acehtoday

Tag: Andaman

  • Arun Belum Pasti Jadi Tujuan Gas Andaman, Bahlil Sebut Biaya Pipa Mahal

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah masih mengkaji rencana pengolahan gas Blok Andaman KEK Arun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dengan tetap mempertimbangkan aspek keekonomian proyek.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

    Menanggapi peluang pemanfaatan gas Andaman untuk KEK Arun, Bahlil menjelaskan bahwa lokasi lapangan gas berada lebih dari 12 mil laut dari garis pantai, sehingga pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan biaya investasi yang besar.

    “Kalau menyangkut gas di dalam plan of development (POD), itu kan berada di atas 12 mil. Kalau kita bangun pipanya, cost-nya memang tinggi dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Harganya bisa di atas 10 dolar per MMBTU,” kata Bahlil.

    Ia mengungkapkan, pada tahap pertama, produksi Blok Andaman diperkirakan mencapai sekitar 300 MMSCFD. Sebagian produksi akan dialokasikan untuk kebutuhan PT PLN (Persero), sementara sisanya masih dibahas agar dapat dimanfaatkan industri di Aceh, salah satunya Pupuk Iskandar Muda.

    “Sebagiannya kita distribusikan untuk PLN, dan sebagiannya lagi sedang kita komunikasikan untuk industri di Aceh. Salah satunya Pupuk Iskandar Muda,” ujarnya.

    Menurut Bahlil, Pupuk Iskandar Muda selama ini masih mengandalkan pasokan LNG dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Karena itu, pemerintah ingin mendorong pemanfaatan gas Andaman agar industri di Aceh memperoleh pasokan energi yang lebih dekat dan efisien.

    Meski demikian, ia menegaskan seluruh rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama SKK Migas dan perusahaan pemegang konsesi Blok Andaman.

    “Pemegang konsesinya bukan Pertamina, tetapi Mubadalah. Karena itu kita harus memastikan keberlanjutan investasi sekaligus dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.

    Rencana ke Arun

    Bahlil menegaskan pemerintah belum dapat mengambil keputusan final karena harus mencari skema yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

    “Yang kita cari adalah solusi yang win-win. Selama secara ekonomi layak, tentu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau perhitungan ekonominya terlalu berat, juga tidak bisa dipaksakan. Tidak ada bisnis yang ujungnya rugi. Harus sama-sama untung, investor untung, rakyat Aceh juga memperoleh manfaat melalui peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.

    Selain mendorong pemanfaatan gas untuk industri, Bahlil menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan sumber daya manusia agar sektor energi di Aceh ke depan dapat dikelola langsung oleh putra-putri daerah.

    “Ke depan energi harus bisa dikelola sendiri. Pemuda-pemuda Aceh harus disekolahkan di bidang energi agar nantinya mampu mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya sendiri,” pungkasnya.**

    Eks kilang Arun NGL Co, salah satu landskap Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe Foto : DPMSTP Aceh

  • Soal Blok Andaman Aceh Bahlil Janjikan Solusi Adil

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah membuka ruang pembahasan terkait pembagian manfaat pengelolaan Blok Andaman Aceh, meski wilayah migas tersebut berada di atas 12 mil laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat memberi sambutan dalam pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

    Menurut Bahlil, ada dua aspirasi utama yang berkembang terkait pengembangan Blok Andaman, yakni soal Participating Interest (PI) dan pemanfaatan gas untuk kebutuhan industri di Aceh.

    Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, wilayah migas di atas 12 mil laut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak otomatis memberikan hak PI sebesar 10 persen kepada pemerintah daerah.

    “Andaman itu berada di atas 12 mil. Undang-Undang menyatakan kalau 12 mil ke bawah ada Participating Interest 10 persen yang diprioritaskan kepada daerah. Kalau 12 mil ke atas, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Bahlil.

    Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap mempertimbangkan kepentingan Aceh agar daerah memperoleh manfaat dari pengembangan lapangan migas raksasa tersebut. Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Aceh untuk membahas skema terbaik bagi daerah.

    “Saya sudah kasih tahu Pak Gubernur, kita bicarakan setengah kamar. Tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya di Aceh. Kita selesaikan secara adat saja. Kalau memang harus kita bagi, bagi saja,” ujarnya.

