acehtoday

Tag: migas

  • Ekonom: Hilirisasi Gas Aceh Bisa Ciptakan Industri Petrokimia

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Aliasuddin, menyoroti pentingnya hilirisasi gas di Aceh untuk mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap gas alam yang dihasilkan Aceh tidak seluruhnya dikirim ke luar daerah, melainkan sebagian diolah di Aceh agar mampu menciptakan industri baru.

    Hal itu disampaikan Aliasuddin dalam Workshop Wartawan Tantangan Besar Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh di Banda Aceh, Selasa (21/7/2026).

    Gas Diolah di Aceh Bisa Buka Lapangan Kerja Baru

    Menurut Aliasuddin, pengolahan gas dapat melahirkan berbagai industri turunan seperti petrokimia, pupuk, hingga plastik yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Ia meyakini hilirisasi gas dapat mengubah struktur ekonomi Aceh secara signifikan.

    “Kalau gas diolah di Aceh, struktur ekonomi kita akan berubah. Anak-anak kita tidak perlu lagi mencari pekerjaan ke luar daerah karena industrinya tumbuh di sini,” kata Aliasuddin.

    Ia juga mengingatkan agar pembangunan ekonomi Aceh tidak hanya bertumpu pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga perlu didukung investasi berskala besar yang mampu memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

    Aliasuddin menyebut Aceh memiliki potensi minyak dan gas yang sangat besar, mulai dari kawasan Andaman hingga Pidie Jaya. Ia menyebut hampir seluruh kawasan pesisir timur dan sebagian wilayah barat selatan Aceh memiliki cadangan migas.

    Namun, potensi tersebut dinilai belum memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian daerah karena belum diikuti pembangunan industri pengolahan.

    Sensus Ekonomi Jadi Dasar Penentuan Lokasi Industri

    Selain migas, Aliasuddin turut menyinggung pentingnya hilirisasi komoditas lain seperti kelapa sawit dan kakao. Menurutnya, Aceh masih terlalu bergantung pada penjualan bahan baku, padahal nilai ekonominya akan jauh lebih tinggi apabila diolah menjadi produk jadi seperti kosmetik, deterjen, obat-obatan, maupun produk pangan.

    Ia menegaskan, seluruh upaya hilirisasi tersebut harus diawali dengan data ekonomi yang akurat melalui Sensus Ekonomi 2026. Data yang lengkap, menurutnya, akan menjadi acuan pemerintah dalam menentukan industri apa yang perlu dibangun serta lokasi yang paling tepat untuk pengembangannya.

    “Kalau data potensi ekonomi kita tidak lengkap, bagaimana pemerintah menentukan industri apa yang harus dibangun dan di mana lokasi yang paling tepat. Karena itu sensus ekonomi menjadi sangat penting,” tutup Aliasuddin.**

  • Aceh Buka Peluang Investasi Industri Gas, Pabrik Metanol Jadi Prioritas

    Aceh Buka Peluang Investasi Industri Gas, Pabrik Metanol Jadi Prioritas

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan pabrik metanol di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Investasi tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi gas nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor metanol.

    Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dengan jajaran manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal di Banda Aceh, Senin (13/7/2026).

    Dalam pertemuan itu, perusahaan memaparkan rencana pembangunan pabrik metanol yang akan memanfaatkan gas alam sebagai bahan baku utama.

    Sekda Aceh M. Nasir mengatakan Pemerintah Aceh berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang ingin mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal.

    Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan industri hilir berbasis gas.

    “Investasi yang menghasilkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi akan terus kami dukung. Pemerintah Aceh terbuka bagi investor yang ingin mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal,” ujar M. Nasir.

    Sekda Aceh M. Nasir menerima manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal di Banda Aceh, membahas rencana investasi pembangunan pabrik metanol di KEK Arun Lhokseumawe untuk mendukung hilirisasi gas nasional
    Sekda Aceh M. Nasir menerima manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal di Banda Aceh, membahas rencana investasi pembangunan pabrik metanol di KEK Arun Lhokseumawe untuk mendukung hilirisasi gas nasional

    Ia menilai pembangunan pabrik metanol di KEK Arun tidak hanya berdampak pada peningkatan investasi, tetapi juga membuka peluang kerja baru serta memperkuat daya saing industri nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di Aceh.

