acehtoday.id/ | Aceh Besar – Kebakaran di Aceh Besar kembali terjadi, kali ini melanda permukiman warga di Gampong Cot Mancang, Kecamatan Kuta Baro, pada Senin malam, 13 Juli 2026, sekitar pukul 23.35 WIB. Si jago merah melalap tiga unit rumah dan satu kandang kambing hanya dalam hitungan jam, meski tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Dua rumah berkonstruksi kayu dan satu rumah permanen dilaporkan rusak berat akibat kobaran api. Total empat kepala keluarga dengan 16 jiwa terdampak langsung, yakni keluarga Murhaban (70), Rahmad (33), Ulul Azmi (48), dan M. Amin (43). Selain kehilangan tempat tinggal, M. Amin juga harus merelakan sembilan ekor kambing miliknya yang ikut hangus bersama kandang.
Dilansir laman resmi BPBA, petugas gabungan bergerak cepat merespons laporan warga. BPBD Kabupaten Aceh Besar menurunkan lima unit armada pemadam kebakaran, dibantu satu unit dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh. Berkat sinergi tim di lapangan, api berhasil dipadamkan total pada dini hari Selasa, 14 Juli 2026, pukul 01.29 WIB, sehingga tidak merembet ke bangunan warga lainnya.
Penyebab pasti kebakaran Aceh Besar ini masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Sembari menunggu penanganan lanjutan, seluruh warga terdampak untuk sementara mengungsi ke kediaman sanak saudara terdekat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Bahron Bakti, menyatakan keprihatinannya atas musibah tersebut. “Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun kerugian material yang dialami masyarakat cukup besar. Kami mengapresiasi respons cepat BPBD Kabupaten Aceh Besar bersama DPKP Kota Banda Aceh yang berhasil mengendalikan api sehingga tidak meluas ke permukiman lainnya,” ujarnya.
Bahron menambahkan, BPBA akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi pascakebakaran. Ia juga mengimbau masyarakat rutin memeriksa instalasi listrik, memastikan kondisi peralatan elektronik, serta tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan guna mencegah kejadian serupa terulang.
acehtoday.id/ | Bener Meriah – Polemik soal penanganan bencana Aceh di kawasan Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, akhirnya diluruskan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ia menegaskan pemerintah sudah lebih dulu turun tangan menangani akses jembatan tersebut, bukan dibiarkan seperti kabar yang beredar di masyarakat.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito meninjau langsung lokasi dan berdialog dengan warga setempat. Dari peninjauan itu terungkap bahwa jembatan lama sebenarnya tidak hancur diterjang banjir bandang. Yang rusak adalah tanah penyangganya, sehingga struktur jembatan miring dan berisiko dilintasi.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Kementerian PU, menilai kondisi tanah masih labil dan meminta warga memakai jalur alternatif. Namun warga enggan karena jalur itu memutar jauh dan berlubang, sehingga mereka membuat akses sementara di bagian jembatan yang ambles.
Kondisi jalan Enang-Enang setelah bencana alam November 2025 lalu. Foto Dok BPJN Aceh
“Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya,” ujar Tito, Senin (13/7), di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Melalui mediasi Satgas PRR, disepakati jembatan lama tetap dipertahankan dengan penguatan struktur sebagai solusi sementara, khusus untuk kendaraan roda dua dan kendaraan ringan. Pemerintah juga akan membangun jembatan baru yang lebih kokoh serta memperbaiki jalur alternatif, dengan pengerjaan jembatan pendukung mulai Juli 2026.
“Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tapi beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat,” tegas Tito.
DUNIA –Harga minyak dunia melonjak tajam hingga hampir 5% pada perdagangan Senin sebelum sebagian kenaikan tersebut terpangkas, menyusul eskalasi baru konflik militer antara Amerika Serikat dan Iran yang mengancam jalur distribusi energi global melalui Selat Hormuz.
Mengutip data Investing.com pukul 14:43 waktu Eropa, kontrak Brent Oil Futures tercatat naik 3,5% ke level $78,68 per barel, sedangkan Crude Oil WTI Futures menguat 3,5% menjadi $73,89 per barel. Kedua kontrak sempat menyentuh kenaikan hampir 5% pada awal sesi sebelum investor mulai mengambil untung.
Lonjakan harga minyak dunia ini dipicu serangan rudal dan drone Iran ke sejumlah negara Teluk, termasuk Qatar dan Uni Emirat Arab, pada Minggu (13/7/2026), sebagai balasan atas serangan militer AS sebelumnya. Teheran bahkan mengklaim telah menutup Selat Hormuz setelah sebuah kapal komersial menjadi sasaran serangan.
Presiden AS Donald Trump membantah klaim penutupan tersebut dan menegaskan jalur pelayaran komersial tetap terbuka di bawah perlindungan militer AS. Meski demikian, operator kapal memilih bersikap hati-hati. Data pelacakan menunjukkan hanya enam kapal melintasi Selat Hormuz pada Minggu, level terendah dalam lima pekan terakhir.
Analis ANZ menilai kewaspadaan pelaku pelayaran mencerminkan kekhawatiran keamanan yang meningkat. “Operator pelayaran mengambil pendekatan yang berhati-hati dan pergerakan masuk telah melambat,” tulis ANZ dalam catatannya.
Badan Energi Internasional (IEA) dalam laporan bulanannya memperingatkan bahwa eskalasi AS-Iran berisiko menggagalkan pemulihan pasokan minyak global. IEA mencatat pasokan sempat pulih 4,1 juta barel per hari pada Juni seiring kembali normalnya lalu lintas di Hormuz, dengan proyeksi pemulihan lanjutan baru terjadi pada 2027.
Selat Hormuz merupakan jalur ekspor utama minyak mentah dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan UEA, sehingga gangguan berkepanjangan berpotensi mendorong kilang di Asia mencari pasokan alternatif dan menaikkan biaya pengiriman.
Partai Aceh didirikan dari romantisme perlawanan GAM pasca Damai Helsinki, kini digugat relevansinya.
Aliran politik etnonasionalisme merupakan kenyataan politik dewasa ini di Aceh sejak Hasan Tiro mendeklarasikan perlawanan terhadap Pemerintah Pusat. Gagasan itu semakin dekat dan populer ketika ruang politik terbuka pasca-Orde Baru dan Perjanjian Helsinki.
Secara sederhana, etnonasionalisme merupakan satu gagasan yang meletakkan masa lalu, identitas, dan pembayangan masa depan Aceh yang mandiri. Di masa perang, etnonasionalisme menjadi utopia orang Aceh yang memiliki perasaan terpinggirkan.
Fantasi hidup, tanpa Indonesia, terpatri kuat saat itu karena konstruksi identitas yang dibangun oleh Hasan Tiro berada pada lajur kontradiksi. Menjadi Aceh tidak mungkin menjadi Indonesia, begitu juga sebaliknya.
Problem eksistensial itu, awalnya, terutama di masa perang, tidak menjadi kendala. Terutama bagi para aktivis kemerdekaan Aceh, gagasan etnonasionalisme menjadi alasan terkuat bagi mereka untuk bertahan, sampai kemudian suasana politik: operasi militer negara dan perubahan konstelasipolitik nasional, membuat mereka harus menukar bayangan hidup merdeka dengan hidup bersama yang bermartabat.
Orang Aceh menyebutnya Damai Helsinki.
Helsinki merupakan kamus baru bagi orang Aceh yang menjadi penafsir ulang terhadap derap langkah ke depannya, terutama untuk para mantan gerilyawan. Organisasi perlawanan, Gerakan Aceh Merdeka, diterjemahkan sebagai mesin elektoral, partai lokal.
Keberadaan partai lokal merupakan bentuk integrasi politik para mantan gerilyawan. Untuk melanjutkan legitimasi moral dan politiknya, para mantan gerilyawan mendirikan partai lokal, yang sejak awal menjadi tempat turun gunungnya mereka. Agar tetap mewakili entitas lama di masa perang, nama partai lokal itu sangat solid dan presisi: Partai Aceh.
