acehtoday

Kategori: Sabang

  • RI-India Sepakat Kembangkan Pelabuhan Sabang-Nikobar, Ini Kata Wali Kota Zulkifli H Adam

    acehtoday.id/ | Sabang – Investasi Pelabuhan Sabang mendapat angin segar setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati pengembangan dua pelabuhan yang saling terhubung, yaitu Pelabuhan Sabang di Aceh dan pelabuhan di Kepulauan Andaman-Nikobar milik India. Kesepakatan ini lahir dari pertemuan bilateral kedua kepala negara di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juli 2026, dan langsung disambut antusias oleh Pemerintah Kota Sabang.

    Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam menyebut kondisi alam pelabuhan kota itu menjadi modal utama menarik minat investor asing. Menurutnya, Pelabuhan Sabang memiliki kedalaman laut hingga 26 meter tanpa perlu pengerukan, kondisi yang jarang dimiliki pelabuhan lain di dunia.

    “Pelabuhan Sabang memiliki kedalaman 24 hingga 26 meter tanpa harus melakukan pengerukan. Itu sebenarnya suatu hal yang luar biasa sekali,” ujar Zulkifli kepada acehtoday.id/ dihubungi, Kamis (9/7/2026).

    Posisi Sabang yang berada tepat di jalur pelayaran Selat Malaka menjadi alasan utama investasi Pelabuhan Sabang dinilai strategis. Setiap hari, lebih dari 1.600 kapal melintasi selat tersebut.

    Zulkifli mengatakan sejumlah pemilik kapal telah menyampaikan keinginan mereka untuk singgah dan melakukan pembongkaran minyak di Sabang, asalkan ada jaminan keamanan dan kepastian hukum dari pemerintah pusat kepada kapal-kapal yang melintas.

    ASDP Ungkap Penyebab Tiket Ferry Banda Aceh-Sabang Sulit Didapat
    PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Banda Aceh menyebut tingginya permintaan tiket penyeberangan rute Banda Aceh-Sabang selama masa libur sekolah menjadi salah satu faktor kuota tiket cepat habis. Foto dok Dishub Aceh

    Setelah pembongkaran minyak, kapal-kapal itu berpeluang melanjutkan aktivitas ship-to-ship transfer di perairan Sabang, lalu mengisi ulang air bersih. Kebutuhan air setiap kapal saat singgah mencapai minimal 800 metrik ton, sementara harga air di Singapura saat ini sekitar 50 dolar AS per metrik ton. Zulkifli menyebut Sabang memiliki sumber air melimpah dari air terjun, danau, dan waduk yang selama ini belum dimanfaatkan optimal.

    “Sabang memiliki anugerah yang luar biasa dari Allah, tapi selama ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh negara. Apabila potensi ini dimanfaatkan sebaik mungkin, hasilnya bukan hanya untuk Sabang, tetapi juga akan memberikan kontribusi besar terhadap APBN. Potensi ini sangat luar biasa sebagai sumber penerimaan negara,” kata Zulkifli.

    Rencana kerja sama semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Perjanjian serupa pernah dijajaki pada 2018, namun hingga kini belum terealisasi.  Informasi yang dihimpun Seputar Aceh, Detailed Project Report (DPR) pengembangan Pelabuhan Sabang – Nikobar telah tuntas disusun, namun Indonesia hingga kini belum menyebutkan besaran kontribusi investasi.

    Pelabuhan Sabang dan Kepastian Regulasi

    Zulkifli menjelaskan investor asing selalu menuntut kepastian hukum dan regulasi yang tidak berbelit sebagai syarat utama sebelum menanamkan modal. Ia optimistis, jika kepastian itu diberikan, kapal-kapal asing akan lebih memilih singgah di Sabang dibandingkan negara lain.

    Pemerintah Kota Sabang mengaku telah lebih dulu melakukan pendekatan dengan India, Malaysia, dan beberapa negara lain, termasuk menyampaikan potensi ini kepada sejumlah menteri dan pejabat terkait. Sejumlah pengusaha kapal bahkan meminta difasilitasi bertemu langsung dengan Presiden. Zulkifli meyakini, jika peluang ini benar-benar dibuka, bukan hanya kapal asal India yang akan datang, melainkan juga kapal dari berbagai negara lain.

