Kategori: Ekonomi

  • Direktur Utama Bank Aceh Raih Pemred Award 2026 atas Komitmen Keterbukaan Informasi

    acehtoday.id/ | Yogyakarta – Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, menerima penghargaan Pemred Award 2026 kategori Corporate Leadership – The Best Communication pada malam penganugerahan Festival Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang berlangsung di Hotel Alana Yogyakarta, Sabtu (18/7/2026).

    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para pemimpin yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam membangun komunikasi publik yang terbuka, transparan, akuntabel, serta mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan media massa dan masyarakat.

    Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri yang diketuai Anggota Dewan Pers Republik Indonesia, Yogi Hadi Ismanto, Direktur Utama Bank Aceh dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan yang mendukung keterbukaan informasi publik melalui hubungan yang baik dengan insan pers, kemudahan akses informasi, serta komitmen terhadap komunikasi yang konstruktif dan bertanggung jawab.

    Penilaian tersebut juga mempertimbangkan konsistensi dalam membangun hubungan yang sehat antara institusi, media, dan masyarakat, serta keberpihakan terhadap penyebaran informasi yang akurat dan berimbang.

    Dalam kesempatan tersebut, Fadhil Ilyas menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima serta mengapresiasi seluruh insan Bank Aceh yang selama ini telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam menjaga kualitas komunikasi perusahaan.

    “Alhamdulillah, penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Aceh. Sebagai Bank Pembangunan Daerah milik masyarakat Aceh, penghargaan ini menjadi amanah bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Fadhil.

    Menurutnya, penghargaan tersebut bukanlah capaian individu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Bank Aceh yang selama ini berkomitmen menghadirkan informasi yang cepat, akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

    Ia menegaskan bahwa di tengah dinamika industri jasa keuangan yang semakin kompetitif, keterbukaan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Good Corporate Governance (GCG).

    Bank Aceh Syariah
    Pelayanan di Bank Aceh Syariah.

    Oleh karena itu, Bank Aceh terus memperkuat budaya transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi yang efektif sebagai landasan dalam membangun kepercayaan masyarakat.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi perusahaan secara berkala, penguatan fungsi kehumasan, optimalisasi kanal komunikasi digital, peningkatan layanan informasi publik, serta pembangunan hubungan yang profesional dan berkelanjutan dengan media massa, baik di tingkat daerah maupun nasional.

    Sebagai Bank Pembangunan Daerah Syariah yang terus bertransformasi menjadi institusi keuangan modern dan berdaya saing nasional, Bank Aceh senantiasa mengedepankan profesionalisme, integritas, serta pelayanan prima kepada masyarakat.

    Transformasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penguatan bisnis, inovasi layanan, dan digitalisasi, tetapi juga melalui komitmen untuk membangun komunikasi publik yang terbuka, kredibel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Momentum ini juga menjadi bagian dari perjalanan Bank Aceh yang terus memperkuat transformasi perusahaan, terlebih setelah memasuki satu dekade sebagai Bank Syariah.

    Dengan fondasi tata kelola yang semakin baik, penguatan manajemen risiko, serta sinergi yang solid antara Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan seluruh insan perusahaan, Bank Aceh optimistis dapat terus meningkatkan daya saing sekaligus memperluas kontribusinya bagi pembangunan ekonomi Aceh.

    Fadhil berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh karyawan Bank Aceh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

    “Kami menyadari bahwa kepercayaan adalah aset terbesar sebuah lembaga keuangan. Karena itu, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja lebih baik, menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun komunikasi yang profesional dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan ,” tambahnya.

    Pemred Award 2026 merupakan bagian dari rangkaian Festival Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang diselenggarakan pada 17–19 Juli 2026 di Yogyakarta. Selain pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah, Legislatif, Pimpinan lembaga, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penganugerahan Pena Emas kepada sejumlah tokoh nasional atas kontribusinya dalam pembangunan dan komunikasi publik.

    Malam penganugerahan tersebut juga menjadi momen yang membanggakan bagi Aceh. Selain Direktur Utama Bank Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menerima penghargaan Pena Emas, sementara Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir turut memperoleh penghargaan atas kepemimpinan dan kontribusinya dalam tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik.

