Kategori: Nasional

Siapa Nanik S. Deyang? Kepala BGN Baru Pilihan Prabowo

acehtoday.id/ | jakarta – Nama Nanik S. Deyang mendadak menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru.

Penunjukan tersebut dilakukan setelah pemerintah melakukan pergantian pimpinan di lembaga yang mengawal berbagai program strategis bidang gizi nasional.

Pengangkatan Nanik diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026).

“Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan mengangkat Saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN,” kata Prasetyo Hadi.

Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya dicopot dari jabatan Kepala BGN. Bersamaan dengan itu, dua wakil kepala badan juga diberhentikan, yakni Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

Pergantian tersebut menarik perhatian publik dan memunculkan pertanyaan, siapa sebenarnya Nanik S. Deyang hingga dipercaya Presiden Prabowo memimpin Badan Gizi Nasional?

Profil Nanik S. Deyang, Kepala BGN Baru Pilihan Prabowo

Dilansir dari Kompas.com, Nanik S. Deyang lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman panjang di dunia media massa sebelum terjun ke politik dan pemerintahan.

Kariernya dimulai sebagai wartawati di Tabloid Bangkit yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Setelah itu, Nanik juga aktif sebagai pimpinan media dalam Kelompok Media Peluang (KMP).

Saat masih berkiprah sebagai jurnalis, Nanik dikenal cukup kritis dalam mengangkat berbagai isu sosial, politik, maupun ekonomi. Pengalamannya di dunia media membuatnya memiliki kemampuan komunikasi publik yang kuat.

Karier politik Nanik mulai mendapat perhatian nasional ketika ia bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2019. Saat itu, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Adil Makmur.

Kedekatan dan kepercayaan politik tersebut terus berlanjut hingga era pemerintahan Prabowo. Pada Oktober 2024, Nanik dilantik sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan untuk periode 2024-2029.

Dari Pengentasan Kemiskinan Hingga Badan Gizi Nasional

Perjalanan karier Nanik di pemerintahan terus meningkat. Pada 17 September 2025, ia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan melepaskan jabatannya sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Di BGN, Nanik mengemban tugas sebagai Wakil Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Posisi tersebut membuatnya terlibat langsung dalam berbagai program strategis pemerintah terkait peningkatan gizi masyarakat.

Pengalaman tersebut dinilai menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo mempercayakannya untuk memimpin BGN secara penuh.

Selain aktif di pemerintahan, Nanik juga tercatat sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero). Pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT Pertamina (Persero) Nomor SK-150/MBU/06/2025 dan Nomor SK.012/DI-DAM/DO/2025 tertanggal 12 Juni 2025.

Tantangan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN

Sebagai Kepala BGN yang baru, Nanik menghadapi tugas besar untuk memastikan berbagai program gizi nasional berjalan efektif dan tepat sasaran. Salah satu program yang menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, ia juga dituntut memperkuat koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Dengan pengalaman di bidang media, politik, pemerintahan, dan BUMN, Nanik S. Deyang kini memikul tanggung jawab besar untuk membawa Badan Gizi Nasional mencapai target-target yang telah ditetapkan pemerintah.

Pergantian kepemimpinan ini sekaligus menandai babak baru di tubuh BGN di bawah komando Nanik S. Deyang, sosok yang kini menjadi pilihan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin lembaga strategis tersebut.

sebelumnya Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian publik, keputusan Presiden mencopo Pergantian mendadak ini terjadi di tengah berbagai sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah yang selama ini berada di bawah koordinasi BGN.

Minimnya penjelasan yang disampaikan kepada publik memunculkan berbagai pertanyaan, mengingat BGN merupakan lembaga strategis yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar.

2 Juni 2026
Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN, Presiden Ganti Pucuk Pimpinan Program MBG

acehtoday.id/ | Jakarta – Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian publik, keputusan Presiden mencopo Pergantian mendadak ini terjadi di tengah berbagai sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah yang selama ini berada di bawah koordinasi BGN.

