acehtoday

Penulis: Redaksi

  • Syarifah Munira Ajak Warga Banda Aceh Bersatu Cegah KDRT

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Anggota Komisi II DPRK Banda Aceh, Syarifah Munira, S.Ag, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus mendukung Banda Aceh sebagai kota yang ramah bagi perempuan dan anak.

    Ajakan itu disampaikan Syarifah Munira saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh di Hotel Al-Hanifi, Selasa (14/7/2026). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah.

    Dalam kesempatan itu, Syarifah mengapresiasi komitmen DP3AP2KB yang terus menghadirkan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

    Ia menilai, pencegahan KDRT tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Sebaliknya, keberhasilan menekan angka kekerasan sangat bergantung pada keterlibatan aktif keluarga, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat.

    “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan perempuan dan anak memperoleh rasa aman, perlindungan, dan ruang untuk berkembang. Pencegahan KDRT hanya akan berhasil apabila menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Syarifah Munira.

    Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. Karena itu, lingkungan rumah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan dipenuhi kasih sayang agar setiap anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

    Syarifah juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga. Perempuan dinilai memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama yang mampu membangun keharmonisan rumah tangga sekaligus menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya kekerasan.

    Di sisi lain, ia menyebut tren kasus KDRT di Banda Aceh menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Data mencatat terdapat 28 kasus pada 2023, kemudian turun menjadi 18 kasus pada 2024, dan kembali menurun menjadi 13 kasus sepanjang 2025.

    Meski demikian, menurutnya upaya pencegahan tidak boleh berkurang. Pemerintah Kota Banda Aceh tetap menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan melalui program prioritas PEDULI (Perempuan, Disabilitas, dan Anak untuk Lingkungan Inklusif) yang menjadi bagian dari RPJM Kota Banda Aceh 2025–2029.

    Sementara itu, berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 131 kasus kekerasan. Rinciannya terdiri atas 62 kasus terhadap perempuan dewasa, 50 kasus terhadap anak perempuan, dan 19 kasus terhadap anak laki-laki.

    Pada periode Januari hingga Juni 2026, UPTD PPA Banda Aceh telah menangani 91 kasus atau sekitar 69,5 persen dari total kasus yang tercatat sepanjang tahun sebelumnya.

    Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, legislatif, organisasi masyarakat, dan keluarga, Syarifah berharap upaya pencegahan kekerasan dapat semakin efektif. Ia menilai kepedulian seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan maupun anak di Banda Aceh.**

  • Capai 131 Kasus, Di Banda Aceh Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Masih Tinggi

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas sebagai langkah mencegah berbagai bentuk kekerasan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, legislatif, dan organisasi kemasyarakatan agar pencegahan dapat dimulai dari lingkungan keluarga hingga tingkat gampong.

    Penguatan sistem perlindungan dinilai penting mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Banda Aceh, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 131 kasus.

    Rinciannya terdiri atas 62 kasus terhadap perempuan dewasa, 50 kasus terhadap anak perempuan, dan 19 kasus terhadap anak laki-laki.

    Sementara itu, selama periode Januari hingga Juni 2026, UPTD PPA Banda Aceh telah menangani 91 kasus. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 69,5 persen dari total kasus yang tercatat sepanjang tahun sebelumnya.

    Meski demikian, tren kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 tercatat 28 kasus, kemudian turun menjadi 18 kasus pada 2024, dan kembali menurun menjadi 13 kasus sepanjang 2025.

    Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan mulai memberikan hasil, namun tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak secara keseluruhan masih membutuhkan penguatan edukasi, deteksi dini, serta perluasan akses masyarakat terhadap mekanisme pelaporan.

    Salah satu strategi yang dijalankan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah meningkatkan kapasitas kelompok perempuan di tingkat komunitas melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan Balee Inong dan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP).

    Kelompok tersebut diharapkan mampu menjadi mitra dalam mendeteksi potensi kekerasan sejak dari lingkungan keluarga.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banda Aceh, Tiara Sutari AR, mengatakan perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan.

