acehtoday

Kategori: Ekonomi & Bisnis

  • Antrean BBM Disorot, Pertamina Diminta Evaluasi Layanan SPBU di Seluruh Aceh

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Pemerintah Aceh memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan gas LPG Tabung 3 Kg tetap terjaga bagi masyarakat, menyusul laporan warga soal antrean panjang di sejumlah SPBU dan kelangkaan LPG di beberapa daerah.

    Langkah ini diambil melalui rapat koordinasi yang mempertemukan Pemerintah Aceh, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta sejumlah instansi terkait.

    Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, T. Robby Irza, yang mewakili Sekda Aceh. Turut hadir Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina Patra Niaga, Misbah Bukhori, bersama perwakilan Hiswana Migas, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), dan instansi vertikal lainnya.

    Koordinasi Diperkuat demi Distribusi Merata

    T. Robby Irza menegaskan, ketersediaan energi bersubsidi merupakan kebutuhan mendasar yang wajib dijamin pemerintah, baik dari sisi pasokan, distribusi, maupun pelayanan kepada masyarakat.

    Ia menyebut Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar keseimbangan antara stok dan kebutuhan warga tetap terjaga.

    “Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak harus terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Robby.

    Dalam pertemuan itu, Pemerintah Aceh secara khusus meminta Pertamina Patra Niaga menjaga kestabilan stok BBM bersubsidi maupun LPG 3 Kg, sekaligus mempercepat proses distribusi hingga menjangkau SPBU dan pangkalan di berbagai wilayah.

    Pengawasan penyaluran juga bakal diperketat guna mencegah penyimpangan penggunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak.

    Evaluasi Pelayanan SPBU dan Usulan Penambahan Kuota

    Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Aceh berencana mengajukan usulan penambahan kuota Bio Solar dan LPG 3 Kg kepada kementerian dan lembaga terkait, menyesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

    Selain itu, penertiban penggunaan BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg juga akan digencarkan bersama aparat penegak hukum dan pemerintah kabupaten/kota agar penyaluran benar-benar tepat sasaran.

    Pertamina turut diinstruksikan mengevaluasi menyeluruh layanan di SPBU, mulai dari pengaturan antrean kendaraan, optimalisasi proses pengisian BBM, hingga memastikan kecukupan stok di seluruh jaringan distribusi.

    Penambahan operator pada setiap dispenser atau nozzle, terutama saat jam sibuk, juga diminta untuk mempercepat pelayanan dan mengurai antrean, sekaligus mencegah antrean meluas hingga mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas fasilitas umum di sekitar SPBU.

    Pertamina juga diwajibkan melaporkan kondisi stok, distribusi, dan pelayanan secara berkala kepada Pemerintah Aceh sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.

    Di sisi lain, Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg sesuai peruntukan, tidak melakukan aksi beli berlebihan atau panic buying, serta turut mendukung terciptanya distribusi energi bersubsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh.**

  • Pemko Banda Aceh Revitalisasi Pasar Smep Jadi Ikon Wisata Multietnis dan Pusat Ekonomi Baru

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan revitalisasi kawasan Pasar Smep atau Peunayong akan mengusung konsep kawasan perdagangan, wisata sejarah, dan ruang publik multietnis untuk menghidupkan kembali ekonomi masyarakat.

    Hal itu disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal saat meninjau lokasi revitalisasi Pasar Smep di Peunayong, Selasa (21/7/2026).

    Menurut Illiza, kawasan tersebut awalnya dibangun sebagai lokasi relokasi pedagang pasca tsunami. Namun, seiring waktu kondisinya semakin kumuh, banyak kios kosong, dan aktivitas ekonomi terus menurun.

    “Tempat ini kita kembalikan fungsinya. Perdagangannya harus hidup, nilai sejarahnya tetap ada, dan menjadi ikon yang mencerminkan keberagaman sejarah Kota Banda Aceh,” kata Illiza.

    Ia mengatakan, desain baru kawasan tidak hanya mengangkat identitas Chinatown, tetapi juga merepresentasikan hubungan sejarah Aceh dengan berbagai bangsa, seperti Tionghoa, Turki, hingga India.

    “Awalnya desainnya hanya satu etnis yang diangkat, tapi kita punya sejarah yang sangat beragam dan itu ingin kita tampilkan di kawasan ini,” ujarnya.

    Dalam konsep revitalisasi tersebut, pemerintah akan menghadirkan pertokoan, pusat UMKM, cafe, ruang pertunjukan, amfiteater, hingga area penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya.

    Menurut Illiza, kawasan itu nantinya diharapkan menjadi destinasi wisata baru sekaligus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

    “Tempat ini diharapkan bisa menjadi ruang ekonomi masyarakat, tujuan wisata, sekaligus memiliki nilai sejarah yang tetap terjaga,” lanjutnya.

    Illiza menjelaskan program ini merupakan salah satu program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat sejak masa kampanye.

