acehtoday

Tag: Bahlil

  • Arun Belum Pasti Jadi Tujuan Gas Andaman, Bahlil Sebut Biaya Pipa Mahal

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah masih mengkaji rencana pengolahan gas Blok Andaman KEK Arun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dengan tetap mempertimbangkan aspek keekonomian proyek.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

    Menanggapi peluang pemanfaatan gas Andaman untuk KEK Arun, Bahlil menjelaskan bahwa lokasi lapangan gas berada lebih dari 12 mil laut dari garis pantai, sehingga pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan biaya investasi yang besar.

    “Kalau menyangkut gas di dalam plan of development (POD), itu kan berada di atas 12 mil. Kalau kita bangun pipanya, cost-nya memang tinggi dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Harganya bisa di atas 10 dolar per MMBTU,” kata Bahlil.

    Ia mengungkapkan, pada tahap pertama, produksi Blok Andaman diperkirakan mencapai sekitar 300 MMSCFD. Sebagian produksi akan dialokasikan untuk kebutuhan PT PLN (Persero), sementara sisanya masih dibahas agar dapat dimanfaatkan industri di Aceh, salah satunya Pupuk Iskandar Muda.

    “Sebagiannya kita distribusikan untuk PLN, dan sebagiannya lagi sedang kita komunikasikan untuk industri di Aceh. Salah satunya Pupuk Iskandar Muda,” ujarnya.

    Menurut Bahlil, Pupuk Iskandar Muda selama ini masih mengandalkan pasokan LNG dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Karena itu, pemerintah ingin mendorong pemanfaatan gas Andaman agar industri di Aceh memperoleh pasokan energi yang lebih dekat dan efisien.

    Meski demikian, ia menegaskan seluruh rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama SKK Migas dan perusahaan pemegang konsesi Blok Andaman.

    “Pemegang konsesinya bukan Pertamina, tetapi Mubadalah. Karena itu kita harus memastikan keberlanjutan investasi sekaligus dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.

    Rencana ke Arun

    Bahlil menegaskan pemerintah belum dapat mengambil keputusan final karena harus mencari skema yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

    “Yang kita cari adalah solusi yang win-win. Selama secara ekonomi layak, tentu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau perhitungan ekonominya terlalu berat, juga tidak bisa dipaksakan. Tidak ada bisnis yang ujungnya rugi. Harus sama-sama untung, investor untung, rakyat Aceh juga memperoleh manfaat melalui peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.

    Selain mendorong pemanfaatan gas untuk industri, Bahlil menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan sumber daya manusia agar sektor energi di Aceh ke depan dapat dikelola langsung oleh putra-putri daerah.

    “Ke depan energi harus bisa dikelola sendiri. Pemuda-pemuda Aceh harus disekolahkan di bidang energi agar nantinya mampu mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya sendiri,” pungkasnya.**

    Eks kilang Arun NGL Co, salah satu landskap Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe Foto : DPMSTP Aceh

  • Soal Blok Andaman Aceh Bahlil Janjikan Solusi Adil

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah membuka ruang pembahasan terkait pembagian manfaat pengelolaan Blok Andaman Aceh, meski wilayah migas tersebut berada di atas 12 mil laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat memberi sambutan dalam pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

    Menurut Bahlil, ada dua aspirasi utama yang berkembang terkait pengembangan Blok Andaman, yakni soal Participating Interest (PI) dan pemanfaatan gas untuk kebutuhan industri di Aceh.

    Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, wilayah migas di atas 12 mil laut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak otomatis memberikan hak PI sebesar 10 persen kepada pemerintah daerah.

    “Andaman itu berada di atas 12 mil. Undang-Undang menyatakan kalau 12 mil ke bawah ada Participating Interest 10 persen yang diprioritaskan kepada daerah. Kalau 12 mil ke atas, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Bahlil.

    Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap mempertimbangkan kepentingan Aceh agar daerah memperoleh manfaat dari pengembangan lapangan migas raksasa tersebut. Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Aceh untuk membahas skema terbaik bagi daerah.

    “Saya sudah kasih tahu Pak Gubernur, kita bicarakan setengah kamar. Tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya di Aceh. Kita selesaikan secara adat saja. Kalau memang harus kita bagi, bagi saja,” ujarnya.

    Alokasi Gas Andaman Aceh

    Dari sisi produksi, Bahlil mengungkapkan tahap pertama Blok Andaman diperkirakan menghasilkan sekitar 300 MM gas. Sebagian telah dialokasikan untuk PLN, sementara sebagian lainnya diupayakan dapat dimanfaatkan sektor industri di Aceh, salah satunya PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang selama ini masih bergantung pada pasokan LNG dari luar daerah.

