acehtoday

Bulan: Juli 2026

  • Pemerintah Jepang Serahkan Bantuan Alat Berat untuk Penanganan Bencana Aceh 

    Pemerintah Jepang Serahkan Bantuan Alat Berat untuk Penanganan Bencana Aceh 

    Banda Aceh – Pemerintah Jepang melalui Konsulat Jenderal Jepang di Medan menyerahkan bantuan hibah berupa delapan unit alat berat kepada Yayasan Sekolah Laboratorium Syiah Kuala guna mendukung percepatan penanganan bencana alam di Aceh.

    Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Konsul Jenderal Jepang di Medan, Furugori Toru, dalam acara peresmian yang berlangsung di Sekolah Laboratorium Syiah Kuala, Banda Aceh, Rabu (1/7/2026).

    Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) dengan nilai hibah mencapai USD 452.357 atau sekitar Rp7,3 miliar.

    Acara tersebut turut dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Universitas Syiah Kuala, Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si., FRSPH, Ketua Pembina Yayasan Sekolah Laboratorium Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Marwan, Ketua Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana Aceh Bahron Bakti, ST., MT., Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

    Dalam program tersebut, Pemerintah Jepang menyerahkan delapan unit alat berat yang terdiri atas empat unit ekskavator dan empat unit truk. Seluruh peralatan ini akan dimanfaatkan untuk mendukung pembersihan lahan dan penanganan wilayah terdampak bencana, khususnya pascabanjir di Aceh.

    Konsul Jenderal Jepang di Medan, Furugori Toru, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat Jepang terhadap upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Aceh.

    Menurutnya, keberadaan alat berat tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan ketika terjadi bencana alam sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

    Ia juga menegaskan bahwa bantuan ini menjadi wujud nyata hubungan persahabatan dan kerja sama yang telah lama terjalin antara Jepang dan Indonesia, khususnya dengan masyarakat Aceh.

    Jepang sendiri telah berperan aktif dalam berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh sejak bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004. Dukungan tersebut mencakup pembangunan perumahan, sekolah, hingga infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak.

    Komitmen itu terus berlanjut melalui sejumlah program kemanusiaan, termasuk pembangunan Pusat Edukasi Tsunami di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, yang diresmikan pada Desember 2024.

    Melalui Program Hibah Grassroots, Pemerintah Jepang secara konsisten mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan lingkungan. Program tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

     

  • Meski Banjir dan Insiden Kapal, Wisatawan Tetap Serbu ke Sabang

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Minat wisatawan mengunjungi Sabang tidak surut meski Kota Sabang baru saja dilanda banjir dan longsor, serta insiden ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2 di Pelabuhan Ulee Lheue yang melukai 15 orang. Justru sebaliknya, jumlah penumpang penyeberangan menuju Pulau Weh tercatat melonjak signifikan dalam sepekan terakhir.

    Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I Ulee Lheue, Muhammad Al Qadri, mengungkapkan rata-rata jumlah penumpang selama periode 22 hingga 30 Juni 2026 naik hingga 84,72 persen dibandingkan hari normal. “Rata-rata perubahan keseluruhan penumpang naik 84,72 persen dibandingkan hari biasa,” kata Al Qadri, Rabu (1/7/2026).

    Berdasarkan data UPTD, lonjakan tertinggi terjadi pada 28 Juni dengan kenaikan mencapai 113,12 persen, disusul 26 Juni sebesar 104,80 persen, dan 27 Juni sebesar 97,96 persen. Kendaraan roda empat turut mengalami kenaikan rata-rata 18,73 persen, sementara kendaraan roda dua justru mencatat penurunan rata-rata 3,73 persen dibanding hari biasa.

    Lonjakan ini terlihat jelas dari pemandangan di Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, di mana ruang tunggu, loket tiket, hingga antrean menuju kapal dipadati wisatawan maupun penumpang sejak pagi hari. Momentum libur sekolah menjadi salah satu pendorong utama membeludaknya jumlah pengunjung yang hendak menyeberang ke Sabang.