    “Perempuan merupakan penggerak utama dalam keluarga. Membekali mereka dengan pemahaman pencegahan, deteksi dini, dan alur pelaporan adalah langkah konkret memutus mata rantai kekerasan,” ujar Tiara, Selasa (14/7/2026).

    Ia menambahkan, upaya perlindungan perempuan dan anak juga telah dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh 2025–2029 melalui program prioritas PEDULI atau Perempuan, Disabilitas, dan Anak untuk Lingkungan Inklusif.

    Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, menegaskan bahwa pencegahan kekerasan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

    “Keluarga adalah madrasah pertama. Lingkungan rumah harus dijamin aman dan minim sengketa. Hal ini hanya bisa dicapai bila ada keberanian kolektif dari lingkungan sekitar untuk peduli dan segera melapor jika melihat tanda-tanda kekerasan,” kata Afdhal.

    Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRK Banda Aceh, Syarifah Munira. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRK, organisasi masyarakat, dan kelompok perempuan perlu terus diperkuat agar program perlindungan perempuan dan anak memiliki dukungan regulasi dan anggaran yang memadai serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke tingkat gampong.

    Melalui penguatan perlindungan berbasis komunitas, pemerintah berharap masyarakat semakin mampu mengenali tanda-tanda kekerasan, melakukan pencegahan sejak dini, serta memanfaatkan mekanisme pelaporan yang tersedia. Sinergi seluruh elemen dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak di Banda Aceh.**

  • Waspadai Propaganda Digital, BBPOM Aceh Gandeng Densus 88

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh bekerja sama dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menggelar sosialisasi guna memperkuat pemahaman mengenai bahaya intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET), termasuk pola penyebarannya melalui media digital. Kegiatan berlangsung di Aula BBPOM Aceh, Selasa (14/7/2026).

    Sosialisasi tersebut diikuti seluruh pegawai BBPOM Aceh, anggota Dharma Wanita Persatuan BBPOM Aceh, serta anggota SAKA POM BBPOM Aceh.

    Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran peserta dalam menjaga persatuan, memperkuat sikap toleransi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat maupun pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara.

    Pelaksana Harian Kepala Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Wilayah Aceh, AKBP Wisnoe Goentoro Tjahjono, menjelaskan bahwa intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme merupakan rangkaian persoalan yang saling berkaitan sehingga membutuhkan langkah pencegahan secara berkelanjutan.

    Menurutnya, penguatan literasi, wawasan kebangsaan, serta penanaman nilai-nilai toleransi menjadi bagian penting dalam mencegah berkembangnya paham-paham tersebut di tengah masyarakat.

    Dalam pemaparannya, peserta juga diberikan pemahaman mengenai perubahan pola penyebaran paham radikal yang kini semakin memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

    Media sosial hingga permainan daring disebut menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk menyebarkan propaganda, ideologi, maupun melakukan perekrutan.

    Karena itu, masyarakat, khususnya aparatur pemerintah, diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital secara bijak sekaligus memiliki kemampuan mengenali berbagai informasi yang berpotensi mengarah pada penyebaran intoleransi maupun radikalisme.

    Sementara itu, Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, menegaskan bahwa penguatan wawasan kebangsaan menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.

    Menurutnya, BBPOM Aceh berkomitmen menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan secara profesional dengan mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat.

    Untuk mendukung komitmen tersebut, lingkungan kerja yang aman, kondusif, serta bebas dari pengaruh paham radikal menjadi faktor yang sangat penting.

    “Dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM di Banda Aceh senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan kerja yang aman, kondusif, serta bebas dari pengaruh paham radikal dan terorisme merupakan fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut,” ujar Riyanto.

    Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta membahas berbagai bentuk ancaman intoleransi dan radikalisme di era digital, termasuk langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun tempat kerja.

