Banda Aceh – Penguatan UMKM Perempuan Aceh tidak lagi cukup hanya dengan menambah modal usaha. OJK Provinsi Aceh bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendorong pelaku usaha perempuan agar juga menguasai pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi, dan strategi membaca peluang pasar agar usaha bisa bertahan dan berkembang.
Hal itu menjadi fokus Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar PNM bertema “Sinergi Finansial: Wujudkan UMKM Tangguh dan Berkelanjutan” yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Aula Kantor OJK Aceh, Banda Aceh.
Sebanyak 100 perempuan pelaku UMKM yang merupakan nasabah PNM Mekaar mengikuti kegiatan tersebut. Mereka mendapat penguatan mengenai pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, pemanfaatan pembiayaan, hingga strategi memperluas pasar.
Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Jasmi, mengatakan pembiayaan akan lebih bermanfaat jika dibarengi pendampingan. Menurutnya, pelaku usaha perlu memiliki kemampuan mengatur keuangan dan memahami kebutuhan pasar agar modal yang diterima benar-benar produktif.
“Pembiayaan perlu berjalan bersama pengelolaan keuangan yang disiplin, pencatatan transaksi yang baik, pemahaman terhadap kebutuhan pasar, serta pemanfaatan teknologi digital,” kata Jasmi, Rabu (19/8/2026).
Besarnya akses pembiayaan PNM di Aceh juga terlihat dari data per Juni 2026. Outstanding piutang program Mekaar tercatat mencapai Rp1,03 triliun, sedangkan program ULaMM mencapai Rp62,44 miliar. Seluruh pembiayaan tersebut menggunakan prinsip syariah.
Kepala OJK Provinsi Aceh, Daddi Peryoga, mengatakan tantangan berikutnya bukan lagi sekadar membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan, melainkan memastikan akses tersebut digunakan dengan pemahaman yang memadai.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan Aceh telah mencapai 96,43 persen. Namun, indeks literasi keuangan masih berada di angka 66,33 persen. Kesenjangan tersebut menunjukkan masih perlunya edukasi agar masyarakat tidak hanya mudah mendapatkan layanan keuangan, tetapi juga mampu menggunakannya secara tepat.
“Penguatan literasi dan pengembangan kapasitas usaha menjadi penting agar akses keuangan dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan,” ujar Daddi.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mendorong pelaku UMKM membangun kebiasaan sederhana, seperti memisahkan uang usaha dan rumah tangga, mencatat pemasukan serta pengeluaran, menjaga kualitas produk, dan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran.
Kolaborasi OJK dan PNM tersebut diharapkan membuat pembiayaan tidak berhenti sebagai tambahan modal, tetapi menjadi pintu bagi UMKM untuk naik kelas, memperluas pasar, dan membangun usaha yang lebih kuat.