    Ia menyebut proses penataan berjalan tanpa penolakan karena mendapat dukungan para pedagang yang sejak lama menginginkan kawasan tersebut diperbaiki.

    “Sebelum direvitalisasi tempat ini sudah sangat kumuh. Alhamdulillah pedagang mendukung, mereka bersedia pindah sementara tanpa gejolak apa pun,” ujarnya.

    Menurut Illiza, total perencanaan awal pembangunan Rp10 miliar, sementara alokasi anggaran yang digunakan untuk revitalisasi Rp3,7 miliar.

    Adapun Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengusulkan tambahan anggaran pada tahun depan agar proyek tersebut dapat diselesaikan.

    “Mudah-mudahan ada tambahan anggaran, baik dari transfer daerah, provinsi, pemerintah pusat, maupun sumber lainnya sehingga tahun depan bisa kita tuntaskan,” ucap Illiza.

    Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal saat meninjau lokasi revitalisasi Pasar Smep di Peunayong, Selasa (21/7/2026). 

    Revitalisasi Pasar Smep Guna Kembangkan Ekonomi

    Selain revitalisasi kawasan, Pemerintah Kota Banda Aceh juga tengah merancang pengembangan aktivitas ekonomi malam melalui konsep Car Free Night di kawasan Peunayong.

    Nantinya kawasan tersebut akan diisi dengan jajanan malam, pasar produk UMKM, hingga berbagai kegiatan seni dan hiburan.

    “Kita ingin ekonomi malam tumbuh. Akan ada ruang bagi pedagang, kuliner, dan berbagai event sehingga kawasan ini benar-benar hidup,” ujarnya.

    Ia menambahkan pengelolaan kawasan akan dilakukan bersama para pedagang dengan konsep yang lebih modern, bersih, higienis, halal dan tertib.

    “Kita ingin setelah aktivitas selesai, kawasan langsung bersih. Pengelolaan sampah, kebersihan, hingga standar higienis harus menjadi perhatian bersama,” sambungnya.

    Dalam kesempatan itu, Illiza juga mengungkapkan Terminal Keudah yang saat ini sedang dibersihkan sementara akan dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event kota.

    Menurutnya, rencana menghadirkan investor di kawasan tersebut belum membuahkan hasil sehingga pemerintah memilih memanfaatkan aset tersebut sebagai ruang publik.

    “Untuk sementara kita bersihkan dulu agar bisa digunakan untuk berbagai event. Kota ini membutuhkan ruang kegiatan yang lebih besar,” ujarnya.

    Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga akan menata kembali kawasan Taman Telepon atau Sentral Telepon sebagai situs sejarah lahirnya jaringan telepon di Indonesia yang berusia lebih dari 100 tahun.

    Illiza menyebut rencana revitalisasi situs sejarah peninggalan sejak zaman Belanda tersebut akan diperindah dengan berbagai fasilitas termasuk taman bunga agar dapat dinikmati masyarakat dan memperelok tata kota.

    “Kita ingin modernitas berjalan, old townnya juga dapat, jejak sejarah tetap terjaga sehingga menjadi warisan untuk generasi mendatang,” pungkasnya.

  • Ekonom USK: Sensus Ekonomi Jadi Momentum Transformasi Ekonomi Aceh

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Aliasuddin, menilai Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk mendorong hilirisasi industri di Aceh. Data hasil sensus dinilai dapat memetakan potensi riil perekonomian daerah sekaligus menjadi dasar transformasi ekonomi dari sektor hulu menuju industri pengolahan.

    Hal itu disampaikan Aliasuddin saat menjadi narasumber dalam Workshop Wartawan Tantangan Besar Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh di Banda Aceh, Selasa (21/7/2026).

    Ia menjelaskan, data sensus jauh lebih akurat dibandingkan survei berbasis sampel karena mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara menyeluruh. Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah pembangunan ekonomi, menarik investasi, hingga membuka lapangan kerja yang sesuai dengan potensi daerah.

    Ekonomi Aceh Masih Bergantung pada Bahan Mentah

    Aliasuddin menilai struktur ekonomi Aceh saat ini masih terlalu bergantung pada sektor pertanian yang sebagian besar menjual komoditas dalam bentuk bahan mentah. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat nilai tambah ekonomi yang dinikmati masyarakat masih rendah.

    Ia mencontohkan komoditas kelapa sawit yang hingga kini mayoritas masih dijual dalam bentuk crude palm oil (CPO), padahal berpotensi diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi seperti kosmetik, deterjen, obat-obatan, hingga produk industri lainnya.

    “Kita masih menjual CPO. Padahal kalau diolah menjadi produk turunannya, nilai ekonominya jauh lebih tinggi. Di sinilah pentingnya investasi dan data yang akurat,” ujarnya.

