Penulis: Andika Ichsan

Piala Dunia dan Rezeki Tengah Malam Pemilik Warkop

acehtoday.id/ I Banda Aceh — Bagi sebagian orang, Piala Dunia adalah tentang perebutan gelar juara dan adu gengsi negara-negara terbaik di dunia. Namun bagi pelaku usaha warung kopi di Aceh, turnamen sepak bola terbesar itu memiliki makna lain yang tak kalah penting, yakni menghidupkan kembali keramaian dan mendatangkan tambahan pendapatan.

Fenomena tersebut sudah menjadi pemandangan yang berulang setiap kali pesta sepak bola dunia digelar. Warung kopi yang biasanya mulai sepi menjelang tengah malam mendadak ramai hingga dini hari. Televisi yang menayangkan pertandingan menjadi pusat perhatian, sementara meja-meja dipenuhi pelanggan yang datang untuk menyaksikan laga bersama teman-teman mereka.

Feri Mariza, pemilik sebuah warung kopi di kawasan Kajhu, Aceh Besar, mengaku selalu menantikan momen seperti ini. Menurutnya, setiap ada turnamen besar seperti Piala Dunia, jumlah pengunjung meningkat dibandingkan hari-hari biasa.

“Kalau ada pertandingan besar, terutama yang main dini hari, pelanggan tetap datang. Ada yang dari habis Isya sudah duduk, ada juga yang datang mendekati kick-off. Warung jadi lebih hidup,” kata Feri saat ditemui di warungnya, Rabu (24/6/26).

Ia mengatakan, peningkatan pengunjung otomatis berdampak pada penjualan. Kopi, teh, mi instan, roti bakar, hingga berbagai makanan ringan menjadi pesanan yang paling banyak dicari selama pertandingan berlangsung.

Menurut Feri, suasana menonton bersama di warung kopi memiliki daya tarik tersendiri yang sulit digantikan dengan menonton sendirian di rumah. Sorak sorai saat gol tercipta, perdebatan soal keputusan wasit, hingga saling ejek antarpendukung tim favorit justru menjadi bagian dari hiburan yang dicari pelanggan.

“Orang datang bukan cuma mau lihat pertandingan. Mereka juga ingin merasakan suasana. Kalau nonton ramai-ramai lebih seru, apalagi kalau tim yang didukung menang,” ujarnya sambil tersenyum.

Budaya menonton sepak bola di warung kopi memang sudah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Warung kopi bukan sekadar tempat menikmati secangkir kopi, tetapi juga ruang sosial tempat berbagai kalangan bertemu dan berdiskusi. Saat Piala Dunia berlangsung, fungsi tersebut terasa semakin kuat.

Di satu meja bisa terlihat mahasiswa berdampingan dengan pedagang, pekerja swasta, hingga aparatur sipil negara. Perbedaan latar belakang seolah menghilang ketika perhatian mereka tertuju pada layar yang sama.

Bagi pelaku usaha seperti Feri, keramaian tersebut tentu menjadi berkah tersendiri. Ia bahkan mengaku menyesuaikan jam operasional agar pelanggan tetap bisa menyaksikan pertandingan hingga selesai.

Meski demikian, menurutnya keuntungan yang diperoleh bukan hanya soal omzet. Ada nilai kebersamaan yang tumbuh dari tradisi menonton bersama yang terus bertahan dari generasi ke generasi.

“Piala Dunia itu memang empat tahun sekali, tapi suasananya selalu ditunggu. Selain menambah penghasilan, kita juga senang karena warung menjadi tempat orang berkumpul dan menikmati pertandingan bersama,” katanya.

Di tengah perkembangan teknologi yang memungkinkan siapa saja menonton pertandingan melalui gawai pribadi, warung kopi tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat Aceh. Kehangatan percakapan, aroma kopi yang khas, dan riuh rendah dukungan terhadap tim favorit menciptakan pengalaman yang tidak bisa ditemukan di layar ponsel.

Karena itu, ketika dunia menanti siapa yang akan mengangkat trofi juara, para pemilik warung kopi juga menyambut momen yang sama dengan harapan berbeda. Bukan tentang kemenangan sebuah tim, melainkan tentang malam-malam panjang yang menghadirkan kebersamaan, keramaian, dan rezeki yang terus mengalir hingga menjelang subuh.**

24 Juni 2026
Jalan Pascabencana Tak Bisa Ditangani dengan Cara Biasa, Haji Uma Minta BPJN Aceh Lebih Fleksibel

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh tidak mempersulit akses masyarakat terkait persoalan Jalan Enang-Enang yang sempat dihentikan pengerjaannya.