    Salah satu wisatawan asal Lhokseumawe, Faizul, mengaku berangkat bersama tujuh temannya untuk memanfaatkan masa libur sebelum memasuki kelas XII SMA.

    “Kami mau liburan ke Iboih dan Pulau Rubiah. Mumpung masih libur sekolah,” ujarnya. Ia dan rombongan telah memesan tiket kapal cepat secara daring dengan harga sekitar Rp100 ribu per orang untuk perjalanan pulang-pergi.

    Faizul mengaku sempat kesulitan saat memesan tiket akibat sistem yang beberapa kali mengalami gangguan, terutama untuk pemesanan kapal lambat. “Karena ada war tiket ya, lagi ramai. Kalau kapal cepat tidak error kalau kapal lambat yang error beberapa kali,” tuturnya.

    Meski demikian, ia dan teman-temannya mengaku tidak khawatir dengan kabar banjir di Sabang maupun insiden ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2 sebelumnya. “Biasa saja, kami tetap ingin liburan ke Sabang,” katanya.

    Antusiasme serupa juga ditunjukkan Sika, wisatawan asal Jakarta yang datang bersama dua rekannya untuk menikmati keindahan bawah laut dan pantai-pantai di Pulau Weh.

    Sementara itu, Al Qadri menjelaskan bahwa layanan kapal ro-ro lintasan Ulee Lheue–Balohan saat ini hanya dilayani oleh KMP BRR, karena KMP Aceh Hebat 2 masih belum beroperasi pascainsiden ledakan mesin.

    Meski arus penumpang terus meningkat, pihaknya mengaku belum dapat memprediksi kapan puncak arus wisatawan ke Sabang akan terjadi, mengingat masa libur sekolah tahun ini berlangsung cukup panjang hingga 13 Juli mendatang. “Kemungkinan grafik penumpang akan tetap flat atau tinggi terus hingga akhir masa liburan,” pungkasnya.

  • Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Dorong Peran Gampong dalam Pencegahan Stunting

    Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Dorong Peran Gampong dalam Pencegahan Stunting

    Banda Aceh — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, M.Pd., menegaskan pentingnya peran masyarakat gampong dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di Kota Banda Aceh.

    Hal tersebut disampaikannya saat memberikan materi dan sekaligus menutup Sosialisasi Pencegahan dan Penurunan Stunting bagi masyarakat gampong di Kota Banda Aceh yang digelar Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, di Hotel Hanifi, Banda Aceh, Selasa (30/06/2026) sore.

    Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad MPd berdialog langsung dengan saat tanya jawab dengan peserta Sosialisasi Pencegahan dan Penurunan Stunting bagi masyarakat Gampong di Hotel Hanifi, Banda Aceh, Selasa (30/06/2026). F

    Dalam pemaparannya, Musriadi menyebutkan bahwa stunting merupakan persoalan serius yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas generasi mendatang. Ia menilai, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat.

    “Stunting ini bukan hanya soal tinggi badan anak yang kurang, tetapi menyangkut perkembangan otak dan masa depan generasi kita. Kalau tidak kita tangani bersama, ini akan menjadi masalah besar bagi bangsa,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad MPd menutup acara Sosialisasi Pencegahan dan Penurunan Stunting bagi masyarakat Gampong di Hotel Hanifi, Banda Aceh, Selasa (30/06/2026).

    Ia menambahkan, upaya pencegahan harus dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Menurutnya, pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, serta pola asuh yang tepat menjadi faktor utama dalam menekan angka stunting.

    “Perhatian terhadap ibu hamil itu sangat penting. Asupan gizi harus terjaga, pemeriksaan rutin harus dilakukan, dan setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif wajib menjadi prioritas,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Musriadi juga menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Ia berharap para peserta sosialisasi tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menyebarkan informasi tersebut di lingkungan masing-masing.

    “Kami berharap bapak dan ibu yang hadir di sini bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Sampaikan kembali kepada masyarakat di gampong, agar kesadaran bersama bisa terbentuk,” katanya.

    Dr Musriadi MPd menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad MPd foto bersama dengan peserta Sosialisasi Pencegahan dan Penurunan Stunting bagi masyarakat Gampong di Hotel Hanifi, Banda Aceh, Selasa (30/06/2026).

    “Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada keterbatasan di lapangan. Namun, pemerintah terus berupaya menghadirkan solusi, baik melalui program bantuan, edukasi, maupun pendampingan,” ungkapnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program penurunan stunting sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.
    “Kalau hanya pemerintah yang bergerak, hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau masyarakat ikut terlibat aktif, saya yakin angka stunting di Banda Aceh bisa kita tekan secara signifikan,” tegasnya.

    Acara kemudian ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua DPRK Banda Aceh tersebut, yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh peserta sebagai bentuk kebersamaan dan komitmen dalam mendukung program penurunan stunting.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman masyarakat semakin meningkat sehingga upaya pencegahan stunting dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan berkelanjutan di tingkat gampong.

  • Prabowo Ingatkan Polri: Rakyat Masih Derita Kemiskinan Akibat Korupsi

    Prabowo Ingatkan Polri: Rakyat Masih Derita Kemiskinan Akibat Korupsi

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto  meminta  Polri untuk tidak cepat berpuas diri karena tantangan ke depan akan semakin berat.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam amanatnya pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Satuan Latihan Brimob Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Rabu (1/7/2026).

    Prabowo mengatakan saat ini dunia dipenuhi dengan konflik dan ketegangan di berbagai penjuru dunia. Ia menyebut kondisi perang yang terus terjadi pasti akan berdampak pada Indonesia.

    “Kejahatan semakin canggih dan terus berubah, ancaman berubah. Teknologi juga dapat dipakai dengan maksud-maksud yang jahat, dengan demikian cara kerja kita juga harus menyesuaikan,” ujarnya.

    Ia mengingatkan kejahatan seperti narkotika, judi online masih menjadi ancaman yang merugikan bangsa. Selain itu kasus-kasus perdagangan orang, terorisme, korupsi, penyelundupan ilegal hingga white collar crime harus terus terjadi.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi upaya Polri yang mengungkap ribuan kasus narkotika, judi online hingga berhasil mempertahankan nol insiden terorisme dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

    Kendati demikian, ia tetap mewanti-wanti agar tidak lengah dan cepat berpuas diri. Prabowo menegaskan tantangan ke depan masih besar dan harus diatasi oleh Polri.

    “Rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu tantangan saudara, tantangan kita semua, masih besar dan masih banyak,” tegasnya.

  • Awal Juli, Harga Emas Perhiasan Turun Lagi

    Awal Juli, Harga Emas Perhiasan Turun Lagi

    Harga emas perhiasan di Banda Aceh kembali mengalami penurunan pada awal Juli 2026. Berdasarkan pantauan pada Rabu (1/7/2026), harga emas turun menjadi Rp7.530.000 per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan.

    Harga tersebut turun Rp20 ribu dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya yang berada di angka Rp7.550.000 per mayam. Penurunan ini terjadi setelah sehari sebelumnya harga emas mengalami penurunan yang lebih signifikan.

    Jika ditambah ongkos pembuatan sebesar Rp200 ribu, harga jual emas perhiasan saat ini mencapai Rp7.730.000 per mayam.

    Penurunan juga terjadi pada harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Antam). Berdasarkan data Logam Mulia, harga emas Antam turun Rp5.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.630.000 menjadi Rp2.625.000 per gram.

    Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam juga mengalami penurunan sebesar Rp15.000 per gram, dari Rp2.335.000 menjadi Rp2.320.000 per gram.