    Selain sawit, Aliasuddin juga menyinggung komoditas kakao Aceh yang menurutnya masih lebih banyak dipasarkan sebagai bahan baku dibandingkan diolah menjadi produk premium. Kondisi ini, menurut Aliasuddin, menunjukkan Aceh masih kehilangan banyak potensi nilai ekonomi dari dua komoditas unggulannya.

    Data Sensus Jadi Acuan Investasi dan Kebijakan Daerah

    Aliasuddin menegaskan pentingnya keakuratan data dalam menentukan arah kebijakan. “Statistik tidak pernah bohong, tetapi pembohong bisa menggunakan statistik. Karena itu sensus sangat penting untuk memberikan gambaran ekonomi yang sebenarnya,” katanya.

    Ia menambahkan, tanpa data ekonomi yang lengkap, pemerintah akan kesulitan menentukan sektor mana yang layak dikembangkan menjadi industri pengolahan. Sensus Ekonomi, menurutnya, juga dapat menunjukkan persebaran potensi ekonomi di setiap wilayah sehingga menjadi acuan bagi investor maupun pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan.

    “Kalau potensi ekonominya tergambar dengan baik, kita bisa mengetahui industri apa yang cocok dikembangkan dan di mana lokasi yang paling potensial,” pungkas Aliasuddin.**

  • Kopi Liberika Tangse Nyaris Punah, Kini Dilirik Malaysia

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Selama ini nama kopi Gayo begitu lekat sebagai ikon kopi Aceh di kancah dunia. Namun di balik popularitas tersebut, ada satu varietas kopi lain yang selama puluhan tahun nyaris luput dari perhatian, yakni kopi liberika yang tumbuh di Tangse, Kabupaten Pidie. Kopi ini hanya menyumbang sekitar satu persen dari populasi kopi dunia dan bahkan belum banyak dikenal di daerah asalnya sendiri.

    Owner Barika Coffee, Anugrah, mengungkapkan hal itu saat memaparkan perkembangan kopi liberika Tangse, Senin (20/7/2026). Menurutnya, kopi liberika merupakan komoditas langka yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

    Selama ini, kata dia, persoalan utamanya bukan pada kualitas, melainkan minimnya upaya memperkenalkan kopi tersebut kepada publik.

    Kopi liberika sendiri dikenal di kalangan warga Tangse dengan sebutan kopi panah, karena memiliki cita rasa khas menyerupai buah nangka. Anugrah menjelaskan, kopi ini sudah dibudidayakan di Tangse sejak zaman penjajahan Belanda.

    Sayangnya, bertahun-tahun lamanya petani setempat menjual kopi tersebut dengan harga rendah akibat minimnya edukasi soal budi daya dan penanganan pascapanen. Banyak petani memetik seluruh buah kopi tanpa menyortir tingkat kematangannya, sehingga kualitas yang dihasilkan pun rendah.

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Barika Coffee kini mendampingi petani dengan membeli buah kopi merah berkualitas dengan harga dua kali lipat dari harga pasar. Selain itu, petani juga dibekali edukasi mengenai teknik panen serta penanganan pascapanen agar menghasilkan cita rasa terbaik.

    Menurut Anugrah, langkah ini diharapkan memberi nilai tambah bagi petani, sebab peningkatan kualitas akan berbanding lurus dengan kenaikan harga jual.

    Lebih jauh, pengembangan kopi liberika ini disebut tak semata bertujuan bisnis, melainkan juga menjadi upaya membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat Tangse.

    Anugrah menyampaikan bila kopi ini memiliki nilai ekonomi yang baik, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada aktivitas pertambangan, sehingga hutan pun tetap terjaga seiring meningkatnya kesejahteraan warga.

    Dilirik Malaysia, Diklaim Lebih Tahan Perubahan Iklim

    Owner Barika, Anugrah memegang produk kopi Liberika di depan booth Barika (Sumber foto: Seputaraceh.id/Elza)
    Owner Barika, Anugrah memegang produk kopi Liberika di depan booth Barika (Sumber foto: acehtoday.id/Elza

    Salah satu keunggulan kopi liberika, menurut Anugrah, adalah daya adaptasinya terhadap perubahan iklim yang dinilai lebih baik dibanding jenis kopi lain. Kopi ini disebut memiliki ketahanan tinggi terhadap kenaikan suhu maupun perubahan cuaca, sehingga banyak dijuluki sebagai salah satu kopi masa depan.

    Ia mencontohkan, arabika kian bergeser ke dataran yang lebih tinggi akibat perubahan iklim, sementara liberika justru mampu bertahan pada kondisi cuaca yang berubah-ubah. Kondisi inilah yang disebutnya mulai menarik perhatian sejumlah negara terhadap varietas tersebut.

    Anugrah mengungkapkan, bibit liberika asal Tangse bahkan telah menarik minat Malaysia. Sejumlah pihak dari negara tersebut diketahui datang langsung ke Tangse untuk mempelajari varietas kopi ini, bahkan turut membawa bibit untuk dikembangkan di negaranya.

    Ia pun mengingatkan agar Aceh tidak sampai kehilangan identitas atas komoditas unggulannya sendiri akibat minimnya perhatian, sebagaimana yang pernah terjadi pada sejumlah komoditas lain yang justru lebih dikenal luas di negara lain.

    Sebagai langkah awal memperkenalkan kopi ini, Barika Coffee telah menghadirkan sejumlah menu berbahan dasar liberika, seperti sanger, americano, dan kopi susu di gerainya. Kopi dalam bentuk biji maupun bubuk turut dipasarkan sebagai oleh-oleh, dengan target dapat masuk ke hotel, kedai kopi, toko suvenir, hingga platform perdagangan daring.

    Menariknya, kopi liberika di tangan Anugrah diolah menggunakan mesin espresso layaknya kopi arabika dan robusta modern, bukan lagi dengan metode saring manual.

    Dari sisi rasa, kopi ini digambarkan berbeda dari arabika maupun robusta. Aroma dan cita rasanya dapat berubah seiring waktu penyimpanan, mulai dari nuansa nangka, durian, kelengkeng, hingga kacang, namun tetap mempertahankan karakter khasnya serta terasa creamy dan aman di lambung.

    Ia bahkan menyarankan cara menikmati kopi liberika dengan menyeruputnya hingga ujung lidah lalu meratakannya di langit-langit, agar rasanya terasa lebih nendang.

    Di akhir penjelasannya, Anugrah berharap kampanye pengenalan kopi liberika dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku usaha, media, pemerintah, hingga masyarakat luas. Menurutnya, yang ingin diangkat bukan sekadar nama Barika, melainkan Liberika Tangse secara keseluruhan, sebab semakin dikenal kopi ini, semakin besar pula manfaat yang dirasakan petani dan lingkungan sekitar.**

  • Inflasi Aceh Tembus 5,84 Persen, Aceh Tengah Terparah

    Inflasi Aceh Tembus 5,84 Persen, Aceh Tengah Terparah

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat laju inflasi di sejumlah kabupaten/kota selama Semester I 2026 masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Dari lima daerah yang menjadi lokasi penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), Kabupaten Aceh Tengah menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) tertinggi.

    Berdasarkan rilis BPS hingga Juni 2026, inflasi tahunan Aceh mencapai 5,84 persen, masih berada di atas sasaran inflasi nasional. Kenaikan harga terutama dipengaruhi oleh kelompok transportasi, makanan, minuman, dan sejumlah komoditas kebutuhan pokok.

    Aceh Tengah Konsisten Tertinggi, Aceh Tamiang Terendah

    Data BPS menunjukkan, Aceh Tengah secara konsisten mencatat inflasi tertinggi dibanding empat daerah lainnya yang menjadi sampel penghitungan inflasi di Aceh. Pada Maret 2026, inflasi tahunan di Aceh Tengah mencapai 6,07 persen, tertinggi di Aceh.

    Bahkan pada Februari 2026, angkanya sempat menyentuh 8,44 persen, menjadi yang paling tinggi dibanding daerah penghitungan lainnya.

    Sebaliknya, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi daerah dengan inflasi terendah pada periode tersebut, yakni 4,84 persen pada Maret 2026.

    Berdasarkan data BPS, berikut gambaran inflasi tahunan di lima kabupaten/kota penghitungan IHK pada Maret 2026: Kabupaten Aceh Tengah 6,07 persen, Kota Lhokseumawe 5,46 persen, Kota Banda Aceh 5,20 persen, Meulaboh (Aceh Barat) 4,95 persen, dan Kabupaten Aceh Tamiang 4,84 persen. Kelima daerah tersebut merupakan wilayah yang menjadi acuan penghitungan inflasi di Provinsi Aceh oleh BPS.

    Transportasi dan Pangan Jadi Pemicu, TPID Diminta Perkuat Pengendalian

    BPS menjelaskan, inflasi selama Semester I 2026 dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau; transportasi; perawatan pribadi dan jasa lainnya; serta komoditas hortikultura yang mengalami fluktuasi harga.

    Selain itu, momentum Ramadan, Idulfitri, serta meningkatnya mobilitas masyarakat turut memberi andil terhadap kenaikan harga di berbagai daerah.

    Perbedaan tingkat inflasi antarwilayah ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengendalian harga. Daerah dengan inflasi tinggi memerlukan perhatian terhadap kelancaran distribusi barang, stabilitas pasokan pangan, hingga pengawasan harga di pasar.

    Pemerintah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas harga, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan dan periode dengan permintaan masyarakat yang meningkat.

    Sementara itu, BPS mengingatkan bahwa inflasi merupakan indikator penting yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Pengendalian inflasi yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas perekonomian daerah.**

  • Ekonomi Saree Lesu, Hutama Karya Angkat Bicara

    Ekonomi Saree Lesu, Hutama Karya Angkat Bicara

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – PT Hutama Karya (Persero) menegaskan komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengelolaan rest area di sepanjang Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), menyusul sorotan publik terhadap melemahnya ekonomi kawasan Saree pascaoperasional jalan tol tersebut.

    Kepala Regional Sumatra Bagian Utara PT Hutama Karya, Taufiq Hidayat, menjelaskan bahwa pihaknya memprioritaskan lebih dari 30 persen tenant komersial di rest area bagi pelaku UMKM lokal, sehingga produk-produk unggulan Aceh dapat menjangkau lebih banyak pengguna jalan tol.

    "Hutama Karya memprioritaskan lebih dari 30% tenant komersial di rest area bagi pelaku UMKM lokal, sehingga produk-produk unggulan Aceh dapat menjangkau lebih banyak pengguna jalan tol," katanya saat dikonfirmasi acehtoday.id/, Sabtu (18/7/2026).

    Terkait ketersediaan ruang, Taufiq menyebut hingga saat ini masih ada peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk bergabung sebagai tenant, sesuai ketersediaan ruang dan kebutuhan operasional. Masyarakat yang berminat, katanya, dapat menghubungi pengelola rest area untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan yang berlaku.

    Hutama Karya Koordinasi dengan Pemda Kembangkan Kawasan Saree

    Dari sisi koordinasi, Taufiq menyebut pihaknya terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mendukung pengembangan kawasan di sekitar jalan tol Sigli-Banda Aceh.

    Ia menilai kehadiran jalan tol diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru, sementara potensi wisata, kuliner, dan UMKM di kawasan Saree terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak.

    Menanggapi keluhan pelaku usaha di Saree yang omzetnya menurun, Taufiq mengatakan pihaknya memahami bahwa setiap pembangunan infrastruktur dapat membawa perubahan pola mobilitas masyarakat. Namun ia meyakini kawasan Saree tetap memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata, kuliner, maupun pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Dengan meningkatnya aksesibilitas wilayah melalui jalan tol, kami berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, promosi yang lebih luas, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sehingga kawasan Saree tetap menjadi tujuan masyarakat,” ujarnya.

    Terkait sepinya Jalan Nasional Banda Aceh-Medan, Taufiq menyebut peralihan sebagian lalu lintas ke jalan tol merupakan hal yang lazim setelah suatu ruas tol beroperasi.

    Menurutnya, jalan tol melayani perjalanan jarak jauh secara lebih cepat dan efisien, sementara jalan nasional tetap memiliki peran penting sebagai akses mobilitas lokal, distribusi barang, serta penghubung menuju kawasan ekonomi dan destinasi wisata.

    Hutama Karya Buka Ruang Evaluasi dan Jalankan Program TJSL

    Taufiq memastikan pihaknya terbuka terhadap masukan masyarakat dan akan terus melakukan evaluasi bersama pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya, agar manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Sebagai BUMN, Hutama Karya juga disebut secara konsisten menjalankan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM.

    Selain memprioritaskan tenant rest area bagi UMKM lokal, Taufiq menyebut perusahaan juga aktif menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana, melaksanakan kegiatan sosial seperti pembagian takjil saat Ramadan, operasi simpatik lewat pembagian kopi, permen, dan edukasi keselamatan bagi pengguna jalan, serta penyaluran hewan kurban pada momen Iduladha.

    “Melalui berbagai program tersebut, Hutama Karya berupaya memastikan kehadiran jalan tol tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional,” pungkasnya.**

  • Munawar Minta Rest Area Tol Sibanceh Diprioritaskan untuk UMKM Saree Terdampak

    Munawar Minta Rest Area Tol Sibanceh Diprioritaskan untuk UMKM Saree Terdampak

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta rest area Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) tidak hanya difungsikan sebagai tempat singgah, melainkan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berpihak pada masyarakat lokal, terutama pelaku usaha di kawasan Saree, Kabupaten Aceh Besar.

    Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRA, Munawar AR yang akrab disapa Ngoh Wan, mengungkapkan hal itu, Jumat (17/7/2026). Ia menegaskan dukungannya terhadap pembangunan Tol Sibanceh karena dinilai memberi dampak besar bagi konektivitas dan efisiensi perjalanan.

    Dampak Perubahan Arus Lalu Lintas

    Meski begitu, Munawar mengingatkan bahwa beroperasinya jalan tol turut mengubah pola lalu lintas dan berimbas pada aktivitas ekonomi kawasan yang sebelumnya mengandalkan kendaraan yang melintas di jalur nasional lama. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan kebijakan yang mampu menghadirkan pemerataan manfaat pembangunan tanpa mengurangi fungsi strategis tol sebagai infrastruktur transportasi.

    “Kita mendukung penuh pembangunan Jalan Tol Sibanceh karena manfaatnya sangat besar bagi konektivitas. Namun, pemerintah dan Hutama Karya juga perlu memastikan masyarakat yang terdampak, khususnya pelaku UMKM dan pedagang di Saree, tetap memperoleh ruang,” ujarnya.