    Melalui kegiatan ini, BBPOM Aceh berharap seluruh pegawai, keluarga besar BBPOM Aceh, serta generasi muda yang tergabung dalam SAKA POM semakin memahami pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat sikap toleransi.

    Penguatan pemahaman tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja maupun lingkungan sosial yang aman, harmonis, dan bebas dari pengaruh intoleransi, radikalisme, ekstremisme, serta terorisme, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan dapat berjalan optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.**

  • Usai Dilantik, Muhammad Nasir Ajak ASN Aceh Tingkatkan Integritas dan Kualitas Pelayanan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 2025–2030. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026).

    Selain melantik Muhammad Nasir, Prof. Zudan juga mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Aceh serta 20 Ketua Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota dari seluruh Aceh.

    Usai dilantik, Muhammad Nasir menegaskan bahwa KORPRI memiliki peran penting sebagai organisasi yang menghimpun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

    Menurutnya, tantangan birokrasi saat ini menuntut KORPRI menjadi motor penggerak lahirnya aparatur yang adaptif, inovatif, responsif, sekaligus mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.

    “KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang,” kata Muhammad Nasir.

    Ia mengatakan Pemerintah Aceh memandang kualitas birokrasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Karena itu, setiap ASN dituntut terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, mempertahankan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil.

    Muhammad Nasir menambahkan, penguatan birokrasi di Aceh juga harus berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi identitas daerah.

    Menurutnya, tujuan utama KORPRI adalah meningkatkan mutu dan pengabdian ASN. Karena itu, aparatur diharapkan terus mengembangkan kapasitas diri maupun organisasi tempatnya bekerja agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan.

    “Tujuan KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN tidak mau mengembangkan diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, menegaskan ASN merupakan salah satu dari tiga pilar utama penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Menurut Prof. Zudan, pimpinan KORPRI memiliki tanggung jawab besar untuk menggerakkan ASN sebagai representasi penyelenggara negara yang profesional dan melayani masyarakat.

    Ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar pelaksanaan anggaran negara berada di tangan ASN. Karena itu, kapasitas dan profesionalisme aparatur menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Anggaran terbesar dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang dahsyat dan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Prof. Zudan.

    Dalam kesempatan tersebut, Prof. Zudan turut memaparkan empat program prioritas KORPRI secara nasional. Program tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier beserta bantuan hukum bagi ASN, serta peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara.

    Ia menegaskan, seluruh agenda tersebut diarahkan untuk satu tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

    “Program besar kita adalah membangun kualitas layanan publik,” tutup Prof. Zudan.

  • Perkuat UMKM Lokal, Banda Aceh Genjot Industri Bordir Wastra

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu upaya tersebut diwujudkan lewat Pelatihan Bordir Kreatif Berbasis Wastra Aceh yang resmi dibuka Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh, Selasa (14/7/2026).

    Pelatihan yang berlangsung selama lima hari itu merupakan hasil kolaborasi antara Dekranasda Kota Banda Aceh dan BPVP Banda Aceh. Sebanyak 20 peserta dari berbagai gampong mengikuti kegiatan yang ditujukan bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) dan perajin bordir.

    Materi pelatihan meliputi pengembangan desain berbasis wastra Aceh, teknik pembuatan pola, praktik membordir, proses penyelesaian (finishing), pengendalian mutu, pengemasan produk, hingga strategi pemasaran agar mampu menjawab kebutuhan pasar.

    Dalam sambutannya, Illiza menilai kolaborasi antara Dekranasda dan BPVP menjadi langkah konkret dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM di Banda Aceh.

    Menurutnya, keberhasilan sebuah produk saat ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas, tetapi juga kemampuannya menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen.

    “Saat ini yang dibutuhkan bukan hanya produk yang bagus, tetapi juga produk yang mampu menjawab kebutuhan pasar,” ujar Illiza.