Muhammad Alkaf, Dosen IAIN Langsa
Derap Partai Aceh
Tumbuh sebagai organisasi perlawanan dengan instrumen politik dan militer, tentu mudah bagi Partai Aceh untuk mendominasi setiap pagelaran Pemilu. Sulit mengalahkan Partai Aceh, baik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah, terutama di wilayah yang pernah menjadi basis perlawanan selama konflik.
Secara kuantitatif, Partai Aceh mendominasi jumlah kursi di parlemen dan mendudukkan kepala daerah. Dua kombinasi yang ideal untuk menerjemahkan utopia Aceh yang diproduksi selama masa perang. Ternyata, masalahnya muncul dari dimensi itu.
Perang dan damai merupakan situasi yang berbeda. Bahkan, secara sosiologis, orang Aceh lebih artikulatif ketika hidup dalam ketidakpastian karena perang, daripada di masa yang relatif tenang. Dari peristiwa sosiologis demikian, Partai Aceh kesulitan menerjemahkan gagasan awalnya.
Kesulitan tersebut yang membuat institusi politik itu, beserta romansa yang melingkarinya, mulai digugat dan dievaluasi. Salah satunya dengan semakin menurunnya jumlah kursi di beberapa wilayah Aceh dan kekalahan Kepala Daerah. Bahkan, secara kultural, eksistensi tokoh penggerak dan gagasan perlawanan mulai dipertanyakan keabsahannya. Kondisi demikian haruslah dibaca dengan cepat oleh internal Partai Aceh, jika tidak, mereka akan menjadi artefak sejarah.
Langkah ke Masa Depan
Partai Aceh harus secepatnya melakukan penyegaran secara organisatoris. Selama ini, lembaga politik ini terlalu terpaku pada sosok karismatik daripada menjadi partai yang modern. Pilihan untuk selalu berlindung di balik jubah Muzakkir Manaf strategis secara jangka pendek, namun tidak untuk jangka panjang. Oleh karena itu, harus ada strategi untuk keluar dari jebakan sosok, lalu bergerak ke sistem yang lebih demokratis.
Langkah pertama tersebut akan memiliki konsekuensi merevisi, paling kurang, secara permukaan wajah etnonasionalisme Partai Aceh. Jika selama ini, yang memiliki hak istimewa adalah mereka yang pernah berada di masa perlawanan senjata, dengan jabatan konvensional, seperti panglima perang sampai panglima sagoe, maka jika ingin bertahan, dimensi itu harus dibaca ulang, tanpa perlu membuangnya.
Jika sudah menempuh dua langkah demikian, maka keberadaan Partai Aceh akan kembali relevan. Kelak, ketika partai tersebut adaptif dan terbuka, maka isu-isu yang lebih mendesak dan bersifat konkret akan menjadi agenda utama. Berangkat dari situasi baru itu, maka Partai Aceh akan terus mewarnai jagat politik Aceh.
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Minggu (12/7/2026). Forum ini menjadi agenda penting organisasi untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus menyusun arah gerak Perempuan Bangsa di Aceh pada periode mendatang.
Muswil dibuka oleh Bendahara Umum DPP Perempuan Bangsa yang juga Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ratna Juwita. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya membangun organisasi yang mampu melahirkan kader perempuan berintegritas, memiliki kapasitas kepemimpinan, serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat.
“Perempuan Bangsa harus menjadi ruang pengabdian yang melahirkan perempuan-perempuan pemimpin yang mampu memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Konsolidasi organisasi harus terus diperkuat hingga ke tingkat akar rumput agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Ratna.
Menurutnya, Perempuan Bangsa harus menjadi wadah pengabdian yang membuka ruang lahirnya pemimpin perempuan yang memberi manfaat bagi bangsa. Ia juga menilai penguatan konsolidasi organisasi hingga akar rumput menjadi langkah penting agar program-program organisasi semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Muswil Jadi Forum Tertinggi untuk Pilih Kepengurusan Baru
Ketua DPW Perempuan Bangsa Aceh, Wanti Cahya, menjelaskan bahwa Muswil merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat wilayah, yang menjadi sarana evaluasi program kerja sekaligus menyusun agenda organisasi untuk periode berikutnya. Forum ini juga akan memilih kepengurusan baru yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan.