    Pabrik Metanol Pasar Impor

    Dalam paparannya, manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal menjelaskan metanol merupakan salah satu bahan baku penting bagi berbagai sektor industri, mulai dari industri kimia, energi, hingga manufaktur.

    Kehadiran pabrik tersebut diharapkan mampu memperkuat pasokan metanol dalam negeri sehingga kebutuhan impor dapat ditekan.

    Selain itu, proyek tersebut diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tumbuhnya industri turunan, serta berkembangnya ekosistem industri berbasis metanol di Aceh.

    Sejumlah produk turunan yang berpotensi dikembangkan dari industri metanol di antaranya formaldehida, asam asetat, dimetil eter (DME), hingga berbagai produk petrokimia lainnya.

    Pengembangan industri tersebut diharapkan mampu menciptakan rantai nilai yang lebih panjang dari pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

    Apabila terealisasi, pembangunan pabrik metanol di KEK Arun Lhokseumawe diyakini semakin memperkuat posisi Aceh sebagai kawasan industri berbasis energi.

    Di sisi lain, investasi tersebut juga sejalan dengan agenda nasional dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan industri, serta meningkatkan nilai tambah gas bumi bagi perekonomian nasional.

  • PGE Targetkan Zero Kasus Pencurian di Fasilitas Migas

    PGE Targetkan Zero Kasus Pencurian di Fasilitas Migas

    acehtoday.id/ | Aceh Utara – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Aceh memperkuat pengamanan Obvitnas migas Aceh di Wilayah Kerja B yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pema Global Energi (PGE) di Aceh Utara.

    Langkah ini diambil untuk memitigasi potensi ancaman keamanan yang dapat mengganggu operasional hulu minyak dan gas bumi (migas) serta suplai energi nasional.

    Penguatan pengamanan diwujudkan melalui kunjungan lapangan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis (PKT) Pengamanan Khusus Eksternal Tahun 2026, sebagai bagian dari sinergi BPMA, Polri, dan KKKS dalam menjaga keamanan fasilitas strategis migas.

    Kepala Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti (DFHE) BPMA, Irham M. Amin, mengatakan bahwa meskipun tugas utama BPMA adalah melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan hulu migas, faktor keamanan tetap menjadi elemen penting yang membutuhkan dukungan dan kompetensi aparat keamanan.

    “Kami berharap bersama-sama memberikan langkah-langkah mitigasi risiko secara konkret, baik upaya pencegahan maupun penanganan hukum. Ke depan, kami juga akan membahas dukungan alat, seperti pemasangan CCTV,” ujar Irham dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).

    Sementara itu, Relations Manager PGE, Wilya Retnosari, mengungkapkan adanya tren peningkatan kasus pencurian dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sekitar fasilitas produksi PGE hingga pertengahan 2026.

    Menurutnya, sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas), gangguan terhadap fasilitas PGE berpotensi memengaruhi stabilitas operasional hulu migas.

    “Keberhasilan operasi hulu migas tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga stabilitas keamanan. Kami berharap ke depan bisa mencari solusi terbaik agar kasus pencurian dan gangguan keamanan lainnya bisa diminimalkan hingga mencapai zero kasus,” kata Wilya.

    Menanggapi hal itu, Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh, Marzuki, menyambut positif koordinasi yang turut melibatkan jajaran Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pendampingan hukum, untuk mempercepat penanganan perkara kriminalitas di kawasan operasional migas.

    “Kami terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan. Ke depan, kami berharap dukungan penuh dari BPMA dan PGE, serta melibatkan pendampingan hukum untuk proses penanganan perkara,” jelas Marzuki.

    Ia juga menekankan pentingnya kejelasan tugas pokok dan fungsi antara Polri, TNI, serta Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dalam menjaga aset strategis negara.

