acehtoday

Kategori: energi

  • Pemerintah Aceh Siapkan Langkah Jamin BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi serta LPG Tabung 3 Kg bagi masyarakat.

    Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, T. Robby Irza, bersama PT Pertamina Patra Niaga, yang diwakili Sales Area Manager (SAM) Retail Misbah Bukhori, perwakilan Hiswana Migas, SKPA terkait, serta instansi vertikal.

    Rapat digelar sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai antrean kendaraan di sejumlah SPBU dan keterbatasan pasokan LPG Tabung 3 Kg di beberapa daerah.

    Pemerintah Aceh menegaskan bahwa ketersediaan energi bersubsidi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin melalui pasokan yang memadai, distribusi yang lancar, pelayanan yang optimal, dan penyaluran yang tepat sasaran.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, mengatakan Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

    “Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak harus terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Robby.

    Stok BBM Bersubsidi Harus Tercukupi

    Dalam rapat tersebut, Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga menjaga ketersediaan stok BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg serta meningkatkan efektivitas distribusi hingga ke tingkat SPBU dan pangkalan. Pengawasan penyaluran juga akan diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan subsidi.

    Rapat koordinasi Pemerintah Aceh dan Pertamina bahas ketersediaan BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg di Banda Aceh.
    Rapat koordinasi Pemerintah Aceh dan Pertamina bahas ketersediaan BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg di Banda Aceh. Foto Humas Aceh

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penambahan kuota Bio Solar dan LPG Tabung 3 Kg kepada kementerian dan lembaga terkait sesuai kebutuhan riil masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh bersama Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan instansi terkait juga akan melakukan penertiban terhadap penggunaan BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg agar tepat sasaran.

    Selain itu, Pertamina diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di SPBU, mulai dari pengaturan antrean, optimalisasi pelayanan pengisian BBM, memastikan kecukupan stok pada seluruh jaringan distribusi, hingga memperkuat pengawasan terhadap SPBU dan pangkalan.

    PT Pertamina Patra Niaga juga diminta untuk meningkatkan kualitas pelayanan operasional SPBU melalui penambahan operator pada setiap dispenser/nozzle, khususnya pada jam-jam sibuk, guna meningkatkan efisiensi waktu pelayanan, mempercepat proses pengisian BBM bersubsidi, serta mengurangi antrean kendaraan di SPBU, serta memastikan antrean tidak meluas hingga mengganggu kelancaran lalu lintas maupun aktivitas fasilitas umum dan pusat pelayanan masyarakat di sekitar SPBU.

    Secara berkala, Pertamina juga diminta menyampaikan laporan kepada Pemerintah Aceh mengenai kondisi stok, distribusi, dan pelayanan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan.

    Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg sesuai peruntukannya, tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), serta mendukung upaya mewujudkan distribusi energi bersubsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh.[]

  • Dampak Perang AS-Iran Berlanjut, Harga Minyak Dunia Naik 5%

    DUNIA – Harga minyak dunia melonjak tajam hingga hampir 5% pada perdagangan Senin sebelum sebagian kenaikan tersebut terpangkas, menyusul eskalasi baru konflik militer antara Amerika Serikat dan Iran yang mengancam jalur distribusi energi global melalui Selat Hormuz.

    Mengutip data Investing.com pukul 14:43 waktu Eropa, kontrak Brent Oil Futures tercatat naik 3,5% ke level $78,68 per barel, sedangkan Crude Oil WTI Futures menguat 3,5% menjadi $73,89 per barel. Kedua kontrak sempat menyentuh kenaikan hampir 5% pada awal sesi sebelum investor mulai mengambil untung.

    Lonjakan harga minyak dunia ini dipicu serangan rudal dan drone Iran ke sejumlah negara Teluk, termasuk Qatar dan Uni Emirat Arab, pada Minggu (13/7/2026), sebagai balasan atas serangan militer AS sebelumnya. Teheran bahkan mengklaim telah menutup Selat Hormuz setelah sebuah kapal komersial menjadi sasaran serangan.