Menurut Haji Uma, apabila kondisi jalan tersebut secara teknis telah memenuhi standar kelayakan untuk digunakan masyarakat, maka akses tidak perlu ditunda hanya karena alasan prosedural yang berpotensi memperpanjang penderitaan warga terdampak.

“Kalau standarnya sudah layak dimanfaatkan untuk akses masyarakat, tidak perlu menunggu prosedur yang berlarut-larut. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal,” kata Haji Uma kepada acehtoday.id/, Selasa (24/6/2026).

Ia menilai dalam situasi pascabencana, BPJN Aceh seharusnya hadir sebagai bagian dari solusi dengan membangun kolaborasi bersama masyarakat dan pemerintah daerah, bukan justru menambah kerumitan di lapangan.

Menurutnya, kondisi darurat membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan proyek pembangunan reguler karena menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat.

“BPJN Aceh harus ikut mendukung dan berkolaborasi dengan masyarakat. Di sinilah negara perlu hadir untuk menguatkan akses yang ada sehingga masyarakat tidak terus-menerus terdampak,” ujarnya.

Haji Uma mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran khusus rehabilitasi dan rekonstruksi bagi daerah yang terdampak bencana, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Karena itu, menurutnya, persoalan akses jalan pascabencana tidak semestinya selalu dibebankan pada mekanisme anggaran rutin yang membutuhkan proses panjang.

“Untuk daerah terdampak bencana sudah ada skema khusus. Bahkan dibentuk tim satgas yang memang memiliki tugas menangani persoalan seperti ini. Karena itu langkah penanganan harus segera dilakukan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa percepatan penanganan infrastruktur pascabencana tidak berarti melanggar aturan. Justru regulasi telah memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan skala prioritas dalam kondisi tertentu.

“Kita tidak sedang menabrak aturan. Tetapi kita sedang berbicara tentang kemanusiaan dan skala prioritas bagi daerah yang terdampak bencana. Ini yang harus dipahami,” tegasnya.

Lebih lanjut, Haji Uma menilai persoalan Jalan Enang-Enang bukanlah proyek pembangunan yang bersifat terukur dan jangka panjang sehingga tidak seharusnya menjadi alasan munculnya hambatan birokrasi yang menyulitkan masyarakat.

Ia juga meminta BPJN Aceh terbuka kepada publik apabila memang terdapat kendala teknis maupun administratif yang menyebabkan akses jalan belum dapat difungsikan.

“BPJN jangan malu menjelaskan kepada masyarakat apa sebenarnya yang menjadi persoalan. Publik berhak mengetahui kendala yang ada sehingga tidak muncul berbagai asumsi di tengah masyarakat,” katanya.

Menurut Haji Uma, penyelesaian persoalan ini sangat bergantung pada fleksibilitas dan kecepatan pengambilan keputusan karena situasi yang dihadapi bersifat kondisional dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, ia mendesak BPJN Aceh segera menyiapkan akses jalan alternatif yang aman dan memadai agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.

“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana masyarakat diberikan kemudahan untuk beraktivitas. Jika memang ada kendala pada akses utama, maka jalan alternatif harus segera disiapkan sehingga warga tidak menjadi pihak yang paling dirugikan,” pungkasnya.**

24 Juni 2026
KWPSI: Pelantikan Kadis Syariat Islam Jadi Momentum Perkuat Benteng Moral Masyarakat Aceh

acehtoday.id/ | Banda Aceh — Ketua Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI), Dosi Elfian, menilai pelantikan Dr. Misran Fuadi sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Aceh merupakan momentum penting untuk memperkuat peran lembaga tersebut dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Dosi, Dinas Syariat Islam memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi salah satu instrumen utama Pemerintah Aceh dalam menjaga identitas keislaman daerah yang telah dibangun dan dipertahankan selama puluhan tahun.

“Aceh adalah daerah yang diberi kekhususan untuk menjalankan syariat Islam. Karena itu, Dinas Syariat Islam bukan sekadar institusi birokrasi, tetapi juga benteng peradaban yang menjaga nilai-nilai Islam tetap hidup dalam kehidupan masyarakat,” kata Dosi.

