acehtoday.id/ | Banda Aceh – Memeriahkan momen Hari Anak Nasional (HAN) 2026, komunitas Read Aloud Anak Banda Aceh dan TBM (Taman Bacaan Masyarakat) RUMAN (Rumah Baca Aneuk Nanggroe) Aceh akan menggelar kegiatan di lapangan Blang Padang, Banda Aceh pada Minggu (26/7/2026) pagi.
“Tumbuh bersama buku; menanamkan value, self-help dan spiritual sejak dini” diusung sebagai tajuk kegiatan spesial tersebut. Hal itu diungkapkan Nurul Haji, Ketua Read Aloud Anak Banda Aceh, pada Rabu (22/7/2026) pagi di sekretariatnya di Banda Aceh.
“Bila tidak ada perubahan, insya Allah Bu Illiza Sa’duddin Djamal sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kota Banda Aceh akan langsung membacakan buku secara nyaring kepada 100 anak usia 3 hingga 8 tahun yang menjadi peserta, dilanjutkan dengan story telling atau mendongeng oleh Agus Agandi”, ujar Nurul.
Kegiatan ini, imbuh Nurul selanjutnya, selain bertujuan untuk mengenalkan literasi dasar kepada anak-anak usia dini, juga menumbuhkan kecintaan para generasi penerus bangsa tersebut sejak masih balita (bawah lima tahun). Tujuan lain adalah menanamkan value (nilai), kemandirian dan kecerdasan spiritual sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami juga mengajak ayah dan ibu senantiasa hadir untuk buah hati mereka. Mengenalkan literasi dasar berupa bahan bacaan cetak dan secara rutin membacakan buku kepada buah hati dalam suasana yang menyenangkan merupakan salah satu wujud kehadiran ayah dan ibu”, ungkap Nurul.
Sementara itu di tempat terpisah, Ahmad Arif, pendiri dan Pembina RUMAN Aceh, mengatakan bahwa lokasi kegiatan spesial itu persis di sebelah lapak wisata buku gratis MIBARA (Minggu Baca Rame-rame) yang digelar pihaknya setiap hari Minggu sejak 18 Mei 2014 lalu. RUMAN Aceh menyambut baik inisiasi kolaborasi dari Read Aloud Anak.
“Kami sangat mengapresiasi setiap inisiatif kebajikan dari siapa saja dan di mana saja untuk kebaikan bersama dan masa depan yang lebih baik, insya Allah. Momen Hari Anak Nasional tahun ini menjadi spesial karena kolaborasi tersebut. Ke depan, direncanakan digelar kegiatan tambahan di sebelah lapak MIBARA sekali dalam sebulan”, ungkap Arif.
TBM RUMAN Aceh, tutur Arif, sejak awal menjalankan khidmahnya dengan fokus pada anak tangga pertama dari enam tingkatan literasi. Yaitu, literasi dasar berupa pengenalan bacaan fisik atau cetak dan penyediaan akses koleksi bacaan seluas-luasnya kepada masyarakat secara gratis.
“Pada 18 Mei kemarin telah genap 12 tahun MIBARA hadir di lapangan Blang Padang. Alhamdulillah, konsep membaca di ruang terbuka seperti MIBARA ini, RUMAN Aceh-lah yang memulai di Provinsi Aceh. Terima kasih banyak kepada para relawan dan semua yang telah berkontribusi membersamai perjalanan khidmah sederhana ini. Berkah berbagi bersama”, pungkas Arif.
acehtoday.id/ | Banda Aceh — Pemerintah Aceh memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan gas LPG Tabung 3 Kg tetap terjaga bagi masyarakat, menyusul laporan warga soal antrean panjang di sejumlah SPBU dan kelangkaan LPG di beberapa daerah.
Langkah ini diambil melalui rapat koordinasi yang mempertemukan Pemerintah Aceh, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta sejumlah instansi terkait.
Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, T. Robby Irza, yang mewakili Sekda Aceh. Turut hadir Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina Patra Niaga, Misbah Bukhori, bersama perwakilan Hiswana Migas, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), dan instansi vertikal lainnya.
Koordinasi Diperkuat demi Distribusi Merata
T. Robby Irza menegaskan, ketersediaan energi bersubsidi merupakan kebutuhan mendasar yang wajib dijamin pemerintah, baik dari sisi pasokan, distribusi, maupun pelayanan kepada masyarakat.
Ia menyebut Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar keseimbangan antara stok dan kebutuhan warga tetap terjaga.
“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak harus terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Robby.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Aceh secara khusus meminta Pertamina Patra Niaga menjaga kestabilan stok BBM bersubsidi maupun LPG 3 Kg, sekaligus mempercepat proses distribusi hingga menjangkau SPBU dan pangkalan di berbagai wilayah.
Pengawasan penyaluran juga bakal diperketat guna mencegah penyimpangan penggunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak.
Evaluasi Pelayanan SPBU dan Usulan Penambahan Kuota
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Aceh berencana mengajukan usulan penambahan kuota Bio Solar dan LPG 3 Kg kepada kementerian dan lembaga terkait, menyesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Selain itu, penertiban penggunaan BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg juga akan digencarkan bersama aparat penegak hukum dan pemerintah kabupaten/kota agar penyaluran benar-benar tepat sasaran.
Pertamina turut diinstruksikan mengevaluasi menyeluruh layanan di SPBU, mulai dari pengaturan antrean kendaraan, optimalisasi proses pengisian BBM, hingga memastikan kecukupan stok di seluruh jaringan distribusi.