    Ia menegaskan bahwa wastra Aceh memiliki nilai yang jauh lebih besar dibanding sekadar kain. Di dalamnya terkandung sejarah, identitas budaya, serta jati diri masyarakat Aceh yang perlu terus dilestarikan.

    Menurutnya, pelestarian budaya akan semakin memberikan manfaat apabila mampu menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Ketika motif-motif khas Aceh diolah menjadi produk fesyen maupun suvenir, maka budaya dan ekonomi dapat berkembang secara bersamaan.

    Pada kesempatan itu, Illiza juga memaparkan potensi ekonomi Banda Aceh. Saat ini ibu kota Provinsi Aceh tersebut memiliki jumlah penduduk sebanyak 269.552 jiwa dengan sekitar 47.460 pelaku UMKM. Ia menyebutkan, dalam satu tahun terakhir pemerintah kota juga berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 6,95 persen menjadi 5,45 persen.

    Pelatihan bordir berbasis wastra Aceh ini, lanjutnya, juga menjadi bagian dari implementasi Program Cepat atau Ciptakan Ekonomi yang Produktif, Akseleratif, dan Tumbuh. Program tersebut berjalan seiring dengan Banda Aceh Academy yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat.

    Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Banda Aceh, Amir Ridha, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor kerajinan.

    Ia berharap para peserta mampu menghasilkan produk bordir yang berkualitas sekaligus memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurutnya, pelestarian budaya akan semakin kuat apabila mampu memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

    Amir juga berharap karya-karya bordir yang dihasilkan peserta nantinya memiliki identitas khas Banda Aceh sehingga mampu menembus pasar yang lebih luas.

    Di sisi lain, Sekretaris Dekranasda Kota Banda Aceh, Inayati Sa’aduddin Djamal, menjelaskan bahwa pelatihan ini diperuntukkan bagi perajin yang telah memiliki kemampuan dasar membordir.

    Menurutnya, fokus kegiatan adalah meningkatkan keterampilan agar produk yang dihasilkan semakin kompetitif, tidak hanya di pasar Aceh, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

    Selain peningkatan kualitas produk, Inayati juga menekankan pentingnya membangun jejaring antarpengrajin. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar para perajin mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar sekaligus menjadikan bordir berbasis wastra Aceh sebagai salah satu produk unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat.**

  • Mentan Janji Dukung Kopi Gayo dan Pertanian Aceh

    acehtoday.id/ | Bener Meriah – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendampingi Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, meninjau lokasi produksi benih kopi arabika di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Selasa (14/7/2026).

    Dalam kunjungan tersebut, Wagub turut didampingi Bupati Bener Meriah, Bupati Aceh Tengah, Bupati Gayo Lues, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Kepala Dinas Pangan Aceh, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat sektor pertanian Aceh, khususnya pengembangan kopi Gayo yang selama ini menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.

    Mentan Puji Sinergi Pemerintah Aceh dengan Kementerian Pertanian

    Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten di wilayah tengah Aceh atas komitmen memajukan sektor pertanian. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Aceh atas sinergi dan komunikasi yang selama ini terjalin dengan Kementerian Pertanian.

    Menurut Amran, Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Fadhlullah merupakan di antara kepala daerah yang paling aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam mendorong pembangunan sektor pertanian di daerah.

    “Komunikasi yang intens seperti ini sangat kami hargai karena mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan di lapangan,” ujar Amran.

    Ia menegaskan Kementerian Pertanian akan terus memantau perkembangan pertanian Aceh dan memberikan dukungan melalui berbagai program, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta bantuan lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas petani.

    Menteri Pertanian juga memberikan apresiasi terhadap produktivitas kopi Gayo yang terus menunjukkan peningkatan dan memiliki nilai ekspor yang semakin tinggi. Menurutnya, potensi tersebut harus terus dikembangkan melalui penyediaan benih unggul, pendampingan kepada petani, serta penguatan rantai pasok agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Wagub Aceh Ucapkan Terima Kasih atas Dukungan Pemerintah Pusat

    Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan terima kasih atas perhatian besar yang diberikan Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian RI kepada Aceh. Ia menilai dukungan pemerintah pusat selama ini tidak hanya dirasakan dalam pengembangan sektor pertanian, tetapi juga saat Aceh menghadapi bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu.