“Muswil ini diharapkan menghasilkan kepengurusan yang solid, mampu memperkuat kaderisasi, serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Aceh dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Wanti.
Ia berharap hasil Muswil dapat menghadirkan kepengurusan yang solid, memperkuat proses kaderisasi, serta mendorong meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan Aceh dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
PKB Aceh Dukung Konsolidasi Perempuan Bangsa
Apresiasi terhadap pelaksanaan Muswil turut disampaikan Sekretaris Wilayah DPW PKB Aceh, Tgk. H. Mujlisal. Ia menilai Perempuan Bangsa sebagai organisasi sayap PKB memiliki posisi penting dalam mencetak kader perempuan berkualitas yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“PKB Aceh mendukung penuh penguatan Perempuan Bangsa agar terus berkembang menjadi organisasi yang solid, aktif dalam pemberdayaan perempuan, serta mampu melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Sinergi antara PKB dan Perempuan Bangsa harus terus diperkuat agar semakin banyak perempuan yang berperan dalam pembangunan Aceh,” ujar Mujlisal.
Melalui Muswil ini, DPP Perempuan Bangsa berharap konsolidasi organisasi semakin kuat, kualitas kader terus meningkat, serta kiprah organisasi dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, keluarga, dan masyarakat semakin luas. Sementara itu, DPW Perempuan Bangsa Aceh menyatakan komitmennya menjadikan hasil Muswil sebagai pijakan untuk mempererat sinergi dengan PKB dalam mendukung pembangunan Aceh yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
MUSWIL PEREMPUAN BANGSA – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Provinsi Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Minggu (12/7/2026).
Muswil DPW Perempuan Bangsa Aceh turut dihadiri Ketua Fraksi PKB DPRA Munawar AR, Ketua Komisi V DPRA Rijaluddin, Anggota DPRA Iskandar, jajaran pengurus DPW Perempuan Bangsa Aceh, kader PKB, serta perwakilan pengurus Perempuan Bangsa dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Kehadiran para tokoh tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan organisasi perempuan sebagai mitra strategis PKB dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, sosial, dan pembangunan daerah.
Melalui pelaksanaan Muswil ini, DPW Perempuan Bangsa Aceh berharap dapat memperkuat fondasi organisasi sekaligus meningkatkan kualitas kader di seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Kepengurusan yang akan terbentuk diharapkan mampu menjalankan program-program yang lebih inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperluas ruang partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.
Selain menjadi forum evaluasi dan regenerasi kepemimpinan, Muswil juga diharapkan menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara Perempuan Bangsa dengan PKB, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus mengabdi, Perempuan Bangsa Aceh menargetkan lahirnya lebih banyak kader perempuan yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kepedulian sosial yang tinggi.
Organisasi ini optimistis dapat terus berkontribusi dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, memperkuat ketahanan keluarga, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan Aceh yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hasil Muswil diharapkan menjadi pijakan strategis bagi organisasi dalam menjalankan berbagai program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh pada periode mendatang.
Spanyol — Kebakaran hutan Spanyol yang melanda Provinsi Almería, di kawasan selatan negara itu, menewaskan sedikitnya 11 orang dan menjadi salah satu bencana kebakaran paling mematikan dalam sejarah Spanyol modern. Api mulai membakar vegetasi kering di kawasan pegunungan Sierra de Los Filabres sejak Kamis sore, bertepatan dengan gelombang panas ekstrem yang menyelimuti hampir seluruh wilayah negeri itu.
Jumlah korban sempat simpang siur. Pemerintah daerah Andalusia awalnya menaikkan angka kematian dari enam menjadi 12 setelah konfirmasi tambahan di lokasi kebakaran, sebelum layanan darurat mengoreksinya kembali menjadi 11.
Sebagian jenazah, termasuk di kawasan Bedar, ditemukan di dalam kendaraan yang hangus terbakar. Otoritas setempat menduga sebagian besar korban adalah wisatawan asing, mengingat empat di antaranya ditemukan dalam mobil berkemudi kanan yang lazim digunakan warga Inggris.