Penambahan operator pada setiap dispenser atau nozzle, terutama saat jam sibuk, juga diminta untuk mempercepat pelayanan dan mengurai antrean, sekaligus mencegah antrean meluas hingga mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas fasilitas umum di sekitar SPBU.
Pertamina juga diwajibkan melaporkan kondisi stok, distribusi, dan pelayanan secara berkala kepada Pemerintah Aceh sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg sesuai peruntukan, tidak melakukan aksi beli berlebihan atau panic buying, serta turut mendukung terciptanya distribusi energi bersubsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh.**
acehtoday.id/ | Jakarta – Nanik Deyang mundur dari BGN untuk pengobatan jantung, usai membongkar 414 dapur SPPG bermasalah dan menyelamatkan uang negara ratusan miliar rupiah.
Nanik S. Deyang resmi melepas jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 22 Juli 2026, demi menjalani pengobatan jantung. Kabar Nanik Deyang mundur BGN ini disampaikan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, lewat akun Instagram pribadinya.
“Hari ini, 22 Juli 2026, Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” tulis Dirgayuza seperti dikutip dari Detik.com
Menurut Dirgayuza, keputusan Nanik mundur murni karena kondisi kesehatannya yang menurun. Ia mengenal Nanik sejak menjelang Pemilu 2014 dan menilai sosoknya konsisten membela masyarakat kecil, termasuk saat mengangkat kasus Wilfrida Soik yang terancam hukuman mati di Malaysia hingga mengusulkan program becak listrik bagi pengayuh lanjut usia.
Meski baru memimpin BGN sekitar satu setengah bulan, Nanik meninggalkan sejumlah capaian. Ia mengevaluasi hampir 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengklasifikasikan 3.000 dapur berdasar standar mutu, dan menghentikan ekspansi dapur di wilayah yang sudah jenuh.
Nanik Deyang Bentuk Tim Reformasi
Dari evaluasi itu, ditemukan 414 SPPG bermasalah sehingga ratusan miliar rupiah kembali ke kas negara. Nanik juga membentuk 11 tim reformasi dan mengarahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran bagi penerima manfaat yang paling membutuhkan.
Dalam unggahan terpisah, Nanik menyampaikan langsung alasan kepergiannya. “Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” tulisnya.
Nanik berangkat menjalani pengobatan di luar negeri pada hari yang sama dengan pengumuman pengunduran dirinya. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto berpeluang membentuk dewan pengawas BGN dan implementasi MBG, dengan dirinya didapuk sebagai ketua.
Sebelum mundur, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sempat menjelaskan kondisi Nanik yang tampak lemas usai Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2026). Agustina memastikan agenda sidang saat itu bersifat umum dan tidak membahas khusus soal MBG.
Meski melepas jabatan struktural, Nanik menegaskan akan terus mendukung langkah Presiden Prabowo memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk lewat kelanjutan Program MBG yang menjadi bagian dari target Sustainable Development Goals seperti Zero Hunger dan Good Health and Well-being.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, T. Robby Irza, bersama PT Pertamina Patra Niaga, yang diwakili Sales Area Manager (SAM) Retail Misbah Bukhori, perwakilan Hiswana Migas, SKPA terkait, serta instansi vertikal.
Rapat digelar sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai antrean kendaraan di sejumlah SPBU dan keterbatasan pasokan LPG Tabung 3 Kg di beberapa daerah.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa ketersediaan energi bersubsidi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin melalui pasokan yang memadai, distribusi yang lancar, pelayanan yang optimal, dan penyaluran yang tepat sasaran.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, mengatakan Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.
“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak harus terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Robby.
Stok BBM Bersubsidi Harus Tercukupi
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga menjaga ketersediaan stok BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg serta meningkatkan efektivitas distribusi hingga ke tingkat SPBU dan pangkalan. Pengawasan penyaluran juga akan diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan subsidi.
Rapat koordinasi Pemerintah Aceh dan Pertamina bahas ketersediaan BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg di Banda Aceh. Foto Humas Aceh
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penambahan kuota Bio Solar dan LPG Tabung 3 Kg kepada kementerian dan lembaga terkait sesuai kebutuhan riil masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh bersama Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan instansi terkait juga akan melakukan penertiban terhadap penggunaan BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg agar tepat sasaran.
Selain itu, Pertamina diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di SPBU, mulai dari pengaturan antrean, optimalisasi pelayanan pengisian BBM, memastikan kecukupan stok pada seluruh jaringan distribusi, hingga memperkuat pengawasan terhadap SPBU dan pangkalan.
PT Pertamina Patra Niaga juga diminta untuk meningkatkan kualitas pelayanan operasional SPBU melalui penambahan operator pada setiap dispenser/nozzle, khususnya pada jam-jam sibuk, guna meningkatkan efisiensi waktu pelayanan, mempercepat proses pengisian BBM bersubsidi, serta mengurangi antrean kendaraan di SPBU, serta memastikan antrean tidak meluas hingga mengganggu kelancaran lalu lintas maupun aktivitas fasilitas umum dan pusat pelayanan masyarakat di sekitar SPBU.
Secara berkala, Pertamina juga diminta menyampaikan laporan kepada Pemerintah Aceh mengenai kondisi stok, distribusi, dan pelayanan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan.
Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg sesuai peruntukannya, tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), serta mendukung upaya mewujudkan distribusi energi bersubsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh.[]
acehtoday.id/ | Jakarta – Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), menjadi ajang pemaparan capaian ekonomi pemerintah menjelang dua tahun masa jabatannya.
Di hadapan seluruh menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo menyebut lembaganya telah menuntaskan 108 hingga 110 masalah kronis bangsa dalam 18 bulan pertama pemerintahan, sebuah pencapaian yang menurutnya jarang dicatat oleh negara lain dalam kurun waktu sesingkat itu.
Rapat evaluasi pertengahan tahun ini digelar rutin menjelang peringatan 17 Agustus, sesuai tradisi kepresidenan menyampaikan laporan kerja kepada publik. Prabowo memaparkan sejumlah angka kunci di bidang ekonomi.
Seperti mengutip dari laman resmi Presidenri.go.id, Prabowo mengatakan dana kedaulatan Danantara, yang mengonsolidasikan aset dan tabungan negara, kini tercatat bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Di sisi lain, konsolidasi 250 badan usaha milik negara dari total 1.077 BUMN telah menghemat biaya operasional hingga Rp50 triliun per Juli 2026.
Presiden juga menyoroti berdirinya PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), instrumen ekspor satu pintu untuk komoditas strategis seperti nikel dan kelapa sawit, yang mulai beroperasi penuh 1 Juli 2026.
Dalam waktu kurang dari dua bulan, DSI telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar AS, sekaligus menutup celah selisih harga ekspor yang selama ini disebut mencapai 40 persen dari nilai sebenarnya.
Kebijakan itu, kata Prabowo, lahir dari temuan kebocoran kekayaan negara akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing yang berlangsung selama puluhan tahun.
Prabowo menegaskan kebijakannya berpijak pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang mengamanatkan penguasaan negara atas kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Ia membela Program Makan Bergizi Gratis dan berbagai bantuan sosial yang selama ini dikritik sebagai pemborosan.
“Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, kita percaya kepada fundamental kita sendiri,” kata Prabowo dalam taklimatnya.
Di bidang lain, pemerintah mencatat bank emas nasional kini mengelola 153 ton emas senilai 20 miliar dolar AS, sementara program Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mencapai 30 ribu unit pada akhir 2026 untuk memangkas rantai distribusi bahan pokok yang selama ini menyerap margin hingga 40 persen di tangan tengkulak.
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) memang memangkas waktu perjalanan, namun di balik lancarnya kendaraan melaju tanpa hambatan, kawasan Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar, justru kehilangan denyut ekonominya.
Sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh–Medan yang dahulu dipenuhi kendaraan singgah, kini hanya sesekali terlihat mobil melintas.
Deretan rumah makan, kios oleh-oleh, hingga pedagang kaki lima yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari pengguna jalan, kini menghadapi kenyataan pahit, pembeli nyaris tak lagi datang.
Di depan Masjid Jamik Baitul Muttaqin, Dewi masih setia menjaga lapak sederhana yang digunakan untuk menjual tape, bengkuang, jagung rebus, ubi, dan hasil kebun lainnya, namun siang itu, lebih dari dua puluh menit berlalu tanpa satu pun kendaraan berhenti.
“Ekonomi kami susah, mobil tidak kemari lagi,” kata Dewi kepada Seputar Aceh, Kamis (16/7/2026).
Perempuan yang sejak kecil membantu orang tuanya berjualan di Saree itu mengatakan kondisi berubah drastis sejak Tol Sibanceh beroperasi.
“Dulu semua singgah di Saree, dari Sigli ke Banda Aceh ataupun sebaliknya pasti berhenti makan atau beli oleh-oleh, sekarang tidak ada lagi,” ujarnya.
Menurut Dewi, pendapatannya turun hingga sekitar 70 persen, bahkan memperoleh omset Rp50 ribu dalam sehari kini menjadi sesuatu yang sulit.
“Kadang sampai sore tidak laku seribu rupiah,” katanya.
Bukan hanya pedagang kecil yang merasakan dampaknya, Rumah Makan Harkat Sejahtera, salah satu rumah makan yang dahulu ramai dikunjungi pengguna jalan lintas, akhirnya menutup operasional di Saree dan memindahkan usaha ke kawasan Lamtamot.
Cover liputan khusus Edisi Cetak Seputar Aceh.
Karyawan rumah makan itu, yang akrab disapa Kak Bit, mengatakan keputusan tersebut diambil karena jumlah pelanggan terus menurun.
“Kendaraan sekarang lewat tol semua, paling satu dua mobil saja yang masih lewat sini,” ujarnya.
Menurutnya, bertahan di Saree sudah tidak lagi memungkinkan, dapur rumah makan bahkan telah dipindahkan ke lokasi baru yang dinilai masih memiliki arus kendaraan.
“Saree sudah mati total, makanya kami pindah,” katanya.
Kondisi itu terlihat jelas dari bangunan rumah makan yang kini kosong, terpal penutup menggantung di bangunan, sementara papan bertuliskan “24 Jam Buka” mulai berdebu dan rak-rak toko tampak kosong.
“Kedai setan sekarang,” ucap Kak Bit sambil tersenyum getir.
Ia mengatakan pedagang kecil menjadi kelompok yang paling terpukul karena tidak memiliki modal untuk membuka usaha di lokasi baru.
“Rumah makan besar mungkin masih bisa pindah, tapi pedagang kecil bagaimana? Mereka tidak punya uang untuk pindah,” ujarnya.