    Ia menyebut optimalisasi rest area sebagai salah satu solusi untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat di jalur lama. Rest area, menurutnya, semestinya tidak sekadar menjadi fasilitas pendukung perjalanan, tetapi juga ruang promosi produk unggulan daerah sekaligus peluang usaha bagi warga sekitar.

    Dorong Keterlibatan Pelaku Usaha Lokal

    Munawar meminta Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan PT Hutama Karya selaku pengelola tol memperhatikan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pengelolaan tenant maupun ruang usaha di rest area.

    “Kita minta rest area itu benar-benar diberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat lokal, terutama pelaku UMKM di Saree yang terdampak akibat pembangunan jalan tol. Jangan sampai rest area hanya menjadi tempat singgah, tetapi belum mampu menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas di jalur lama,” tegasnya.

    Ia menilai keberpihakan terhadap UMKM lokal merupakan bagian dari pembangunan yang inklusif agar manfaatnya dirasakan lebih luas. Munawar juga mendorong produk unggulan Aceh Besar seperti kuliner, hasil pertanian, dan kerajinan mendapat ruang prioritas untuk dipasarkan di rest area Tol Sibanceh.

    “Pembangunan infrastruktur harus menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat. Ketika ada perubahan pola mobilitas, maka perlu ada kebijakan yang memastikan masyarakat yang terdampak juga memperoleh peluang ekonomi baru. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan merata,” pungkasnya.**

  • Gerai Rest Area KM 37 Kosong, Janji Hutama Karya Dipertanyakan

    acehtoday.id/ | Aceh Besar – Tempat peristirahatan (rest area) kilometer (KM) 37 A rute Padang Tiji-Indrapuri terlihat lengang dan sepi pengunjung, Jumat (17/7/2026). Kondisi ini jauh dari rencana awal PT Hutama Karya yang mewacanakan rest area sebagai tempat istirahat pengguna tol sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

    Pantauan acehtoday.id/ menunjukkan, rest area yang difasilitasi toilet, musala, dan bangunan gerai usaha itu sepi tanpa aktivitas berarti. Sejumlah mobil pribadi terlihat terparkir di area musala, dengan beberapa penumpang turun sekadar menggunakan toilet maupun musala. Sementara itu, bangunan gerai usaha di sebelah toilet terlihat kosong tanpa aktivitas, hanya ada dua pemuda yang diduga pekerja tol sedang beristirahat. Kondisi serupa terlihat di rest area KM 37 B yang berada di seberangnya, sama-sama sepi dan lengang.

    Janji Gerai UMKM dan SPBU Belum Terealisasi

    Mengutip dari Antara, 10 Oktober 2023 silam, Kepala Cabang Jalan Tol Sibanceh PT Hutama Karya, Totok Masyadi, sempat menyebut bahwa gerai-gerai usaha di rest area akan diisi oleh UMKM dari area setempat. Pihaknya juga disebut akan berkoordinasi dengan pembina UMKM untuk mendapat rekomendasi daftar pelaku usaha yang akan mengisi gerai-gerai tersebut, termasuk rencana penambahan SPBU untuk melengkapi fasilitas rest area.

    Namun hingga kini, tempat istirahat bagi pemudik itu masih terlihat sepi dan lengang. Berdasarkan pantauan Serambi, rest area tersebut sempat hidup oleh aktivitas penjualan kopi dan mie pada momen libur Lebaran Idul Fitri, 8 April 2025. Di sisi lain, gerai-gerai UMKM oleh-oleh bahkan bengkel ban justru mulai tumbuh di sekitar pintu masuk tol kawasan Padang Tiji, bukan di dalam rest area itu sendiri.

    Kondisi tempat Peristirahatan (rest area) kilometer (KM) 37 A rute Padang Tiji-Indrapuri Jalan Tol Sibanceh. Sumber foto: Seputaraceh.id/Elza
    Kondisi tempat Peristirahatan (rest area) kilometer (KM) 37 A rute Padang Tiji-Indrapuri Jalan Tol Sibanceh.
    Sumber foto: acehtoday.id/Elza

    UMKM Saree Pindah Cabang Dekati Pintu Tol Padang Tiji

    Salah satu pelaku usaha yang beralih lokasi adalah Dapur Keripik Putra Seulawah 2. Seorang karyawannya, Silka, mengatakan toko tempatnya bekerja merupakan cabang yang dipindahkan dari Saree karena kondisi di lokasi lama sudah tidak lagi ramai.

    “Dari Saree pindah ke sini. Di sana sudah tutup karena sudah sepi,” kata Silka.