    Alokasi Gas Andaman Aceh

    Dari sisi produksi, Bahlil mengungkapkan tahap pertama Blok Andaman diperkirakan menghasilkan sekitar 300 MM gas. Sebagian telah dialokasikan untuk PLN, sementara sebagian lainnya diupayakan dapat dimanfaatkan sektor industri di Aceh, salah satunya PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang selama ini masih bergantung pada pasokan LNG dari luar daerah.

    “Pupuk Iskandar Muda salah satu yang akan kita dorong membeli gas dari Andaman. Selama ini sebagian gasnya berasal dari Papua, Kalimantan, dan Sulawesi dalam bentuk LNG yang harganya lebih mahal,” jelasnya.

    Menurut Bahlil, jika kebutuhan industri Aceh dapat dipenuhi dari gas Blok Andaman, roda ekonomi daerah akan bergerak lebih baik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan LNG dari luar wilayah.

    Ia juga mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat turut memberi perhatian terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

    “Saya sudah lapor kepada Bapak Presiden agar persoalan ini juga diperhatikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.

    Bahlil menegaskan pemerintah berupaya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun investor, sehingga pengembangan Blok Andaman tetap berjalan sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi Aceh.**

    Blok Andaman Foto : Ruangenergi.com

  • Gelar Aksi di Pelantikan Golkar, Mahasiswa Desak Bahlil Tinjau Ulang POD Blok Andaman

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo Blok Andaman di depan Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), untuk mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meninjau kembali persetujuan Plan of Development (POD) I Blok Andaman.

    Sekitar 15 mahasiswa mendatangi lokasi yang saat itu tengah berlangsung pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh, yang turut dihadiri langsung oleh Bahlil selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar.

    Koordinator Lapangan aksi, Aulia Rizki Yusfa, menjelaskan pihaknya membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendesak peninjauan ulang skema bagi hasil proyek yang dinilai terlalu kecil bagi Aceh.

    “Setelah kami kaji, hasil yang diterima Pemerintah Aceh hanya sekitar 4 persen. Padahal proyek ini akan berlangsung selama 26 tahun. Kami berharap skema bagi hasil itu dapat ditinjau kembali agar lebih menguntungkan Aceh,” kata Aulia.

    Tuntutan kedua menyoroti rencana pengolahan gas menggunakan fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) atau fasilitas terapung di laut. Menurut mahasiswa, pengolahan seharusnya dilakukan di darat agar memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.

    “Kalau pengolahannya di darat, akan ada efek multiplier, mulai dari terbukanya lapangan kerja, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar hingga bertambahnya pendapatan asli daerah,” ujarnya.

    Aulia menilai pengelolaan sumber daya migas semestinya menjadi salah satu jalan menuju kemandirian ekonomi Aceh, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada Dana Otonomi Khusus (Otsus).

    “Aceh ingin mandiri secara ekonomi. Kalau hasil yang diterima daerah hanya sedikit, tentu cita-cita itu akan sulit terwujud,” tambahnya.

    Ia turut mengungkapkan kekecewaan lantaran hingga kini belum ada respons dari Menteri ESDM atas surat Pemerintah Aceh yang meminta penundaan persetujuan POD I Blok Andaman.

    Dalam aksi tersebut, massa berharap bisa bertemu langsung dengan Bahlil untuk menyampaikan aspirasi. Namun pertemuan itu urung terjadi.

    “Kami sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIB. Tadi disampaikan akan dipertemukan dengan Pak Bahlil setelah acara selesai. Namun akhirnya kami diberitahu bahwa pertemuan tidak bisa dilakukan. Bagi kami, berarti Menteri tidak meluangkan waktu untuk bertemu mahasiswa,” lanjut Aulia.

    Sementara itu, Koordinator Lapangan lainnya, Ahli Ashimi, menyampaikan bahwa mahasiswa akan kembali menggelar konsolidasi untuk menentukan langkah lanjutan menyikapi persoalan ini.

    “Kami akan mengkaji kembali langkah-langkah yang akan ditempuh agar persoalan Blok Andaman dan kebijakan IUP ini dapat dipertimbangkan kembali oleh pemerintah,” tutupnya.**