    Dengan kondisi tersebut, selisih antara harga jual dan harga buyback emas Antam pada perdagangan hari ini tercatat sebesar Rp305.000 per gram.

    Penurunan harga emas ini melanjutkan tren pelemahan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, baik pada emas perhiasan di Banda Aceh maupun emas batangan Antam di pasar nasional.

  • Aset Hibah Pelabuhan Sabang Disewakan, BPK Temukan Kejanggalan

    Aset Hibah Pelabuhan Sabang Disewakan, BPK Temukan Kejanggalan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Di tengah status hukum yang belum jelas, Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) ternyata telah menyewakan sebagian aset hibah Pelabuhan Sabang kepada pihak swasta. Temuan ini menjadi salah satu sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025.

    BPK mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh hingga kini belum menguasai sertifikat atas 38 bidang tanah seluas 114.891,75 meter persegi yang merupakan bagian dari aset hibah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I pada tahun 2009 senilai Rp16,31 miliar.

    Meski demikian, pengoperasian pelabuhan tersebut telah dilakukan oleh BPKS sejak 2010, tanpa disertai perjanjian resmi antara Pemerintah Aceh dan BPKS terkait pemanfaatannya.

    Menariknya, BPK mencatat bahwa BPKS sebenarnya sudah berulang kali mengajukan permohonan hibah aset kepada Pemerintah Aceh dan DPRA sepanjang periode 2013 hingga 2015. Namun, hingga pemeriksaan BPK dilakukan pada 2026, proses tersebut belum juga menghasilkan kesepakatan sebuah kekosongan administrasi yang berlangsung bertahun-tahun.

    Justru di tengah kekosongan status hukum inilah BPK menemukan fakta yang lebih mengejutkan: BPKS telah menyewakan dua bidang tanah dari aset hibah tersebut kepada PT Pertamina Patra Niaga. Perjanjian sewa ini diikat secara notaris untuk jangka waktu lima tahun, terhitung sejak 1 Februari 2025 hingga 1 Februari 2030.

    Nilai sewa yang disepakati mencapai Rp2,49 miliar, atau setara Rp497,26 juta per tahun. Yang menjadi catatan penting, pendapatan dari sewa ini tercatat sebagai penerimaan BPKS bukan sebagai penerimaan Pemerintah Aceh selaku pemilik sah aset tersebut.

    Menurut BPK, kondisi ini mencerminkan masih lemahnya tata kelola Barang Milik Aceh, karena pemanfaatan dan bahkan penyewaan aset dapat berjalan tanpa adanya kepastian hukum yang mengaturnya secara resmi.

    Atas temuan tersebut, BPK meminta Gubernur Aceh segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan status pemanfaatan aset yang saat ini dikelola BPKS.

    Selain itu, Sekretaris Daerah Aceh dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) juga diminta memperkuat pengaturan serta pengawasan terhadap pemanfaatan Barang Milik Aceh secara keseluruhan, agar persoalan serupa tidak terus berlarut tanpa kejelasan.**

  • Mualem Pastikan Hilirisasi Migas Andaman Berjalan

    Mualem Pastikan Hilirisasi Migas Andaman Berjalan

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memastikan rencana hilirisasi minyak dan gas (migas) dari Blok Andaman akan segera dijalankan sebagai langkah mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi Aceh.

    “Kita sudah mendapatkan lampu hijau untuk hilirisasi. Gas alam melimpah, sekarang yang terpenting adalah mempersiapkan diri dengan matang,” kata Mualem di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

    Menurut Mualem, keberadaan cadangan migas di Blok Andaman tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber pendapatan daerah melalui bagi hasil semata. Pemerintah Aceh ingin potensi tersebut menjadi penggerak lahirnya industri hilir yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

    “Kalau hanya bicara finansial, pembahasannya sebatas pembagian hak dalam bentuk nominal rupiah. Yang kita inginkan adalah Blok Andaman menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh,” ujarnya.