Ia menilai tantangan penerapan syariat Islam saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Perkembangan teknologi digital, derasnya arus informasi global, serta perubahan pola hidup masyarakat menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan edukatif dalam menjalankan pembinaan syariat.

“Generasi muda hari ini hidup di ruang digital yang nyaris tanpa batas. Mereka terpapar berbagai budaya, ideologi, dan gaya hidup dari luar. Karena itu, Dinas Syariat Islam harus mampu hadir dengan pendekatan yang lebih modern, persuasif, dan relevan agar nilai-nilai Islam tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Dosi menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan syariat Islam tidak semata-mata diukur dari aspek penegakan aturan, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai Islam mampu membentuk karakter masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, serta melahirkan generasi yang berakhlak mulia.

“Syariat Islam harus dipahami sebagai sistem nilai yang membangun peradaban. Ketika moral masyarakat kuat, keluarga kuat, dan generasi mudanya memiliki akhlak yang baik, maka pembangunan Aceh akan berjalan lebih kokoh dan berkelanjutan,” katanya.

Ia juga berharap di bawah kepemimpinan Misran Fuadi, Dinas Syariat Islam dapat memperluas program pembinaan umat, memperkuat literasi keislaman di era digital, serta membangun kolaborasi yang lebih erat dengan ulama, dayah, akademisi, media massa, dan berbagai elemen masyarakat.

“Kami berharap Dinas Syariat Islam menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah Aceh. Syariat Islam harus terus dirawat, diperkuat, dan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai identitas sekaligus kekuatan sosial masyarakat Aceh,” pungkas Dosi.**

23 Juni 2026
Komisaris Baru Harapan Baru, DPRA Minta Bank Aceh Hadir Lebih Dekat untuk Pelaku UMKM

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Penetapan Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah periode 2026–2030 mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tati Meutia Asmara, S.KH., M.Si., menilai susunan baru komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan dan peningkatan kontribusi bank daerah tersebut bagi perekonomian Aceh.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (23/6/2026). Selain menetapkan Muhammad Nasir sebagai Komisaris Utama, rapat juga menyetujui Faisal sebagai Komisaris Independen dan Erwin Konadi sebagai Direktur Bisnis Bank Aceh Syariah untuk periode 2026–2030.

Menanggapi keputusan tersebut, Tati Meutia Asmara mengucapkan selamat kepada jajaran komisaris dan direksi yang telah mendapatkan amanah baru. Namun, menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemegang saham harus dijawab dengan kerja nyata, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Aceh.

“Bank Aceh Syariah bukan sekadar lembaga perbankan daerah, tetapi juga instrumen strategis yang memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi Aceh. Karena itu, masyarakat tentu berharap hadirnya kepemimpinan baru mampu membawa perubahan yang lebih baik terhadap kinerja, pelayanan, dan daya saing Bank Aceh ke depan,” ujar Tati.

Politisi perempuan DPR Aceh itu menegaskan bahwa tantangan dunia perbankan saat ini semakin kompetitif. Oleh sebab itu, jajaran komisaris dan direksi yang baru harus mampu menghadirkan inovasi dan transformasi yang berkelanjutan agar Bank Aceh tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi bank syariah regional yang kuat dan terpercaya.

“Kita ingin Bank Aceh Syariah menjadi lembaga keuangan yang profesional, modern, akuntabel, dan mampu bersaing dengan perbankan nasional. Penguatan tata kelola perusahaan atau good corporate governance harus menjadi prioritas utama karena kepercayaan publik merupakan modal terbesar bagi sebuah bank,” katanya.

Tati juga menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi intermediasi Bank Aceh dalam mendukung sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Menurutnya, keberadaan Bank Aceh harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, hingga investasi daerah.

“Ke depan, kami berharap Bank Aceh lebih agresif dan inovatif dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan modal untuk berkembang. Bank Aceh harus hadir sebagai mitra pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tati menekankan bahwa peningkatan laba perusahaan semestinya berjalan seiring dengan peningkatan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Aceh. Sebagai bank milik daerah, Bank Aceh dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk turut mendukung agenda pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“DPR Aceh tentu akan terus memberikan dukungan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar Bank Aceh Syariah tetap berada pada jalur yang benar, sehat secara bisnis, kuat secara kelembagaan, dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah serta pembangunan ekonomi Aceh,” tegasnya.

Menurut Tati, kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, pemegang saham, regulator, dan manajemen perusahaan akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan Bank Aceh Syariah menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.