Para pedagang berharap pemerintah tidak sekadar memberi bantuan sesaat, melainkan membantu mereka membangun sumber ekonomi baru.
“Kasih modal usaha, biar kami bisa berkebun, buat kolam ikan, tanam bengkuang, ubi, atau tanaman lain,” harap Dewi.
Tol Sibanceh Bukan Penyebab Tunggal
Kondisi tempat Peristirahatan (rest area) kilometer (KM) 37 A rute Padang Tiji-Indrapuri Jalan Tol Sibanceh. Sumber foto: acehtoday.id/Elza
Pakar ekonomi Aceh, Prof. Apridar, menilai lesunya ekonomi Saree sebenarnya bukan karena keberadaan jalan tol semata, melainkan akibat perpindahan arus lalu lintas yang merupakan konsekuensi umum pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, jalan tol memang mengalihkan kendaraan sehingga aktivitas ekonomi ikut berpindah ke kawasan pintu keluar tol.
“Yang terjadi bukan ekonomi mati, tetapi pusat ekonominya bergeser,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selain perpindahan arus kendaraan, kondisi Jalan Nasional yang gelap dan rusak membuat pengguna jalan semakin memilih tol karena lebih cepat dan aman.
Meski demikian, Apridar menilai pemerintah tidak boleh membiarkan Saree kehilangan fungsi ekonominya.
Ia menyarankan pemerintah segera melakukan revitalisasi kawasan melalui pembangunan sentra UMKM, perbaikan akses jalan, penerangan, pemasangan petunjuk menuju Saree dari pintu keluar tol, hingga menciptakan produk khas yang mampu menarik orang keluar dari jalan tol.
“Saree harus berubah dari tempat singgah menjadi tujuan wisata kuliner dan produk lokal,” katanya.
Tanpa langkah tersebut, menurut Apridar, kawasan yang dahulu menjadi salah satu pusat ekonomi di jalur Banda Aceh–Medan itu berisiko semakin ditinggalkan.
Gagasan Bagus, Namun Tidak Mudah
Bustami, pemilik Rumah Makan dan Coffe Cikgu Kopi di kawasan Lembah Seulawah, menilai usulan menjadikan Saree sebagai destinasi wisata atau pusat ekonomi baru tidak semudah yang dibayangkan. Menurutnya, pelaku usaha di kawasan tersebut menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari persoalan modal hingga regulasi yang berlaku di Aceh.
Ia menanggapi pandangan ekonom Prof. Apridar yang menyarankan agar Saree melakukan reposisi ekonomi melalui pengembangan wisata dan produk unggulan.
“Secara konsep memang bagus, tetapi di lapangan tidak semudah itu, pengembangan wisata di Aceh harus menyesuaikan dengan aturan dan qanun yang berlaku, banyak hal yang harus dipertimbangkan agar tidak berbenturan dengan regulasi maupun nilai-nilai syariat,” kata Bustami kepada Seputar Aceh.
Menurutnya, gagasan membangun destinasi wisata atau kawasan ekonomi baru lebih mudah diwujudkan oleh investor atau pelaku usaha yang memiliki modal besar. Sementara mayoritas masyarakat Saree merupakan pedagang kecil dan petani yang menggantungkan hidup dari hasil kebun serta penjualan di pinggir jalan.
Jalan Tol Sibanceh.
“Kalau yang punya modal besar mungkin bisa membangun tempat wisata atau usaha baru, tapi bagaimana dengan masyarakat kecil yang hanya mengandalkan hasil kebun untuk dijual kepada pengguna jalan? Mereka tidak punya kemampuan finansial untuk melakukan inovasi sebesar itu,” ujarnya.
Bustami mengatakan, selama puluhan tahun roda ekonomi Saree bertumpu pada kendaraan yang melintas di jalan nasional, Ketika arus lalu lintas beralih ke Jalan Tol Sigli–Banda Aceh, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya karena kehilangan pasar tanpa memiliki alternatif sumber penghasilan.
Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat untuk berinovasi, tetapi juga menghadirkan program nyata berupa pendampingan, akses permodalan, serta kebijakan yang mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di kawasan Saree.
“Kami tentu ingin Saree bangkit, tetapi masyarakat tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Harus ada keberpihakan dan solusi yang benar-benar bisa dijalankan,” katanya.
Pemkab Aceh Besar Masih Cari Jalan Keluar
Di tengah lesunya ekonomi Saree, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengaku masih mencari solusi untuk membantu pedagang yang kehilangan pembeli sejak beroperasinya Jalan Tol Sigli–Banda Aceh.
Salah satu opsi yang tengah dibahas ialah membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berjualan di kawasan rest area jalan tol.
Namun hingga kini, rencana tersebut belum dapat dipastikan karena masih menunggu pembahasan bersama PT Hutama Karya (Persero) selaku pengelola jalan tol.
Rumah Makan Harkat Sejahtera di kawasan Saree yang tutup. foto: acehtoday.id/Elza
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Aceh Besar, Drs. H. Sulaimi, M.Si., mengatakan pemerintah daerah belum memiliki kewenangan menentukan lokasi maupun kuota pedagang yang dapat menempati rest area.
