acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah membuka ruang pembahasan terkait pembagian manfaat pengelolaan Blok Andaman Aceh, meski wilayah migas tersebut berada di atas 12 mil laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat memberi sambutan dalam pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Bahlil, ada dua aspirasi utama yang berkembang terkait pengembangan Blok Andaman, yakni soal Participating Interest (PI) dan pemanfaatan gas untuk kebutuhan industri di Aceh.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, wilayah migas di atas 12 mil laut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak otomatis memberikan hak PI sebesar 10 persen kepada pemerintah daerah.
“Andaman itu berada di atas 12 mil. Undang-Undang menyatakan kalau 12 mil ke bawah ada Participating Interest 10 persen yang diprioritaskan kepada daerah. Kalau 12 mil ke atas, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Bahlil.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap mempertimbangkan kepentingan Aceh agar daerah memperoleh manfaat dari pengembangan lapangan migas raksasa tersebut. Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Aceh untuk membahas skema terbaik bagi daerah.
“Saya sudah kasih tahu Pak Gubernur, kita bicarakan setengah kamar. Tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya di Aceh. Kita selesaikan secara adat saja. Kalau memang harus kita bagi, bagi saja,” ujarnya.
Alokasi Gas Andaman Aceh
Dari sisi produksi, Bahlil mengungkapkan tahap pertama Blok Andaman diperkirakan menghasilkan sekitar 300 MM gas. Sebagian telah dialokasikan untuk PLN, sementara sebagian lainnya diupayakan dapat dimanfaatkan sektor industri di Aceh, salah satunya PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang selama ini masih bergantung pada pasokan LNG dari luar daerah.
“Pupuk Iskandar Muda salah satu yang akan kita dorong membeli gas dari Andaman. Selama ini sebagian gasnya berasal dari Papua, Kalimantan, dan Sulawesi dalam bentuk LNG yang harganya lebih mahal,” jelasnya.
Menurut Bahlil, jika kebutuhan industri Aceh dapat dipenuhi dari gas Blok Andaman, roda ekonomi daerah akan bergerak lebih baik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan LNG dari luar wilayah.
Ia juga mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat turut memberi perhatian terhadap aspirasi masyarakat Aceh.
“Saya sudah lapor kepada Bapak Presiden agar persoalan ini juga diperhatikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.
Bahlil menegaskan pemerintah berupaya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun investor, sehingga pengembangan Blok Andaman tetap berjalan sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi Aceh.**
Tinggalkan Balasan