Pentingnya Perhatian Bank Aceh Syariah kepada pelaku UMKM perempuan

Tati juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaku UMKM perempuan yang jumlahnya terus bertambah di berbagai sektor usaha, mulai dari kuliner, kerajinan, perdagangan, hingga industri rumahan. Menurutnya, kaum perempuan memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi keluarga dan ekonomi daerah sehingga perlu mendapatkan dukungan yang lebih maksimal dari lembaga perbankan.

“Perempuan pelaku UMKM merupakan salah satu pilar penting perekonomian Aceh. Banyak di antara mereka yang tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Karena itu, mereka harus mendapatkan perhatian khusus dalam hal akses pembiayaan dan pengembangan usaha,” kata Tati.

Ia menilai masih banyak pelaku usaha perempuan yang menghadapi berbagai kendala untuk mendapatkan tambahan modal usaha, baik karena keterbatasan informasi, pendampingan, maupun persyaratan administratif yang terkadang sulit dipenuhi oleh usaha mikro dan rumahan.

“Kami berharap Bank Aceh dapat menghadirkan skema pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh perempuan pelaku UMKM, terutama mereka yang sedang merintis atau mengembangkan usaha. Kemudahan akses modal akan sangat membantu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan pada akhirnya memperkuat ekonomi keluarga,” ujarnya.

Menurut Tati, pemberdayaan ekonomi perempuan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Sebab ketika perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga, pendidikan anak, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Bank Aceh sebagai bank milik rakyat Aceh harus mampu hadir memberikan solusi pembiayaan yang inklusif dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan pelaku usaha yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi akar rumput di Aceh,” tegasnya.

“Kami berharap kepemimpinan baru ini mampu melahirkan berbagai terobosan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Targetnya bukan hanya pertumbuhan aset dan keuntungan perusahaan, tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik, kualitas pelayanan, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh,” pungkasnya.**

23 Juni 2026
BP3MI Aceh Beberkan Kronologi Awal Kematian Putri Hensy Aprilda di Malaysia

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Seorang warga negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Aceh Tamiang, Putri Hensy Aprilda, dilaporkan meninggal dunia di Malaysia. Informasi tersebut telah dikonfirmasi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh, Siti Rolija, mengatakan pihaknya menerima informasi awal terkait kasus tersebut dari tim Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Aceh Tamiang.

“Informasi awal kami peroleh dari tim P4MI Aceh Tamiang. Selanjutnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan informasi tersebut kepada saya selaku Kepala BP3MI Aceh,” ujar Siti Rolija saat dikonfirmasi media ini, Selasa (23/6).

Menurut informasi yang diterima, sebelum meninggal dunia, Putri Hensy Aprilda diduga mengalami tindakan kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh oknum agen di Malaysia. Saat ini, kasus tersebut telah dikoordinasikan oleh KBRI dengan pihak berwenang di Malaysia untuk proses penyelidikan lebih lanjut, sekaligus pengurusan jenazah dan pemulangannya ke Indonesia.

“Kami memperoleh informasi bahwa sebelum meninggal dunia, almarhumah diduga mengalami tindakan kekerasan fisik. Saat ini kasus tersebut sudah ditangani dan dikoordinasikan oleh KBRI dengan otoritas terkait di Malaysia, baik untuk penanganan kasus maupun proses pemulangan jenazah ke tanah air,” kata Siti Rolija.

BP3MI Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bergerak cepat melakukan penelusuran terhadap pihak keluarga korban. Penelusuran dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Tamiang bersama tim P4MI, aparat desa, serta kepala dusun setempat.

“Hasil penelusuran menunjukkan bahwa keluarga almarhumah berdomisili di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat desa untuk memastikan seluruh proses pendampingan kepada keluarga berjalan dengan baik,” ujarnya.

Siti Rolija menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KBRI dan instansi terkait guna memastikan proses pemulangan jenazah dapat berjalan lancar serta hak-hak almarhumah dan keluarganya mendapat perhatian sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang diterima BP3MI Aceh, jenazah Putri Hensy Aprilda direncanakan dipulangkan dari Malaysia melalui Bandara Internasional Kualanamu, Medan, pada Rabu, 24 Juni 2026.

BP3MI Aceh menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan mendukung upaya yang dilakukan oleh KBRI serta pihak berwenang di Malaysia untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.**

23 Juni 2026
Modus Baru Menjerat Keluarga PMI Bermasalah di Malaysia, BP3MI Aceh Minta Masyarakat Waspada

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kasus dugaan penipuan yang menimpa keluarga seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Pidie yang menjadi korban kekerasan di Malaysia mendapat perhatian dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh.

Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, mengungkapkan bahwa pihaknya sejak awal telah berkomunikasi langsung dengan orang tua PMI tersebut dan memastikan kondisi korban dalam keadaan aman setelah mendapatkan penanganan dari Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia.

Menurutnya, pascakejadian kekerasan yang dialami PMI tersebut, korban telah ditangani oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru dan saat ini ditempatkan di rumah singgah atau tempat tinggal sementara milik KJRI.

“BP3MI Aceh sebelumnya telah terhubung dengan orang tua PMI yang menjadi korban. Kami telah menyampaikan bahwa pasca kasus kekerasan tersebut, anak mereka sudah ditangani oleh Perwakilan RI melalui KJRI Johor Bahru. Kondisinya aman dan saat ini ditempatkan di tempat tinggal sementara KJRI sehingga keluarga tidak perlu khawatir,” kata Siti Rolijah saat dikonfirmasi acehtoday.id/, Senin (22/6/2026).

Di tengah upaya pemulihan korban, keluarga justru diduga menjadi sasaran penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan pejabat daerah untuk meminta sejumlah uang dengan dalih membantu proses penanganan dan pemulangan korban.

Atas kejadian tersebut, BP3MI Aceh menyatakan keprihatinannya. Siti Rolijah mengingatkan masyarakat, khususnya keluarga PMI yang memiliki anggota keluarga bermasalah di luar negeri, agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menghubungi dan meminta uang dengan mengatasnamakan pejabat pemerintah maupun lembaga tertentu.

“BP3MI turut prihatin atas kasus penipuan ini. Kami berharap keluarga PMI maupun masyarakat tidak langsung percaya apabila ada oknum yang mengatasnamakan pejabat atau pihak tertentu untuk meminta sejumlah uang. Setiap informasi terkait bantuan, pemulangan, maupun biaya-biaya tertentu harus dikroscek dan dikonfirmasi terlebih dahulu kepada instansi pemerintah yang berwenang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dalam berbagai kasus perlindungan PMI, pemerintah memiliki mekanisme resmi yang dapat diakses oleh keluarga korban. Karena itu, setiap komunikasi yang mencurigakan sebaiknya segera diverifikasi kepada pemerintah daerah, BP3MI, atau perwakilan RI yang menangani kasus tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa keluarga PMI yang sedang menghadapi situasi sulit kerap menjadi target empuk para pelaku penipuan.

Kondisi psikologis keluarga yang sedang cemas menunggu kabar anggota keluarganya di luar negeri sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan.

BP3MI Aceh mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan nama pejabat, lembaga pemerintah, maupun perwakilan Indonesia di luar negeri. Verifikasi informasi sebelum melakukan transfer uang menjadi langkah penting untuk mencegah jatuhnya korban baru.**

22 Juni 2026
Revisi UUPA Dibidik, BPMA Ingin Kewenangan Migas Tak Lagi Bergantung ke Jakarta

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menargetkan peran yang lebih besar dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi (migas) di Aceh melalui revisi UUPA atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Wakil Kepala BPMA, Nizar Saputra, mengatakan penguatan kewenangan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong manfaat industri migas agar lebih dirasakan masyarakat Aceh, termasuk melalui perluasan kesempatan kerja bagi sumber daya manusia lokal.

“Kalau revisi itu berhasil, BPMA bisa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sektor migas Aceh. Ini tentu akan membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan daerah dalam pengambilan keputusan strategis terkait migas,” kata Nizar dalam sharing session bersama mahasiswa dan pengurus Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Susoh (Ippelmas), Minggu (21/6/2026), di Aula Dinas Sosial Aceh.

Menurut Nizar, sejumlah pasal dalam UUPA saat ini sedang diperjuangkan untuk direvisi, termasuk yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan wilayah kerja migas yang selama ini berada di bawah pemerintah pusat melalui SKK Migas.

Selain membahas penguatan peran BPMA, Nizar juga menyoroti besarnya peluang kerja yang masih tersedia di sektor migas bagi generasi muda Aceh. Ia menegaskan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak harus memiliki pengalaman langsung di industri migas untuk dapat berkarier di sektor tersebut.