    Pernyataan Gubernur disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi. Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh telah beberapa kali menggelar rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun untuk mempersiapkan strategi hilirisasi migas.

    Tahap awal pengembangan akan dimulai dari Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman yang dikelola Mubadala Energy. Proyek tersebut akan menjadi pintu masuk pengembangan industri hilir di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

    Nurlis mengatakan, langkah tersebut sejalan dengan program strategis nasional yang menetapkan pengembangan KEK Arun Lhokseumawe sebagai salah satu dari 77 Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025-2029.

    Ia menjelaskan, potensi gas dari Lapangan Gas Tengkulo mencapai 300 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD). Namun, hingga kini baru sekitar 160 MMSCFD yang telah memiliki komitmen penjualan gas kepada PLN melalui Gas Sale Agreement (GSA).

    “Artinya masih tersedia peluang yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan industri di Aceh,” katanya.

    Selain gas alam, wilayah kerja South Andaman juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Kondensat tersebut dapat diolah menjadi nafta, kerosin, dan gasoline yang menjadi bahan baku berbagai industri, termasuk kilang minyak (refinery).

    Sementara gas alam dapat diolah menjadi metanol dan hidrogen. Metanol dibutuhkan dalam program biodiesel nasional karena menjadi bahan campuran dalam pengolahan biodiesel berbasis kelapa sawit.

    Menurut Nurlis, pengembangan industri hilir tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar masyarakat Aceh mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor migas dan industri turunannya.

    “Pengembangan pendidikan perlu dipersiapkan sejak sekarang. Pemerintah Aceh juga berharap Mubadala Energy dapat berperan dalam pengembangan SDM Aceh sehingga masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari investasi ini,” ujarnya.

    Pemerintah Aceh menegaskan, seluruh proses hilirisasi akan disiapkan melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar potensi migas Blok Andaman dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

  • WhatsApp Kenalkan Username untuk Privasi Pengguna

    Seputar Aceh – WhatsApp baru saja mengumumkan peluncuran fitur username yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan privasi pengguna dalam aplikasi perpesanan milik Meta.

    Sebagaimana dilaporkan oleh ANTARA News Bali, Wakil Presiden dan Kepala Produk WhatsApp, Alice Newton-Rex, mengungkapkan bahwa fitur username ini akan memberikan cara baru untuk terhubung. “Kami meluncurkan peningkatan privasi besar berikutnya di WhatsApp, yaitu username. Ini adalah cara baru untuk terhubung dengan seseorang tanpa memberikan nomor telepon kalian,” ujar Alice dalam pemaparan daring di Jakarta pada 29 Juni.

    Fitur Username untuk Meningkatkan Privasi

    Pengguna dapat memesan username mereka mulai pekan ini, menjelang peluncuran resmi pada akhir tahun ini. Username dirancang untuk memberi lebih banyak kontrol kepada pengguna terhadap siapa yang dapat melihat nomor telepon mereka. Fitur ini bersifat opsional, di mana pengguna dapat memilih, mengubah, atau menghapus username mereka.

    Alice menjelaskan bahwa berbagi nomor telepon sering kali menjadi kendala saat ingin berkomunikasi dengan orang baru. Hal ini dapat menjadi masalah, terutama dalam situasi seperti bergabung dalam grup komunitas atau grup orang tua murid, di mana pengguna mungkin belum siap untuk membagikan nomor mereka kepada orang yang tidak dikenal.

    Keamanan dan Kontrol Pengguna di WhatsApp

    WhatsApp memastikan tidak akan menyediakan direktori pencarian atau rekomendasi username. Pengguna harus mengetahui username secara tepat sebelum dapat menghubungi orang lain untuk pertama kalinya. Sebagai lapisan keamanan tambahan, WhatsApp juga menyediakan fitur opsional berupa kunci username yang harus diketahui pihak lain sebelum dapat mengirim pesan.