    Kolaborasi antara BPMA, Polda Aceh, dan PGE ini diharapkan dapat menjaga kelancaran operasional hulu migas, menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.**

  • Soal Blok Andaman Aceh Bahlil Janjikan Solusi Adil

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah membuka ruang pembahasan terkait pembagian manfaat pengelolaan Blok Andaman Aceh, meski wilayah migas tersebut berada di atas 12 mil laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat memberi sambutan dalam pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

    Menurut Bahlil, ada dua aspirasi utama yang berkembang terkait pengembangan Blok Andaman, yakni soal Participating Interest (PI) dan pemanfaatan gas untuk kebutuhan industri di Aceh.

    Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, wilayah migas di atas 12 mil laut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak otomatis memberikan hak PI sebesar 10 persen kepada pemerintah daerah.

    “Andaman itu berada di atas 12 mil. Undang-Undang menyatakan kalau 12 mil ke bawah ada Participating Interest 10 persen yang diprioritaskan kepada daerah. Kalau 12 mil ke atas, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Bahlil.

    Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap mempertimbangkan kepentingan Aceh agar daerah memperoleh manfaat dari pengembangan lapangan migas raksasa tersebut. Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Aceh untuk membahas skema terbaik bagi daerah.

    “Saya sudah kasih tahu Pak Gubernur, kita bicarakan setengah kamar. Tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya di Aceh. Kita selesaikan secara adat saja. Kalau memang harus kita bagi, bagi saja,” ujarnya.

    Alokasi Gas Andaman Aceh

    Dari sisi produksi, Bahlil mengungkapkan tahap pertama Blok Andaman diperkirakan menghasilkan sekitar 300 MM gas. Sebagian telah dialokasikan untuk PLN, sementara sebagian lainnya diupayakan dapat dimanfaatkan sektor industri di Aceh, salah satunya PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang selama ini masih bergantung pada pasokan LNG dari luar daerah.

    “Pupuk Iskandar Muda salah satu yang akan kita dorong membeli gas dari Andaman. Selama ini sebagian gasnya berasal dari Papua, Kalimantan, dan Sulawesi dalam bentuk LNG yang harganya lebih mahal,” jelasnya.

    Menurut Bahlil, jika kebutuhan industri Aceh dapat dipenuhi dari gas Blok Andaman, roda ekonomi daerah akan bergerak lebih baik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan LNG dari luar wilayah.

    Ia juga mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat turut memberi perhatian terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

    “Saya sudah lapor kepada Bapak Presiden agar persoalan ini juga diperhatikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.

    Bahlil menegaskan pemerintah berupaya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun investor, sehingga pengembangan Blok Andaman tetap berjalan sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi Aceh.**

    Blok Andaman Foto : Ruangenergi.com

  • Gelar Aksi di Pelantikan Golkar, Mahasiswa Desak Bahlil Tinjau Ulang POD Blok Andaman

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo Blok Andaman di depan Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), untuk mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meninjau kembali persetujuan Plan of Development (POD) I Blok Andaman.

    Sekitar 15 mahasiswa mendatangi lokasi yang saat itu tengah berlangsung pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh, yang turut dihadiri langsung oleh Bahlil selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar.

    Koordinator Lapangan aksi, Aulia Rizki Yusfa, menjelaskan pihaknya membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendesak peninjauan ulang skema bagi hasil proyek yang dinilai terlalu kecil bagi Aceh.

    “Setelah kami kaji, hasil yang diterima Pemerintah Aceh hanya sekitar 4 persen. Padahal proyek ini akan berlangsung selama 26 tahun. Kami berharap skema bagi hasil itu dapat ditinjau kembali agar lebih menguntungkan Aceh,” kata Aulia.

    Tuntutan kedua menyoroti rencana pengolahan gas menggunakan fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) atau fasilitas terapung di laut. Menurut mahasiswa, pengolahan seharusnya dilakukan di darat agar memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.

    “Kalau pengolahannya di darat, akan ada efek multiplier, mulai dari terbukanya lapangan kerja, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar hingga bertambahnya pendapatan asli daerah,” ujarnya.