Menteri Urusan Darurat Andalusia, Antonio Sanz, menjelaskan bahwa mayoritas korban tewas saat berusaha melarikan diri dan mengabaikan instruksi untuk berlindung di tempat. “Semua indikasi menunjukkan bahwa sebagian besar atau seluruhnya korban meninggal adalah warga negara asing,” ujar Sanz.
Ia menambahkan bahwa kematian akibat kebakaran hutan Spanyol kali ini merupakan “tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya”, seraya menegaskan bahwa “rasa sakitnya sangat besar”.
Selain korban jiwa, delapan orang lainnya mengalami luka-luka, empat di antaranya serius, termasuk kasus luka bakar dan keracunan asap yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Hingga kini, 19 orang masih dinyatakan hilang sejak api pertama kali membesar.
Kebakaran itu sendiri telah melahap sekitar 3.150 hektare lahan, memaksa penutupan sejumlah ruas jalan dan evakuasi massal warga, dengan sekitar 50 orang mengungsi di sebuah pusat kebudayaan setempat.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez turut menyampaikan belasungkawa melalui akun X pribadinya, menyebut peristiwa itu sebagai duka mendalam bagi keluarga korban kebakaran hutan Los Gallardos.
Untuk memadamkan api, Unit Darurat Militer Spanyol mengerahkan 150 personel yang bekerja sama dengan pemadam kebakaran daerah, sehingga total kekuatan yang diturunkan mencapai sekitar 400 petugas gabungan. Saksi mata menduga api dipicu oleh kabel listrik yang putus dan menyulut semak kering, meski penyebab pasti masih diselidiki otoritas berwenang.
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Penjualan mobil bekas Aceh terus melonjak, MPV jadi primadona konsumen. Geliat pasar kendaraan seken di Tanah Rencong tak menunjukkan tanda-tanda melambat.
Tren mobil bekas Aceh justru terus merangkak naik dalam dua hingga tiga tahun terakhir, seiring semakin banyak warga yang mengalihkan pilihan dari kendaraan baru ke unit second akibat harga yang kian tak terjangkau.
Roji, pemilik Showroom MD Leather di Jalan Muhammad Hasan, Batoh, Banda Aceh, menjadi saksi langsung pergeseran perilaku konsumen tersebut.
Menurutnya, meski sempat tertekan pada triwulan kedua 2026 imbas kenaikan harga Pertamax yang menggerus daya beli masyarakat, perlambatan itu hanya berlangsung sesaat. Permintaan kembali menguat dan diproyeksikan terus tumbuh ke depan.
Dari sisi segmen, kendaraan keluarga alias Multi Purpose Vehicle (MPV) tetap merajai preferensi pembeli. Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Toyota Rush, hingga Honda BR-V menjadi unit paling laris karena dinilai paling sesuai dengan kebutuhan harian keluarga Aceh.
Penjualan Mobil Bekas Potensi Besar
Faktor harga menjadi alasan utama. Selain lebih ekonomis dibanding unit baru, mobil bekas juga punya nilai jual kembali yang relatif stabil sebab penyusutan terbesar sudah terjadi pada tahun-tahun awal pemakaian. Artinya, pembeli tidak lagi menanggung depresiasi setajam saat kendaraan masih gres.
Suasana tempaty penjualan mobil bekas di Batoh, Kota Banda Aceh. Foto acehtoday.id/Zaky
“Harga mobil bekas relatif stabil. Kalaupun ada penurunan, tidak terlalu signifikan seperti mobil baru yang mengalami penyusutan nilai cukup besar pada tahun-tahun awal,” ujar Roji.
Soal asal pembeli, sekitar separuh transaksi mobil bekas Aceh di showroomnya datang dari Banda Aceh dan Aceh Besar, sementara sisanya tersebar dari berbagai kabupaten. Kondisi ini menegaskan bahwa minat terhadap kendaraan seken tidak melulu terpusat di kota besar.