    Wagub mengatakan kunjungan Menteri Pertanian menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam melihat langsung kondisi pertanian Aceh, sekaligus memastikan berbagai program pengembangan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

    Menurutnya, Pemerintah Aceh siap memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga kualitas kopi Gayo sebagai komoditas unggulan daerah, serta memperluas akses pasar sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para petani Aceh.

    “Atas nama Pemerintah Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Menteri Pertanian atas perhatian dan komitmen yang terus diberikan kepada Aceh. Dukungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah,” ujar Fadhlullah.

    Ia menambahkan, Pemerintah Aceh akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota agar berbagai program pembangunan pertanian dapat berjalan optimal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing komoditas unggulan Aceh, khususnya kopi Gayo, di pasar nasional maupun internasional.**

  • UKM PA Leuser USK Petakan Jalur Pendakian Gunung Geureudong via Gemasih

    acehtoday.id/ | Bener Meriah – Sebuah tim ekspedisi dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pencinta Alam Leuser Universitas Syiah Kuala (USK) berhasil memetakan jalur pendakian Gunung Geureudong melalui Desa Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Ekspedisi berlangsung selama lima hari empat malam, mulai 4 hingga 8 Juli 2026.

    Enam anggota tim diterjunkan dalam misi ini, masing-masing membawa peran berbeda: Lamon sebagai ketua tim, M. Rafly sebagai navigator, Zarul Azham sebagai sweeper, Iqbal Hakim mengurus logistik, Teuku Radja Imrad bertugas dokumentasi, dan Telaga Kombat sebagai tebaster.

    Ketua Umum UKM PA Leuser USK, M. Rafly, kegiatan ini menjadi bentuk komitmen organisasi untuk mengenalkan Gunung Geureudong sebagai destinasi pendakian unggulan di Aceh, tanpa mengesampingkan aspek konservasi alam.

    Gunung Geureudong Simpan Potensi

    “Potensi Gunung Geureudong sangat besar. Melalui ekspedisi ini, kami memetakan jalur via Desa Gemasih agar bisa diakses oleh pendaki lain, sekaligus mengampanyekan pentingnya menjaga kelestarian alam,” ujar Rafly.

    UKM PA Leuser USK petakan jalur pendakian Gunung Geureudong via Desa Gemasih, dukung wisata konservasi.
    UKM PA Leuser USK petakan jalur pendakian Gunung Geureudong via Desa Gemasih, dukung wisata konservasi.

    Sepanjang perjalanan, tim melintasi medan yang beragam, dari hutan tropis hingga kawasan hutan lumut di dekat puncak. Di samping mengasah kemampuan teknis pendakian, tim turut mendata kondisi lintasan dan mendokumentasikan kekayaan bentang alam sebagai bahan referensi bagi pendaki lain ke depannya.

    Geuchik Desa Gemasih menyambut positif langkah ini. Ia menilai pembukaan jalur baru berpeluang mendongkrak ekonomi warga setempat lewat sektor wisata, dengan catatan pendaki tetap menjaga kelestarian dan adat setempat.

    “Kami menyambut baik inisiatif UKM PA Leuser USK. Jalur via Desa Gemasih menawarkan keindahan yang masih terjaga. Kami mengajak para pendaki untuk mengeksplorasi jalur ini dengan catatan wajib menjaga kebersihan, mematuhi aturan, serta menghormati adat istiadat setempat,” tutur Geuchik Desa Gemasih.

    UKM PA Leuser USK berharap jalur pendakian Gunung Geureudong via Desa Gemasih semakin dikenal luas. Organisasi ini juga berkomitmen melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat demi mengembangkan wisata alam berbasis konservasi yang berkelanjutan.