    Pelabuhan Sabang. Foto Dok SeputarAceh
    Pelabuhan Sabang. Foto Dok SeputarAceh

    Zulkifli menyebut proyek ini sebenarnya tidak membutuhkan anggaran besar karena kapal tidak wajib masuk ke dalam pelabuhan; aktivitas ship-to-ship transfer bisa dilakukan di kawasan ujung Sabang. Syarat utama yang dibutuhkan hanyalah izin dari Syahbandar, yang bisa diterbitkan atas perintah menteri terkait.

    Ia menambahkan, fasilitas yang perlu disiapkan hanya unit penyulingan atau pengolahan air, dengan biaya yang tidak terlalu mahal, dan bisa dibangun oleh pemerintah maupun Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Peluang ini semakin terbuka lantaran pasokan air dari Johor, Malaysia, ke Singapura yang selama ini digunakan untuk memasok kapal-kapal di sana, dikabarkan akan dihentikan meski kontraknya berlaku hingga 2040.

    Kesepakatan Pelabuhan Sabang Nikobar ini juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi biru antara Indonesia dan India, dua negara maritim yang berdekatan di Samudra Hindia. Selain sektor pelabuhan, kerja sama turut mencakup keamanan maritim melalui kolaborasi penjaga pantai kedua negara, momentum percepatan pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, hingga peninjauan ulang ASEAN-India Trade in Goods Agreement untuk mendorong volume perdagangan bilateral.

    Ke depan, investasi Pelabuhan Sabang diproyeksikan memperkuat posisi Sabang sebagai pintu gerbang barat Indonesia sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi Aceh, sejalan dengan agenda kerja sama pertahanan, manajemen bencana, dan industri yang turut disepakati kedua kepala negara.

  • Pakar K3 USK: Ledakan KMP Aceh Hebat 2 Jadi Alarm Keselamatan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Insiden ledakan mesin di KMP Aceh Hebat 2 yang menewaskan tiga taruna dan melukai 15 orang lainnya mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Ketua Unit Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, Nurul Kamal, menegaskan peristiwa itu harus dijadikan momentum perbaikan standar keselamatan kerja, baik di lingkungan pendidikan maupun sektor pelayaran.

    Nurul menjelaskan, penyebab pasti ledakan belum bisa disimpulkan lantaran proses penyelidikan masih berjalan. Meski begitu, ia menyebut sejumlah aspek penting yang semestinya ditelusuri tim investigasi, Jumat (3/7/2026).

    Di antaranya, keberadaan petugas atau ahli K3 bersertifikasi resmi, riwayat pemeriksaan terakhir peralatan kapal, hingga kepastian apakah peserta praktik sudah mendapat safety induction sebelum bertugas.

    Ia juga menyoroti soal izin masuk ke ruang mesin yang merupakan area terbatas atau restricted area, serta ada tidaknya pendamping lapangan selama taruna menjalani praktik.

    Selain itu, penyidik menurutnya perlu memastikan apakah kapal telah memiliki dokumen Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko (IBPRP) sebagai bagian dari sistem manajemen keselamatan.

    Menurut Nurul, mahasiswa maupun taruna semestinya sudah mengantongi kompetensi dasar keselamatan kerja sebelum turun ke praktik lapangan.

    Setidaknya mereka sudah lulus mata kuliah atau pelatihan K3 pelayaran dan perkapalan, termasuk materi HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control), prosedur tanggap darurat, hingga evakuasi.

    Ia menyebut sejumlah regulasi keselamatan pelayaran sebenarnya sudah tersedia lengkap, mulai dari konvensi internasional SOLAS dan STCW, ISM Code, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, SNI ISO 45000 SMK3, hingga Permenhub Nomor 20 Tahun 2015 dan Permenhub Nomor 45 Tahun 2012. Persoalannya, kata dia, terletak pada lemahnya komitmen penerapan di lapangan.

    Nurul berharap pemerintah memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan K3, termasuk mengaktifkan kembali peran Dewan K3 Provinsi Aceh (DK3P).

    Perusahaan pelayaran juga diminta memastikan seluruh kapal dan aktivitas operasional memenuhi standar keselamatan, sementara lembaga pendidikan perlu memperkuat pendidikan keselamatan lewat kurikulum maupun budaya keselamatan di kampus.