Karena mayoritas stok berasal dari dalam Aceh, riwayat pemakaian kendaraan pun relatif mudah ditelusuri. Setiap unit, kata Roji, wajib melalui inspeksi ketat untuk memastikan bebas dari kerusakan akibat banjir maupun kecelakaan berat sebelum dipasarkan ke konsumen.
Dalam transaksi, pembeli bisa memilih skema tunai atau kredit, namun Roji tetap menyarankan pembayaran tunai bagi masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas untuk menghindari beban cicilan sekaligus menekan risiko kerugian akibat depresiasi selama masa kredit berjalan.
Toyota, Honda, dan Mitsubishi masih mendominasi pasar, sementara Hyundai dan Mazda mulai mencuri perhatian konsumen. Ke depan, Roji berencana memperluas promosi ke berbagai daerah di Aceh sambil mengedukasi masyarakat soal keuntungan membeli mobil bekas berkualitas guna menjaga tren pertumbuhan penjualan.
acehtoday.id/ | Pidie – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh menghadiri dan mengikuti secara langsung rangkaian peresmian Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie yang dilakukan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara virtual dari Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Dari lokasi Bendungan Rukoh, Sekda Aceh bersama Forkopimda Aceh menyaksikan Presiden Prabowo meresmikan secara serentak lima bendungan strategis nasional, yakni Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie dan Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Bendungan Sidan di Provinsi Bali, Bendungan Jlantah di Provinsi Jawa Tengah, serta Bendungan Meninting di Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan bendungan merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan air baku, mengendalikan banjir, serta mendukung pengembangan energi baru terbarukan. Lima bendungan tersebut dibangun sepanjang 2015 hingga 2025 dengan total investasi mencapai Rp9,79 triliun.
Presiden menjelaskan, kelima bendungan tersebut akan menyuplai air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, mengurangi potensi banjir di lahan seluas 932 hektare, serta mendukung pengembangan energi bersih melalui PLTA dan PLTS terapung. Infrastruktur tersebut juga didukung jaringan irigasi sepanjang 279,98 kilometer yang akan mengairi sekitar 39.540 hektare lahan pertanian.
Bagi Aceh, Bendungan Rukoh dan Bendungan Keureuto menjadi infrastruktur strategis yang akan memperkuat sistem irigasi, meningkatkan produktivitas pertanian, menyediakan air baku bagi masyarakat, mengurangi risiko banjir, serta membuka peluang pengembangan energi terbarukan.
Usai mengikuti peresmian, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan bahwa rampungnya Bendungan Rukoh dan Bendungan Keureuto merupakan langkah penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional sekaligus memperkuat pembangunan sektor pertanian di Aceh.
Menurut Sekda, Pemerintah Aceh siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat kedua bendungan tersebut dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya.
Turut mendampingi Sekda Aceh dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Aceh, jajaran Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Pemerintah Kabupaten Pidie, serta para pemangku kepentingan lainnya yang mengikuti agenda peresmian Presiden dari kawasan Bendungan Rukoh, Kabupaten Pidie.
acehtoday.id/ | Aceh Barat – Penemuan potensi minyak dan gas bumi (migas) di laut Andaman menjadi peluang sekaligus tantangan besar bagi pembangunan ekonomi Aceh.
Tata kelola yang tidak matang dikhawatirkan dapat menjerumuskan daerah ini ke dalam fenomena kutukan sumber daya alam (resource curse), di mana kekayaan alam yang melimpah justru memperlambat kesejahteraan masyarakat.
Pengamat sekaligus dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Teuku Umar (UTU), Rollis Juliansyah, SE., M.Si., mengingatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan agar tidak terjebak pada cara pandang jangka pendek yang hanya berkisar antara 5 hingga 10 tahun ke depan.
Menurutnya, pembangunan daerah memang membutuhkan motor penggerak dari sektor alam, namun langkah antisipasi jangka panjang harus disiapkan sejak dini guna memperkuat ranah mikroekonomi.