    Setelah peluncuran fitur ini, pengguna yang mengaktifkan username tidak perlu lagi memperlihatkan nomor telepon saat mengirim pesan pertama kali. Nomor telepon hanya akan terlihat jika sudah disimpan oleh lawan bicara. “Jika Anda mengaktifkan nama pengguna saat mengirim pesan kepada seseorang atau bisnis untuk pertama kalinya, mereka tidak akan lagi melihat nomor telepon Anda kecuali mereka sudah menyimpannya,” jelas Alice.

    Implikasi Fitur Username bagi Pengguna dan Kreator Konten

    Fitur ini tidak hanya bermanfaat bagi pengguna individu, tetapi juga bagi kreator konten. Dengan adanya username, kreator dapat lebih mudah berinteraksi dengan audiens mereka tanpa harus membagikan informasi pribadi. Ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna WhatsApp.

    Peluncuran fitur username ini mencerminkan komitmen WhatsApp untuk terus meningkatkan privasi dan keamanan bagi penggunanya. Pengguna kini memiliki lebih banyak opsi untuk berinteraksi tanpa harus mengorbankan privasi mereka.

  • LHP BPK: Aset Bernilai Ratusan Miliar di Aceh Dimanfaatkan Tanpa Perjanjian yang Berlaku

    LHP BPK: Aset Bernilai Ratusan Miliar di Aceh Dimanfaatkan Tanpa Perjanjian yang Berlaku

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan masih adanya pemanfaatan Barang Milik Aceh (BMA) oleh pihak lain yang belum tertib. Temuan tersebut mencakup aset strategis di kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) dan Pelabuhan Sabang.

    Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025.

    BPK menyebutkan, hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan sejumlah aset Pemerintah Aceh dimanfaatkan pihak ketiga tanpa didukung Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang masih berlaku. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan Pemerintah Aceh belum memiliki kepastian hukum atas pemanfaatan aset daerah.

    Salah satu temuan berada di kawasan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia. Sebanyak tujuh bidang tanah milik Pemerintah Aceh dengan nilai perolehan mencapai Rp184,62 miliar masih dimanfaatkan untuk operasional dan pengembangan bandara.

    Namun, nota kesepahaman yang menjadi dasar pemanfaatan aset tersebut diketahui telah berakhir sejak 29 Juni 2023 dan belum diperpanjang hingga pemeriksaan dilakukan.

    Selain itu, proses penerbitan sertifikat terhadap salah satu bidang tanah juga belum selesai sehingga penetapan tarif sewa oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara belum dapat dilakukan.

    Temuan lainnya berkaitan dengan aset hibah Pelabuhan Sabang yang diserahkan PT Pelabuhan Indonesia I kepada Pemerintah Aceh pada 2009 dengan nilai Rp16,31 miliar.

    BPK menemukan Pemerintah Aceh belum menguasai sertifikat atas 38 bidang tanah seluas 114.891,75 meter persegi. Di sisi lain, belum terdapat perjanjian resmi antara Pemerintah Aceh dan Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) terkait pengelolaan aset tersebut.

    Dalam laporannya, BPK menilai kondisi tersebut terjadi karena belum ditetapkannya status pemanfaatan aset oleh Gubernur Aceh, belum optimalnya pengaturan pemanfaatan oleh Sekretaris Daerah Aceh, serta lemahnya pengawasan dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).