    “Standar keselamatan sebenarnya sudah lengkap. Yang perlu diperkuat adalah komitmen semua pihak dalam menerapkannya secara sungguh-sungguh serta pengawasan pemerintah untuk melindungi keselamatan masyarakat dan pengguna transportasi,” pungkas Nurul Kamal.**

  • DPRK Sabang Dukung Kapal Aceh Hebat 2 Beroperasi

    acehtoday.id/ | Sabang – Wakil Ketua DPRK Sabang, Albina, mendukung langkah Polda Aceh mencabut garis polisi di KMP Aceh Hebat 2 agar kapal dapat kembali melayani penyeberangan Banda Aceh–Sabang. Garis polisi sebelumnya terpasang di kamar mesin kapal tersebut menyusul insiden meledaknya pompa hidrolik yang melukai 15 orang, Jumat (3/7/2026).

    Albina menilai keputusan Polda Aceh mengizinkan KMP Aceh Hebat 2 kembali dioperasikan, meski proses penyidikan insiden ledakan mesin kapal masih berjalan, merupakan langkah tepat. Menurutnya, kebijakan ini menjawab persoalan keterbatasan armada penyeberangan Banda Aceh–Sabang yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

    “Kami di DPRK Sabang sejak awal memang mendorong agar persoalan keterbatasan armada angkutan penyeberangan Sabang – Banda Aceh ini bisa segera diatasi,” kata Albina.

    Ia menjelaskan, persoalan transportasi menuju Sabang sebenarnya sudah muncul jauh sebelum insiden KMP Aceh Hebat 2 terjadi. Masyarakat dan wisatawan, kata dia, berkali-kali mengeluhkan sulitnya mendapatkan tiket kapal secara daring akibat kuota terbatas, ditambah berbagai kendala pada sistem pemesanan dan proses check-in.

    “Mulai dari persoalan tiket online banyak dikeluhkan masyarakat. Kuotanya terbatas, sistemnya juga masih banyak persoalan. Kondisi ini kemudian diperparah setelah Aceh Hebat 2 tidak bisa beroperasi,” ujarnya.

    Dampak bagi Logistik dan Mobilitas Masyarakat

    Albina menegaskan, pengoperasian kembali KMP Aceh Hebat 2 sangat dibutuhkan agar distribusi logistik, kebutuhan pokok, hingga mobilitas masyarakat menuju dan dari Sabang dapat kembali berjalan normal. Ia juga mengingatkan bahwa saat ini lintasan Banda Aceh–Sabang hanya dilayani satu kapal ro-ro, yakni KMP BRR.

    “Saat ini hanya ada satu kapal yang melayani. Kalau dipaksakan terus, kita khawatir terjadi kerusakan dan penyeberangan Banda Aceh – Sabang menggunakan kapal feri bisa lumpuh total,” ujarnya.

    Suasana Pelabuhan Ulee Lheue dipadati penumpang dan wisatawan menuju Sabang. (Foto: acehtoday.id/Elza)

    Penyidikan Insiden Aceh Hebat 2 Tetap Berjalan

    Meski mendukung pengoperasian kembali kapal tersebut, Albina menegaskan bahwa keputusan itu tidak berarti menghentikan proses hukum. Ia menekankan penyidikan tetap harus dilanjutkan hingga tuntas untuk mengungkap penyebab insiden yang menewaskan tiga taruna Politeknik Pelayaran Malahayati.

    “Kami mengapresiasi sikap Polda yang mengizinkan kapal ini beroperasi kembali meskipun proses penyidikan belum selesai. Pemeriksaan tetap harus dilanjutkan agar ada pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa,” ucap Albina.

    Ia berharap seluruh persyaratan teknis KMP Aceh Hebat 2 segera dinyatakan terpenuhi sehingga pelayanan transportasi laut menuju Sabang dapat kembali normal sepenuhnya.

    “Kita apresiasi dengan keputusan ini karena dengan pengoperasian kembali KMP Aceh Hebat 2 nantinya arus penyeberangan dan pengangkutan penumpang dapat normal kembali,” pungkasnya.**

  • KSOP: Tiket Kapal Ludes, Kini Penyeberangan Sabang Terbatas

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kesulitan masyarakat mendapatkan tiket online Sabang selama libur sekolah bukan tanpa sebab. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Malahayati menyebut keterbatasan armada kapal menjadi biang keroknya.