    Ia menjelaskan, cabang di lokasi baru mulai beroperasi sekitar tiga bulan lalu, tidak lama setelah arus kendaraan beralih ke jalan tol. Saat ini, usaha tersebut memiliki dua cabang di kawasan Indrapuri, yang dibuka agar usaha tetap berjalan seiring berkurangnya jumlah kendaraan yang melintas di Saree.

    Meski demikian, Silka mengaku kondisi penjualan di lokasi baru belum sepenuhnya stabil. Pembeli, katanya, cenderung ramai berdatangan pada akhir pekan maupun musim liburan saja.

    “Alhamdulillah masih ada rezeki, tapi belum ramai, ramai saat akhir pekan. Kalau orang sudah selesai liburan, agak sepi,” ungkapnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa pemilik usaha tetap merupakan warga Saree, sementara para karyawan hanya dipindahkan untuk melayani operasional di cabang baru. “Toke orang Saree. Kami hanya bekerja di sini,” tutup Silka.**

  • Omset Turun Drastis, Cikgu Kopi Saree Pilih Setia ke Karyawan

    acehtoday.id/ | Aceh Besar – Pemilik Cikgu Kopi Arabika Gayo di kawasan Saree memilih bertahan di tengah anjloknya omset sejak Jalan Tol Sigli-Banda Aceh mulai difungsikan. Meski pendapatan turun drastis, ia enggan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya.

    Pemilik usaha yang akrab disapa Cikgu, bernama asli Bustami, mengatakan bahwa sebelum tol beroperasi, usahanya mempekerjakan sekitar 30 karyawan. Kini jumlah tersebut tinggal 16 orang, bukan karena dirumahkan, melainkan karena sebagian memilih mengundurkan diri akibat kondisi usaha yang terus menurun.

    "Saya tidak mau memberhentikan karyawan. Apa yang ada kami makan bersama di sini. Posisi kami sekarang bertahan, bukan menyerah," kata Cikgu saat ditemui acehtoday.id/, Jumat (17/7/2026).

    Omset Anjlok Sejak Tol Dibuka, Bukan Akibat Banjir

    Menurut Cikgu, penurunan omset terjadi tepat setelah jalan tol dibuka, bukan karena banjir yang sempat melanda kawasan tersebut beberapa waktu lalu. “Kalau kami penyebabnya adalah tol. Begitu tol dibuka, langsung turun. Seandainya tol dibuka sebelum banjir pun hasilnya tetap begini,” ucapnya.

    Ia menilai Jalan Tol Sigli-Banda Aceh telah mengalihkan arus kendaraan yang selama puluhan tahun menjadi sumber utama pelanggan bagi pelaku UMKM di Saree. Meski saat ini ruas Padang Tiji-Seulimeum masih digratiskan, Cikgu tidak yakin kondisi akan berubah signifikan ketika tarif mulai diberlakukan.

    “Mungkin nanti ada yang kembali lewat jalan lama karena mempertimbangkan biaya tol pulang-pergi. Tapi menurut saya persentasenya kecil, mungkin hanya sekitar lima persen,” tambahnya.

    Meski dihadapkan pada situasi sulit, Cikgu menegaskan tidak menolak keberadaan pembangunan jalan tol. Ia memahami bahwa infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk mempercepat mobilitas masyarakat. Namun, menurutnya, pembangunan seharusnya tetap disertai kebijakan yang melindungi pelaku usaha lokal.

    “Kami juga ingin Aceh maju. Kami juga ingin ada jalan tol. Tapi pemerintah harus memikirkan bagaimana UMKM di Saree tetap hidup,” ujarnya.

    Bagi Cikgu, mengembalikan Saree seperti sedia kala bukan hal yang mungkin dilakukan. Namun ia berharap pemerintah dapat memikirkan solusi konkret bagi UMKM yang terdampak. “Kalau ditanya bagaimana supaya kembali seperti dulu, ya tidak mungkin. Kecuali tol ditutup, tentu itu juga tidak mungkin. Yang kami harapkan sekarang adalah pemerintah benar-benar memikirkan solusi bagi UMKM yang terdampak,” pungkasnya.**

  • Jadi Kedai Hantu, Tol Gratis Bikin Saree Kehilangan Denyut Ekonomi

    acehtoday.id/ | Aceh Besar – Di balik ramainya arus kendaraan yang melintas di Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, tersimpan cerita berbeda dari kawasan Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari lalu lintas jalan nasional, kehadiran jalan tol justru meninggalkan jejak sepi yang panjang.

    Karyawan Rumah Makan (RM) Harkat Sejahtera yang akrab disapa Kak Bit menjadi salah satu saksi perubahan itu. Ia menceritakan bagaimana kawasan yang dahulu menjadi tempat persinggahan utama kendaraan dari Banda Aceh menuju Takengon maupun Sigli, kini kehilangan denyut ekonominya.

    "Dampaknya karena jalan tol. Kendaraan sudah lewat jalan tol semua, tidak melintasi Saree lagi. Paling hanya satu dua kendaraan saja yang masih lewat. Nah, makanya kondisinya jadi seperti ini," kata Kak Bit kepada acehtoday.id/, Jumat (17/7/2026).