Pengumuman resmi disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026). Dalam keterangannya, Prasetyo menyebut Presiden telah memutuskan melakukan pergantian pimpinan di tubuh BGN.

“Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, kedua Saudara Lodewijk Paulus sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yang ketiga Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

Dadan Hindayana Dicopot di Tengah Sorotan terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pencopotan beberapa pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).

Meski pemerintah tidak menjelaskan secara rinci alasan di balik pencopotan tersebut, pergantian pimpinan ini memunculkan berbagai spekulasi. Pasalnya, BGN selama beberapa bulan terakhir menjadi salah satu lembaga yang paling disorot karena memegang tanggung jawab besar dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis yang menyerap anggaran negara dalam jumlah besar.

Di satu sisi, pemerintah menilai BGN berhasil membangun fondasi kelembagaan sejak dibentuk. Namun di sisi lain, berbagai tantangan implementasi program di lapangan, mulai dari distribusi, pengawasan hingga efektivitas penyaluran manfaat, terus menjadi perhatian publik dan parlemen.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pencopotan beberapa pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Dijelaskan, ada beberapa temuan yang menjadi catatan Presiden Prabowo Subianto berkenaan dengan masalah kedisiplinan.

Tiga pejabat yang dicopot adalah Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Ketua BGN Lodewyk Pusung, dan Wakil Ketua BGN Sony Sanjaya.

“Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang itu menjadi dasar pertimbangan oleh presiden untuk melakukan pergantian ini,” kata Prasetyo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026).

“Dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera diperbaiki,” kata Prasetyo.

Dia menjelaskan beberapa catatan yang dimaksud seperti persoalan kedisplinan dalam menjalankan Standar Operasi Prosedur (SOP), kemudian dengan masalah kedisiplinan menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh BGN.

“Beberapa hal tersebut yang menjadi pertimbangan dalam 1,5 tahun ini,” tuturnya.

Diketahui pada hari ini, Presiden memutuskan mengangkat tiga pejabat baru presiden, yakni :

Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional
Agustina Arumsari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
Mayjen TNI Trenggono Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Prasetyo Hadi tetap memberikan apresiasi kepada Dadan Hindayana dan jajaran yang telah bekerja membangun lembaga tersebut sejak awal.

“Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Pergantian ini sekaligus menandai babak baru bagi BGN. Publik kini menunggu langkah pimpinan baru dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab berbagai kritik yang selama ini muncul.

Dengan keputusan tersebut, Dadan Hindayana resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Kepala BGN. Sementara itu, perhatian kini tertuju pada arah kebijakan baru yang akan diambil pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program unggulan yang menyasar jutaan pelajar dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.

Hingga pengumuman pergantian pimpinan disampaikan pemerintah, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan di balik pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemerintah hanya menyampaikan keputusan pergantian beserta ucapan terima kasih atas kontribusi dan dedikasi Dadan selama membangun fondasi lembaga tersebut.

Minimnya penjelasan yang disampaikan kepada publik memunculkan berbagai pertanyaan, mengingat BGN merupakan lembaga strategis yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar.

Sejumlah pihak menilai transparansi terkait evaluasi kinerja pimpinan lembaga negara penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah.

Sampai berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari Dadan Hindayana terkait keputusan tersebut. Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai arah kebijakan BGN ke depan serta alasan yang melatarbelakangi pergantian pucuk pimpinan lembaga yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG.

2 Juni 2026
Tanahmu Belum Terpetakan? Manfaatkan Fitur Swaplotting di Aplikasi Sentuh Tanahku

acehtoday.id/, Jakarta – Dalam aplikasi Sentuh Tanahku terdapat satu fitur yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan plotting bidang tanah secara mandiri melalui smartphone. Plotting yang dimaksud dalam hal ini adalah proses penetapan bidang tanah ke dalam peta digital berdasarkan koordinat (GPS) yang akurat. Jadi, tak hanya dapat mengurus langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah), masyarakat yang bidang tanahnya belum terpetakan kini bisa lebih mudah menyampaikannya secara online.

