acehtoday

Penulis: Redaksi

  • Komisi 3 DPR Dorong Polri Usut Tuntas Korupsi Batu Bara PLTU

    acehtoday.id/ | Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak Polri mengusut tuntas kasus korupsi batu bara PLTU yang kini telah naik ke tahap penyidikan, seraya menegaskan tidak boleh ada pihak yang lolos dari jerat hukum dalam perkara tersebut.

    Habiburokhman menyampaikan apresiasi atas langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri yang dinilai serius menindak praktik rasuah di sektor energi. Ia meminta proses penyidikan berjalan menyeluruh, profesional, dan bebas dari tebang pilih, dengan tetap menjunjung transparansi serta independensi dalam mengungkap semua pihak yang diduga terlibat.

    “Kami memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortastipidkor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batu bara ini,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

    Ia menekankan penyidikan kasus korupsi batu bara PLTU harus tunduk pada koridor “Presisi” — prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapa pun yang terbukti terlibat, kata dia, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tanpa pengecualian.

    Desakan Komisi III ini muncul di tengah dampak serius yang ditimbulkan dugaan korupsi tersebut. Habiburokhman menyoroti bahwa penyimpangan pengadaan batu bara bukan sekadar merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, melainkan juga menyusahkan masyarakat lewat pemadaman listrik di berbagai wilayah.

    Korupsi Batu Bara Rugikan Rakyat

    “Korupsi batu bara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga berdampak pada terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang sangat menyusahkan masyarakat,” pungkasnya.

    Dukungan DPR ini sejalan dengan langkah konkret Kortastipidkor Polri yang telah menaikkan status perkara ke penyidikan pada 4 Juli 2026, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/6/VII/2026/KORTASTIPIDKOR POLRI dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/63/VII/RES.3.1./2026/Kortastipidkor.

    Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menjelaskan peningkatan status dilakukan setelah penyelidikan komprehensif menemukan indikasi tindak pidana dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk PLTU, yang diduga melibatkan dua perusahaan, PT OBP dan PT BRA.

    Dengan sorotan politik yang kian menguat, tekanan publik terhadap penyidik untuk membongkar tuntas jaringan korupsi batu bara PLTU dipastikan akan terus bertambah dalam waktu dekat.

  • Baru Bebas, Residivis Ini Bobol Dua Rumah Dibobol, Enam HP Digondol

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Seorang residivis berinisial EY (32), warga Kabupaten Aceh Selatan, kembali berulah dengan membongkar rumah dua warga di wilayah Aceh Besar dan Pidie. Aksi tersebut mengakibatkan enam unit telepon seluler, satu BPKB sepeda motor, dan sejumlah uang milik korban raib digondol pelaku.

    Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana, melalui Kasatreskrim Kompol Miftahuda Dizha Fezuono, menjelaskan bahwa pelaku sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, oleh Pengadilan Negeri Jantho pada 2023 silam.

    “Ia merupakan residivis yang kembali beraksi dengan melakukan perbuatan yang sama,” ucap Kompol Dizha, Kamis (9/7/2026).

    Dua Korban Kehilangan Barang Berharga di Rumah Sendiri

    Kasus ini bermula dari dua laporan polisi berbeda. Laporan pertama dengan Nomor LP/B/12I/2026/SPKT/Polsek Darussalam/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh tertanggal 11 Juni 2026, dilaporkan oleh Suhatman Rizal (45), warga Gampong Barabung, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

    Laporan kedua, Nomor LP/B/500/1/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh, dilaporkan pada Kamis, 25 Juni 2026 oleh Liyuzayani (28), warga Gampong Lutueng, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie.

    Dari kedua lokasi, pelaku menggasak enam unit telepon genggam, meliputi Samsung Galaxy A32, Samsung A05s, iPhone 11, Infinix Hot 50, Oppo A5i, dan Samsung Duos, ditambah satu BPKB sepeda motor. Tak hanya itu, pelaku turut membawa kunci motor, STNK, KTP, hingga sejumlah uang tunai milik korban.

    Kasatreskrim menjelaskan, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan pelaku diduga masuk dengan cara merusak jendela dan pintu belakang rumah korban.

    “Korban Liyuzayani mengetahui barang dan uang miliknya hilang disaat hendak melaksanakan salat subuh. Saat itu melihat tas yang digantung samping jendela kamar sudah tidak ada lagi, HP juga tidak ada. Selain itu, korban Suhatman Rizal juga mengetahui bahwa barang miliknya hilang di atas meja yang sedang dilakukan pengisian daya dan juga melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan di atas pintu serta menemukan tas milik istrinya sudah tercecer di lantai dapur dalam kondisi kosong,” ujar Kompol Dizha.

    Barang bukti yang digondol pelaku
    Barang bukti yang digondol pelaku

    Diringkus Tim Rimueng Koetaradja di Gampong Keudah

    Berdasarkan kedua laporan tersebut, Tim Rimueng Koetaradja Satreskrim Polresta Banda Aceh bergerak cepat melakukan penyelidikan. Pada Selasa (7/7/2026) dini hari, tim opsnal Jatanras Polresta Banda Aceh berhasil mengendus keberadaan terduga pelaku yang tengah berada di Gampong Keudah, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh.

    Dari hasil penyelidikan itu, tim langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti hasil pencurian yang diambil dari rumah para korban.

    Kompol Dizha menambahkan, pelaku diketahui juga memiliki riwayat TKP lain, di antaranya di Gampong Jeulingke, Gampong Rukoh, Gampong Lamgugob, dan Gampong Tibang, yang seluruhnya berada di wilayah Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

    Kini, pelaku telah ditahan di rumah tahanan Polresta Banda Aceh guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    Menyikapi maraknya kasus pencurian dengan pemberatan ini, Kompol Dizha mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga barang-barang berharga seperti telepon genggam, dompet, kendaraan bermotor, dan dokumen penting.

    “Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari saling peduli, saling mengingatkan, dan aktif menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, nyaman, dan kondusif,” pungkasnya.**

  • Waspada TPPO, BP3MI Aceh Perketat Pengawasan Pekerja Migran

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI Aceh) mencatat capaian signifikan dalam penanganan persoalan pekerja migran asal Aceh. Sepanjang 2023 hingga 2026, BP2MI telah menangani 167 pengaduan dan memfasilitasi pemulangan 1.494 pekerja migran Indonesia (PMI) ke daerah asal.

    Ketua Tim Pelindungan BP3MI Aceh, Fauzah Marhamah, yang mewakili Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, menjelaskan bahwa berbagai layanan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah memastikan pekerja migran memperoleh pelindungan menyeluruh.

    Pelindungan itu mencakup tiga fase penting, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga proses kepulangan ke Indonesia.

    Dari sisi jenis persoalan, pengaduan yang masuk ke BP3MI Aceh cukup beragam. Mulai dari pekerja migran yang tengah menjalani proses hukum, permintaan pemulangan, dugaan penipuan peluang kerja, PMI yang jatuh sakit, pekerja tidak berdokumen, hingga kasus yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Kami terus berupaya agar setiap pekerja migran yang menghadapi persoalan mendapatkan pendampingan sesuai kewenangan, sekaligus memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi,” ujar Fauzah, Selasa (7/7/2026).

    Fauzah menegaskan, pelindungan terhadap PMI tidak hanya dilakukan lewat penanganan kasus per kasus, tetapi juga diperkuat dengan langkah pencegahan sejak awal.

    Salah satu strateginya adalah edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih jalur penempatan kerja yang resmi dan sesuai prosedur.

    Terkait hal itu, BP3MI Aceh turut mengimbau warga yang berencana bekerja ke luar negeri agar mengikuti seluruh tahapan penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Kepatuhan terhadap prosedur ini dinilai krusial untuk memastikan pekerja migran mendapat pelindungan hukum yang jelas, jaminan sosial, sekaligus memperkecil risiko eksploitasi maupun menjadi korban TPPO di kemudian hari.

    Dengan capaian penanganan ratusan pengaduan dan ribuan pemulangan tersebut, BP3MI Aceh menegaskan akan terus memperkuat sinergi lintas sektor demi memastikan setiap pekerja migran asal Aceh mendapat pelindungan yang layak, baik saat bekerja di luar negeri maupun ketika kembali ke tanah air.**

  • Mendagri Kebut Rehabilitasi Pascabencana di Bener Meriah, Infrastruktur Jadi Prioritas

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia turun langsung meninjau progres rehabilitasi rekonstruksi Bener Meriah pascabencana hidrometeorologi, Selasa (7/7/2026). Kunjungan kerja ini menjadi sinyal kuat percepatan penanganan wilayah terdampak yang selama ini masih berjuang memulihkan akses dan infrastruktur.

    Mendagri didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bertolak dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, menuju Bandara Rembele, sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Pendopo Bupati Bener Meriah.

    Sesampainya di lokasi, rombongan disambut Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

    Penyambutan ini menjadi pembuka bagi agenda utama kunjungan, yakni Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang digelar di Aula Pendopo Bupati.

    Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, para camat, tokoh masyarakat, hingga pemerintah daerah setempat.

    Forum ini secara khusus membahas perkembangan terkini di wilayah terdampak sekaligus menyusun langkah konkret untuk mempercepat proses pemulihan, termasuk penanganan jembatan dan sejumlah infrastruktur lain yang rusak akibat bencana.

    Sinergi lintas pemerintahan dalam rapat ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga membuka kembali akses masyarakat yang sempat terputus, sekaligus menggerakkan kembali roda aktivitas sosial dan ekonomi warga di kawasan terdampak.

    Tak berhenti di ruang rapat, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh, Bupati Bener Meriah, dan rombongan langsung turun ke lapangan untuk meninjau lokasi penanganan jembatan.

    Peninjauan ini bertujuan memastikan progres pengerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

    Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

    Sinergi ini diharapkan memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.**

  • Pemko Banda Aceh Dorong Startup Tumbuh, AI Bootcamp Jadi Gerbang Inovasi Digital

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) kembali menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem digital lokal. Langkah ini ditunjukkan lewat dukungan terhadap pelaksanaan AI & Vibes Coding Bootcamp yang diinisiasi Telkom AI Center Aceh bersama sejumlah pegiat ekosistem digital di Kota Banda Aceh, Senin (6/7/2026).

    Kegiatan yang berpusat di Telkom AI Center, kawasan Simpang Lima, Banda Aceh, ini dibuka langsung oleh Kepala Diskominfotik Kota Banda Aceh, Muhammad Zubir. Bootcamp digelar selama lima hari, terhitung sejak 6 hingga 10 Juli 2026, dan menyasar peserta dari kalangan pemuda, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

    Tujuannya untuk meningkatkan literasi kecerdasan artifisial sekaligus mengenalkan pemanfaatan teknologi AI dalam pengembangan aplikasi digital.

    Banda Aceh Academy Jadi Motor Penggerak Talenta Digital

    Dalam sambutannya, Muhammad Zubir menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya membangun infrastruktur pendukung tumbuhnya ekosistem digital di daerah. Salah satu wujud konkretnya adalah program Banda Aceh Academy (BAA), yang berfungsi sebagai wadah pengembangan talenta digital sekaligus pendorong lahirnya startup-startup lokal.

    Ia menambahkan, pemerintah tidak berhenti pada upaya mendorong lahirnya inovasi semata, tetapi juga berupaya membuka jalan akses pembiayaan bagi startup-startup yang dinilai punya potensi berkembang. Dukungan semacam ini, menurutnya, perlu dilakukan secara berkelanjutan supaya benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Kami ingin membangun ekosistem digital yang kuat. Melalui Banda Aceh Academy, kami mendorong lahirnya startup-startup lokal, sekaligus membuka akses pembiayaan untuk mendukung pengembangannya. Namun, membangun ekosistem digital tidak mungkin dilakukan sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak, termasuk Telkom dan mitra lainnya,” ujar Zubir.

    Ia juga menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini mencakup tiga hal: pengembangan startup lokal, dorongan agar UMKM semakin go digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi.

    Bootcamp AI dan Vibes Coding ini, kata dia, menjadi salah satu langkah nyata dalam menyiapkan talenta digital yang siap menjawab tantangan era transformasi digital.

    Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Daya Saing Digital Aceh

    Dari pihak penyelenggara, Business and Community Lead Telkom AI Center Aceh, Jurnalis JH, menjelaskan bahwa bootcamp ini dirancang untuk memberi pemahaman dasar seputar kecerdasan artifisial kepada peserta.

    Selain teori, peserta juga diperkenalkan pada berbagai tools AI yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi lewat metode AI Vibe Coding.

    Tak berhenti di situ, peserta turut dibimbing langkah demi langkah untuk membangun aplikasi sederhana hingga siap dipublikasikan dan digunakan secara nyata. Menariknya, program ini terbuka luas bagi masyarakat umum tanpa mensyaratkan latar belakang pendidikan atau pekerjaan di bidang teknologi informasi.

    Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas digital lokal, harapan besar disematkan agar ekosistem digital Banda Aceh terus tumbuh dan berkembang.

    Kehadiran program seperti AI & Vibes Coding Bootcamp dinilai menjadi langkah strategis dalam mencetak talenta digital yang inovatif, sekaligus memperkuat posisi Kota Banda Aceh di tengah persaingan ekonomi digital yang semakin ketat.

    Dengan berbagai inisiatif ini, Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan keseriusan dalam menyongsong transformasi digital, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi penyiapan sumber daya manusia yang siap bersaing di era baru ekonomi digital.**

  • MPU Banda Aceh Latih Kader Ulama Digital

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sebanyak 40 peserta dari kalangan guru dayah dan alumni dayah se-Kota Banda Aceh mengikuti kegiatan Pendidikan Kader Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh Tahun 2026. Kegiatan bertema “Membangun Kader Ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah di Era Digitalisasi” ini resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, di Diana Convention Hall, Selasa (07/07/2026).

    Dalam sambutannya, Afdhal menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Banda Aceh tidak semata berorientasi pada infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, hal yang jauh lebih penting adalah pembangunan sumber daya manusia serta penjagaan nilai-nilai agama dan keislaman sebagai pondasi utama kemajuan kota.

    Wawali menambahkan, Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen menghadirkan kemajuan yang seimbang antara pembangunan duniawi dan nilai spiritual.

    Ia menyebut Banda Aceh memiliki kekhususan yang menjadi identitas daerah, sehingga penguatan syariat Islam dan nilai-nilai keagamaan harus terus dijaga dan diperkuat seiring pembangunan kota.

    “Komitmen kami adalah membawa Banda Aceh menjadi kota yang semakin maju tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam,” ujar Afdhal.

    Ia menekankan pentingnya menyiapkan generasi penerus yang mampu menjaga kemurnian akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus melanjutkan pembangunan kota di masa depan.

    Ketua MPU Kota Banda Aceh, Tgk. Syibral Malasyi saat memberikan memberikan sambutan pada kegiatan Pendidikan Kader Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh Tahun 2026

    Ketua MPU Kota Banda Aceh, Tgk. Syibral Malasyi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan realisasi tugas MPU yang diamanatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tahun 2006, dengan landasan filosofis Surat Al-Imran ayat 104 tentang mencegah kemungkaran dan menyeru kepada kebaikan.

    Ia berharap kegiatan ini melahirkan insan terdidik dan terlatih yang mampu melanjutkan estafet lembaga dari generasi ke generasi.

    Digelar Tiga Hari, Diikuti Guru dan Alumni Dayah

    Ketua Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, Alizar, menyampaikan bahwa kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 7 hingga 9 Juli 2026. Materi disampaikan melalui pengajaran dengan menghadirkan narasumber kompeten, baik dari kalangan ulama maupun cendekiawan dan intelektual muslim.

    Alizar menambahkan, pada hari terakhir peserta akan mengikuti orientasi lapangan di Dayah Darul Abrar, Calang, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai bagian dari rangkaian pembelajaran praktis kaderisasi ulama tersebut.**

  • Kepatuhan Zakat Bank Aceh Syariah Diganjar Penghargaan BAZNAS 2026

    acehtoday.id/ | Jakarta – Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Aceh Syariah, Prof. Dr. H. Muhammad Yasir Yusuf, MA., menerima penghargaan atas kepatuhan zakat Bank Aceh Syariah pada kategori Fokus Pengawasan Penyaluran Dana TBDSP (Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan). Penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian Silaturahmi Nasional BAZNAS dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

    Prof. Yasir Yusuf, yang juga menjabat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, dinilai menunjukkan komitmen tinggi dalam memperkuat tata kelola dana sosial sesuai prinsip syariah.

    Apresiasi tersebut diberikan kepada dewan pengawas syariah yang konsisten mengawal penyaluran dana nonhalal agar tidak diakui sebagai keuntungan lembaga keuangan.

    Kategori penghargaan yang diterima Prof. Yasir Yusuf menyoroti pengawasan terhadap Dana TBDSP, yakni dana yang secara syariah tidak boleh menjadi keuntungan bank dan wajib disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat.

    Dana ini umumnya bersumber dari pendapatan nonhalal yang, berdasarkan prinsip syariah, harus dipisahkan lalu disalurkan secara tepat, transparan, dan akuntabel kepada penerima manfaat.

    Sebagai Ketua DPS, Prof. Yasir Yusuf bertugas memastikan pengelolaan dan penyaluran Dana TBDSP sejalan dengan fatwa DSN-MUI, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan prinsip sharia compliance.

    Pengawasan yang dilakukan tidak sebatas kepatuhan administratif, melainkan juga memastikan dana benar-benar sampai pada program yang berdampak nyata bagi masyarakat serta mendukung tujuan maqashid syariah.

    Ia menyebut penghargaan ini sebagai amanah untuk terus memperkuat kualitas pengawasan syariah di industri perbankan. “Dana TBDSP bukanlah sumber keuntungan lembaga, melainkan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan disalurkan secara tepat sasaran agar memberikan dampak sosial yang optimal.

    Di sinilah peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting dalam menjaga kepatuhan syariah sekaligus memastikan terwujudnya kemaslahatan umat,” ujar Yasir Yusuf.

    Penghargaan atas kepatuhan zakat Bank Aceh Syariah ini turut menjadi pendorong bagi manajemen untuk memperkuat tata kelola Dana TBDSP secara lebih profesional dan transparan. Bank Aceh Syariah juga berkomitmen memperluas sinergi bersama BAZNAS, DSN-MUI, regulator, dan pemangku kepentingan lain guna mengoptimalkan pemanfaatan dana sosial Islam bagi pemberdayaan ekonomi umat serta pembangunan berkelanjutan di Aceh.

  • Pendidikan Diniyah Banda Aceh Bakal Punya Kurikulum Baru

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh mulai menggodok arah baru pendidikan agama lewat sosialisasi draf kurikulum Diniyah. Kegiatan yang digelar di Aula Tekkomdik Kota Banda Aceh, Senin (6/7/2026), itu dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal.

    Dalam sambutannya, Illiza menegaskan bahwa kurikulum yang tengah disusun bukan sekadar dokumen administratif. Menurutnya, kurikulum ini akan menjadi penentu arah pendidikan agama bagi anak-anak Banda Aceh di masa depan.

    Ia mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada transfer ilmu semata, melainkan harus membentuk karakter, akhlak, serta nilai-nilai keislaman peserta didik.

    Illiza menjelaskan, penyusunan draf kurikulum ini merupakan tindak lanjut dari proses evaluasi Pendidikan Diniyah yang dilakukan sepanjang tahun 2025. Evaluasi tersebut digarap bersama tim dari Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry.

    Selain itu, pada awal 2026 juga telah dilaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi guru, yang hasilnya turut menjadi masukan untuk menyempurnakan kurikulum agar bisa menjadi pedoman bersama seluruh sekolah di Kota Banda Aceh.

    Acara sosialisasi ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Banda Aceh, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, tim penyusun kurikulum, para kepala sekolah, guru Pendidikan Diniyah, pengawas sekolah, komite sekolah, hingga orang tua peserta didik.

    Keterlibatan berbagai unsur ini menunjukkan bahwa penyusunan kurikulum tidak dilakukan sepihak oleh pemerintah, melainkan melibatkan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan proses belajar-mengajar di lapangan.

    Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal membuka Sosialisasi Draft Penyusunan Kurikulum Diniyah yang bertempat di Aula Tekkomdik Kota Banda Aceh, Senin (06/07/2026). (Foto: Humas Diskominfotik)

    Berlandaskan Qanun, Selaras dengan Program CERDAS

    Illiza mengingatkan bahwa penyusunan kurikulum ini berlandaskan pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendidikan Diniyah. Regulasi tersebut mewajibkan setiap anak menguasai baca-tulis Al-Qur’an, aqidah, ibadah, akhlak, serta hafalan sesuai jenjang pendidikannya masing-masing.

    Ia juga menyebut bahwa kurikulum ini sejalan dengan program prioritas CERDAS atau Ciptakan Generasi Pintar dan Berkualitas.

    Menurut Illiza, generasi cerdas yang dimaksud bukan hanya mereka yang berprestasi secara akademik, tetapi juga generasi yang berakhlak, beradab, peduli, dan memiliki keimanan yang kuat.

    Di akhir sambutannya, Illiza berharap kurikulum yang dihasilkan nantinya benar-benar praktis dan dapat diterapkan secara nyata di ruang kelas, bukan hanya menjadi dokumen di atas kertas.

    Ia turut mengajak seluruh pihak, mulai dari ulama, akademisi, guru, orang tua, hingga pemerintah, untuk berkolaborasi mewujudkan Pendidikan Diniyah yang berkualitas di Kota Banda Aceh.

  • Kerja Sama Indonesia-Singapura Diperkuat Lewat 26 Kesepakatan Baru

    acehtoday.id/ | Jakarta – Kerja sama Indonesia-Singapura kembali menorehkan babak baru setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menandatangani 26 kesepakatan strategis dalam Leaders’ Retreat kedua kedua negara. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2026), dan menjadi forum tahunan yang mempertemukan kepala pemerintahan kedua negara untuk membahas isu-isu prioritas bilateral.

    Dari 26 capaian tersebut, delapan di antaranya berupa dokumen yang dipertukarkan langsung di hadapan kedua pemimpin, mencakup kerja sama antarpemerintah maupun business-to-business.

    Sisanya, 18 kesepakatan lain, mencakup bidang yang lebih luas: pemberdayaan perempuan, riset dan inovasi, lingkungan hidup, keselamatan nuklir, kesehatan, pendidikan, konektivitas udara, hingga investasi energi terbarukan.

    Presiden Prabowo menyebut pertemuan tersebut berlangsung terbuka dan berorientasi ke depan, dengan ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan kedua negara. Ia menegaskan stabilitas dan kemakmuran bersama menjadi kepentingan yang harus terus dijaga melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.

    Kerja sama Indonesia-Singapura kali ini turut diwarnai catatan historis. Prabowo mengungkapkan kesannya secara langsung dalam keterangan pers bersama.

    “Ini merupakan Leaders’ Retreat kedua bagi kita. Saya juga teringat bahwa Perdana Menteri Lawrence Wong adalah pemimpin negara atau pejabat tinggi asing pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia setelah saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

    Sejumlah kesepakatan menonjol antara lain roadmap perdagangan listrik lintas batas yang melibatkan Danantara, MoU kolaborasi kredit karbon di bawah Pasal 6 Perjanjian Paris, kerja sama pertahanan, hingga proyek energi surya di Morowali yang melibatkan SembCorp dan INA.

  • Distribusi Beras SPHP di Aceh Tembus 9.000 Ton

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh telah merealisasikan distribusi sebanyak 9.000 ton beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga awal Juli 2026. Angka ini merupakan bagian dari target penyaluran 23.329 ton beras SPHP sepanjang tahun 2026 guna menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

    Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Aceh, Budi Sultika, menyatakan optimismenya bahwa target tersebut akan tercapai seiring masifnya distribusi ke jaringan mitra Bulog di seluruh kabupaten dan kota di Aceh.

    “Insya Allah target ini akan tercapai, karena saat ini kita sedang masifkan distribusi SPHP ke mitra-mitra Bulog yang tersebar di seluruh kabupaten/kota untuk stabilisasi harga beras menyusul masuknya musim tanam,” kata Budi Sultika dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (6/7/2026).

    Budi menjelaskan, memasuki musim tanam, harga gabah mengalami kenaikan yang turut memengaruhi harga jual beras di pasaran. Saat ini, harga gabah tercatat mencapai Rp8.100 per kilogram. Meski demikian, kenaikan tersebut dinilai justru memberi manfaat langsung kepada petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen mereka.

    Ia menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan tingginya harga gabah, sebab nilai tambahnya langsung dirasakan masyarakat. Sebagai antisipasi agar tidak terjadi lonjakan harga beras, Bulog memastikan pasokan SPHP tersedia cukup di pasaran.

    Distribusi Multisaluran demi Kendalikan Inflasi

    Untuk menjaga keterjangkauan harga, Bulog Aceh menyalurkan beras SPHP melalui berbagai saluran distribusi, mulai dari Rumah Pangan Kita (RPK), pedagang beras mitra Bulog, pasar tradisional, hingga kegiatan Gerakan Pangan Murah.

    Budi menambahkan, kemudahan masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau turut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan laju inflasi di Aceh, baik secara bulanan maupun tahunan.

    “Mudahnya masyarakat membeli beras dengan harga terjangkau juga menjadi bagian untuk menekan laju inflasi Aceh baik secara tahunan maupun bulanan,” katanya.

    Bulog Aceh memastikan ketersediaan stok beras SPHP dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan beras di pasaran. Pihaknya akan terus memasok beras SPHP ke berbagai pasar di seluruh Aceh agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung program stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional.**