“Ada teori yang mengungkapkan seperti resource curse) atau kutukan sumber daya alam, di mana negara yang kaya SDA justru mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam mencapai kesejahteraan yang lambat serta buruk. Kondisi ini seperti pepatah ayam mati di lumbung padi. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya, apakah padinya mengandung racun, ataukah ayamnya yang sakit lalu mati,” ujar Rollis dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2026).
Rollis menjelaskan bahwa wilayah yang hanya bergantung pada sektor migas tanpa menciptakan efek berganda (multiplier effect) akan menghadapi kesulitan besar saat cadangan alam tersebut habis.
Ketergantungan yang tinggi pada sektor primer ini bahkan berisiko membawa daerah pada kebangkrutan. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Aceh disarankan mengalokasikan pendapatan migas untuk menghidupkan sektor produktif non-migas, seperti pertanian modern, perikanan, agroindustri, pariwisata, ekonomi kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga ekonomi digital.
Blokk andaman, lokasi penemuan migas dalam skala besar di Indonesia.
Strategi diversifikasi ini dinilai krusial agar dalam jangka menengah (10 hingga 20 tahun) maupun jangka panjang (di atas 20 tahun), Aceh mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang kuat dan memperkecil kesenjangan pendapatan (inequality gap).
Langkah tersebut juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memfasilitasi peningkatan pendapatan daerah melalui Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak SDA untuk pembiayaan pembangunan.
“Selain melakukan diversifikasi, Pemerintah Aceh diharapkan segera membentuk Dana Abadi Daerah (Sovereign Wealth Fund). Melalui kebijakan strategis ini, sebagian dari pendapatan blok migas Sabang – Andaman dapat dialokasikan khusus untuk menjamin keberlanjutan ekonomi serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal secara berkesinambungan.” tambahnya.
Pertemuan Gubernur Mualem dengan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto berlangsung di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu malam (10 Juni 2026). Foto Dok Humas Aceh
Rollis juga mengingatkan agar kelestarian lingkungan tidak boleh diabaikan demi mengejar keuntungan materi semata. Melalui pendekatan analisis Driving Forces, Pressures, State, Impacts, Responses (DPSIR) dan analisis kurva Philip, nilai lingkungan yang rusak akibat eksploitasi sering kali jauh lebih besar daripada manfaat yang diterima apabila tata kelola dan pembagian hasil tidak berimbang.
Berdasarkan studi kasus dengan pendekatan DPSIR tersebut, proyek Blok Andaman ini digerakkan oleh peningkatan kebutuhan energi dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, aktivitas eksplorasi dipastikan membawa tekanan nyata berupa potensi pencemaran laut, konflik ruang dengan nelayan, hingga risiko sosial seperti urbanisasi pesisir dan spekulasi lahan.
Kondisi Aceh saat ini yang masih menghadapi angka kemiskinan di pesisir serta keterbatasan sertifikasi tenaga kerja lokal di bidang migas menjadi tantangan yang harus dijawab.
Jika respon kebijakan tidak disiapkan melalui masterplan transformasi ekonomi, penguatan konten lokal, dan pengawasan lingkungan yang ketat, dampak negatif seperti fenomena Dutch Disease, konflik sosial, hingga risiko korupsi dan politik rente justru berpotensi mengikis dampak positif dari peningkatan investasi di Serambi Mekah.
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Industri minyak nilam atau patchouli oil global tengah menghadapi tantangan besar seiring diberlakukannya sejumlah regulasi baru yang jauh lebih ketat dari pasar Uni Eropa. Kepala Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala (ARC USK), Syaifullah Muhammad, menegaskan Indonesia perlu segera memperkuat ekosistem rantai pasok hingga hilirisasi di dalam negeri, sekaligus memperketat standardisasi industri nilam nasional dari hulu ke hilir.
Pernyataan tersebut disampaikan Syaifullah dalam acara Temu Mitra Kegiatan Holding UMKM yang digelar Kementerian UMKM pada Rabu, 8 Juli 2026, di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari program holding UMKM bersama PT Razma Agro Jayana yang berfokus pada peningkatan produksi dan ekspor nilam ke pasar luar negeri.