“Pemilik tanah bisa mengajukan titik lokasi lewat fitur Swaplotting di Sentuh Tanahku. Dari data yang masuk, nanti Kantah setempat akan verifikasi sesuai dengan catatan kita di Kementerian ATR/BPN, benar tidaknya tanah tersebut letaknya di situ. Kalau benar, nanti akan di-plotting dalam peta digital oleh teman-teman di Kantah,” jelas Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ATR/BPN, I Gede Ketut Ary Sucaya, Selasa (26/05/2026).

Menurutnya, fitur Swaplotting dihadirkan untuk membantu pemetaan bidang tanah yang belum terdata ke dalam sistem digital Kementerian ATR/BPN. Fitur ini diperlukan bagi para pemilik tanah yang belum memiliki sertipikat serta pemilik tanah dengan sertipikat analog. Kehadiran fitur ini membuka ruang partisipasi publik dalam mendukung pemutakhiran data pertanahan secara lebih akurat dan partisipatif.

“Tanah yang sudah diverifikasi nantinya akan semakin terintegrasi dengan data keseluruhan bidang. Tujuannya adalah menciptakan kepastian lokasi dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah,” ujar I Gede Ketut Ary Sucaya.

Fitur Swaplotting dapat diakses melalui menu utama Sentuh Tanahku yang tersedia dalam perangkat dengan sistem operasi Android maupun iOS. Untuk menggunakan fitur tersebut, pengguna perlu memberikan izin akses lokasi agar sistem Kementerian ATR/BPN dapat mengidentifikasi posisi secara akurat.

Bagi pemilik sertipikat analog, saat menggunakan Swaplotting bisa memilih opsi “Bersertipikat”. Kemudian, lanjut melengkapi identitas pemegang hak serta informasi yang tercantum pada sertipikat, seperti nomor hak, luas tanah, dan letak bidang. Selanjutnya, pengguna diminta mengunggah foto dokumen sertipikat sebagai data pendukung untuk proses verifikasi oleh Kantah setempat.

Sementara bagi masyarakat yang bidang tanahnya belum bersertipikat, dapat memilih opsi “Belum Sertipikat”. Mereka kemudian perlu melengkapi identitas diri, lokasi bidang tanah, alas hak yang dimiliki, serta bukti pembayaran pajak sebagai dokumen pendukung.

Setelah seluruh data dan dokumen pendukung dikirim, sistem Sentuh Tanahku akan meneruskan informasi tersebut kepada Kantah setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut sebelum data digunakan dalam proses pemutakhiran peta bidang tanah.

2 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila: Prabowo Tekankan Kekayaan Alam Harus Dinikmati Rakyat, Bukan Pihak Luar

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam pembangunan ekonomi nasional agar kekayaan Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh rakyat.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Dalam amanatnya, Presiden mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum untuk mengingat kembali gagasan besar yang disampaikan Soekarno pada 1 Juni 1945 di hadapan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

Menurut Presiden, Pancasila lahir dari sejarah, budaya, pengalaman, serta cita-cita bangsa Indonesia dan menjadi konsensus kebangsaan yang mampu mempersatukan keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama di Indonesia.

“Karena itulah tema peringatan tahun ini, ‘Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia’, memiliki makna yang sangat mendalam,” ujar Presiden.

Prabowo menegaskan, di tengah meningkatnya ketidakpastian global, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan berbagai tantangan ekonomi dunia, Indonesia memiliki pegangan yang kuat, yakni Pancasila.

Ia mengingatkan bahwa Pancasila tidak boleh dipahami hanya sebagai dokumen sejarah atau slogan seremonial, melainkan harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, termasuk dalam membangun sistem ekonomi nasional.