“Kami masih menunggu waktu yang tepat untuk membahas hal itu secara khusus dengan PT Hutama Karya, Sampai sekarang belum ada keputusan mengenai jumlah titik rest area maupun alokasi ruang yang disiapkan untuk UMKM lokal,” kata Sulaimi kepada Seputar Aceh, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah hanya berperan melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM, Sementara seluruh kebijakan terkait pemanfaatan kawasan rest area berada di bawah kewenangan pengelola jalan tol.
Akibat belum adanya kepastian tersebut, Pemkab Aceh Besar belum dapat memastikan apakah pedagang di kawasan Saree nantinya memperoleh prioritas untuk menempati lokasi usaha di rest area.
Meski demikian, Sulaimi memastikan pemerintah daerah telah menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian, dalam waktu dekat pihaknya berencana menggelar pertemuan dengan PT Hutama Karya guna membahas peluang keterlibatan UMKM lokal dalam pengembangan rest area.
“Kami ingin ada solusi yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat, khususnya pedagang yang terdampak, tetapi semuanya harus dibahas bersama karena menyangkut kewenangan pengelola jalan tol dan kapasitas lahan yang tersedia,” ujarnya.
Ia mengakui ruang usaha di kawasan rest area memiliki keterbatasan sehingga mekanisme penempatan pedagang harus disusun secara cermat agar adil dan sesuai aturan.
Karena itu, Pemkab Aceh Besar berharap koordinasi dengan pengelola jalan tol dapat menghasilkan skema yang memberi ruang bagi UMKM lokal untuk tetap berkembang, tanpa bertentangan dengan regulasi pengelolaan jalan tol.
Tim Seputar Aceh Temukan Fakta
Hasil penelusuran Seputar Aceh di salah satu kawasan rest area Jalan Tol Sigli–Banda Aceh menunjukkan kondisi yang jauh dari gambaran pusat aktivitas ekonomi, saat tim berada di lokasi, tidak terlihat satu pun pedagang maupun pelaku UMKM yang berjualan.
Rest area tersebut tampak lengang, area parkir hanya sesekali disinggahi beberapa kendaraan yang berhenti sejenak untuk beristirahat sebelum kembali melanjutkan perjalanan.
Tidak terlihat kios, lapak oleh-oleh, maupun aktivitas jual beli sebagaimana yang diharapkan dapat menjadi ruang baru bagi pelaku usaha lokal.
Temuan lapangan ini sejalan dengan pernyataan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang menyebut pemanfaatan rest area bagi UMKM lokal hingga kini masih sebatas rencana dan belum memasuki tahap implementasi.
Belum adanya kepastian mengenai alokasi ruang maupun mekanisme penempatan pedagang membuat kawasan tersebut belum memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang terdampak beroperasinya jalan tol.
Dengan kondisi tersebut, harapan sebagian pedagang Saree untuk memperoleh kesempatan berjualan di rest area masih harus menunggu hasil pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan PT Hutama Karya selaku pengelola Jalan Tol Sigli–Banda Aceh.
Coffee Shop kawasan Seulawah, Cikgu Kopi Arabika Gayo di Saree. Sumber foto: acehtoday.id/Elza
PT Hutama Karya (Persero) menegaskan komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengelolaan rest area di sepanjang Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), menyusul sorotan publik terhadap melemahnya ekonomi kawasan Saree pascaoperasional jalan tol tersebut.
Kepala Regional Sumatra Bagian Utara PT Hutama Karya, Taufiq Hidayat, menjelaskan bahwa pihaknya memprioritaskan lebih dari 30 persen tenant komersial di rest area bagi pelaku UMKM lokal, sehingga produk-produk unggulan Aceh dapat menjangkau lebih banyak pengguna jalan tol.
"Hutama Karya memprioritaskan lebih dari 30% tenant komersial di rest area bagi pelaku UMKM lokal, sehingga produk-produk unggulan Aceh dapat menjangkau lebih banyak pengguna jalan tol," katanya saat dikonfirmasi acehtoday.id/, Sabtu (18/7/2026).
Terkait ketersediaan ruang, Taufiq menyebut hingga saat ini masih ada peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk bergabung sebagai tenant, sesuai ketersediaan ruang dan kebutuhan operasional. Masyarakat yang berminat, katanya, dapat menghubungi pengelola rest area untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan yang berlaku.
Hutama Karya Koordinasi dengan Pemda Kembangkan Kawasan Saree
Dari sisi koordinasi, Taufiq menyebut pihaknya terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mendukung pengembangan kawasan di sekitar jalan tol Sigli-Banda Aceh.
Ia menilai kehadiran jalan tol diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru, sementara potensi wisata, kuliner, dan UMKM di kawasan Saree terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak.
Menanggapi keluhan pelaku usaha di Saree yang omzetnya menurun, Taufiq mengatakan pihaknya memahami bahwa setiap pembangunan infrastruktur dapat membawa perubahan pola mobilitas masyarakat. Namun ia meyakini kawasan Saree tetap memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata, kuliner, maupun pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dengan meningkatnya aksesibilitas wilayah melalui jalan tol, kami berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, promosi yang lebih luas, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sehingga kawasan Saree tetap menjadi tujuan masyarakat,” ujarnya.
Terkait sepinya Jalan Nasional Banda Aceh-Medan, Taufiq menyebut peralihan sebagian lalu lintas ke jalan tol merupakan hal yang lazim setelah suatu ruas tol beroperasi.
Menurutnya, jalan tol melayani perjalanan jarak jauh secara lebih cepat dan efisien, sementara jalan nasional tetap memiliki peran penting sebagai akses mobilitas lokal, distribusi barang, serta penghubung menuju kawasan ekonomi dan destinasi wisata.
