acehtoday.id/ | Banda Aceh — Komisi VI DPR RI meminta PT PLN (Persero) menyusun neraca kebutuhan kelistrikan secara menyeluruh di Aceh guna mencegah terulangnya blackout Aceh seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Banda Aceh.
Menurut Nurdin, neraca kelistrikan tersebut harus mencakup proyeksi kebutuhan energi masyarakat umum, sektor industri, hingga kebutuhan khusus untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang. Dengan data yang akurat, ia menilai PLN dapat menyiapkan pasokan listrik secara lebih matang sehingga gangguan massal tidak kembali terulang.
“Makanya salah satu rekomendasi kita agar supaya PLN membuat neraca tentang kebutuhan kelistrikan, berapa kebutuhan untuk masyarakat, kebutuhan lainnya, dan berapa yang dibutuhkan untuk kawasan Sabang dan juga untuk Aceh sehingga bisa disiapkan secara baik kemudian tidak terjadi blackout yang seperti kemarin,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu, Kamis (18/6/2026), sebagaimana dilansir dari laman DPR Aceh.
Dalam kunjungan tersebut, jajaran PLN turut memaparkan langkah antisipasi ke depan. Paparan itu disampaikan oleh tim Direktur Retail dan Niaga PT PLN, Adi, yang menurut Nurdin sudah cukup baik dari sisi perencanaan. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak cukup hanya bagus di atas kertas, tetapi juga harus terbukti pada pelaksanaannya di lapangan.
“Sekarang Komisi VI akan terus memonitor, mengawasi pelaksanaan daripada program yang telah dipaparkan tadi. Jangan sampai pemaparannya bagus, indah di atas kertas, tapi kemudian implementasinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPR RI agar pelaksanaan program kelistrikan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh.
Lebih lanjut, Legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini menegaskan bahwa pasokan energi yang andal merupakan syarat mutlak untuk menarik investasi ke Aceh, terutama dalam mendukung pengembangan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia.
“Provinsi Aceh memiliki potensi besar. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya energi dan kelistrikan, harus benar-benar dipastikan agar mampu mendukung pembangunan daerah dan memberikan kepastian bagi para investor,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan