aceh yang diikuti oleh ribuan pelajar dari Kita Banda Aceh hingga Aceh Besar, Selasa (16/6/2026).foto: acehtoday.id/Elzatta

    Menurutnya, menjaga ukhuwah, memperkuat persatuan, menumbuhkan rasa saling menghormati, dan bersemangat dalam gotong royong, merupakan modal penting dalam membangun Provinsi Aceh yang maju, damai dan sejahtera.

    “Atas nama Pemerintah Aceh, saya mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga tahun ini membawa keberkahan, kedamaian dan kemajuan bagi Aceh serta semakin memperkuat tekad kita untuk membangun daerah yang maju, bermartabat dan berlandaskan nilai-nilai Islam,” kata Murtala membacakan isi pidato Gubernur Aceh.

    Rute Ribuan Pelajar Semarakkan Pawai 1 Muharram

    Amatan acehtoday.id/, sejumlah kontingen pelajar SD dan SMP melewati rute pawai di samping Kodim menuju Masjid Raya Baiturrahman dan jembatan Pante Pirak.

    Setiap grup mengenakan pakaian-pakaian unik bernuansa islami, membawa papan-papan berisikan doa, bahkan membawa miniatur masjid yang dihias meriah. Beberapa grup juga melantunkan shalawat Nabi hingga lagu-lagu bernuansa islami yang menyemarakkan suasana.

    Kegiatan yang digelar melalui UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh ini pun mendapat antusiasme dari warga. Sejumlah warga tampak berhenti menepi untuk melihat dan merekam kemeriahan Pawai 1 Muharram.

    Tidak hanya warga, pedagang keliling pun juga ikut memeriahkan kegiatan ini dengan menjual berbagai makanan dan minuman yang menarik perhatian warga. Adapun acara Pawai 1 Muharram 2026 ditutup dengan pengumuman pemenang dan pembagian hadiah bagi grup berpenampilan terbaik.

    Ribuan Pelajar Semarakkan Pawai 1 Muharram di Banda Aceh
    Pawai 1 Muharram di Kota Banda Aceh yang diikuti oleh ribuan pelajar dari Kita Banda Aceh hingga Aceh Besar, Selasa (16/6/2026).foto: acehtoday.id/Elzatta