Kepala Regional Area Sumatra Bagian Utara Hutama Karya, Taufiq Hidayat (Foto: Dokumen untuk acehtoday.id/)
Hutama Karya Buka Ruang Evaluasi dan Jalankan Program TJSL
Taufiq memastikan pihaknya terbuka terhadap masukan masyarakat dan akan terus melakukan evaluasi bersama pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya, agar manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai BUMN, Hutama Karya juga disebut secara konsisten menjalankan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM.
Selain memprioritaskan tenant rest area bagi UMKM lokal, Taufiq menyebut perusahaan juga aktif menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana, melaksanakan kegiatan sosial seperti pembagian takjil saat Ramadan, operasi simpatik lewat pembagian kopi, permen, dan edukasi keselamatan bagi pengguna jalan, serta penyaluran hewan kurban pada momen Iduladha.
“Melalui berbagai program tersebut, Hutama Karya berupaya memastikan kehadiran jalan tol tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional,” pungkasnya. (MI, EP, ZM, AN)
Menelusuri gagasan John L. Esposito tentang Islam, demokrasi, dan HAM — argumen optimistis di tengah stereotip Islam-Barat.
Perjumpaan dunia Islam dan Barat tidak selalu harmoni, tetapi bukan juga tidak ada masa depan. Hubungan dua dunia ini datang dari kisah lama, mulai dari transmisi keilmuan Yunani, lalu sampai kepada perang: Salib dan kolonialisme.
Sengkarut hubungan inilah yang menjadikan percakapan dunia Islam dan Barat selalu ditarik ke dua sumbu, harmoni dan chaos. Dari kerumitan itu, John L. Esposito hadir menawarkan satu pandangan yang optimistik.
Esposito meyakini bahwa Islam compatible dengan modernitas, yang dalam definisi paling sederhana, datang dari Barat. Keyakinannya itu memiliki dampak besar pada cara kita melihat relasi keduanya.
Apa yang dimiliki oleh Islam, dalam kacamata Esposito, sehingga diyakini dapat hidup berdampingan dengan paradigma kemodernan, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kemanusiaan yang universal?
Esposito menjawabnya dengan tiga pendekatan: historis, normatif, dan empiris.
Secara historis, Islam adalah agama yang berpihak kepada ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Esposito menyaksikannya dengan cermat pada periode keemasan Islam, yang diyakini olehnya telah ikut memberi sumbangan kepada lahirnya peradaban Barat yang kita saksikan hari ini.
Islam pun, atau tepatnya, muslim di masa lalu, juga tidak sungkan untuk mengatakan bahwa mereka meraih kegemilangan itu melaluitradisi intelektualitas Yunani, terutama filsafatnya. Namun, seperti kata Cak Nur, di tangan Islam, mitologi Yunani telah dibersihkan. Kontribusi besar ini mungkin diabaikan oleh ahli dunia Islam seperti Bernard Lewis dan Huntington, tetapi tidak bagi Esposito.
Muhammad Alkaf Dosen IAIN Langsa
Secara normatif, Esposito melihat bahwa ajaran Islam memiliki muatan terhadap pembelaan terhadap individu, keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi.
Dalam urusan keyakinan, ajaran Islam menekankan tentang pentingnya menghormati setiap pilihan orang dengan tidak memaksanya untuk menjadi muslim.
Pesan keadilan juga diperlihatkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dengan hadirnya cita-cita masyarakat yang dibebaskan dari perangkap ekonomi riba. Sedangkan untuk masyarakat yang demokratis, Islam selalu mengedepankan musyawarah.
Pesan normatif Islam demikian ditemukan oleh Esposito pada praktik era kenabian Muhammad melalui Piagam Madinah, penumpasan praktik ekonomi yang menindas, serta penghormatan terhadap perempuan dan kemanusiaan universal.
Dua paradigma awal ini, yakni historis dan normatif, tidak membuat Esposito menjadi seorang romantik dalam melihat Islam di masa kontemporer. Bukan berarti dia menutup mata adanya ekstrimisme dan terorisme atas nama Islam. Esposito paham betul hal demikian tampak, namun dia mengingatkan bahwa hal demikian bukanlah berasal dari ajaran Islam, melainkan akibat kesalahpahaman muslim memahami ajarannya dan sikap keras Barat terhadap dunia Islam.
Dua variabel itulah yang menyebabkan Islam disalahpahami, satu hal yang ditentang Esposito sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, untuk menjawab kesalahpahaman tersebut, Esposito menunjukkan beberapa wilayah negeri muslim yang telah menerima mekanisme dan sistem demokrasi.
Dengan cara demikian, Esposito menunjukkan apa yang dikhawatirkan dunia Barat terhadap Islam sehingga menimbulkan islamofobia tidak relevan.
Dedikasi Esposito telah memberi inspirasi kepada kita bahwa Islam dan Barat bukanlah oposisi biner. Kedua entitas ini bisa hidup berdampingan ketika prasangka dihilangkan, lalu memilih jalan dialog.
acehtoday.id/ | Aceh Selatan – Oknum polisi diduga merampok Toko Emas Amin Setia di Tapaktuan, Aceh Selatan, dengan senjata api. Polda Aceh ambil alih penyidikan kasus ini.