    Pantauan di lapangan menunjukkan kawasan rumah makan tersebut terlihat lengang tanpa pengunjung. Terpal berwarna oranye terbentang di pilar-pilar rumah makan sebagai tanda ditutupnya operasional usaha, sementara papan kios di sampingnya yang bertuliskan “24 jam buka” sudah berdebu dengan rak-rak toko kosong. “Sudah jadi kedai setan (hantu),” katanya sambil tertawa.

    Rumah Makan Terpaksa Pindah ke Lamtamot demi Bertahan

    Menurut Kak Bit, berkurangnya kendaraan yang melintas membuat banyak rumah makan dan usaha di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh-Medan kehilangan pelanggan. RM Harkat Sejahtera yang sebelumnya beroperasi di Saree bahkan terpaksa memindahkan aktivitas usahanya ke kawasan Lamtamot demi mempertahankan operasional.

    “Sekarang dapur untuk masak sudah dipindahkan ke Lamtamot, bukan disini lagi. Alhamdulillah di sana lebih ramai karena kendaraan masih banyak lewat,” ujarnya. Ia mengaku, sebelum pindah, rumah makan tersebut sempat bertahan melayani pelanggan di Saree, namun kondisi yang kian sulit membuat mereka akhirnya mencari lokasi baru.

    “Masih buka sebelumnya, tetapi tidak sanggup lagi bertahan. Saree sudah mati total. Sekarang kami pindah ke Lamtamot. Baru empat hari beroperasi di sana,” tutur Kak Bit.

    Meski berhasil pindah, mereka menghadapi tantangan lain yang tidak ringan. Jarak tempuh menjadi lebih jauh dan jam kerja karyawan pun ikut bertambah. “Sekarang kami pulang sampai jam 12 malam. Ya karena memang harus mencari rezeki,” tuturnya.

    Rumah Makan Harkat Sejahtera di kawasan Saree yang tutup. (Sumber foto: Seputaraceh.id/Elza)
    Rumah Makan Harkat Sejahtera di kawasan Saree yang tutup.
    (Sumber foto: acehtoday.id/Elza

    Pedagang Kecil Tanpa Modal Jadi yang Paling Terdampak

    Kak Bit menilai penurunan aktivitas ekonomi di Saree tidak hanya dirasakan pelaku usaha besar, tetapi juga pedagang kecil hingga buruh harian. “Kasihan orang-orang sekarang. Banyak yang menganggur, buruh tani juga banyak yang tidak ada pekerjaan. Jadi bagaimana solusinya?” ujarnya.

    Ia mengenang masa ketika Saree menjadi salah satu pusat perputaran ekonomi di Aceh, saat hampir seluruh kendaraan yang melintas berhenti untuk beristirahat, makan, maupun membeli oleh-oleh. “Dulu perputaran ekonomi di Aceh yang paling cepat ya di Saree. Sekarang sudah tidak ada lagi. Banyak yang pindah ke Padang Tiji, ada juga yang pindah ke Lamtamot,” ujarnya.

    Menurutnya, apabila sejak awal tersedia pintu keluar-masuk tol menuju Saree, kondisi tersebut kemungkinan tidak akan separah sekarang. “Kalau ada pintu tol Saree, mungkin tidak seperti ini. Orang tetap bisa keluar untuk beli oleh-oleh di Saree,” katanya.

    Ia juga menyoroti kebijakan tarif tol gratis dalam beberapa bulan terakhir yang membuat hampir seluruh kendaraan memilih melintas melalui jalan tol, sehingga jalan nasional semakin sepi. “Kalau gratis (kendaraan) selalu lewat situ. Kalau berbayar mungkin masih ada orang yang memilih lewat jalan sini,” tambahnya.

    Karyawan RM Makan Harkat Sejahtera, Kak Bit di dapur si kawasan Saree. (Sumber foto: Seputaraceh.id/Elza)
    Karyawan RM Makan Harkat Sejahtera, Kak Bit di dapur si kawasan Saree.
    (Sumber foto: acehtoday.id/Elza

    Kak Bit mengaku dirinya masih beruntung karena bekerja di rumah makan yang mampu membuka cabang di lokasi lain, berbeda dengan pedagang kecil yang tidak memiliki modal untuk berpindah tempat. “Kami masih beruntung karena bekerja di rumah makan yang bisa pindah. Tapi pedagang-pedagang kecil kasihan sekali. Mereka tidak punya modal untuk pindah ke tempat lain,” tuturnya.

    Ia berharap pemerintah dan pengelola jalan tol dapat mencari solusi agar kawasan Saree tidak semakin terpuruk. “Yang kami harapkan, jangan sampai Saree benar-benar mati. Cari solusi supaya masyarakat kecil tetap bisa mencari nafkah,” tutupnya.**