    Presiden AS Donald Trump membantah klaim penutupan tersebut dan menegaskan jalur pelayaran komersial tetap terbuka di bawah perlindungan militer AS. Meski demikian, operator kapal memilih bersikap hati-hati. Data pelacakan menunjukkan hanya enam kapal melintasi Selat Hormuz pada Minggu, level terendah dalam lima pekan terakhir.

    Analis ANZ menilai kewaspadaan pelaku pelayaran mencerminkan kekhawatiran keamanan yang meningkat. “Operator pelayaran mengambil pendekatan yang berhati-hati dan pergerakan masuk telah melambat,” tulis ANZ dalam catatannya.

    Badan Energi Internasional (IEA) dalam laporan bulanannya memperingatkan bahwa eskalasi AS-Iran berisiko menggagalkan pemulihan pasokan minyak global. IEA mencatat pasokan sempat pulih 4,1 juta barel per hari pada Juni seiring kembali normalnya lalu lintas di Hormuz, dengan proyeksi pemulihan lanjutan baru terjadi pada 2027.

    Selat Hormuz merupakan jalur ekspor utama minyak mentah dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan UEA, sehingga gangguan berkepanjangan berpotensi mendorong kilang di Asia mencari pasokan alternatif dan menaikkan biaya pengiriman.

    Harga Minyak Dunia

  • Gelar Aksi di Pelantikan Golkar, Mahasiswa Desak Bahlil Tinjau Ulang POD Blok Andaman

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo Blok Andaman di depan Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), untuk mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meninjau kembali persetujuan Plan of Development (POD) I Blok Andaman.

    Sekitar 15 mahasiswa mendatangi lokasi yang saat itu tengah berlangsung pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh, yang turut dihadiri langsung oleh Bahlil selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar.

    Koordinator Lapangan aksi, Aulia Rizki Yusfa, menjelaskan pihaknya membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendesak peninjauan ulang skema bagi hasil proyek yang dinilai terlalu kecil bagi Aceh.

    “Setelah kami kaji, hasil yang diterima Pemerintah Aceh hanya sekitar 4 persen. Padahal proyek ini akan berlangsung selama 26 tahun. Kami berharap skema bagi hasil itu dapat ditinjau kembali agar lebih menguntungkan Aceh,” kata Aulia.

    Tuntutan kedua menyoroti rencana pengolahan gas menggunakan fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) atau fasilitas terapung di laut. Menurut mahasiswa, pengolahan seharusnya dilakukan di darat agar memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.

    “Kalau pengolahannya di darat, akan ada efek multiplier, mulai dari terbukanya lapangan kerja, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar hingga bertambahnya pendapatan asli daerah,” ujarnya.

    Aulia menilai pengelolaan sumber daya migas semestinya menjadi salah satu jalan menuju kemandirian ekonomi Aceh, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada Dana Otonomi Khusus (Otsus).

    “Aceh ingin mandiri secara ekonomi. Kalau hasil yang diterima daerah hanya sedikit, tentu cita-cita itu akan sulit terwujud,” tambahnya.

    Ia turut mengungkapkan kekecewaan lantaran hingga kini belum ada respons dari Menteri ESDM atas surat Pemerintah Aceh yang meminta penundaan persetujuan POD I Blok Andaman.

    Dalam aksi tersebut, massa berharap bisa bertemu langsung dengan Bahlil untuk menyampaikan aspirasi. Namun pertemuan itu urung terjadi.

    “Kami sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIB. Tadi disampaikan akan dipertemukan dengan Pak Bahlil setelah acara selesai. Namun akhirnya kami diberitahu bahwa pertemuan tidak bisa dilakukan. Bagi kami, berarti Menteri tidak meluangkan waktu untuk bertemu mahasiswa,” lanjut Aulia.

    Sementara itu, Koordinator Lapangan lainnya, Ahli Ashimi, menyampaikan bahwa mahasiswa akan kembali menggelar konsolidasi untuk menentukan langkah lanjutan menyikapi persoalan ini.

    “Kami akan mengkaji kembali langkah-langkah yang akan ditempuh agar persoalan Blok Andaman dan kebijakan IUP ini dapat dipertimbangkan kembali oleh pemerintah,” tutupnya.**

  • Aceh Duduk di Atas Api tapi Potensi Panas Bumi Selawah-Jaboi Masih Tidur

    acehtoday.id/ | BANDA ACEH – Aceh dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari minyak dan gas bumi hingga hasil hutan, namun di balik pegunungan vulkaniknya, Aceh juga menyimpan potensi energi panas bumi (geothermal) yang sangat besar dan hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.

    Dua kawasan yang menjadi perhatian para ahli adalah Gunung Seulawah Agam di Kabupaten Aceh Besar dan Gunung Jaboi di Kota Sabang.

    Keduanya diperkirakan memiliki cadangan energi panas bumi mencapai ratusan megawatt yang mampu menjadi sumber listrik bersih bagi masyarakat Aceh dalam jangka panjang.

    Staf Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Teuku Andika, Ph.D., mengatakan Aceh sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Sayangnya, potensi tersebut hingga kini masih belum tergarap secara maksimal.

    “Di bawah Gunung Seulawah dan Gunung Jaboi tersimpan energi panas bumi yang sangat menjanjikan. Jika dikelola dengan baik, sumber energi ini dapat menjadi solusi bagi kebutuhan listrik sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih,” ujarnya.

    Panas Bumi Energi Unggulan

    Menurutnya, panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki keunggulan dibandingkan energi surya maupun angin. Pembangkit listrik tenaga panas bumi mampu beroperasi selama 24 jam tanpa bergantung pada cuaca sehingga menghasilkan pasokan listrik yang stabil.

    Potensi panas bumi di Gunung Seulawah telah lama menjadi perhatian pemerintah. Berbagai tahapan eksplorasi telah dilakukan untuk mengetahui besarnya cadangan energi yang tersimpan di bawah permukaan.

    Sementara di kawasan Gunung Jaboi, manifestasi panas bumi seperti mata air panas dan keluarnya uap dari rekahan batuan menjadi indikasi kuat adanya sistem geothermal yang layak dikembangkan.

    Namun hingga pertengahan 2026, proyek pemanfaatan kedua kawasan tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan menuju tahap produksi listrik.

    Dr. Teuku Andika menilai terdapat sejumlah tantangan yang membuat pengembangan panas bumi berjalan lambat.

    Selain membutuhkan investasi awal yang sangat besar, proyek geothermal juga memiliki risiko eksplorasi yang tinggi karena kondisi sumber daya di bawah permukaan baru dapat dipastikan setelah dilakukan pengeboran.

    Di sisi lain, proses perizinan, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga kepastian investasi juga menjadi faktor yang memengaruhi lambatnya realisasi proyek.

    Padahal, kebutuhan energi listrik di Aceh diperkirakan akan terus meningkat seiring pertumbuhan industri, kawasan ekonomi, dan aktivitas masyarakat.

    Ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil juga dinilai tidak lagi menjadi pilihan jangka panjang mengingat komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon.

    “Geothermal merupakan energi lokal yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Potensi ini seharusnya menjadi prioritas karena mampu memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil,” jelasnya.

    Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Teuku Andika Rama Putra. Foto : acehtoday.id/

    Selain menghasilkan listrik, pengembangan panas bumi juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas.

    Kehadiran proyek geothermal dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, serta mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah pengembangan.

    Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh proses pengembangan harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan serta sosial masyarakat.

    Transparansi informasi dan pelibatan masyarakat sejak tahap awal dinilai penting agar proyek dapat diterima dan berjalan tanpa konflik.

    Ia berharap pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, investor, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di Aceh.

    "Potensi yang kita miliki sangat besar. Jangan sampai kekayaan energi yang tersimpan di bawah kaki kita hanya menjadi data dalam laporan penelitian.

    Sudah saatnya Aceh memanfaatkan anugerah alam ini untuk menghadirkan energi bersih, memperkuat perekonomian, dan mendukung pembangunan berkelanjutan," pungkasnya.

    Dengan potensi ratusan megawatt yang masih tersimpan di bawah Gunung Seulawah dan Gunung Jaboi, Aceh sejatinya sedang "duduk di atas api". Tantangannya kini bukan lagi menemukan sumber energinya, melainkan menghadirkan keberanian, kebijakan, dan investasi agar potensi tersebut benar-benar menjadi listrik yang menerangi masa depan Aceh.