Perampokan toko emas Aceh Selatan yang melibatkan seorang oknum anggota Polri berhasil diungkap kepolisian dalam waktu kurang dari sehari. Tim gabungan Polres Aceh Selatan bersama Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh menangkap pelaku berinisial MZ (28) tak lama setelah aksi perampokan bersenjata di Toko Emas Amin Setia, Tapaktuan, pada Sabtu, 18 Juli 2026.
Kabidhumas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengungkapkan, dari penangkapan tersebut petugas turut menyita satu pucuk senjata api yang diduga digunakan pelaku saat beraksi. “Pelaku telah kami amankan beserta sejumlah barang bukti, salah satunya senjata api yang digunakan saat melakukan aksi,” ujar Joko dalam siaran pers, Minggu, 19 Juli 2026.
Fakta bahwa pelaku perampokan toko emas ini merupakan oknum polisi aktif membuat penanganan kasus langsung diambil alih Polda Aceh dari Polres Aceh Selatan. Joko menegaskan proses hukum akan berjalan profesional dan transparan tanpa pandang bulu, sebagai bentuk komitmen menjaga rasa aman masyarakat Aceh.
Dari hasil pemeriksaan awal, MZ mengaku terdesak kebutuhan ekonomi sehingga nekat merampok. Meski pelaku sudah mengakui perbuatannya, penyidik disebut masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini agar seluruh fakta terungkap menyeluruh.
Kombes Pol. Joko Krisdiyanto turut menyampaikan permintaan maaf resmi kepada masyarakat atas peristiwa yang mencoreng institusi kepolisian tersebut. “Kami memohon maaf kepada masyarakat atas peristiwa ini. Kami memastikan bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Kasus perampokan toko emas di Aceh Selatan ini menjadi sorotan karena pelaku berasal dari internal institusi penegak hukum, sekaligus menegaskan komitmen Polda Aceh menindak tegas anggotanya sendiri jika terbukti bersalah. Kecepatan pengungkapan yang berlangsung kurang dari sehari sejak kejadian di Tapaktuan turut menjadi catatan tersendiri, mengingat pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti sebelum sempat melarikan diri lebih jauh.
Polda Aceh memastikan proses penyidikan akan terus berjalan guna memastikan seluruh pihak yang mungkin terlibat, jika ada, turut dimintai pertanggungjawaban. Status MZ sebagai anggota Polri aktif membuat kasus ini berpotensi diproses melalui jalur etik internal, di samping proses pidana yang tengah berjalan di kepolisian.
acehtoday.id/ | Bener Meriah – Sebanyak 250.000 bibit pohon Peusangan mulai disalurkan dan ditanam secara bertahap di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan, Aceh. Gerakan ini digagas bersama oleh WWF-Indonesia dan pemengaruh (influencer) peduli lingkungan, Jerhemy Owen, sebagai upaya menggalang partisipasi publik dalam pemulihan lanskap yang menjadi rumah bagi masyarakat sekaligus Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus).
Penanaman perdana dilakukan di sekitar Conservation Response Unit (CRU) DAS Peusangan pada Sabtu, 18 Juni 2026. Sebanyak 2.000 bibit ditanam bersama masyarakat, relawan, komunitas seperti Earth Hour Aceh dan Forum Kolaborasi PECI, pemerintah daerah, hingga sejumlah content creator.
Sisa bibit dari total 250.000 batang akan didistribusikan bertahap ke tujuh desa di Lanskap Peusangan, yaitu Alur Cincin, Alur Gading, Blang Ara, Musara Pakat, Negeri Antara, Simpang Lancang, dan Salah Siron Jaya.
Gerakan bertajuk Wenanam ini lahir dari kondisi lanskap Peusangan yang kian tertekan. Perubahan bentang alam, kerusakan habitat, dan meningkatnya perjumpaan antara manusia dan gajah membuat konflik satwa-manusia semakin kompleks.
Ditambah lagi, bencana alam di sejumlah wilayah Aceh membuat sebagian warga kehilangan kebun dan sumber penghidupan. Karena itu, pemulihan ekologi dan ekonomi masyarakat didorong berjalan beriringan lewat Program Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI).
Penanaman ini menjadi awal dari distribusi 250.000 bibit pohon Peusangan yang akan disalurkan bertahap ke tujuh desa di Lanskap Peusangan. (Foto: WWF-Indonesia/Wenanam)
Direktur Konservasi WWF-Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki, menegaskan bahwa konservasi satwa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan warga yang berbagi ruang di lanskap sama. Ia menyebut upaya menuju koeksistensi manusia-gajah harus menjawab kebutuhan keduanya memulihkan habitat sekaligus memperkuat penghidupan masyarakat secara berkelanjutan.
Distribusi 250.000 bibit pohon Peusangan tidak dilakukan seragam. Di area kelola masyarakat, bibit bernilai ekonomi seperti durian dan jeruk disalurkan untuk mendukung agroforestri serta memulihkan kebun warga.
Sementara di kawasan bantaran sungai berpasir, penanaman tahap awal difokuskan pada tanaman pionir seperti legum, bambu, dan rumput gajah guna memperbaiki unsur hara tanah sekaligus membentuk biobarrier alami bagi habitat gajah.
Jerhemy Owen, inisiator Wenanam, menyatakan gerakan ini lahir dari keinginan mengajak lebih banyak orang menanam harapan. Menurutnya, program ini bukan sekadar dirinya sendiri, melainkan gerakan kolektif para pengikut dan masyarakat Indonesia yang ikut menanam.