Menurut Presiden, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah memastikan hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

“Selama beberapa dekade terakhir ekonomi Indonesia memang tumbuh. Namun, kita harus jujur bertanya, apakah pertumbuhan itu sudah dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Prabowo Subianto menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Indonesia yang meliputi sektor pertambangan, perkebunan, energi, dan pertanian. Meski demikian, ia menilai nilai tambah dari kekayaan tersebut selama ini belum sepenuhnya dinikmati oleh rakyat.

“Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Namun, terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” tegasnya.

Karena itu, Presiden menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Menurutnya, transformasi tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berdaulat, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

“Saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini adalah melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” ujar Kepala Negara.

1 Juni 2026
Kekayaan Alam Indonesia Belum Dinikmati Optimal oleh Rakyat, Ini Pengakuan Prabowo

acehtoday.id/ | Jakarta – Kekayaan Alam Indonesia yang melimpah ternyata belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam Pernyataan yang disampaikan Prabowo saat Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026). Presiden Prabowo mengakui bahwa selama bertahun-tahun sebagian nilai tambah dari sumber daya alam nasional justru lebih banyak dinikmati di luar negeri dibandingkan di dalam negeri.

Dalam pidatonya, ia menegaskan perlunya pembenahan tata kelola sumber daya alam agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat kembali kepada rakyat Indonesia.

“Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri, terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan sumber daya alam terbesar di dunia, berbagai komoditas strategis seperti nikel, tembaga, timah, emas, batu bara, logam tanah jarang, hingga kelapa sawit menjadi kekuatan utama ekonomi nasional.

Menurutnya, Kekayaan Alam Indonesia seharusnya menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan posisi sebagai produsen utama berbagai komoditas penting dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat daya saing ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Namun hingga saat ini, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar komoditas masih diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang lebih besar justru dinikmati oleh negara pengimpor yang mengolahnya menjadi produk industri.

Mengapa Rakyat Belum Menikmati Kekayaan Alam Indonesia?

Prabowo menilai salah satu penyebab utama rakyat belum menikmati Kekayaan Alam Indonesia secara optimal adalah karena sistem pengelolaan yang selama ini belum mampu menahan nilai tambah tetap berada di dalam negeri.

Ketika bahan mentah diekspor tanpa proses pengolahan lanjutan, keuntungan terbesar diperoleh dari industri hilir yang berada di luar Indonesia. Akibatnya, devisa, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi lainnya tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Selain itu, harga sejumlah komoditas strategis Indonesia selama ini lebih banyak ditentukan oleh pasar dan pihak luar negeri. Kondisi tersebut membuat posisi Indonesia sering kali hanya menjadi pemasok bahan baku bagi industri global.

“Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mulai menata ulang tata kelola sumber daya alam nasional. Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu.

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan memastikan hasil pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan hilirisasi dan industrialisasi. Melalui strategi ini, bahan baku yang berasal dari Kekayaan Alam Indonesia akan diolah terlebih dahulu di dalam negeri sebelum dipasarkan ke luar negeri.

“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi,” ujarnya.

Hilirisasi diyakini mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, meningkatkan penerimaan negara, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat industri nasional.

Prabowo menegaskan tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah memastikan manfaat Kekayaan Alam Indonesia kembali kepada rakyat. Pemerintah ingin kekayaan alam tidak hanya menjadi sumber ekspor, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan penguatan hilirisasi, industrialisasi, dan tata kelola yang lebih baik, pemerintah berharap keuntungan dari sumber daya alam dapat lebih banyak dinikmati masyarakat Indonesia.

Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat di masa depan.

Menurut Prabowo, Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri dunia, selama ini, sebagian besar nilai tambah justru dinikmati negara lain yang mengolah sumber daya alam Indonesia menjadi produk bernilai tinggi.

Karena itu, Indonesia harus mampu mengelola dan mengolah kekayaan alamnya sendiri melalui hilirisasi dan industrialisasi. Dengan cara tersebut, nilai tambah yang tercipta dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional, membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, serta pada akhirnya mendorong kemakmuran rakyat secara lebih merata.

1 Juni 2026