acehtoday

Kategori: Nasional

  • Masa Tunggu Haji 26 Tahun, Presiden Prabowo Minta Terobosan Baru agar Lebih Cepat

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah mencari terobosan baru agar masa tunggu haji masyarakat Indonesia lebih cepat.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat menerima Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Haji dan Umrah, pimpinan DPR RI, serta sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).

    Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan, dalam pertemuan tersebut salah satu yang menjadi perhatian Presiden Prabowo adalah upaya mempercepat masa tunggu keberangkatan haji. Meski sejumlah daerah telah mengalami penurunan masa tunggu secara signifikan, Presiden menilai langkah tersebut masih perlu ditingkatkan.

    Irfan menjelaskan, saat ini masa tunggu haji di sejumlah daerah yang sebelumnya mencapai 35 hingga 50 tahun telah berkurang menjadi 26 tahun. Namun Presiden meminta pemerintah terus mencari terobosan agar masa tunggu jemaah dapat dipersingkat secara lebih optimal.

    “Tahun ini kita sudah bisa memastikan bahwa maksimal 26 tahun. Namun bagi Presiden hal itu masih belum memuaskan dan perlu dicari solusi agar bisa lebih cepat lagi,” ungkapnya.

    Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan bahwa masa tunggu haji reguler di Indonesia saat ini diberlakukan secara seragam dengan rata-rata sekitar 26 tahun secara nasional. Artinya, jika seseorang mendaftar haji di usia 40 tahun maka baru bisa ditunaikan pada usia 66 tahun.

  • Kebutuhan Batu Bara PLN Masih Kurang 20 Juta Ton

    acehtoday.id/ | Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) belum sepenuhnya terkontrak. Dari total kebutuhan tahunan sebanyak 154 juta ton, baru 134 juta ton yang sudah mendapatkan kontrak.

    Sebagaimana dilaporkan oleh detikFinance, Bahlil menyatakan bahwa masih ada sekitar 20 juta ton batu bara yang belum terkontrak. Hal ini menjadi sorotan, mengingat pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan PLN dengan suplai mencapai sekitar 190 juta ton.

    Bahlil menjelaskan bahwa saat ini PLN membutuhkan batu bara dengan kalori medium untuk operasional pembangkit listrik. Namun, kualitas batu bara tersebut semakin sulit didapatkan. Ia menegaskan pentingnya kepastian pasokan untuk menghindari masalah di masa depan.

    Bahlil juga menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan rapat dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, serta jajaran direksi selama kurang lebih 5,5 jam. Tujuan rapat ini adalah untuk memastikan pasokan batu bara dan mencegah kesalahpahaman atau disinformasi terkait kebutuhan batu bara.

    Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk memperkuat pengawasan pengadaan energi primer PLN. Dalam rangka itu, telah diputuskan untuk membentuk tim pengadaan yang terdiri dari Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP.

    “Tim ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kebohongan dalam pengadaan batu bara. Kita tidak bisa hanya bekerja tanpa transparansi,” ujar Bahlil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam proses pengadaan batu bara untuk PLN.

    Kebutuhan Batu Bara PLN Masih Kurang 20 Juta Ton
    Foto: Ilustrasi batubara Sumber: iStockphoto

    Pentingnya Kualitas Batu Bara untuk PLN

    Pentingnya kualitas batu bara berkalori medium menjadi sorotan utama dalam diskusi ini. Kualitas batu bara yang lebih baik diperlukan untuk menjaga efisiensi pembangkit listrik PLN. Namun, Bahlil mengakui bahwa pasokan batu bara dengan kualitas tersebut semakin menipis di pasar.

    Dengan adanya pembentukan tim pengadaan, diharapkan PLN dapat lebih baik dalam merencanakan kebutuhan batu bara, yang tidak hanya mencakup kuantitas tetapi juga kualitas. Ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di seluruh Indonesia.

  • Rismon Sianipar Temui Jokowi, Bawakan Buku Otentifikasi Ijazah

    acehtoday.id/ – Rismon Sianipar mengunjungi rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo pada Rabu, 17 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Rismon membawa buku berjudul ‘Otentikasi Ijazah Joko Widodo: Sebuah Kajian Forensik Digital’. Buku ini menjadi langkah penting bagi Rismon untuk menyampaikan pertanggungjawaban moral dan permohonan maaf kepada Jokowi.