  • Konektivitas Kereta Sumatra, KAI Kaji Jalur 417 Km Aceh-Sumut

    acehtoday.id/ | Jakarta – Rencana besar konektivitas kereta Sumatra yang menyambungkan Aceh dan Sumatra Utara mulai menemukan pijakan konkret. PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Balai Yasa Pulubrayan tengah memperkuat kesiapan layanan di Divisi Regional (Divre) I Sumatra Utara, sembari menyiapkan data teknis untuk mendukung kajian pemerintah atas proyek strategis tersebut.

    Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan, penguatan ini dilakukan agar layanan masyarakat yang sudah berjalan tetap terjaga, sekaligus menopang proses kajian konektivitas kereta Sumatra Utara–Aceh yang masih membutuhkan keputusan pemerintah. Kajian tersebut, kata Anne, mencakup kebutuhan perjalanan masyarakat, potensi ekonomi, keselamatan, kesiapan prasarana, tata ruang, dampak lingkungan, hingga pembiayaan.

    “KAI dapat memberikan dukungan berupa data operasi, kebutuhan sarana, proyeksi pelayanan, dan kemampuan teknis,” ujar Anne, Minggu (12/7/2026).

    Data operasional Divre I Sumatra Utara menjadi dasar penting bagi kajian itu. Saat ini jaringan aktif mencapai 476,460 kilometer dengan 43 stasiun di 13 kabupaten/kota, melayani rute-rute padat seperti Medan–Rantauprapat, Medan–Tanjungbalai, dan Medan–Pematangsiantar.

    Pertumbuhan Penumpang Modal Kereta Sumatra

    Rencana jalur Kereta Sumatra
    Rencana jalur Kereta Sumatra

    Sepanjang semester I/2026, jumlah penumpang tercatat 1.391.120 orang, tumbuh 5% secara tahunan. Tiga layanan utama—KA Sribilah, KA Putri Deli, dan KA Siantar Ekspres—menyumbang 96,5% dari total penumpang, menandakan tingginya kebutuhan mobilitas di sisi timur Sumatra Utara.

    Dari sisi perawatan sarana, Balai Yasa Pulubrayan telah merampungkan perawatan berat lima lokomotif, 18 kereta penumpang, 102 gerbong barang, tiga kereta pembangkit, dan satu peralatan khusus selama semester pertama tahun ini. Fasilitas ini juga memodifikasi dua kereta bekas menjadi kereta penolong untuk kebutuhan darurat di lintas operasi.

    Secara teknis, proyek konektivitas kereta Sumatra yang direncanakan Kementerian Perhubungan meliputi jalur Sigli–Bireuen dan Lhokseumawe–Langsa–Besitang sepanjang 417,541 kilometer, menyambung Aceh hingga Kota Pinang di Sumatra Utara. Jalur ini nantinya melengkapi jaringan selatan Lampung–Palembang yang telah beroperasi, sehingga rel kereta api berpotensi tersambung penuh dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

    Kesiapan data dan layanan di Divre I Sumatra Utara kini menjadi fondasi penting sebelum megaproyek lintas provinsi ini benar-benar direalisasikan pemerintah.

    Sumber: bisnis.com

  • Wali Kota Langsa Resmikan e-Parkir Berlangganan, 217 Titik Parkir Kini Terdigitalisasi

    acehtoday.id/ | Langsa – Pemerintah Kota Langsa resmi memberlakukan sistem e-Parkir Berlangganan yang mencakup 217 titik parkir di seluruh wilayah kota, menandai babak baru digitalisasi layanan publik sekaligus upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peluncuran berlangsung di Tribun Lapangan Merdeka Langsa, Minggu (12/7/2026).

    Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, memimpin langsung peresmian yang dihadiri Ketua DPRK Langsa, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran OPD, camat, perwakilan instansi vertikal, Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, BUMN, BUMD, organisasi transportasi, hingga para juru parkir.