    “Pupuk Iskandar Muda salah satu yang akan kita dorong membeli gas dari Andaman. Selama ini sebagian gasnya berasal dari Papua, Kalimantan, dan Sulawesi dalam bentuk LNG yang harganya lebih mahal,” jelasnya.

    Menurut Bahlil, jika kebutuhan industri Aceh dapat dipenuhi dari gas Blok Andaman, roda ekonomi daerah akan bergerak lebih baik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan LNG dari luar wilayah.

    Ia juga mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat turut memberi perhatian terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

    “Saya sudah lapor kepada Bapak Presiden agar persoalan ini juga diperhatikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.

    Bahlil menegaskan pemerintah berupaya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun investor, sehingga pengembangan Blok Andaman tetap berjalan sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi Aceh.**

    Blok Andaman Foto : Ruangenergi.com

  • Gelar Aksi di Pelantikan Golkar, Mahasiswa Desak Bahlil Tinjau Ulang POD Blok Andaman

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo Blok Andaman di depan Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), untuk mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meninjau kembali persetujuan Plan of Development (POD) I Blok Andaman.

    Sekitar 15 mahasiswa mendatangi lokasi yang saat itu tengah berlangsung pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh, yang turut dihadiri langsung oleh Bahlil selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar.

    Koordinator Lapangan aksi, Aulia Rizki Yusfa, menjelaskan pihaknya membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendesak peninjauan ulang skema bagi hasil proyek yang dinilai terlalu kecil bagi Aceh.

    “Setelah kami kaji, hasil yang diterima Pemerintah Aceh hanya sekitar 4 persen. Padahal proyek ini akan berlangsung selama 26 tahun. Kami berharap skema bagi hasil itu dapat ditinjau kembali agar lebih menguntungkan Aceh,” kata Aulia.

    Tuntutan kedua menyoroti rencana pengolahan gas menggunakan fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) atau fasilitas terapung di laut. Menurut mahasiswa, pengolahan seharusnya dilakukan di darat agar memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.

    “Kalau pengolahannya di darat, akan ada efek multiplier, mulai dari terbukanya lapangan kerja, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar hingga bertambahnya pendapatan asli daerah,” ujarnya.

    Aulia menilai pengelolaan sumber daya migas semestinya menjadi salah satu jalan menuju kemandirian ekonomi Aceh, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada Dana Otonomi Khusus (Otsus).

    “Aceh ingin mandiri secara ekonomi. Kalau hasil yang diterima daerah hanya sedikit, tentu cita-cita itu akan sulit terwujud,” tambahnya.

    Ia turut mengungkapkan kekecewaan lantaran hingga kini belum ada respons dari Menteri ESDM atas surat Pemerintah Aceh yang meminta penundaan persetujuan POD I Blok Andaman.

    Dalam aksi tersebut, massa berharap bisa bertemu langsung dengan Bahlil untuk menyampaikan aspirasi. Namun pertemuan itu urung terjadi.

    “Kami sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIB. Tadi disampaikan akan dipertemukan dengan Pak Bahlil setelah acara selesai. Namun akhirnya kami diberitahu bahwa pertemuan tidak bisa dilakukan. Bagi kami, berarti Menteri tidak meluangkan waktu untuk bertemu mahasiswa,” lanjut Aulia.

    Sementara itu, Koordinator Lapangan lainnya, Ahli Ashimi, menyampaikan bahwa mahasiswa akan kembali menggelar konsolidasi untuk menentukan langkah lanjutan menyikapi persoalan ini.

    “Kami akan mengkaji kembali langkah-langkah yang akan ditempuh agar persoalan Blok Andaman dan kebijakan IUP ini dapat dipertimbangkan kembali oleh pemerintah,” tutupnya.**

  • Bahlil Respons Aspirasi Aceh, Golkar Siap Perjuangkan Dana Otsus 2,5 Persen

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat Aceh yang menginginkan peningkatan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

    Dalam kesempatan itu, Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Muhammad Salim Fakhry, secara langsung meminta dukungan Bahlil agar pemerintah pusat bersama DPR RI menyetujui peningkatan besaran Dana Otsus Aceh.

    Salim menegaskan, perjuangan tersebut bukan hanya menjadi kepentingan Partai Golkar, melainkan telah menjadi aspirasi bersama seluruh partai politik di Aceh, baik partai nasional maupun partai lokal.

    “Kami memohon dukungan Bapak Ketua Umum agar revisi undang-undang terkait Dana Otsus dapat diperjuangkan. Harapan kami, Dana Otsus Aceh dapat dikembalikan bahkan ditingkatkan menjadi 2,5 persen, Ini bukan harapan Partai Golkar saja, tetapi harapan seluruh partai politik di Aceh” kata Salim.

    Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Muhammad Salim Fakhry memberi kata sambutan usai pelantikan DPD Partai Golkar Aceh di Hermes Hotel Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

    Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Aceh

    Ia menjelaskan, pembahasan revisi UUPA saat ini sedang berlangsung di DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) yang dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

    “Kami tahu kader Golkar yang Bapak Ketum tempatkan di Baleg sudah memperjuangkan revisi Undang-Undang terkait Dana Otsus,” ujarnya.

    Salim juga meyakini Bahlil memiliki peran strategis untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Saya yakin kedekatan Bapak Ketua Umum dengan Bapak Presiden bisa membisikkan masalah ini,” ucapnya.

    Menanggapi permintaan tersebut, Bahlil mengaku memahami harapan masyarakat Aceh. Ia menyebut pembahasan revisi UUPA saat ini berada di bawah koordinasi Panja yang dipimpin Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

    Menurut Bahlil, Aceh bersama Papua merupakan daerah yang memiliki status kekhususan sehingga persoalan Dana Otsus harus mendapat perhatian serius.

    “Karena Ketua Panjanya Pak Doli, saya jawab langsung. Sekarang Otsus Aceh dan Papua memiliki kekhususan. Aceh minta 2,5 persen, kita perjuangkan kenaikan Dana Otsus,” kata Bahlil.

    Sebagai informasi, besaran Dana Otsus Aceh mengalami penurunan menjadi 1 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada periode 2023–2027. Pemerintah Aceh bersama DPRA saat ini terus memperjuangkan perpanjangan masa berlaku Dana Otsus sekaligus peningkatan alokasinya menjadi 2 persen hingga 2,5 persen melalui revisi UUPA.

  • Dilantik Bahlil, Salim Fakhry Resmi Pimpin Golkar Aceh 2026-2030

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, resmi melantik pengurus baru DPD Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026). Dalam prosesi tersebut, Muhammad Salim Fakhry dilantik sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Aceh untuk periode 2026-2030.

    Kedatangan Bahlil beserta rombongan disambut langsung oleh Salim Fakhry di lobi Hotel Hermes, yang turut memakaikan kopiah meukeutop khas Aceh kepada Ketua Umum Golkar tersebut. Prosesi pelantikan pun diwarnai suguhan budaya lokal, mulai dari tari Saman, tari Seudati, hingga pembacaan pantun oleh seniman Aceh.

    Usai resmi dilantik, Salim Fakhry menegaskan komitmennya menjalankan amanat partai sesuai arahan Ketua Umum. Ia menyebut, kepengurusan baru ini turut diisi kembali oleh para senior partai yang telah bergabung untuk memajukan Golkar Aceh.

    “Insya Allah kami tetap setia, patuh dan taat pada AD/ART, patuh organisasi dan patuh pada instruksi atasan, kuota 30 persen kami penuhi antara tua muda, adik-adik mahasiswa, dan dari berbagai kalangan. Hampir seluruh senior sudah bergabung di partai. Mohon dukungan dan arahan dari pak ketua,” kata Salim.

    Modal 100 Kursi Legislatif Jelang Pemilu 2029

    Salim turut memaparkan modal politik yang dimiliki partainya saat ini. Ia menyebut, kader Fraksi Golkar Aceh yang telah menduduki kursi DPRK se-Aceh berjumlah 88 orang, DPRA sebanyak 9 orang, dan DPR RI sebanyak 3 orang. Ia menegaskan pihaknya tetap membuka pintu lebar bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin ini.

    “Kita sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung, kami sangat terbuka,” ujarnya.

    Sebelumnya, Salim juga mengungkapkan bahwa kepengurusan DPD I periode ini didominasi kalangan muda dari berbagai latar belakang, dengan harapan mampu membawa perubahan bagi partai. “Kalangan muda sekitar 70 persen dari berbagai kalangan seperti aktivis kampus, organisasi kepemudaan, organisasi pengkaderan, paguyuban hingga berbagai komunitas,” katanya. Selain unsur muda, kepengurusan turut diisi pengusaha muda dan senior, pensiunan aparatur sipil negara (ASN), serta tokoh partai yang ditempatkan di Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat, dan Dewan Pakar.

     

    Bahlil Tegaskan Dua Agenda Utama Golkar

    Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan Partai Golkar memiliki dua agenda strategis: menaikkan jumlah kursi di legislatif dan mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran hingga tuntas.

    “Dalam konteks menaikkan kursi, konsolidasi adalah instrumen penting untuk tujuan itu. Musda harus disegerakan di daerah-daerah,” kata Bahlil.