Menurutnya, perusahaan migas lebih mengutamakan kompetensi dan keahlian profesional yang dimiliki calon pekerja dibandingkan pengalaman spesifik di bidang energi.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di dampingi wakil Gubernur Aceh Fadhlullah SE, Sekda Aceh M. Nasir S.IP, MPA beserta Ketua DPRA, Wakil Ketua & anggota DPRA melakukan Rapat Koordinasi Konsultasi & Pertimbangan DPRA terhadap perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, di Aula Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta, Minggu, 24 Mei 2026

“Kalau berbicara pengalaman, tidak harus pengalaman di migas. Misalnya seorang profesional hukum, yang dicari adalah pengalaman dan kompetensi hukumnya. Perusahaan migas tidak mendidik seseorang menjadi lawyer, tetapi merekrut tenaga yang memang sudah memiliki keahlian tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, industri migas merupakan ekosistem besar yang melibatkan berbagai sektor pendukung, mulai dari perusahaan jasa hingga kontraktor yang menangani pembangunan fasilitas dan pekerjaan teknis lainnya.

Revisi UUPA dan Kedaulatan Migas

Menurut Nizar, peluang kerja justru banyak tersedia di perusahaan-perusahaan penunjang yang terlibat dalam aktivitas hulu migas.

“Pembangunan satu platform migas saja bisa melibatkan ratusan tenaga kerja. Ini menjadi pintu masuk bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman sebelum berkarier lebih jauh di industri migas,” katanya.

BPMA, lanjut Nizar, juga terus mendorong program magang dan peningkatan keterampilan guna mempersiapkan tenaga kerja Aceh agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan karier tetap ditentukan oleh kemauan individu untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan tidak cepat merasa puas dengan pencapaian yang telah diraih.

“Kalau ingin maju, kita harus siap bersaing. Jangan cepat puas. Kompetensi harus terus diasah dan diperbesar. Di industri migas, yang dilihat adalah kemampuan dan kinerja, bukan semata-mata asal kampus,” tegasnya.

Nizar menambahkan, penguatan kewenangan BPMA di sektor migas tidak hanya berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam, tetapi juga diharapkan dapat membuka ruang lebih besar bagi putra-putri Aceh untuk terlibat langsung dalam industri strategis tersebut.

“Kita ingin manfaat migas benar-benar dirasakan masyarakat Aceh, termasuk dalam bentuk kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal,” pungkasnya.

Kegiatan sharing session berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan peserta terkait peluang kerja, kebutuhan kompetensi industri, serta tantangan yang akan dihadapi generasi muda setelah menyelesaikan pendidikan tinggi.**

22 Juni 2026
Pemerintah Aceh Siapkan Dokumen Revisi PoD Blok Andaman

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Aceh tengah menyiapkan skema revisi PoD Blok Andaman untuk dibahas bersama SKK Migas. Langkah ini merupakan instruksi langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem terkait Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, dalam keterangan tertulis Minggu (21/6/2026) menyebutkan pembahasan revisi PoD Blok Andaman dijadwalkan berlangsung pada Selasa (23/6/2026) dengan melibatkan berbagai pihak agar mewakili kepentingan masyarakat Aceh.

Menurut Nasir, agenda ini merupakan tindak lanjut pertemuan Gubernur Mualem dengan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di Jakarta, Rabu malam (10/6/2026). Dalam pertemuan itu, SKK Migas disebut membuka ruang bagi Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi PoD dan bersedia mengakomodasinya.

Nasir menegaskan, Gubernur Mualem tidak menolak proyek lapangan gas tersebut maupun keberadaan Mubadala Energy sebagai investor. Pemerintah Aceh, katanya, justru mendukung iklim investasi yang positif sebagai simpul penekan kemiskinan dan pengangguran, sejalan dengan visi-misi Mualem-Fadhlullah.

Sekda Aceh, M. Nasir.

Inti dari revisi yang diinginkan adalah perubahan skema penyaluran gas dan kondensat agar langsung dialirkan ke darat (onshore pipelining), lalu diproses di Onshore Processing Facility (OPF) menggunakan fasilitas KEK Arun, Lhokseumawe. Skema ini dinilai sejalan dengan program hilirisasi nasional di bawah Presiden Prabowo.

Nasir menjelaskan, fasilitas darat dipandang mampu menyerap tenaga kerja lokal jauh lebih banyak dibanding fasilitas terapung yang terisolasi di lepas pantai, sehingga mendorong multiplier effect bagi pertumbuhan sektor industri di Aceh.