    Sebagaimana dilaporkan oleh detikNews, Rismon tiba di kediaman Jokowi sekitar pukul 09.44 WIB, didampingi kuasa hukumnya, Jahmada Girsang. Rismon menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Ia menyatakan, “Sebagai rasa berterima kasih saya pada kebesaran hati Pak Jokowi, bahwa saya selama ini big mistake. Dan saya memperbaikinya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah,” ujarnya kepada awak media.

    Buku Kajian Ijazah Jokowi

    Buku setebal 800 halaman ini membahas keaslian ijazah Jokowi dengan menggunakan teknologi pencocokan citra digital berbasis neural networks dan machine learning. Rismon juga menerapkan metode Acface untuk membandingkan foto Jokowi saat muda dengan foto terkini. Ia menjelaskan, “Di bab 10 sudah ada pencocokan citra wajah, bagaimana analisa saya foto Pak Jokowi muda pada saat di ijazah tersebut dengan Pak Jokowi setelah jadi Presiden, 30 atau 40 tahun ke depan.”

    Rismon menambahkan bahwa ia juga melakukan perbandingan foto Jokowi dengan foto Prabowo Subianto saat muda dan saat menjabat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecocokan foto berada di rentang 35 hingga 60 persen, angka yang dianggapnya realistis secara sains.

    Pandangan Rismon tentang Penelitian

    Rismon menegaskan bahwa saat ini ia hanya tunduk pada kaidah ilmiah, tanpa afiliasi politik atau kebencian subjektif. Ia mengungkapkan bahwa penelitian ini sudah melalui proses yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ia berharap buku ini bisa memberikan pencerahan terkait isu yang selama ini menjadi polemik.

    Pentingnya Kajian Forensik Digital

    Pendidikan masyarakat mengenai kajian forensik digital menjadi penting. Rismon berharap, dengan langkah ini, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya keaslian dokumen. Melalui penelitian ini, ia juga ingin menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang konstruktif.

    Rismon berharap buku ini tidak hanya menjadi alat untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga sebagai referensi bagi penelitian dan pendidikan di masa depan. Dengan data dan analisis yang akurat, ia percaya bahwa masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menilai informasi yang beredar.

  • Perkuat Hubungan Bilateral, Presiden Jerman Kunjungi Indonesia

    acehtoday.id/ | Jakarta – Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier bersama Ibu Negara Elke Büdenbender tiba di Jakarta dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Indonesia, Senin (15/6/2026). Pesawat yang membawa keduanya mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 09.20 WIB.

    Setibanya di bawah tangga pesawat, Presiden Steinmeier dan Ibu Elke disambut sejumlah pejabat Indonesia dan Jerman. Hadir dalam penyambutan tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia Ralf Beste, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman Abdul Kadir Jailani, serta Atase Pertahanan Jerman Kolonel Marcus Thiel.

    Prosesi penyambutan berlangsung dengan upacara kehormatan yang melibatkan pasukan jajar kehormatan di sepanjang jalur kedatangan. Kehadiran pasukan tersebut merupakan bagian dari penghormatan resmi kepada kepala negara sahabat yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

    Setelah prosesi penyambutan, Presiden Steinmeier, Ibu Elke Büdenbender, dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kunjungan kenegaraan ini, Presiden Steinmeier dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda resmi, termasuk pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, memiliki arti penting bagi hubungan kedua negara di tengah dinamika global yang semakin penuh ketidakpastian.

    “Ini kehormatan besar bagi kami,” ujar Prabowo dalam pernyataan bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/6/2026).

    Menurutnya, kunjungan tersebut mencerminkan eratnya hubungan Indonesia dan Jerman yang terus berkembang serta menjadi momentum penting menjelang peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun mendatang.

    Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan kerja sama ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

    Prabowo mengatakan Indonesia dan Jerman sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Ia juga menekankan pentingnya hubungan Indonesia dengan Uni Eropa, termasuk harapan agar proses penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dapat segera mencapai kesepakatan substantif.

    “Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian di Eropa sehingga dapat segera memberikan manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara,” katanya.

    Di bidang ekonomi, Indonesia juga mengundang Jerman untuk memperluas investasi pada sektor-sektor strategis, seperti transisi energi, hilirisasi industri, pengembangan kendaraan listrik, industri semikonduktor, rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, serta pembangunan infrastruktur.

    Selain itu, pemerintah menyambut baik berbagai program kerja sama yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk program Partnering in Business with Germany. Indonesia juga dijadwalkan menjadi tuan rumah Joint Economic and Investment Committee (JEIC) kedua pada tahun ini.

