Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tati Meutia Asmara, S.K.H., M.Si, meminta Pemerintah Aceh segera menata ulang strategi pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Desakan ini muncul menyusul belum selarasnya laju pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Menurut Tati, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa arah pembangunan ekonomi Aceh memerlukan evaluasi mendalam, agar pertumbuhan yang tercipta benar-benar berdampak pada kehidupan rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas.
“Irama pembangunan kita belum benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata, berarti strategi pembangunan yang dijalankan perlu ditata ulang secara menyeluruh,” kata Tati kepada , Kamis (6/8/2026).
Data terbaru memperkuat kekhawatiran tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat ekonomi daerah ini tumbuh 4,86 persen secara tahunan pada Triwulan II 2026, sedikit lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya.
Namun di sisi lain, persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2026 justru naik menjadi 12,34 persen, dengan jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 10,40 ribu jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turut meningkat menjadi 5,89 persen pada Mei 2026.
Dorong Pembenahan Struktural dan Hilirisasi Komoditas
Tati menegaskan, berbagai capaian indikator makro ekonomi memang patut diapresiasi. Namun pemerintah tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, rendahnya produktivitas, serta terbatasnya kesempatan kerja formal.
Ia mendorong pemerintah berani melakukan pembenahan struktural, bukan hanya menjalankan program rutin tahunan. Evaluasi perlu menyasar efektivitas penggunaan anggaran, kualitas belanja pemerintah, hingga kemampuan setiap program menciptakan lapangan kerja.
“Pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan memiliki dampak nyata terhadap ekonomi rakyat. Kita membutuhkan pembangunan yang menghasilkan nilai tambah, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran,” ujarnya.
Ketergantungan ekonomi Aceh terhadap belanja pemerintah juga menjadi sorotan Tati. Ia menilai kondisi ini membuat perekonomian daerah rentan melambat setiap kali belanja negara maupun belanja daerah mengalami penyesuaian.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Aceh memperkuat fondasi ekonomi produktif lewat pengembangan investasi, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan industri pengolahan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Aceh memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Yang harus dibangun adalah bagaimana potensi tersebut diolah menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” katanya.
Ia menambahkan, selama ini banyak hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan Aceh dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambahnya justru dinikmati daerah lain. “Pemerintah harus membangun ekosistem industri yang mampu mengolah komoditas lokal menjadi produk bernilai tinggi. Dengan begitu, pendapatan petani, nelayan, dan pelaku usaha akan meningkat,” ujarnya.
Perbaikan Investasi hingga Penguatan SDM
Selain hilirisasi, Tati menekankan pentingnya perbaikan iklim investasi. Ia meminta pemerintah menyederhanakan birokrasi, memberi kepastian hukum, mempercepat perizinan, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung agar Aceh lebih kompetitif menarik investor.
“Investasi bukan hanya soal modal yang masuk, tetapi tentang penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah,” tuturnya.
Penguatan sumber daya manusia (SDM) juga dinilai harus menjadi prioritas utama, mengingat pembangunan ekonomi akan sulit berkembang jika tenaga kerja lokal tidak memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Ia mendorong penguatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar, digitalisasi UMKM, serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
“Pembangunan ekonomi harus dimulai dari peningkatan kualitas manusianya. SDM yang kompetitif akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Aceh,” katanya.
Sebagai lembaga legislatif, Tati memastikan DPRA akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBA agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, DPRA, akademisi, pelaku usaha, perbankan, hingga masyarakat sipil, untuk menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan ekonomi Aceh yang berorientasi jangka panjang.
“Kita membutuhkan strategi pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Aceh memiliki sumber daya alam, anggaran, dan potensi yang besar. Yang diperlukan sekarang adalah keberanian melakukan reformasi tata kelola dan menyatukan seluruh kekuatan daerah dalam satu arah pembangunan yang jelas,” ujarnya.
Tati berharap kondisi saat ini menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi total terhadap strategi pembangunan ekonomi, sehingga pertumbuhan yang dihasilkan tidak hanya terlihat dalam statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Aceh.
“Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, memperkuat daya beli masyarakat, dan menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Aceh,” tutup Tati.**
