acehtoday.id/ | Blangpidie – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menjadi sorotan setelah seorang mahasiswa secara terbuka menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati Abdya dalam mengelola anggaran daerah.
Mahasiswa Abdya, Rahmad Fauzi, menilai struktur anggaran yang semestinya menjadi instrumen penggerak perekonomian masyarakat justru lebih banyak diarahkan untuk membiayai belanja birokrasi yang bersifat konsumtif. Menurutnya, kondisi ini bertolak belakang dengan visi “Arah Baru Abdya Maju” yang dulu digaungkan Pemerintah Kabupaten Abdya kepada masyarakat.
“Hari ini masyarakat Abdya berhak bertanya, di mana letak Arah Baru Abdya Maju yang dulu dinarasikan dengan begitu indah? Realitas yang kami saksikan di lapangan justru memperlihatkan ketidakbecusan yang nyata.
Dana APBK yang bersumber dari uang rakyat diprioritaskan untuk membiayai fasilitas, perjalanan dinas yang tidak esensial, serta pos anggaran ‘dapur’ pemerintahan yang berlebihan, termasuk sewa operasional yang kami anggap tidak penting,” ujar Rahmad dalam keterangannya.
Menurut Rahmad, APBK seharusnya difungsikan untuk mempercepat pemerataan ekonomi melalui program-program yang langsung dirasakan masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah sektor prioritas yang mestinya mendapat perhatian lebih besar, seperti pemberdayaan pelaku UMKM, penguatan sektor pertanian, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Ia mengingatkan, apabila sebagian besar anggaran justru terserap untuk memenuhi kebutuhan internal birokrasi, maka manfaat APBK bagi masyarakat secara langsung akan semakin mengecil.
Karena itu, Rahmad meminta Bupati Abdya lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran daerah, mengingat seluruh dana yang dikelola berasal dari uang rakyat dan wajib dipertanggungjawabkan sepenuhnya.
“Jabatan dan anggaran daerah adalah amanah, bukan fasilitas untuk memanjakan diri maupun kelompok tertentu. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah APBK benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Rahmad turut mendesak Pemerintah Kabupaten Abdya segera melakukan evaluasi dan reposisi terhadap postur anggaran, agar arahnya lebih berpihak pada kepentingan publik, khususnya masyarakat kecil yang hingga kini masih bergelut dengan berbagai persoalan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan tidak diukur dari besarnya belanja birokrasi, melainkan dari sejauh mana anggaran benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai penutup, Rahmad memberi peringatan keras kepada pemerintah daerah. “Jika dalam waktu dekat tidak ada reposisi anggaran yang berpihak kepada rakyat kecil, maka slogan Abdya Maju hanya akan menjadi lelucon politik. Kami mahasiswa Abdya memastikan akan terus mengawal dan menyuarakan kegelisahan rakyat ini melalui berbagai aksi nyata,” tutupnya.**
Tinggalkan Balasan