Program PECI melibatkan Kementerian Kehutanan RI, PT Tusam Hutan Lestari, Pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah daerah Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Tengah, akademisi, hingga Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) dan HSBC Indonesia.
250.000 bibit pohon Peusangan ditanam WWF-Indonesia dan Jerhemy Owen di DAS Peusangan, Bener Meriah, Aceh
Mobilisasi dana publik dijalankan lewat platform penggalangan dana, sementara Mantappu Corp membantu pelibatan content creator untuk memperluas jangkauan gerakan.
Dukungan turut datang dari Arei Outdoor Gear, Eastspring Investments Indonesia, dan Tencent. Bagi WWF-Indonesia, kolaborasi ini saling melengkapi: Wenanam menggerakkan partisipasi publik, sementara WWF-Indonesia memastikan setiap kontribusi terarah pada program konservasi berbasis kebutuhan ekologis dan sosial di lapangan.
Melalui 250.000 bibit pohon Peusangan ini, masyarakat setempat diposisikan bukan sekadar penerima manfaat, melainkan aktor utama dalam memulihkan sumber kehidupan, mengelola lanskap, dan membangun cara hidup berdampingan dengan gajah yang lebih aman di masa depan.
acehtoday.id/ | Yogyakarta – Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, menerima penghargaan Pemred Award 2026 kategori Corporate Leadership – The Best Communication pada malam penganugerahan Festival Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang berlangsung di Hotel Alana Yogyakarta, Sabtu (18/7/2026).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para pemimpin yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam membangun komunikasi publik yang terbuka, transparan, akuntabel, serta mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan media massa dan masyarakat.
Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri yang diketuai Anggota Dewan Pers Republik Indonesia, Yogi Hadi Ismanto, Direktur Utama Bank Aceh dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan yang mendukung keterbukaan informasi publik melalui hubungan yang baik dengan insan pers, kemudahan akses informasi, serta komitmen terhadap komunikasi yang konstruktif dan bertanggung jawab.
Penilaian tersebut juga mempertimbangkan konsistensi dalam membangun hubungan yang sehat antara institusi, media, dan masyarakat, serta keberpihakan terhadap penyebaran informasi yang akurat dan berimbang.
Dalam kesempatan tersebut, Fadhil Ilyas menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima serta mengapresiasi seluruh insan Bank Aceh yang selama ini telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam menjaga kualitas komunikasi perusahaan.
“Alhamdulillah, penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Aceh. Sebagai Bank Pembangunan Daerah milik masyarakat Aceh, penghargaan ini menjadi amanah bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Fadhil.
Menurutnya, penghargaan tersebut bukanlah capaian individu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Bank Aceh yang selama ini berkomitmen menghadirkan informasi yang cepat, akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan bahwa di tengah dinamika industri jasa keuangan yang semakin kompetitif, keterbukaan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Good Corporate Governance (GCG).
Pelayanan di Bank Aceh Syariah.
Oleh karena itu, Bank Aceh terus memperkuat budaya transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi yang efektif sebagai landasan dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi perusahaan secara berkala, penguatan fungsi kehumasan, optimalisasi kanal komunikasi digital, peningkatan layanan informasi publik, serta pembangunan hubungan yang profesional dan berkelanjutan dengan media massa, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Sebagai Bank Pembangunan Daerah Syariah yang terus bertransformasi menjadi institusi keuangan modern dan berdaya saing nasional, Bank Aceh senantiasa mengedepankan profesionalisme, integritas, serta pelayanan prima kepada masyarakat.
Transformasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penguatan bisnis, inovasi layanan, dan digitalisasi, tetapi juga melalui komitmen untuk membangun komunikasi publik yang terbuka, kredibel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Momentum ini juga menjadi bagian dari perjalanan Bank Aceh yang terus memperkuat transformasi perusahaan, terlebih setelah memasuki satu dekade sebagai Bank Syariah.
Dengan fondasi tata kelola yang semakin baik, penguatan manajemen risiko, serta sinergi yang solid antara Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan seluruh insan perusahaan, Bank Aceh optimistis dapat terus meningkatkan daya saing sekaligus memperluas kontribusinya bagi pembangunan ekonomi Aceh.
Fadhil berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh karyawan Bank Aceh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
“Kami menyadari bahwa kepercayaan adalah aset terbesar sebuah lembaga keuangan. Karena itu, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja lebih baik, menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun komunikasi yang profesional dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan ,” tambahnya.
Pemred Award 2026 merupakan bagian dari rangkaian Festival Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang diselenggarakan pada 17–19 Juli 2026 di Yogyakarta. Selain pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah, Legislatif, Pimpinan lembaga, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penganugerahan Pena Emas kepada sejumlah tokoh nasional atas kontribusinya dalam pembangunan dan komunikasi publik.
Malam penganugerahan tersebut juga menjadi momen yang membanggakan bagi Aceh. Selain Direktur Utama Bank Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menerima penghargaan Pena Emas, sementara Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir turut memperoleh penghargaan atas kepemimpinan dan kontribusinya dalam tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik.
Direktur Utama Bank Aceh menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan berharap penghargaan yang diraih berbagai tokoh Aceh dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
Bagi Bank Aceh, penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi atas kualitas komunikasi publik, tetapi juga menjadi penguat komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan tata kelola yang baik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mengakselerasi transformasi sebagai Bank Pembangunan Daerah Syariah yang modern, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kemajuan Aceh.