Revisi ini diajukan atas PoD yang sebelumnya ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, di mana gas dan kondensat diproses di FPSO sebelum disalurkan melalui pipa bawah laut ke ORF di KEK Arun.

21 Juni 2026
Digerebek Saat Fajar Menjelang, Dua Pasangan Nonmahram Diamankan Satpol PP-WH

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kecurigaan warga terhadap aktivitas sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, akhirnya berujung penggerebekan. Dua pasangan bukan mahram ditemukan berada di dalam satu kamar dan kemudian diamankan petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh.

Penggerebekan dilakukan warga bersama pemuda setempat sekitar pukul 02.00 WIB, Jumat (20/6/2026) dini hari. Aksi tersebut dilakukan setelah rumah kontrakan yang dihuni salah seorang perempuan itu lama menjadi sorotan warga karena diduga kerap didatangi laki-laki secara diam-diam.

Kasatpol PP-WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal SSTP MSi, mengatakan warga telah melakukan pemantauan terhadap aktivitas di rumah tersebut sebelum akhirnya melakukan penggerebekan.

“Puncaknya, sekitar pukul 02.00 WIB dini hari Jumat kemarin, warga bersama pemuda setempat melakukan penggerebekan dan mendapati dua pasangan yang tidak memiliki ikatan pernikahan berada di dalam satu kamar menjelang waktu subuh,” kata Rizal dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).

Dari hasil pendataan, dua perempuan yang

diamankan diketahui berasal dari Aceh Timur, sementara dua laki-laki yang bersama mereka merupakan warga Aceh Barat.

Usai penggerebekan, warga melaporkan temuan tersebut kepada Satpol PP-WH Banda Aceh melalui layanan call center. Tim piket menerima laporan sekitar pukul 05.00 WIB dan Tim Kalong Satpol PP-WH tiba di lokasi sekitar 15 menit kemudian.

Keempat orang tersebut selanjutnya dievakuasi ke Kantor Satpol PP-WH Kota Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran qanun syariat Islam.

Rizal mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Ia juga mengimbau warga agar segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan dugaan pelanggaran sehingga dapat ditangani sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara itu, secara terpisah, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP-WH Kota Banda Aceh, Roslina A Djalil, mengajak generasi muda, khususnya Generasi Z, untuk mengambil peran dalam mengawal pelaksanaan syariat Islam yang humanis dan berkeadilan.

Menurut Roslina, generasi muda memiliki posisi strategis dalam menyebarkan pemahaman syariat Islam yang moderat dan relevan dengan perkembangan zaman.

“Generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyampaikan nilai-nilai Islam secara positif di tengah masyarakat,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam seminar mahasiswa KPM Tematik 2026 Universitas Al Washliyah Darussalam (UNADA) Banda Aceh, Sabtu (20/6/2026).**

21 Juni 2026
Innalillahi, Mantan Ketua PPP Aceh Tgk. H. Amri M. Ali Tutup Usia di Jakarta

acehtoday.id/ | Jakarta — Kabar duka datang dari dunia politik Aceh. Mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh, Tgk. H. Amri M. Ali, tutup usia pada Sabtu (20/6/2026) pukul 01.15 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Informasi wafatnya tokoh politik Aceh tersebut menyebar luas dikalangan masyarakat, keluarga besar PPP, dan para sahabat almarhum. Kepergian Tgk. H. Amri M. Ali menjadi kehilangan bagi masyarakat Aceh, khususnya bagi mereka yang mengenal kiprah dan pengabdiannya di dunia politik serta pembangunan daerah.

Menurut informasi yang diperoleh, almarhum menghembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di RSCM Jakarta. Jenazah selanjutnya akan dipulangkan ke Banda Aceh untuk disemayamkan sebelum dimakamkan.

Semasa hidupnya, Tgk. H. Amri M. Ali dikenal sebagai salah satu tokoh politik Aceh yang aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dedikasi dan pengabdiannya selama bertahun-tahun menjadikan almarhum sebagai sosok yang dihormati oleh berbagai kalangan.

Sejumlah Kader PPP Aceh turut menyampaikan rasa duka cita atas wafatnya almarhum. “Kami sangat berduka atas kepergian Tgk. H. Amri M. Ali. Beliau merupakan sosok yang memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa beliau dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya,” ujar Irfan yangm merupakan Kader PPP Aceh.**

20 Juni 2026