    Direktur Utama Bank Aceh menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan berharap penghargaan yang diraih berbagai tokoh Aceh dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

    Bagi Bank Aceh, penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi atas kualitas komunikasi publik, tetapi juga menjadi penguat komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan tata kelola yang baik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mengakselerasi transformasi sebagai Bank Pembangunan Daerah Syariah yang modern, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kemajuan Aceh.

  • Fachrul Razi: Selama 40 Tahun Aceh Memberikan Rp5.000 Triliun untuk Negara

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kontribusi migas Aceh kepada negara diperkirakan menembus Rp5.000 triliun sepanjang 1974–2014. Mantan Anggota DPD RI asal Aceh, Fachru Rrazi, mengungkap angka fantastis itu dalam podcast Unpacking Indonesia bersama Zulfan Lindan. Ironisnya, nilai kontribusi migas Aceh sebesar itu belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di provinsi penghasil gas tersebut.

    Fachrul Razi menyampaikan pernyataan itu saat membahas arah pengelolaan Blok Andaman, ladang gas raksasa yang kini digarap PT Mubadala Energy. Ia menilai Aceh tengah berada di persimpangan penting menjadikan cadangan gas baru itu sebagai motor pembangunan daerah, atau mengulang pola lama era PT Arun yang lebih banyak menguntungkan pemerintah pusat dan perusahaan pengelola ketimbang rakyat Aceh.

    Menurut Fachrul Razi, akar persoalan terletak pada skema pengembangan yang direncanakan, yakni offshore. Skema ini membuat gas dialirkan lewat pipa langsung ke fasilitas pengolahan di luar Aceh, sehingga multiplier effect ekonomi berupa industri, jasa, dan logistik justru dinikmati daerah lain.

    Ia mendorong pemerintah menerapkan skema onshore dengan membangun fasilitas pengolahan di Aceh, sehingga kawasan industri Lhokseumawe dapat hidup kembali dan ribuan lapangan kerja baru tercipta.

    Dana Otonomi Khusus, kata Fachrul Razi, tidak bisa dijadikan solusi atas ketimpangan ini karena nilainya jauh lebih kecil dibanding kontribusi migas Aceh selama puluhan tahun. Dana Otsus juga dinilai tak mampu menggantikan hilangnya kesempatan kerja, investasi, dan pertumbuhan usaha lokal akibat industri migas yang tak berkembang di Aceh.

    Revisi PoD Blok Andaman
    Peta Wilayah Kerja Migas di Blok Andaman

    Fachrul Razi Mendesak Revisi UUPA

    Ia pun mendesak revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya soal kewenangan pengelolaan wilayah laut yang kini dibatasi hanya 12 mil. Batasan tersebut, menurutnya, tidak sejalan dengan semangat MoU Helsinki yang membuka ruang pengelolaan lebih luas bagi Aceh.

    Fachrul Razi mengingatkan, eksploitasi sumber daya alam tanpa manfaat yang adil pernah menjadi salah satu pemicu konflik Aceh di masa lalu, sehingga pengelolaan Blok Andaman harus dilakukan lebih inklusif.

    Di ujung pernyataannya, Fachrul Razi berharap Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan yang tak hanya mengejar peningkatan produksi migas, tetapi juga memastikan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat Aceh. Ia menegaskan prinsip Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat harus menjadi landasan setiap kebijakan migas ke depan.

    Bagi Aceh, pengelolaan Blok Andaman bukan sekadar proyek energi baru, melainkan ujian keadilan ekonomi setelah empat dekade kontribusi migas Rp5.000 triliun kepada negara.

  • Konektivitas Kereta Sumatra, KAI Kaji Jalur 417 Km Aceh-Sumut

    acehtoday.id/ | Jakarta – Rencana besar konektivitas kereta Sumatra yang menyambungkan Aceh dan Sumatra Utara mulai menemukan pijakan konkret. PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Balai Yasa Pulubrayan tengah memperkuat kesiapan layanan di Divisi Regional (Divre) I Sumatra Utara, sembari menyiapkan data teknis untuk mendukung kajian pemerintah atas proyek strategis tersebut.

    Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan, penguatan ini dilakukan agar layanan masyarakat yang sudah berjalan tetap terjaga, sekaligus menopang proses kajian konektivitas kereta Sumatra Utara–Aceh yang masih membutuhkan keputusan pemerintah. Kajian tersebut, kata Anne, mencakup kebutuhan perjalanan masyarakat, potensi ekonomi, keselamatan, kesiapan prasarana, tata ruang, dampak lingkungan, hingga pembiayaan.

    “KAI dapat memberikan dukungan berupa data operasi, kebutuhan sarana, proyeksi pelayanan, dan kemampuan teknis,” ujar Anne, Minggu (12/7/2026).

    Data operasional Divre I Sumatra Utara menjadi dasar penting bagi kajian itu. Saat ini jaringan aktif mencapai 476,460 kilometer dengan 43 stasiun di 13 kabupaten/kota, melayani rute-rute padat seperti Medan–Rantauprapat, Medan–Tanjungbalai, dan Medan–Pematangsiantar.

    Pertumbuhan Penumpang Modal Kereta Sumatra

    Rencana jalur Kereta Sumatra
    Rencana jalur Kereta Sumatra

    Sepanjang semester I/2026, jumlah penumpang tercatat 1.391.120 orang, tumbuh 5% secara tahunan. Tiga layanan utama—KA Sribilah, KA Putri Deli, dan KA Siantar Ekspres—menyumbang 96,5% dari total penumpang, menandakan tingginya kebutuhan mobilitas di sisi timur Sumatra Utara.

    Dari sisi perawatan sarana, Balai Yasa Pulubrayan telah merampungkan perawatan berat lima lokomotif, 18 kereta penumpang, 102 gerbong barang, tiga kereta pembangkit, dan satu peralatan khusus selama semester pertama tahun ini. Fasilitas ini juga memodifikasi dua kereta bekas menjadi kereta penolong untuk kebutuhan darurat di lintas operasi.

    Secara teknis, proyek konektivitas kereta Sumatra yang direncanakan Kementerian Perhubungan meliputi jalur Sigli–Bireuen dan Lhokseumawe–Langsa–Besitang sepanjang 417,541 kilometer, menyambung Aceh hingga Kota Pinang di Sumatra Utara. Jalur ini nantinya melengkapi jaringan selatan Lampung–Palembang yang telah beroperasi, sehingga rel kereta api berpotensi tersambung penuh dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

    Kesiapan data dan layanan di Divre I Sumatra Utara kini menjadi fondasi penting sebelum megaproyek lintas provinsi ini benar-benar direalisasikan pemerintah.

    Sumber: bisnis.com

  • Wali Kota Langsa Resmikan e-Parkir Berlangganan, 217 Titik Parkir Kini Terdigitalisasi

    acehtoday.id/ | Langsa – Pemerintah Kota Langsa resmi memberlakukan sistem e-Parkir Berlangganan yang mencakup 217 titik parkir di seluruh wilayah kota, menandai babak baru digitalisasi layanan publik sekaligus upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peluncuran berlangsung di Tribun Lapangan Merdeka Langsa, Minggu (12/7/2026).

    Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, memimpin langsung peresmian yang dihadiri Ketua DPRK Langsa, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran OPD, camat, perwakilan instansi vertikal, Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, BUMN, BUMD, organisasi transportasi, hingga para juru parkir.

    Skema tarif e-Parkir Berlangganan Langsa ditetapkan Rp100 ribu per tahun untuk sepeda motor dan Rp200 ribu per tahun untuk mobil. Pelanggan terdaftar bebas dari pembayaran ulang di seluruh titik parkir resmi, kecuali kawasan wisata dan RSUD. Setiap peserta mendapat identitas berupa barcode digital maupun kartu fisik sebagai bukti keanggotaan.

    “Program ini kami hadirkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan bebas dari praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Seluruh pembayaran langsung masuk ke kas daerah sehingga lebih akuntabel,” kata Jeffry dikutip dari laman resmi Pemko Langsa.

    Ia menegaskan sistem manual tetap berjalan berdampingan selama masa transisi, sehingga profesi juru parkir tidak hilang. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Langsa, Nazaruddin, menambahkan bahwa digitalisasi ini menekan potensi kebocoran retribusi dan mendorong transaksi nontunai di sektor perparkiran, dengan seluruh transaksi tercatat secara real time.

  • Aceh Duduk di Atas Api tapi Potensi Panas Bumi Selawah-Jaboi Masih Tidur

    acehtoday.id/ | BANDA ACEH – Aceh dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari minyak dan gas bumi hingga hasil hutan, namun di balik pegunungan vulkaniknya, Aceh juga menyimpan potensi energi panas bumi (geothermal) yang sangat besar dan hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.

    Dua kawasan yang menjadi perhatian para ahli adalah Gunung Seulawah Agam di Kabupaten Aceh Besar dan Gunung Jaboi di Kota Sabang.

    Keduanya diperkirakan memiliki cadangan energi panas bumi mencapai ratusan megawatt yang mampu menjadi sumber listrik bersih bagi masyarakat Aceh dalam jangka panjang.

    Staf Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Teuku Andika, Ph.D., mengatakan Aceh sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Sayangnya, potensi tersebut hingga kini masih belum tergarap secara maksimal.

    “Di bawah Gunung Seulawah dan Gunung Jaboi tersimpan energi panas bumi yang sangat menjanjikan. Jika dikelola dengan baik, sumber energi ini dapat menjadi solusi bagi kebutuhan listrik sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih,” ujarnya.

    Panas Bumi Energi Unggulan

    Menurutnya, panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki keunggulan dibandingkan energi surya maupun angin. Pembangkit listrik tenaga panas bumi mampu beroperasi selama 24 jam tanpa bergantung pada cuaca sehingga menghasilkan pasokan listrik yang stabil.

    Potensi panas bumi di Gunung Seulawah telah lama menjadi perhatian pemerintah. Berbagai tahapan eksplorasi telah dilakukan untuk mengetahui besarnya cadangan energi yang tersimpan di bawah permukaan.

    Sementara di kawasan Gunung Jaboi, manifestasi panas bumi seperti mata air panas dan keluarnya uap dari rekahan batuan menjadi indikasi kuat adanya sistem geothermal yang layak dikembangkan.

    Namun hingga pertengahan 2026, proyek pemanfaatan kedua kawasan tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan menuju tahap produksi listrik.

    Dr. Teuku Andika menilai terdapat sejumlah tantangan yang membuat pengembangan panas bumi berjalan lambat.

    Selain membutuhkan investasi awal yang sangat besar, proyek geothermal juga memiliki risiko eksplorasi yang tinggi karena kondisi sumber daya di bawah permukaan baru dapat dipastikan setelah dilakukan pengeboran.

    Di sisi lain, proses perizinan, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga kepastian investasi juga menjadi faktor yang memengaruhi lambatnya realisasi proyek.

    Padahal, kebutuhan energi listrik di Aceh diperkirakan akan terus meningkat seiring pertumbuhan industri, kawasan ekonomi, dan aktivitas masyarakat.

    Ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil juga dinilai tidak lagi menjadi pilihan jangka panjang mengingat komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon.

    “Geothermal merupakan energi lokal yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Potensi ini seharusnya menjadi prioritas karena mampu memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil,” jelasnya.

    Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Teuku Andika Rama Putra. Foto : acehtoday.id/

    Selain menghasilkan listrik, pengembangan panas bumi juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas.

    Kehadiran proyek geothermal dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, serta mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah pengembangan.

    Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh proses pengembangan harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan serta sosial masyarakat.

    Transparansi informasi dan pelibatan masyarakat sejak tahap awal dinilai penting agar proyek dapat diterima dan berjalan tanpa konflik.

    Ia berharap pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, investor, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di Aceh.

    "Potensi yang kita miliki sangat besar. Jangan sampai kekayaan energi yang tersimpan di bawah kaki kita hanya menjadi data dalam laporan penelitian.

    Sudah saatnya Aceh memanfaatkan anugerah alam ini untuk menghadirkan energi bersih, memperkuat perekonomian, dan mendukung pembangunan berkelanjutan," pungkasnya.

    Dengan potensi ratusan megawatt yang masih tersimpan di bawah Gunung Seulawah dan Gunung Jaboi, Aceh sejatinya sedang "duduk di atas api". Tantangannya kini bukan lagi menemukan sumber energinya, melainkan menghadirkan keberanian, kebijakan, dan investasi agar potensi tersebut benar-benar menjadi listrik yang menerangi masa depan Aceh.

  • Konektivitas Maritim Indonesia-India, Pelabuhan Sabang Bakal jadi Penghubung

    acehtoday.id/ | Jakarta – Pelabuhan Sabang Nikobar resmi menjadi simbol baru kemitraan maritim antara Indonesia dan India, setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati pengembangan dua pelabuhan yang akan saling terhubung. Kesepakatan ini lahir dari pertemuan bilateral kedua kepala negara di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

    Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Modi menyetujui pembukaan jalur konektivitas baru antara Sabang, Aceh, dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar milik India.

    Indonesia akan membangun dan mengembangkan Pelabuhan Sabang, sementara India akan menggarap pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar. Kedua fasilitas ini dirancang sebagai penghubung strategis yang mempererat hubungan ekonomi dan sosial masyarakat kedua negara.

    Prabowo menegaskan dukungannya terhadap proyek ini dalam keterangan pers bersama seusai pertemuan. “Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India,” ujarnya dikutip dari Kumparan.com.

    Kesepakatan pengembangan Pelabuhan Sabang Nikobar ini tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari penguatan ekonomi biru yang dibahas kedua pemimpin, mengingat Indonesia dan India merupakan dua negara maritim yang secara geografis berdekatan di Samudra Hindia.

    Selain sektor pelabuhan, kerja sama turut mencakup keamanan maritim, dengan penjaga pantai kedua negara sepakat bekerja sama menjaga keselamatan jalur laut di kawasan tersebut.

    Pelabuhan Sabang Gerbang

    Kunjungan Modi ke Jakarta disebut Prabowo sebagai tonggak bersejarah bagi hubungan kedua negara. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk mempercepat pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement serta peninjauan upgrade ASEAN-India Trade in Goods Agreement, sebagai upaya mendorong volume perdagangan bilateral yang lebih tinggi.

    Prabowo - Modi
    Prabowo dan Modi bertemu di Jakarta. Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

    Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas dukungan India terhadap keanggotaan tetap Indonesia di BRICS. Sementara itu, PM Modi menyebut peningkatan kerja sama pelabuhan dan perdagangan maritim sebagai konsekuensi logis dari kedekatan geografis dua negara maritim yang bertetangga.

    Ke depan, pembangunan Pelabuhan Sabang Nikobar diproyeksikan memperkuat posisi Sabang sebagai pintu gerbang barat Indonesia sekaligus membuka peluang investasi baru bagi Aceh, sejalan dengan agenda kerja sama pertahanan, manajemen bencana, dan industri yang turut disepakati kedua negara pada pertemuan tersebut.

  • Kepatuhan Zakat Bank Aceh Syariah Diganjar Penghargaan BAZNAS 2026

    acehtoday.id/ | Jakarta – Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Aceh Syariah, Prof. Dr. H. Muhammad Yasir Yusuf, MA., menerima penghargaan atas kepatuhan zakat Bank Aceh Syariah pada kategori Fokus Pengawasan Penyaluran Dana TBDSP (Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan). Penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian Silaturahmi Nasional BAZNAS dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

    Prof. Yasir Yusuf, yang juga menjabat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, dinilai menunjukkan komitmen tinggi dalam memperkuat tata kelola dana sosial sesuai prinsip syariah.

    Apresiasi tersebut diberikan kepada dewan pengawas syariah yang konsisten mengawal penyaluran dana nonhalal agar tidak diakui sebagai keuntungan lembaga keuangan.

    Kategori penghargaan yang diterima Prof. Yasir Yusuf menyoroti pengawasan terhadap Dana TBDSP, yakni dana yang secara syariah tidak boleh menjadi keuntungan bank dan wajib disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat.

    Dana ini umumnya bersumber dari pendapatan nonhalal yang, berdasarkan prinsip syariah, harus dipisahkan lalu disalurkan secara tepat, transparan, dan akuntabel kepada penerima manfaat.

    Sebagai Ketua DPS, Prof. Yasir Yusuf bertugas memastikan pengelolaan dan penyaluran Dana TBDSP sejalan dengan fatwa DSN-MUI, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan prinsip sharia compliance.

    Pengawasan yang dilakukan tidak sebatas kepatuhan administratif, melainkan juga memastikan dana benar-benar sampai pada program yang berdampak nyata bagi masyarakat serta mendukung tujuan maqashid syariah.

    Ia menyebut penghargaan ini sebagai amanah untuk terus memperkuat kualitas pengawasan syariah di industri perbankan. “Dana TBDSP bukanlah sumber keuntungan lembaga, melainkan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan disalurkan secara tepat sasaran agar memberikan dampak sosial yang optimal.

    Di sinilah peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting dalam menjaga kepatuhan syariah sekaligus memastikan terwujudnya kemaslahatan umat,” ujar Yasir Yusuf.

    Penghargaan atas kepatuhan zakat Bank Aceh Syariah ini turut menjadi pendorong bagi manajemen untuk memperkuat tata kelola Dana TBDSP secara lebih profesional dan transparan. Bank Aceh Syariah juga berkomitmen memperluas sinergi bersama BAZNAS, DSN-MUI, regulator, dan pemangku kepentingan lain guna mengoptimalkan pemanfaatan dana sosial Islam bagi pemberdayaan ekonomi umat serta pembangunan berkelanjutan di Aceh.

  • Kerja Sama Indonesia-Singapura Diperkuat Lewat 26 Kesepakatan Baru

    acehtoday.id/ | Jakarta – Kerja sama Indonesia-Singapura kembali menorehkan babak baru setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menandatangani 26 kesepakatan strategis dalam Leaders’ Retreat kedua kedua negara. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2026), dan menjadi forum tahunan yang mempertemukan kepala pemerintahan kedua negara untuk membahas isu-isu prioritas bilateral.

    Dari 26 capaian tersebut, delapan di antaranya berupa dokumen yang dipertukarkan langsung di hadapan kedua pemimpin, mencakup kerja sama antarpemerintah maupun business-to-business.

    Sisanya, 18 kesepakatan lain, mencakup bidang yang lebih luas: pemberdayaan perempuan, riset dan inovasi, lingkungan hidup, keselamatan nuklir, kesehatan, pendidikan, konektivitas udara, hingga investasi energi terbarukan.

    Presiden Prabowo menyebut pertemuan tersebut berlangsung terbuka dan berorientasi ke depan, dengan ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan kedua negara. Ia menegaskan stabilitas dan kemakmuran bersama menjadi kepentingan yang harus terus dijaga melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.

    Kerja sama Indonesia-Singapura kali ini turut diwarnai catatan historis. Prabowo mengungkapkan kesannya secara langsung dalam keterangan pers bersama.

    “Ini merupakan Leaders’ Retreat kedua bagi kita. Saya juga teringat bahwa Perdana Menteri Lawrence Wong adalah pemimpin negara atau pejabat tinggi asing pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia setelah saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

    Sejumlah kesepakatan menonjol antara lain roadmap perdagangan listrik lintas batas yang melibatkan Danantara, MoU kolaborasi kredit karbon di bawah Pasal 6 Perjanjian Paris, kerja sama pertahanan, hingga proyek energi surya di Morowali yang melibatkan SembCorp dan INA.

  • Distribusi Beras SPHP di Aceh Tembus 9.000 Ton

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh telah merealisasikan distribusi sebanyak 9.000 ton beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga awal Juli 2026. Angka ini merupakan bagian dari target penyaluran 23.329 ton beras SPHP sepanjang tahun 2026 guna menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

    Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Aceh, Budi Sultika, menyatakan optimismenya bahwa target tersebut akan tercapai seiring masifnya distribusi ke jaringan mitra Bulog di seluruh kabupaten dan kota di Aceh.

    “Insya Allah target ini akan tercapai, karena saat ini kita sedang masifkan distribusi SPHP ke mitra-mitra Bulog yang tersebar di seluruh kabupaten/kota untuk stabilisasi harga beras menyusul masuknya musim tanam,” kata Budi Sultika dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (6/7/2026).

    Budi menjelaskan, memasuki musim tanam, harga gabah mengalami kenaikan yang turut memengaruhi harga jual beras di pasaran. Saat ini, harga gabah tercatat mencapai Rp8.100 per kilogram. Meski demikian, kenaikan tersebut dinilai justru memberi manfaat langsung kepada petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen mereka.

    Ia menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan tingginya harga gabah, sebab nilai tambahnya langsung dirasakan masyarakat. Sebagai antisipasi agar tidak terjadi lonjakan harga beras, Bulog memastikan pasokan SPHP tersedia cukup di pasaran.

    Distribusi Multisaluran demi Kendalikan Inflasi

    Untuk menjaga keterjangkauan harga, Bulog Aceh menyalurkan beras SPHP melalui berbagai saluran distribusi, mulai dari Rumah Pangan Kita (RPK), pedagang beras mitra Bulog, pasar tradisional, hingga kegiatan Gerakan Pangan Murah.

    Budi menambahkan, kemudahan masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau turut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan laju inflasi di Aceh, baik secara bulanan maupun tahunan.

    “Mudahnya masyarakat membeli beras dengan harga terjangkau juga menjadi bagian untuk menekan laju inflasi Aceh baik secara tahunan maupun bulanan,” katanya.

    Bulog Aceh memastikan ketersediaan stok beras SPHP dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan beras di pasaran. Pihaknya akan terus memasok beras SPHP ke berbagai pasar di seluruh Aceh agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung program stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional.**

  • Musim Durian Tiba, Lapak Simpang Mesra Banda Aceh Diserbu Pembeli

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Musim durian mulai menyapa Kota Banda Aceh. Aroma khas buah berduri ini kini mudah tercium di berbagai sudut kota, mulai dari Peunayong, Lamdingin, hingga Lamnyong, seiring menjamurnya lapak pedagang musiman di pinggir jalan.

    Salah satu titik yang paling ramai dipadati pedagang durian musiman adalah kawasan Simpang Mesra, Lamnyong. Pengunjung yang datang untuk membeli maupun sekadar melihat-lihat silih berganti memadati lokasi tersebut setiap harinya.

    Durian Aceh Selatan hingga Aceh Besar Banjiri Lapak

    Rijal, salah seorang pedagang durian musiman di Simpang Mesra, mengatakan buah dagangannya didatangkan dari sejumlah daerah penghasil durian di Aceh, di antaranya Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Aceh Besar. Ia menjajakan durian dengan cara yang variatif, mulai dari menaruhnya di bak mobil terbuka hingga menumpuknya di atas terpal di pinggir jalan.

    Menurut Rijal, lapaknya kerap diserbu pembeli, terutama pada malam Minggu dan Minggu malam. Pada dua waktu tersebut, penjualan durian di lapaknya bisa menembus 250 hingga 300 buah, bahkan terkadang lebih. Sementara pada hari biasa, mulai Senin hingga Sabtu, jumlah pembeli relatif lebih sedikit dengan penjualan berkisar 150 buah per malam.

    Soal harga, Rijal mematok tarif yang bervariasi tergantung ukuran. Durian ukuran kecil dibanderol mulai Rp35 ribu per buah, sementara ukuran besar dijual dengan kisaran harga Rp45 ribu hingga Rp50 ribu per buah. Ia juga menawarkan paket hemat seperti empat buah seharga Rp100 ribu atau tiga buah dengan harga yang sama.

    Lapak durian musiman di Simpang Mesra, Lamnyong, Banda Aceh.
    (Sumber foto: acehtoday.id/Elza)

    Aturan Jam Jualan Berubah, WH Perketat Penertiban

    Di tengah ramainya penjualan, Rijal mengaku menghadapi aturan berjualan yang berbeda dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini, pedagang musiman hanya diperbolehkan berjualan di pinggir jalan mulai sore hingga malam hari, tepatnya setelah pukul lima sore. Padahal, tahun lalu ia bisa berjualan sejak pagi hingga malam tanpa kendala berarti.

    Rijal juga mengaku mendengar adanya penertiban yang dilakukan petugas Wilayatul Hisbah (WH) terhadap lapak-lapak pedagang musiman durian. Aturan baru ini membuat pola berjualannya menyesuaikan, dengan lapak baru mulai ramai dikunjungi begitu waktu sore tiba.

    Pantauan acehtoday.id/ di lokasi menunjukkan, semakin sore suasana di lapak Rijal semakin ramai. Sejumlah pembeli bahkan datang secara berombongan dan menikmati durian langsung di tempat dengan beralaskan tikar biru sederhana yang disediakan.

    Salah seorang pembeli, Linar, mengaku sengaja datang bersama teman-temannya untuk menikmati durian di lapak Rijal. Ia dan rombongannya memilih menyantap durian langsung di pinggir jalan Simpang Mesra sembari berbincang santai. Menurutnya, durian yang dijajakan terasa manis dan legit, dengan harga yang tetap ramah di kantong.

    Rijal mengaku konsisten berjualan di Simpang Mesra setiap musim durian tiba karena telah menjajakan dagangannya di lokasi yang sama selama bertahun-tahun setiap kali musim panen durian datang. Untuk menarik minat pembeli, ia turut memberikan jaminan kualitas berupa garansi penukaran jika durian yang dibeli ternyata hambar atau tidak matang sempurna.**