    Kepala KSOP IV Malahayati, Amfami, menjelaskan bahwa kuota tiket yang dibuka secara online selalu disesuaikan dengan kapasitas kapal yang beroperasi. Saat ini hanya KMP BRR yang melayani lintasan Ulee Lheue-Balohan, sebab KMP Aceh Hebat 2 masih tidak beroperasi menyusul insiden ledakan mesin.

    "Sebenarnya tiket itu tidak susah didapat. Di online kalau masih ada kuota ya tersedia," ujar Amfami saat dikonfirmasi acehtoday.id/, Kamis (2/7/2026).

    Kondisi satu kapal ini membuat daya angkut penumpang dan kendaraan menyusut, sementara arus wisatawan ke Sabang terus melonjak selama musim liburan sekolah.

    Amfami menegaskan pihaknya tidak akan menjual tiket melebihi kapasitas demi mencegah penumpukan penumpang yang membahayakan keselamatan di pelabuhan.

    Sistem penjualan tiket online, lanjutnya, sengaja diterapkan agar jumlah penumpang sesuai kapasitas tempat duduk dan fasilitas keselamatan kapal.

    Sebelum sistem ini berjalan, banyak penumpang terpaksa duduk di dek bahkan lantai kapal akibat kelebihan muatan. Tiket manual pun dinilai lebih berisiko karena tidak menjamin kepastian tempat duduk maupun jadwal keberangkatan.

    Sebagai solusi sementara, KSOP mengimbau masyarakat yang tidak membawa kendaraan agar beralih menggunakan kapal cepat, yang frekuensi pelayarannya terus ditambah selama masa liburan.

    Sementara itu Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Muhammad Al Qadri, mengungkapkan pada hari biasa kapal cepat hanya melayani tiga trip per hari dari masing-masing pelabuhan, Ulee Lheue dan Balohan.

    Namun saat puncak liburan, khususnya 28 Juni lalu, jumlah trip melonjak hingga delapan kali dari tiap pelabuhan.

    Penambahan trip kapal cepat akan terus dilakukan selama cuaca mendukung. KSOP berharap kapasitas penyeberangan kembali normal setelah KMP Aceh Hebat 2 rampung diperbaiki dan kembali beroperasi melayani rute Sabang.

  • Meski Banjir dan Insiden Kapal, Wisatawan Tetap Serbu ke Sabang

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Minat wisatawan mengunjungi Sabang tidak surut meski Kota Sabang baru saja dilanda banjir dan longsor, serta insiden ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2 di Pelabuhan Ulee Lheue yang melukai 15 orang. Justru sebaliknya, jumlah penumpang penyeberangan menuju Pulau Weh tercatat melonjak signifikan dalam sepekan terakhir.

    Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I Ulee Lheue, Muhammad Al Qadri, mengungkapkan rata-rata jumlah penumpang selama periode 22 hingga 30 Juni 2026 naik hingga 84,72 persen dibandingkan hari normal. “Rata-rata perubahan keseluruhan penumpang naik 84,72 persen dibandingkan hari biasa,” kata Al Qadri, Rabu (1/7/2026).

    Berdasarkan data UPTD, lonjakan tertinggi terjadi pada 28 Juni dengan kenaikan mencapai 113,12 persen, disusul 26 Juni sebesar 104,80 persen, dan 27 Juni sebesar 97,96 persen. Kendaraan roda empat turut mengalami kenaikan rata-rata 18,73 persen, sementara kendaraan roda dua justru mencatat penurunan rata-rata 3,73 persen dibanding hari biasa.

    Lonjakan ini terlihat jelas dari pemandangan di Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, di mana ruang tunggu, loket tiket, hingga antrean menuju kapal dipadati wisatawan maupun penumpang sejak pagi hari. Momentum libur sekolah menjadi salah satu pendorong utama membeludaknya jumlah pengunjung yang hendak menyeberang ke Sabang.

    Salah satu wisatawan asal Lhokseumawe, Faizul, mengaku berangkat bersama tujuh temannya untuk memanfaatkan masa libur sebelum memasuki kelas XII SMA.

