Banda Aceh – Ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen secara tahunan (year on year) pada Triwulan II 2026, sedikit lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat 4,82 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyebut capaian ini menempatkan Aceh tetap berada di jalur ekspansi ekonomi di antara provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.
Namun, di balik angka pertumbuhan yang terlihat positif itu, sejumlah indikator sosial justru bergerak ke arah yang berlawanan. Data BPS memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berhasil diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Kepala BPS Aceh, Agus Andria mengatakan, “Setiap indikator memiliki dinamika yang berbeda. Ada sektor yang menunjukkan perbaikan, namun ada pula yang masih memerlukan perhatian. Karena itu, penting melihat data secara utuh, bukan hanya pada satu angka, agar arah kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kondisi di lapangan,” katanya, Rabu (5/8/2026).
Kemiskinan dan Pengangguran Sama-Sama Naik
Kontradiksi paling mencolok terlihat pada angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2026 tercatat 12,34 persen, naik 0,12 persen poin dibanding September 2025. Secara jumlah, penduduk miskin bertambah sekitar 10,40 ribu orang, dari 703,33 ribu menjadi 713,78 ribu jiwa.
Kondisi pasar tenaga kerja juga tidak kalah mengkhawatirkan. BPS mencatat jumlah penganggur di Aceh pada Mei 2026 mencapai 157,48 ribu orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,89 persen meningkat dibanding Februari 2026. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menyerap tambahan angkatan kerja baru.
Struktur pekerjaan di Aceh pun masih timpang. Dari total 2,52 juta penduduk yang bekerja, hanya 37,88 persen berada di sektor formal, sementara 62,12 persen sisanya masih bertahan di sektor informal dengan kepastian pendapatan dan perlindungan kerja yang terbatas.
Pertumbuhan ekonomi triwulan ini sendiri banyak ditopang oleh faktor musiman, seperti meningkatnya konsumsi masyarakat saat Iduladha, pencairan THR dan gaji ke-13 ASN, aktivitas perdagangan selama libur panjang, kenaikan ekspor batu bara, rehabilitasi pascabanjir, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Artinya, sebagian besar penggerak ekonomi masih bersumber dari belanja pemerintah dan momentum keagamaan, bukan dari sektor produktif yang berkelanjutan.
Sektor Pertanian Masih Jadi Andalan, tapi Rapuh
Struktur ekonomi Aceh juga belum banyak bergeser. Sektor pertanian tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB dengan kontribusi 31,16 persen, disusul perdagangan 15,35 persen dan administrasi pemerintahan 9,18 persen.
Sayangnya, BPS mencatat sektor pertanian mengalami perlambatan akibat dampak bencana hidrometeorologi yang menekan produksi padi, hortikultura, dan sejumlah komoditas perkebunan.
Ketergantungan tinggi pada sektor primer ini membuat ekonomi Aceh rentan terhadap perubahan cuaca dan fluktuasi harga komoditas global.
Di tengah kabar kurang menggembirakan itu, ada secercah optimisme. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun menjadi 1,961 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun menjadi 0,460.
Penurunan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat miskin kini berada lebih dekat dengan garis kemiskinan dibanding sebelumnya, meski belum cukup menahan laju bertambahnya jumlah penduduk miskin secara keseluruhan.
Data BPS ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Aceh. Fokus pembangunan ke depan tidak bisa lagi hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar menurunkan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja formal, memperkuat produktivitas pertanian, serta memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di saat tren nasional menunjukkan penurunan kemiskinan dan pengangguran, kondisi Aceh yang justru bergerak sebaliknya menjadi sinyal bahwa efektivitas kebijakan pembangunan daerah perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Capaian yang positif tentu patut diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat kita lengah. Masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah,” pungkasnya.**