    Dalam sektor ketenagakerjaan, Prabowo mengapresiasi penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan. Pemerintah Indonesia juga berharap peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman dapat diperluas, termasuk pada sektor teknologi tinggi.

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo dan Presiden Steinmeier juga menyepakati pentingnya penyelesaian berbagai konflik internasional melalui jalur diplomasi dan perundingan guna menjaga perdamaian serta stabilitas global.

    Prabowo menilai Jerman memiliki peran strategis yang semakin penting dalam tatanan global dan Eropa. Karena itu, Indonesia berharap kemitraan dengan Jerman dan Uni Eropa terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan dunia di masa depan.

    “Kami membutuhkan kemitraan yang baik dengan Jerman dan dengan Eropa. Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting,” pungkasnya.

  • KPK Akan Melelang 108 Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp311 Miliar

    acehtoday.id/ | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang 108 aset rampasan hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai mencapai sekitar Rp311 miliar pada 18 Juni 2026. Pelelangan ini menjadi bagian dari strategi pemulihan aset negara sekaligus upaya mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

    Aset yang dilelang sangat beragam, mulai dari barang konsumtif bernilai ratusan ribu rupiah hingga properti bernilai miliaran rupiah. Barang yang ditawarkan meliputi telepon genggam, mesin kopi, sepatu bermerek, kendaraan, alat berat, apartemen, hingga tanah dan bangunan.

    Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto mengatakan seluruh proses lelang dirancang terbuka agar dapat diawasi publik. Pada prinsipnya, transparansi menjadi prinsip utama dalam setiap pelelangan barang rampasan KPK.

    “Ini merupakan salah satu bentuk transparansi KPK dalam setiap pelaksanaan lelang. Tidak ada ceritanya KPK lelang sembunyi-sembunyi atau barangnya disembunyikan,” ujar Mungki dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, (15/6/2026).

    Sebagai bagian dari keterbukaan informasi, KPK telah membuka tahapan Aanwijzing atau pemeriksaan fisik barang sejak 11 Juni 2026. Melalui tahapan ini, calon peserta lelang dapat melihat langsung kondisi barang sebelum melakukan penawaran.

    Untuk aset kendaraan bermotor, misalnya, peserta dapat memeriksa kondisi fisik, menyalakan mesin, hingga mengecek kelayakan kendaraan secara langsung. Pada pelelangan periode Juni 2026 ini, aset yang ditawarkan didominasi barang tidak bergerak.

    Dari total 108 lot, sebanyak 76 lot merupakan aset properti yang terdiri atas 30 unit tanah dan bangunan, 39 bidang tanah, serta tujuh unit apartemen dengan total nilai sekitar Rp308,4 miliar.

    Sementara itu, 32 lot lainnya merupakan barang bergerak dengan total nilai lebih dari Rp2,6 miliar. Aset bergerak tersebut terdiri atas 16 kendaraan roda empat, satu kendaraan roda dua, serta empat lot alat berat dan alat konstruksi.

    Selain itu, terdapat pula barang-barang bernilai ekonomis lainnya, seperti tiga unit telepon genggam merek Apple, empat pin penghargaan berwarna keemasan, tiga pasang sepatu bermerek, satu ikat pinggang bermerek, satu mesin kopi premium, perangkat face recognition access control terminal, hingga perangkat automatic intelligent disinfection.

    Mungki menjelaskan seluruh barang yang dilelang telah melalui proses penilaian resmi oleh penilai pemerintah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

    Penilaian tersebut dilakukan untuk memastikan nilai limit setiap aset sesuai kondisi aktual dan harga pasar. “Semua barang yang dilelang telah melalui proses appraisal oleh penilai pemerintah, sehingga nilai limitnya dapat dipertanggungjawabkan,” kata Mungki.

    KPK juga menegaskan pelelangan dilakukan sepenuhnya secara daring melalui portal resmi lelang negara, sehingga masyarakat dari berbagai daerah dapat berpartisipasi secara lebih luas.

    Pelaksanaan lelang menggandeng 11 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yakni Jakarta III, Tangerang I, Bogor, Bekasi, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Surakarta, Denpasar, Kisaran, dan Medan.

    Melalui skema open bidding atau penawaran terbuka, seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses lelang secara kompetitif. KPK menilai mekanisme ini tidak hanya memperkuat tata kelola pelelangan yang transparan dan akuntabel, tetapi juga memastikan aset hasil tindak pidana korupsi dapat kembali memberikan manfaat bagi negara.