    Skema tarif e-Parkir Berlangganan Langsa ditetapkan Rp100 ribu per tahun untuk sepeda motor dan Rp200 ribu per tahun untuk mobil. Pelanggan terdaftar bebas dari pembayaran ulang di seluruh titik parkir resmi, kecuali kawasan wisata dan RSUD. Setiap peserta mendapat identitas berupa barcode digital maupun kartu fisik sebagai bukti keanggotaan.

    “Program ini kami hadirkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan bebas dari praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Seluruh pembayaran langsung masuk ke kas daerah sehingga lebih akuntabel,” kata Jeffry dikutip dari laman resmi Pemko Langsa.

    Ia menegaskan sistem manual tetap berjalan berdampingan selama masa transisi, sehingga profesi juru parkir tidak hilang. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Langsa, Nazaruddin, menambahkan bahwa digitalisasi ini menekan potensi kebocoran retribusi dan mendorong transaksi nontunai di sektor perparkiran, dengan seluruh transaksi tercatat secara real time.

  • Kakanwil Kemenag Aceh Minta Matamuda Bebas Perundungan dan Perpeloncoan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si., menegaskan bahwa Masa Ta’aruf Madrasah (Matamuda) harus menjadi momentum awal bagi madrasah untuk mengenali karakter, minat, bakat, dan potensi peserta didik. Penegasan itu disampaikan saat meninjau pelaksanaan Matamuda di MTsN 1 Banda Aceh, Senin (13/7/2026).

    Dalam kunjungan tersebut, Azhari didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir. Keduanya turut menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Bersama Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Cinta sebagai bentuk komitmen menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkarakter.

    Menurut Azhari, Matamuda tidak hanya menjadi agenda penyambutan siswa baru, tetapi merupakan tahap penting bagi madrasah untuk memahami potensi setiap peserta didik sejak awal tahun ajaran.

    “Tahun ini, madrasah didorong menjadikan Matamuda sebagai langkah awal untuk mengenali karakter, minat, dan potensi setiap peserta didik. Dengan mengenali kekuatan mereka sejak awal, proses pembinaan karakter, akademik, maupun prestasi dapat dilakukan secara lebih tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan madrasah di Aceh agar pelaksanaan Matamuda berlangsung secara edukatif, ramah anak, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk praktik perpeloncoan maupun perundungan.

    “Kita ingin setiap anak merasa aman, nyaman, dan bahagia ketika pertama kali memasuki madrasah. Pengalaman pertama yang positif akan menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya semangat belajar dan rasa memiliki terhadap madrasah,” tegas Azhari.

    Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir yang juga merupakan wali murid di MTsN 1 Banda Aceh menyampaikan apresiasi terhadap kualitas pendidikan di madrasah tersebut.

    Ia mengaku mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada MTsN 1 Banda Aceh karena meyakini tenaga pendidik di sekolah itu mampu memberikan pembinaan yang baik.

    “Kami menghantarkan anak kami ke madrasah ini karena kami percaya guru-guru di madrasah ini mampu memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putri kami,” kata M. Nasir.

    Penandatanganan Pakta Integritas Kurikulum Berbasis Cinta dalam kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk membangun budaya pendidikan yang mengedepankan nilai kasih sayang, penghormatan terhadap peserta didik, serta penguatan karakter sebagai bagian dari proses pembelajaran.

    Usai meninjau pelaksanaan Matamuda di MTsN 1 Banda Aceh, Azhari bersama M. Nasir melanjutkan kunjungan ke MAN 1 Banda Aceh. Di sekolah tersebut, keduanya meninjau proses belajar mengajar sekaligus berdialog dengan guru dan peserta didik guna melihat pelaksanaan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru.

    Melalui rangkaian kunjungan itu, Kanwil Kemenag Aceh berharap seluruh madrasah di Aceh mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta mendukung pengembangan karakter dan prestasi peserta didik sejak hari pertama memasuki madrasah.**