  • Akademisi Ungkap Opsi Teknis Gas Andaman ke Darat

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Polemik rencana pengolahan gas Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja South Andaman, memasuki babak baru, di tengah pandangan bahwa karakteristik gas laut dalam menjadi kendala untuk dialirkan ke daratan.

    Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Teuku Andika, Ph.D., menilai tantangan tersebut masih dapat diatasi melalui teknologi perpipaan khusus yang telah lama digunakan di industri migas.

    Menurut Andika, gas dari lapangan laut dalam memang memiliki karakteristik lebih kompleks karena mengandung hidrogen sulfida (H₂S) dan karbon dioksida (CO₂) yang dapat memicu korosi pada jaringan pipa jika menggunakan material konvensional.

    "Kalau memakai pipa biasa memang berisiko tinggi, namun secara teknis masih ada solusi tinggal menggunakan pipa berbahan Corrosion Resistant Alloy (CRA) yang memang dirancang untuk fluida korosif," katanya kepada acehtoday.id/, Kamis (9/7).

    Ia menjelaskan, apabila kadar H₂S tidak terlalu tinggi, pipa berbahan Super Duplex 2507 masih dapat digunakan.

    Sementara untuk gas dengan kandungan H₂S yang sangat tinggi, industri migas lazim menggunakan material Inconel 625 atau Inconel 825 yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap korosi.

    "Teknologinya sudah tersedia, konsekuensinya memang investasi menjadi lebih mahal dibanding pipa biasa, tetapi bukan berarti gas tidak bisa dialirkan ke darat," ujarnya.

    Andika menilai perdebatan mengenai pengembangan Blok Andaman seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah gas bisa dibawa ke daratan atau tidak.

    Yang lebih penting adalah menentukan skema pengembangan yang mampu menghadirkan manfaat ekonomi terbesar bagi Aceh.

    Menurut dia, apabila gas dapat diproses di darat melalui KEK Arun, peluang menghidupkan kembali kawasan industri berbasis migas akan terbuka.

    Selain mendorong investasi industri hilir, skema tersebut juga dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja, mengoptimalkan infrastruktur eks PT Arun NGL, serta memperkuat rantai nilai ekonomi di Aceh.

    Ia mengakui pembangunan jaringan pipa khusus memang membutuhkan biaya lebih besar dan tenaga pengelasan dengan kompetensi tinggi.

    Namun hal itu merupakan tantangan teknis yang lazim dalam pengembangan lapangan gas laut dalam.

    “Kalau orientasinya hanya biaya proyek, tentu ada pilihan yang lebih murah, tetapi kalau orientasinya membangun industri dan memberikan nilai tambah bagi daerah, maka semua opsi teknis seharusnya dikaji secara komprehensif,” katanya.

    Andika juga menyoroti pentingnya keterlibatan tenaga ahli lokal dalam pembahasan pengembangan Blok Andaman.

    Menurutnya, perguruan tinggi di Aceh memiliki sumber daya yang mampu memberikan masukan teknis kepada Pemerintah Aceh dalam proses negosiasi maupun penyusunan strategi pengembangan proyek.

    Akademisi : Perlu Kajian Menyeluruh

    Meski demikian, Andika mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap harus didasarkan pada hasil kajian teknis dan keekonomian secara menyeluruh.

    Data mengenai kandungan H₂S dan CO₂ dari lapangan menjadi faktor penting dalam menentukan spesifikasi material pipa maupun desain fasilitas produksi.

    “Yang harus dilihat adalah data laboratorium fluida, dari situ baru bisa ditentukan material yang paling tepat, jadi tantangannya bukan semata-mata apakah bisa atau tidak, tetapi bagaimana memilih teknologi yang sesuai dengan karakteristik gas dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala SKK Migas menyampaikan bahwa karakteristik gas laut dalam dengan kandungan H₂S dan CO₂ menjadi salah satu pertimbangan utama sehingga pengolahan di fasilitas terapung (offshore) dinilai lebih layak dalam skema pengembangan saat ini.