Turut hadir dalam acara tersebut jajaran tinggi Kementerian UMKM, di antaranya Deputi Usaha Menengah Bagus Rachman, Sekretaris Deputi Usaha Menengah Fitri Rinaldi, Asdep Kemitraan dan Rantai Pasok Metty Kumayantie, serta Asdep Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil Ali Alkatiry.
Bupati Aceh Jaya beserta jajaran pemerintah daerah, Area Manager BSI Aceh Bambang Frasetia, perwakilan Bank Aceh dan Bank Indonesia, jajaran direksi PT Razma Agro Jayana, hingga para petani nilam lokal juga ikut hadir.
Standar Ketat dari Uni Eropa Mulai Berlaku
Dalam paparannya, Syaifullah membagikan hasil kunjungannya ke Prancis pada Mei lalu, di mana ia mengikuti sejumlah agenda penting seperti Expo SIMPPAR di Kota Grasse, pertemuan buyer dengan Sozio, kunjungan ke perusahaan wewangian multinasional Firmenich, hingga workshop parfum internasional.
Ia menjelaskan bahwa industri wewangian dunia kini berada di bawah pengawasan regulasi yang jauh lebih ketat, khususnya di kawasan Uni Eropa. Sejumlah standar baru seperti REACH untuk penarikan produk tidak patuh, CLP untuk pelabelan, pemantauan zat oleh ECHA, hingga aturan kemasan berkelanjutan lewat PPWR dan ISO mulai diberlakukan secara masif.
Menurut Syaifullah, proses kepatuhan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2025, dengan fase implementasi berjalan sepanjang 2026, batas akhir pemenuhan kepatuhan pada 2028, dan pemberlakuan penuh pada 2029 untuk berbagai bahan komponen parfum dunia, termasuk minyak nilam. Dampaknya, kewajiban dokumentasi rantai pasok atau supply chain traceability akan jauh lebih ketat ke depan.
Situasi ini menjadi tantangan serius bagi komoditas nilam Indonesia, khususnya Aceh, yang sebagian besar proses budidaya dan penyulingannya masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat. “Kepatuhan terhadap SOP di setiap lini produksi sudah tidak bisa ditawar lagi.
Mulai dari pembibitan, teknik budidaya, perawatan tanaman, proses penyulingan, hingga pengemasan dan pelabelan harus memenuhi standar internasional. Jika kita gagal memenuhi standar ini, konsekuensinya berat: minyak nilam kita akan ditolak oleh buyer luar negeri,” tegas Syaifullah.
Hilirisasi Jadi Kunci Pertahanan Ekonomi Nilam
Sebagai solusi, Syaifullah mendorong pembinaan intensif dan terintegrasi bagi petani, penyuling, dan eksportir lokal agar mampu beradaptasi dengan standar tinggi pasar global. Ia menekankan bahwa kunci pertahanan ekonomi nilam nasional terletak pada percepatan hilirisasi di dalam negeri.
“Kita harus memperkuat hilirisasi di dalam negeri. Dengan hilirisasi, Indonesia bisa menetapkan standar nasional sendiri untuk minyak nilam dan produk turunannya. Melalui sentuhan teknologi purifikasi dan formulasi, kita bisa memproses minyak atsiri ini menjadi produk antara maupun produk akhir,” jelas Kepala ARC USK tersebut.
Ia menambahkan, langkah ini sekaligus menjadi jaring pengaman ekonomi bagi industri nilam nasional. Pasar domestik yang besar dapat dikelola dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga jika minyak nilam mentah mengalami hambatan di pasar luar negeri, Indonesia bisa langsung memprosesnya sendiri menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti parfum premium, skincare, aromaterapi, hingga produk kosmetik dan toiletries.
Selain paparan Kepala ARC USK, kegiatan Temu Mitra ini turut menghadirkan Diah Sandita Arisanti dari Bappebti yang membahas penguatan sistem resi gudang, Area Manager BSI Aceh Bambang Frasetia yang mengulas pembiayaan syariah bagi UMKM atsiri, serta Razuan selaku Direktur PT Razma Agro Jayana yang memaparkan peta jalan operasional holding UMKM nilam menembus pasar internasional.**
