acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo Blok Andaman di depan Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), untuk mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meninjau kembali persetujuan Plan of Development (POD) I Blok Andaman.
Sekitar 15 mahasiswa mendatangi lokasi yang saat itu tengah berlangsung pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh, yang turut dihadiri langsung oleh Bahlil selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Koordinator Lapangan aksi, Aulia Rizki Yusfa, menjelaskan pihaknya membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendesak peninjauan ulang skema bagi hasil proyek yang dinilai terlalu kecil bagi Aceh.
“Setelah kami kaji, hasil yang diterima Pemerintah Aceh hanya sekitar 4 persen. Padahal proyek ini akan berlangsung selama 26 tahun. Kami berharap skema bagi hasil itu dapat ditinjau kembali agar lebih menguntungkan Aceh,” kata Aulia.
Tuntutan kedua menyoroti rencana pengolahan gas menggunakan fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) atau fasilitas terapung di laut. Menurut mahasiswa, pengolahan seharusnya dilakukan di darat agar memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.
“Kalau pengolahannya di darat, akan ada efek multiplier, mulai dari terbukanya lapangan kerja, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar hingga bertambahnya pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Aulia menilai pengelolaan sumber daya migas semestinya menjadi salah satu jalan menuju kemandirian ekonomi Aceh, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Aceh ingin mandiri secara ekonomi. Kalau hasil yang diterima daerah hanya sedikit, tentu cita-cita itu akan sulit terwujud,” tambahnya.
Ia turut mengungkapkan kekecewaan lantaran hingga kini belum ada respons dari Menteri ESDM atas surat Pemerintah Aceh yang meminta penundaan persetujuan POD I Blok Andaman.
Dalam aksi tersebut, massa berharap bisa bertemu langsung dengan Bahlil untuk menyampaikan aspirasi. Namun pertemuan itu urung terjadi.
“Kami sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIB. Tadi disampaikan akan dipertemukan dengan Pak Bahlil setelah acara selesai. Namun akhirnya kami diberitahu bahwa pertemuan tidak bisa dilakukan. Bagi kami, berarti Menteri tidak meluangkan waktu untuk bertemu mahasiswa,” lanjut Aulia.
Sementara itu, Koordinator Lapangan lainnya, Ahli Ashimi, menyampaikan bahwa mahasiswa akan kembali menggelar konsolidasi untuk menentukan langkah lanjutan menyikapi persoalan ini.
“Kami akan mengkaji kembali langkah-langkah yang akan ditempuh agar persoalan Blok Andaman dan kebijakan IUP ini dapat dipertimbangkan kembali oleh pemerintah,” tutupnya.**
Tinggalkan Balasan