    Seluruh tahapan lelang akan diawasi langsung oleh pejabat lelang DJKN Kementerian Keuangan guna menjamin proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Melalui pelelangan ini, KPK menegaskan bahwa setiap aset hasil korupsi pada akhirnya akan dikembalikan kepada negara, sekaligus menjadi pesan kuat bahwa tindak pidana korupsi tidak boleh menyisakan keuntungan ekonomi bagi pelakunya.

  • Pertamina Pastikan Stok BBM Pertalite Aman, Imbau Masyarakat Jangan Panik

    Pertamina Pastikan Stok BBM Pertalite Aman, Imbau Masyarakat Jangan Panik

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pertamina Patra Niaga memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dalam kondisi aman dan tercukupi di seluruh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Indonesia.

    Hal ini disampaikan manajemen Pertamina Patra Niaga sebagai bentuk imbauan  kepada masyarakat agar jangan punic buying pasca naiknya harga BBM non-subsidi Pertamak.

    Pertamina menjamin kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi di tengah komitmen perusahaan dalam menjalankan penugasan penyaluran BBM bersubsidi dari pemerintah secara tepat sasaran.

    Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan seluruh sistem logistik dan infrastruktur yang terintegrasi telah disiagakan untuk mendukung kelancaran distribusi BBM bersubsidi.

    Pengelolaan rantai pasok energi itu dioptimalkan melalui pengawasan ketat pada terminal BBM, armada distribusi, hingga lembaga penyalur di setiap daerah.

    “Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara realtime terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Roberth dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

    Roberth menyatakan, jaringan infrastruktur energi Pertamina yang membentang dari Sabang hingga Merauke, siap melakukan respons cepat melalui skema penguatan distribusi jika terjadi lonjakan konsumsi di wilayah tertentu.

    Pengawasan itu diperkuat melalui koordinasi intensif bersama jaringan unit operasi di delapan cabang kantor wilayah (Regional 1–8) Pertamina Patra Niaga.

    Di samping menjaga keandalan pasokan, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan regulasi baku yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Pihak manajemen Pertamina Patra Niaga mengimbau konsumen (masyarakat)agar lebih bijak dalam memanfaatkan energi bersubsidi. “Kami mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan,” pungkas Roberth.

  • Kemendes Dorong Kampus Cetak Pencipta Lapangan Kerja dari Desa

    acehtoday.id/ | Sukabumi – Kementerian Desa (Kemendes) mendorong perguruan tinggi mengambil peran lebih besar dalam pembangunan desa dengan melahirkan generasi muda yang mampu menciptakan lapangan kerja berbasis potensi lokal.

    Melalui kolaborasi antara kampus dan pemerintah, desa diharapkan tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menarik kembali talenta muda untuk berkarya di daerah asalnya.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan pembangunan desa tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, untuk mempercepat terwujudnya desa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Cita-cita mulia itu tidak mungkin dikerjakan satu atau dua orang, nggak cuma pemerintah yang bisa mengerjakannya dan nggak cuma Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Makanya saya ke sini untuk bangun tim dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi,” ujar Yandri saat menghadiri Sidang Terbuka Senat Akademik Milad ke-23 Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (12/6/2026).

    Menurut Yandri, keterlibatan perguruan tinggi merupakan bagian dari pendekatan octahelix yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, komunitas, media, lembaga keuangan, serta unsur teknologi dan inovasi dalam pembangunan desa.

    Dalam skema tersebut, kampus memiliki peran strategis melalui riset, kajian ilmiah, inovasi teknologi, serta pendampingan masyarakat untuk mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan.

    Yandri menilai perguruan tinggi juga perlu mendorong lahirnya lulusan yang tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi mampu menjadi pelaku usaha yang membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat.

    “Alumni UMMI tidak mesti mencari pekerjaan tapi bagaimana membuka lapangan kerja baru untuk rakyat. Kami di Kemendes siap untuk kerja sama melakukan hal itu membantu pemuda kembali ke desa. Jadi tinggal memang di desa tapi pendapatan seperti orang kota,” katanya.

    Ia menjelaskan peluang tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program prioritas Kemendes PDT, seperti pengembangan desa tematik, desa ekspor, desa wisata, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi lainnya yang berbasis potensi lokal.

    Melalui pendekatan tersebut, para lulusan perguruan tinggi dapat mengembangkan usaha di desa sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain meningkatkan kesejahteraan warga, langkah itu juga diharapkan mampu mengurangi arus urbanisasi dan memperkuat ekonomi perdesaan.

    Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, Kemendes PDT dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal.

    Kerja sama tersebut membuka peluang keterlibatan lebih luas bagi dosen, mahasiswa, dan alumni dalam berbagai program pembangunan desa, mulai dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia hingga penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

    Dengan dukungan perguruan tinggi, pemerintah berharap pembangunan desa tidak hanya menghasilkan peningkatan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga melahirkan generasi muda yang mampu menjadi penggerak perubahan dan pencipta peluang usaha di desa.

  • Kenaikan Harga BBM Ancam Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah

    Kenaikan Harga BBM Ancam Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah

    acehtoday.id/ | Jakarta – Pemerintaha Indonesia melalui Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi pertamax dari sebelumnya dijual dengan harga Rp12.300 menjadi Rp 16.250 hingga Rp 17.000 per liter.

    Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah pelemahan rupiah berpotensi menekan daya beli masyarakat kelas menengah. Menurutnya, kelompok ini menjadi salah satu pihak yang paling rentan karena tidak mendapatkan perlindungan seperti subsidi atau operasi pasar yang umumnya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Kelas menengah ini yang pasti berdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu,” ujar Kanang di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id, Kamis (11/6/2026).

    Budi mengatakan, dampak pelemahan rupiah tidak bisa dipandang ringan. Ia menilai pergerakan kurs yang terus melemah dan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) telah menambah tekanan ekonomi rumah tangga, termasuk melalui kenaikan harga barang konsumsi sehari-hari.

    “Dampak daripada dolar yang membumbung tinggi, IHSG yang merosot, ini juga menjadi beban rakyat. Kenyataannya akibat pelemahan rupiah, beberapa kebutuhan konsumsi harian masyarakat juga meningkat,” katanya.

    Ia memperingatkan bahwa jika tekanan biaya hidup terus meningkat sementara perlindungan sosial tidak menjangkau kelompok menengah, maka sebagian masyarakat berisiko turun kelas secara ekonomi. “Kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Dan kalau sudah turun, naik lagi itu susah. Ini yang harus hati-hati,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

    Menurut Budi, pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi stabilitas makro, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemampuan belanja rumah tangga. Ia menilai komunikasi kebijakan terkait penyesuaian harga BBM non-subsidi juga perlu diperbaiki agar DPR dan publik mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai alasan dan konsekuensi kebijakan tersebut.

    Budi menambahkan, pemerintah perlu menjaga agar tekanan biaya hidup tidak semakin menggerus konsumsi masyarakat. Menurutnya, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perlindungan terhadap daya beli kelompok menengah perlu menjadi bagian dari strategi stabilisasi ekonomi ke depan.

    “Kita harus menjaga agar daya beli tidak terus tergerus. Kalau konsumsi rumah tangga melemah, dampaknya akan menjalar ke banyak sektor,” pungkasnya.

  • Naikkan Harga BBM Nonsubsidi Pertamax, Pertamina Jamin Pasokan Aman

    Naikkan Harga BBM Nonsubsidi Pertamax, Pertamina Jamin Pasokan Aman

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green 95 yang mulai berlaku pada Rabu (10/6/2026).

    Berdasarkan daftar harga BBM retail nonsubsidi terbaru di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) per 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

    Sementara itu, untuk produk Pertamax Green 95 (RON 95), harga disesuaikan dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

    Namun harga Pertamax (RON 92) yang dijual di Provinsi Aceh jauh lebih tinggi dari harga tersebut. Sesuai yang tertera di laman mypertamina.id, harga Pertamax  di tembus Rp 16.650 per liter.

    Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga menegaskan tidak ada perubahan harga untuk jenis BBM nonsubsidi lainnya.

    Harga Pertamax Turbo (RON 98) tetap bertahan di angka Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) seharga Rp24.800 per liter.

    Sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan penugasan pemerintah, harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar juga dipastikan tidak berubah, masing-masing tetap Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.

    Jamin Pasokan Aman

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, kebijakan kanaikan harga BBM nonsubsidi tersebut diambil setelah melalui proses koordinasi dengan pemerintah selaku regulator, serta didasarkan pada mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia dan perkembangan harga pasar keekonomian saat ini.

    Ia menegaskan kebijakan ini untuk memastikan keandalan pasokan energi nasional di tengah dinamika pasar global. Menurutnya, penyesuaian harga merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi seluruh lapisan masyarakat.