    Langkah tersebut berbeda dengan skema Plan of Development (PoD) yang diharapkan Pemerintah Aceh, dalam PoD tersebut, Pemerintah Aceh mengusulkan skenario pengolahan gas mentah di darat (Onshore) pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang memiliki infrastruktur existing bekas PT Arun NGL yang merupakan Proyek Strategis Nasional sesuai RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita Prabowo-Gibran.

    Terkait hal ini, Gubernur Aceh bahkan telah menyurati Presiden Prabowo Subianto sejak pekan lalu.

    “Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respon Pemerintah Pusat,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Senin, 6 Juli 2026.

    Nurlis mengatakan di kawasan Andaman memiliki enam blok migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.

    Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Teuku Andika Rama Putra. Foto : acehtoday.id/

     

     

  • DPRK Usul Banda Aceh Jadi Zona Listrik Prioritas Aceh

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, mengusulkan agar Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai zona listrik prioritas di Aceh dengan standar keandalan dan sistem proteksi yang lebih tinggi.

    Usulan itu disampaikan langsung melalui surat resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, menyusul pemadaman listrik yang kerap terjadi dan mengganggu berbagai sektor vital di ibu kota provinsi.

    Surat itu diserahkan langsung oleh Daniel bersama Ketua Fraksi Nasdem DPRK Banda Aceh, Abdul Rafur, kepada Anggota Pemangku Kepentingan Bidang Industri Dewan Energi Nasional (DEN), Sripeni Inten Cahyani, Selasa (7/7/2026).

    “Kita meminta kepada Kementerian ESDM agar ke depan jangan sampai ketika terjadi gangguan kelistrikan di wilayah lain yang jauh dari Banda Aceh, justru Banda Aceh ikut mengalami pemadaman total. Kondisi itu sangat merugikan,” ujar Daniel.

    Menurut Daniel, sistem kelistrikan Banda Aceh selama ini masih terlalu bergantung pada interkoneksi regional Aceh, sehingga gangguan di wilayah lain ikut berdampak pada kota ini yang minim mekanisme proteksi mandiri.

    DPRK Banda Aceh usulkan status zona listrik prioritas ke ESDM usai pemadaman berulang ganggu layanan vital ibu kota.
    DPRK Banda Aceh usulkan status zona listrik prioritas ke ESDM usai pemadaman berulang ganggu layanan vital ibu kota.

    Sebagai solusi, Daniel mengusulkan tiga langkah konkret penetapan Banda Aceh sebagai zona kelistrikan prioritas, penerapan skema islanding system oleh PT PLN (Persero) agar pasokan tetap berjalan saat sistem interkoneksi terganggu, serta pembangunan pembangkit listrik siaga permanen untuk menjaga layanan publik vital.

    Ia juga meminta dilakukan audit teknis menyeluruh terhadap kapasitas beban, keandalan jaringan, dan sistem proteksi kelistrikan di Banda Aceh sebagai dasar penyusunan rencana penguatan jangka panjang.

    Daniel menegaskan, pemadaman yang terus berulang berisiko menurunkan kepercayaan publik sekaligus minat investor menanamkan modal di Aceh, sehingga penguatan sistem kelistrikan dinilai mendesak dilakukan.

    Menanggapi hal tersebut, Sripeni Inten Cahyani menyambut baik usulan DPRK Banda Aceh dan menyatakan akan meneruskan surat itu kepada Menteri ESDM. “Surat ini akan kami sampaikan kepada Menteri ESDM dan kepada para pemangku kepentingan lainnya,” tegas Sripeni.

    DEN turut menyatakan akan menjadwalkan kunjungan kerja ke Aceh guna meninjau langsung kondisi kelistrikan sebelum menyusun rekomendasi kebijakan. Sementara itu, Abdul Rafur menilai sudah saatnya Banda Aceh sebagai kota yang terus berkembang memiliki kemandirian listrik demi menopang pertumbuhan kota ke depan.

  • Pertamina Tidak Mau Menurunkan Harga Pertamax

    acehtoday.id/ | Banda Aceh –  Harga BBM Pertamina 1 Juli 2026 untuk varian Pertamax (RON 92) dipastikan tidak berubah, tetap bertahan di angka Rp16.250 per liter, meski tiga produk BBM non-subsidi lain justru dipangkas signifikan oleh PT Pertamina Patra Niaga.