    Aulia menilai pengelolaan sumber daya migas semestinya menjadi salah satu jalan menuju kemandirian ekonomi Aceh, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada Dana Otonomi Khusus (Otsus).

    “Aceh ingin mandiri secara ekonomi. Kalau hasil yang diterima daerah hanya sedikit, tentu cita-cita itu akan sulit terwujud,” tambahnya.

    Ia turut mengungkapkan kekecewaan lantaran hingga kini belum ada respons dari Menteri ESDM atas surat Pemerintah Aceh yang meminta penundaan persetujuan POD I Blok Andaman.

    Dalam aksi tersebut, massa berharap bisa bertemu langsung dengan Bahlil untuk menyampaikan aspirasi. Namun pertemuan itu urung terjadi.

    “Kami sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIB. Tadi disampaikan akan dipertemukan dengan Pak Bahlil setelah acara selesai. Namun akhirnya kami diberitahu bahwa pertemuan tidak bisa dilakukan. Bagi kami, berarti Menteri tidak meluangkan waktu untuk bertemu mahasiswa,” lanjut Aulia.

    Sementara itu, Koordinator Lapangan lainnya, Ahli Ashimi, menyampaikan bahwa mahasiswa akan kembali menggelar konsolidasi untuk menentukan langkah lanjutan menyikapi persoalan ini.

    “Kami akan mengkaji kembali langkah-langkah yang akan ditempuh agar persoalan Blok Andaman dan kebijakan IUP ini dapat dipertimbangkan kembali oleh pemerintah,” tutupnya.**

  • Aceh Timur Geger, Sumur Bor Semburkan Lumpur Panas

    acehtoday.id/ | Aceh Timur – Semburan lumpur panas mengejutkan warga Gampong Meunasah Tingkeum, Kecamatan Madat, Aceh Timur, setelah muncul dari lubang pengeboran sumur air di halaman masjid gampong, Rabu (1/7/2026). Kejadian ini membuat masyarakat setempat heboh karena semburan yang seharusnya berupa air justru berupa lumpur panas.

    Keuchik Gampong Meunasah Tingkeum, Zahrul, menjelaskan bahwa pengeboran sumur untuk kebutuhan air warga dilakukan sejak Selasa dengan kedalaman mencapai 78 meter. Namun alih-alih mengeluarkan air, lubang bor tersebut justru menyemburkan lumpur panas hingga ke permukaan sejak Selasa hingga Rabu.

    Pada awalnya, semburan lumpur cukup kuat dan sempat muncrat tinggi. Namun memasuki Rabu, intensitas semburan mulai berkurang meski belum sepenuhnya berhenti.

    Saat ditanya apakah semburan tersebut terindikasi mengandung gas atau minyak, Zahrul mengaku tidak mengetahui hal itu karena bukan bidang keahliannya.

    “Saya tidak tahu kalau itu karena kita tidak di bidang itu,” jelasnya.

    Lokasi Dipasangi Garis Polisi

    Karena semburan lumpur masih terus terjadi, lokasi kejadian langsung dipasangi garis polisi untuk mencegah warga mendekat. Pihak keamanan juga telah turun tangan mengendalikan situasi di sekitar lokasi semburan.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada tim dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) maupun pihak migas yang turun ke lokasi untuk memastikan apakah semburan tersebut mengandung unsur gas atau minyak.

    Bukan Kali Pertama, Lumpur Panas Pernah Muncul di Aceh Timur

    Fenomena semburan lumpur panas seperti ini bukan pertama kali terjadi di Aceh Timur. Pada Januari 2026, kejadian serupa pernah ditemukan di Gampong Paya Deumam Lhee, Kecamatan Pante Bidari.

    Saat itu, warga juga tengah melakukan pengeboran sumur untuk kebutuhan air, namun yang keluar dari lubang bor justru lumpur panas, sama seperti yang terjadi di Madat.

    Kejadian berulang ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kondisi geologi di wilayah Aceh Timur, yang diduga menyimpan potensi aktivitas bawah tanah cukup kompleks.

    https://www.instagram.com/reel/DaUTJHLxwt4/?igsh=MXFuMXE4dzZnOXZwbA==