    “Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” ujar Roberth dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

    Pihak manajemen Pertamina Patra Niaga menjamin ketersediaan stok di lapangan pasca-pengumuman kenaikan harga. Roberth menegaskan, pasokan untuk Pertamax dan Pertamax Green berada dalam kondisi aman dan tersebar di seluruh jaringan distribusi resmi.

    Ia turut mengimbau masyarakat untuk mengakses kanal resmi perusahaan atau menggunakan aplikasi MyPertamina guna mendapatkan pembaruan informasi harga secara berkala.

    Pengumuman penyesuaian harga itu disampaikan secara resmi dalam kegiatan pemaparan kinerja, dan evaluasi distribusi energi berkala yang dihadiri oleh jajaran direksi Pertamina Patra Niaga dan perwakilan pemangku kepentingan terkait di Jakarta.

  • BMKG: Musim Kemarau 2026 Cenderung Lebih Kering

    BMKG: Musim Kemarau 2026 Cenderung Lebih Kering

    acehtoday.id/| Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memutakhirkan prediksi musim kemarau 2026 dengan mengungkap adanya potensi fenomena El Nino yang mulai berkembang pada pertengahan tahun ini. Kondisi tersebut diperkirakan akan memengaruhi pola hujan di Indonesia sehingga sebagian besar wilayah berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih kering dan berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi normal.

    Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 dilakukan untuk memberikan informasi iklim yang lebih akurat sebagai dasar perencanaan dan mitigasi risiko di berbagai sektor pembangunan.

    “BMKG secara rutin menyampaikan informasi terkait iklim untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan berupa prediksi hujan bulanan, buletin iklim, prediksi musim hujan dan kemarau, serta berbagai produk iklim sektoral lainnya,” ujar Teuku Faisal dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

    Ia menjelaskan, salah satu informasi penting dalam pemutakhiran tersebut adalah meningkatnya peluang terjadinya El Nino pada pertengahan 2026. BMKG memprediksi peluang El Nino dengan intensitas moderat mencapai 98 persen, sedangkan peluang El Nino kategori kuat mencapai 62 persen.

    Menurut Teuku Faisal, awal musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung secara bertahap. Dalam waktu terdekat, musim kemarau mulai terjadi pada Juni 2026 di 198 Zona Musim atau mencakup 31,6 persen wilayah Indonesia. Selanjutnya, pada Juli 2026 musim kemarau diprediksi terjadi di 66 zona musim atau sekitar 7,26 persen luas daratan Indonesia.

    Dibandingkan dengan kondisi normal periode 1991–2020, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim kemarau yang lebih cepat. “Sebanyak 308 zona musim atau sekitar 39,7 persen wilayah diperkirakan memasuki musim kemarau lebih awal dari biasanya, sedangkan 165 zona musim atau 17,03 persen wilayah diprediksi mengalami awal musim kemarau yang relatif sama dengan kondisi normal,” sebutnya.

    BMKG juga memperkirakan sifat musim kemarau tahun ini cenderung lebih kering. Akumulasi curah hujan selama periode kemarau di 482 zona musim atau sekitar 56,18 persen wilayah Indonesia diprediksi berada pada kategori bawah normal.

    Untuk puncak musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalaminya pada Agustus 2026. BMKG mencatat sebanyak 369 ZOM atau 48,84 persen wilayah diprediksi memasuki puncak musim kemarau pada bulan tersebut.

    Selain itu, durasi musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dibandingkan rata-rata klimatologis. Sebanyak 437 ZOM atau 48,77 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau yang berlangsung lebih lama dari normal.

    Teuku Faisal menegaskan bahwa informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat langkah antisipasi dan adaptasi terhadap risiko iklim.

    “Penyusunan informasi pemutakhiran ini dimaksudkan sebagai referensi dalam mendukung perencanaan dan mitigasi risiko di berbagai sektor antara lain pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kehutanan, kebencanaan, serta perikanan,” katanya.

    Di sisi lain, ia menilai musim kemarau juga dapat menghadirkan sejumlah peluang apabila dikelola dengan baik, seperti peningkatan produktivitas komoditas hortikultura pada wilayah yang memiliki kecukupan air, peningkatan produksi garam, hingga potensi meningkatnya hasil tangkapan ikan di wilayah perairan yang dipengaruhi fenomena upwelling.

    BMKG berharap pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dapat memanfaatkan informasi iklim tersebut sebagai dasar dalam menyusun strategi yang adaptif dan kebijakan jangka menengah maupun jangka panjang.