    Kebijakan ini mulai berlaku serentak hari Rabu, 1 Juli 2026, dan menjadi bagian dari evaluasi harga berkala yang rutin dilakukan Subholding Commercial & Trading Pertamina tersebut.

    Berdasarkan data resmi Pertamina Patra Niaga, penurunan paling tajam justru dialami Pertamina DEX (CN 53), yang kini dibanderol Rp21.150 per liter atau anjlok Rp3.650 dibandingkan harga Juni 2026 sebesar Rp24.800 per liter.

    Disusul Dexlite (CN 51) yang turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 per liter, serta Pertamax Turbo (RON 98) yang berkurang Rp1.450 menjadi Rp19.300 per liter di wilayah Jakarta.

    Meski tren penurunan mendominasi, harga Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) tidak bergeser dari posisi terakhir sejak 10 Juni 2026, masing-masing tetap di Rp16.250 dan Rp17.000 per liter. Adapun BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar, juga tak tersentuh perubahan, tetap di Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan penyesuaian harga BBM Pertamina 1 Juli 2026 ini mengacu pada dinamika harga minyak dunia, aspek fiskal, dan daya beli masyarakat, serta telah dikoordinasikan dengan pemerintah.

    “Penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (1/7/2026).

  • Harga BBM Nonsubsidi Turun per 1 Juli 2026

    Harga BBM Nonsubsidi Turun per 1 Juli 2026

    acehtoday.id/ | Jakarta – Harga BBM nonsubsidi turun mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB, menyusul pelemahan harga minyak dunia. PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian ini sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada dinamika pasar minyak global, aspek fiskal, dan daya beli masyarakat.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, melalui keterangan tertulis menjelaskan bahwa langkah tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah dan mengikuti mekanisme yang berlaku. Untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen, Pertamax Turbo turun 7 persen dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter.

    Penurunan lebih tajam terjadi pada Pertamina Dex, yang anjlok 15 persen dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter. Dexlite ikut melemah 14 persen, dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter. Harga avtur untuk penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta juga disesuaikan turun 14 persen, dari Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak.

    Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, seperti dilansir Kompas menilai penurunan harga BBM nonsubsidi ini patut diapresiasi di tengah tekanan biaya hidup, meski dampaknya terbatas karena Pertalite dan Pertamax RON 92 tidak mengalami perubahan harga. Menurutnya, mayoritas konsumen kelas menengah yang bergantung pada dua jenis BBM tersebut belum merasakan manfaat langsung.

    Ia menambahkan, tekanan ekonomi rumah tangga masih tinggi akibat inflasi Mei 2026 yang mencapai 3,08 persen secara tahunan, naik dari 2,42 persen pada April. Kenaikan BI-Rate menjadi 5,75 persen pada Juni 2026 turut membebani cicilan dan biaya usaha masyarakat.

    Achmad mendorong pemerintah transparan soal formula harga, komponen pajak daerah, dan margin distribusi, sekaligus menyiapkan stimulus tambahan seperti diskon transportasi publik dan insentif tarif listrik bagi kelas menengah bawah.

    Di lapangan, Rudi (50), karyawan swasta di Jakarta, mengaku penurunan harga BBM nonsubsidi belum terasa karena ia lebih banyak menggunakan Pertalite dan Pertamax, yang antreannya justru kerap mengular di sejumlah SPBU.

  • Terbang ke Jakarta, Sekda Aceh Temui PLN Bahas Pengembangan Energi Terbarukan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Langkah konkret Aceh menuju transisi energi bersih mulai menggelinding. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menggelar pertemuan strategis bersama perwakilan PLN Pusat, PLN Aceh, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh guna menjajaki peluang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Aceh.

    Forum tersebut berlangsung di salah satu warkop kawasan Cikini, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026). Pertemuan ini menjadi titik awal penjajakan kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan potensi energi surya yang dimiliki Aceh.

    Dalam diskusi, seluruh peserta sepakat bahwa Aceh memiliki keunggulan kompetitif untuk mengembangkan PLTS skala besar.