    Atas temuan itu, BPK merekomendasikan Pemerintah Aceh segera menyelesaikan status pemanfaatan aset serta memperkuat pengawasan agar pengelolaan Barang Milik Aceh berlangsung lebih tertib dan memiliki kepastian hukum.**

  • BPK Temukan Kelebihan Bayar Miliyaran Rupiah pada Pengadaan Multimedia Dinas Dayah Aceh

    BPK Temukan Kelebihan Bayar Miliyaran Rupiah pada Pengadaan Multimedia Dinas Dayah Aceh

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Empat perusahaan penyedia yang memenangkan proyek pengadaan media belajar interaktif untuk puluhan dayah di Aceh ternyata terindikasi saling berafiliasi satu sama lain. Temuan mengejutkan ini terungkap dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang mengungkap kelebihan pembayaran sebesar Rp3,84 miliar dalam pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) 86 inch di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

    Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Aceh Nomor 18.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026 atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025. Pengadaan bermasalah ini merupakan bagian dari realisasi Belanja Hibah Dinas Pendidikan Dayah Aceh senilai Rp136,48 miliar, mencakup 12 paket pekerjaan senilai Rp17,61 miliar yang didistribusikan ke 80 dayah tipe A dan A+.

    Kejanggalan mulai terlihat sejak tahap perencanaan. Dari 80 dayah penerima hibah, hanya tiga yang benar-benar mengajukan proposal permintaan media interaktif. Sebanyak 52 dayah lainnya justru mengajukan proposal untuk kebutuhan berbeda seperti ruang kelas, notebook, dan meubelair, sementara 25 dayah sisanya bahkan tidak mengajukan proposal sama sekali.

    Penerima hibah pada akhirnya dipilih langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan kesesuaian pagu anggaran, bukan berasal dari kebutuhan riil dayah.

    Persoalan berlanjut ke tahap penentuan spesifikasi teknis. BPK menemukan bahwa sejak awal spesifikasi proyek ini telah mengarah pada satu merek tertentu, Sallimna Tech, tanpa didukung kertas kerja reviu dokumen spesifikasi yang memadai. Bahkan proses survei barang ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya turut didampingi langsung oleh direktur perusahaan pemegang merek (principal) produk tersebut sebuah kejanggalan yang menandakan proses pengadaan tidak berjalan independen.

    Penelusuran lebih lanjut terhadap empat penyedia pemenang 12 paket pengadaan PT MSP, CV AP, CV Zh, dan CV RJ memperkuat dugaan tersebut. Sejumlah nama direktur dan komisaris pada keempat perusahaan ini ternyata saling merangkap jabatan, dan seluruhnya memperoleh barang dari perusahaan principal yang sama dengan persentase keuntungan seragam, yaitu 32 persen.

    Dari sisi angka, BPK menghitung harga pembelian riil layar interaktif tersebut hanya Rp150 juta per unit, sementara Dinas Pendidikan Dayah Aceh membayar kepada penyedia sebesar Rp198 juta per unit.

    Selisih Rp48 juta per unit untuk 80 unit ini menghasilkan total kelebihan bayar Rp3,84 miliar. BPK menegaskan selisih harga tersebut tidak didukung faktor penambahan biaya yang wajar, mengingat seluruh proses pengiriman ke dayah dikerjakan langsung oleh perusahaan principal.

    Tak hanya soal harga, BPK juga mencatat bahwa PPK tidak pernah mempertimbangkan alternatif produk sejenis berharga lebih murah yang sebenarnya tersedia di Katalog Elektronik, dengan selisih harga rata-rata mencapai puluhan juta rupiah per unit dibanding produk yang akhirnya dipilih.

    Menurut BPK, akar persoalan ini terletak pada lemahnya pengawasan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh selaku Pengguna Anggaran, ditambah PPK yang mengarahkan pengadaan pada merek tertentu serta tidak cermat sejak tahap perencanaan hingga pemilihan penyedia.

    Pihak Dinas Pendidikan Dayah Aceh disebut telah menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan berkomitmen menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai langkah perbaikan, BPK merekomendasikan Gubernur Aceh memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh memperbaiki tata kelola pengadaan ke depan, sekaligus memproses pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp3.840.000.000,00 ke kas daerah dan menyampaikan bukti setornya kepada BPK.**