    Pelantikan pengurus Golkar Aceh ini berlangsung dalam rangkaian agenda pada 10-12 Juli 2026, yang juga dibarengi dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh anggota Fraksi Golkar Aceh di DPRA dan DPRK se-Aceh, serta Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, yang turut hadir dalam Bimtek di Hotel Hermes, mengaku DPP belum menetapkan target pasti jumlah kursi yang akan diraih pada Pemilu 2029. Meski begitu, secara umum Golkar menargetkan penambahan kursi di setiap daerah pemilihan, baik untuk DPR RI, DPR Aceh, maupun DPR kabupaten/kota.

    “Angka pastinya belum bisa ditentukan sekarang. Yang sedang kami lakukan adalah pemetaan. Melalui Bimtek ini kami ingin memastikan siapa saja anggota DPR yang masih bersedia maju kembali, siapa yang akan naik ke tingkat DPR RI atau DPRA, sehingga strategi pemenangan bisa disusun lebih matang,” tutup Doli.

  • Jelang Pelantikan, Fakhri: Golkar Aceh Kali ini Diperkuat Kader Muda

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dijadwalkan memimpin langsung pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Aceh. Agenda ini akan berlangsung dalam rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar pada 10–12 Juli 2026 di Hermes Hotel, Banda Aceh.

    Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, HM Fakhri Salim, mengungkapkan bahwa komposisi kepengurusan periode ini didominasi kalangan muda hingga mencapai sekitar 70 persen.

    Para pengurus muda tersebut berasal dari latar belakang beragam, mulai dari aktivis organisasi kampus, organisasi kepemudaan (OKP), organisasi pengkaderan, paguyuban, hingga berbagai komunitas.

    “Dari pengurus kalangan anak muda sekitar 70 persen latar belakang sebagai aktivis organisasi kampus, organisasi kepemudaan (OKP), organisasi pengkaderan, paguyuban hingga berbagai komunitas,” ujar Fakhri.

    Selain diisi kalangan aktivis muda, struktur kepengurusan Golkar Aceh juga melibatkan pengusaha muda, pengusaha senior, pensiunan aparatur sipil negara (ASN), serta sejumlah tokoh partai yang didudukkan pada posisi Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat, dan Dewan Pakar.

    Menurut Fakhri, para pengurus tersebut sudah lama berproses di internal partai dan diharapkan bisa menjadikan Golkar sebagai wadah penyaluran ide serta gagasan segar.

    Di sisi lain, kegiatan Bimtek disebut sebagai agenda wajib partai untuk membina anggota Fraksi Partai Golkar, baik yang duduk di DPRA maupun DPRK se-Aceh.

    Fakhri menjelaskan, pembinaan teknis ini bertujuan memastikan kerja-kerja legislatif berjalan lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Bimtek itu bimbingan teknis khusus kepada teman-teman anggota DPRA dan DPRK se-Aceh dari Fraksi Partai Golkar. Itu memang sebuah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap partai,” kata Fakhri.

    Ia menambahkan, materi pelatihan dirancang agar peserta memahami tugas pokok legislator sesuai kebutuhan kekinian, sehingga hasil kerja politik benar-benar sejalan dengan amanah yang diberikan masyarakat Aceh.

    Dalam pelaksanaannya, panitia turut menghadirkan tiga narasumber nasional yang fokus membahas relasi media dan strategi komunikasi kader.

    Materi ini dinilai penting agar anggota dewan mampu menyampaikan informasi secara tepat, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

    Tak hanya soal komunikasi, peserta Bimtek juga dibekali materi pengelolaan anggaran sesuai regulasi bersama narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), fungsi kefraksian, strategi pemenangan pemilu, hingga optimalisasi kerja partai secara menyeluruh.

    Aspek digitalisasi dan personal branding turut menjadi bagian penting dari kurikulum pelatihan. Fakhri menegaskan, anggota legislatif dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi agar tidak tertinggal dalam membangun citra kerja politik maupun personal di ranah digital.

    “Kalau kita tidak menguasai media sosial dan perkembangan digital, tentu kita akan tertinggal,” ujarnya.
    Bersamaan dengan Bimtek, Rakerda juga akan menyusun program kerja yang selaras dengan kebijakan DPP Partai Golkar serta merumuskan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di Aceh.

    Sementara itu, Ketua Harian Golkar Aceh yang juga menjabat Ketua Panitia Pelaksana, Khalid, menyatakan kesiapan penyelenggaraan acara telah mencapai 90 persen menjelang hari pelaksanaan.

    “Saat ini kesiapan acara mencapai 90 persen. Kita harap pelaksanaan agenda ini dapat berjalan baik hingga selesai,” pungkas Khalid.**