    Intensitas sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun, ditambah ketersediaan lahan di berbagai wilayah, menjadi modal utama yang mendukung posisi Aceh sebagai calon pusat energi terbarukan di Indonesia.

    Sekda M. Nasir menegaskan, Pemerintah Aceh membuka pintu selebar-lebarnya bagi kerja sama dengan pemerintah pusat, BUMN, maupun investor swasta.

    Menurutnya, pengembangan PLTS bukan semata soal ketersediaan listrik ramah lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

    “Potensi energi surya yang dimiliki Aceh perlu dikelola secara optimal melalui sinergi seluruh pihak. Pemerintah Aceh menyambut baik setiap inisiatif yang dapat mempercepat pemanfaatan energi bersih sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata M. Nasir.

    Selain potensi investasi, pertemuan tersebut turut mengkaji langkah-langkah teknis yang diperlukan agar proyek PLTS di Aceh bisa segera terealisasi.

    Kolaborasi antar-sektor dinilai menjadi kunci percepatan implementasi proyek energi hijau yang memberikan dampak nyata bagi warga.

    Pemerintah Aceh berharap pertemuan di Jakarta ini bukan sekadar forum wacana, melainkan awal dari kerja sama yang lebih konkret.

    Dengan sinergi yang solid, PLTS Aceh diharapkan tidak hanya mendukung target transisi energi nasional menuju energi rendah karbon, tetapi juga memperkuat posisi Aceh sebagai pemain penting dalam peta energi hijau Indonesia.**

  • Pemadaman Listrik di Jawa Meluas, Bos PLN Blak-blakan soal Penyebabnya

    acehtoday.id/ | Banda Aceh –  Pemadaman listrik di Jawa belum mereda disebabkan pasokan batu bara ke pembangkit yang menipis. PT PLN (Persero) berupaya mempercepat langkah pengamanan pasokan batu bara kalori menengah atau medium rank coal (MRC) ke sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan yang sempat terganggu akibat krisis pasokan energi primer dan kendala teknis pada beberapa unit pembangkit.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengungkapkan bahwa kekurangan pasokan batu bara dialami sejumlah pembangkit, baik yang dikelola langsung oleh PLN maupun yang dimiliki pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP). Di wilayah Jawa bagian barat, PLTU yang terdampak antara lain Pelabuhan Ratu, Lontar, Labuan, Suralaya 1-8, Jawa 7, Jawa 9 dan 10, hingga Indramayu. Sementara di Jawa bagian timur, pasokan turut disalurkan ke PLTU Paiton 1 dan 2, Paiton 9, Rembang, Pacitan, serta Tanjung Awar-Awar.

    Krisis pasokan ini berdampak pada meluasnya pemadaman listrik bergilir. Jika sebelumnya pemadaman hanya terjadi di wilayah Jawa bagian barat, kini dampaknya merembet hingga ke Jawa bagian tengah dan timur.

    Pemadaman Listrik di Jawa Meluas, Bos PLN Blak-blakan soal Penyebabnya
    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo

    Darmawan menegaskan, sejak awal PLN telah meningkatkan koordinasi dengan para pemasok batu bara yang mendapat penugasan pemerintah agar segera menandatangani kontrak, baik dengan PLN maupun pembangkit mitra. Koordinasi intensif juga dilakukan bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM guna mempercepat proses kontrak.

    “Saat ini, proses penyaluran medium rank coal mulai mengalir pada PLTU di seantero Pulau Jawa, baik milik PLN maupun mitra IPP,” ujar Darmawan dalam unggahan video di akun Instagram resmi @pln_id, Sabtu (20/6/2026).

    Selain persoalan pasokan, PLN juga menghadapi kendala teknis pada dua PLTU besar milik mitra IPP yang terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Untuk mengatasi hal ini, PLN bersama tim mitra telah mengerahkan tenaga teknis agar perbaikan kedua unit tersebut dapat berjalan cepat dan sistem kelistrikan segera pulih.

    Darmawan turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman bergilir yang terjadi. Ia memastikan seluruh jajaran PLN bekerja tanpa henti, siang dan malam, demi memulihkan layanan listrik secepat mungkin.

    “Kami bekerja all out siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera terselesaikan,” tutupnya.