    “Kami mau liburan ke Iboih dan Pulau Rubiah. Mumpung masih libur sekolah,” ujarnya. Ia dan rombongan telah memesan tiket kapal cepat secara daring dengan harga sekitar Rp100 ribu per orang untuk perjalanan pulang-pergi.

    Faizul mengaku sempat kesulitan saat memesan tiket akibat sistem yang beberapa kali mengalami gangguan, terutama untuk pemesanan kapal lambat. “Karena ada war tiket ya, lagi ramai. Kalau kapal cepat tidak error kalau kapal lambat yang error beberapa kali,” tuturnya.

    Meski demikian, ia dan teman-temannya mengaku tidak khawatir dengan kabar banjir di Sabang maupun insiden ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2 sebelumnya. “Biasa saja, kami tetap ingin liburan ke Sabang,” katanya.

    Antusiasme serupa juga ditunjukkan Sika, wisatawan asal Jakarta yang datang bersama dua rekannya untuk menikmati keindahan bawah laut dan pantai-pantai di Pulau Weh.

    Sementara itu, Al Qadri menjelaskan bahwa layanan kapal ro-ro lintasan Ulee Lheue–Balohan saat ini hanya dilayani oleh KMP BRR, karena KMP Aceh Hebat 2 masih belum beroperasi pascainsiden ledakan mesin.

    Meski arus penumpang terus meningkat, pihaknya mengaku belum dapat memprediksi kapan puncak arus wisatawan ke Sabang akan terjadi, mengingat masa libur sekolah tahun ini berlangsung cukup panjang hingga 13 Juli mendatang. “Kemungkinan grafik penumpang akan tetap flat atau tinggi terus hingga akhir masa liburan,” pungkasnya.

  • Aset Hibah Pelabuhan Sabang Disewakan, BPK Temukan Kejanggalan

    Aset Hibah Pelabuhan Sabang Disewakan, BPK Temukan Kejanggalan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Di tengah status hukum yang belum jelas, Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) ternyata telah menyewakan sebagian aset hibah Pelabuhan Sabang kepada pihak swasta. Temuan ini menjadi salah satu sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025.

    BPK mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh hingga kini belum menguasai sertifikat atas 38 bidang tanah seluas 114.891,75 meter persegi yang merupakan bagian dari aset hibah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I pada tahun 2009 senilai Rp16,31 miliar.

    Meski demikian, pengoperasian pelabuhan tersebut telah dilakukan oleh BPKS sejak 2010, tanpa disertai perjanjian resmi antara Pemerintah Aceh dan BPKS terkait pemanfaatannya.

    Menariknya, BPK mencatat bahwa BPKS sebenarnya sudah berulang kali mengajukan permohonan hibah aset kepada Pemerintah Aceh dan DPRA sepanjang periode 2013 hingga 2015. Namun, hingga pemeriksaan BPK dilakukan pada 2026, proses tersebut belum juga menghasilkan kesepakatan sebuah kekosongan administrasi yang berlangsung bertahun-tahun.

    Justru di tengah kekosongan status hukum inilah BPK menemukan fakta yang lebih mengejutkan: BPKS telah menyewakan dua bidang tanah dari aset hibah tersebut kepada PT Pertamina Patra Niaga. Perjanjian sewa ini diikat secara notaris untuk jangka waktu lima tahun, terhitung sejak 1 Februari 2025 hingga 1 Februari 2030.

    Nilai sewa yang disepakati mencapai Rp2,49 miliar, atau setara Rp497,26 juta per tahun. Yang menjadi catatan penting, pendapatan dari sewa ini tercatat sebagai penerimaan BPKS bukan sebagai penerimaan Pemerintah Aceh selaku pemilik sah aset tersebut.

    Menurut BPK, kondisi ini mencerminkan masih lemahnya tata kelola Barang Milik Aceh, karena pemanfaatan dan bahkan penyewaan aset dapat berjalan tanpa adanya kepastian hukum yang mengaturnya secara resmi.

    Atas temuan tersebut, BPK meminta Gubernur Aceh segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan status pemanfaatan aset yang saat ini dikelola BPKS.

    Selain itu, Sekretaris Daerah Aceh dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) juga diminta memperkuat pengaturan serta pengawasan terhadap pemanfaatan Barang Milik Aceh secara keseluruhan, agar persoalan serupa tidak terus berlarut tanpa kejelasan.**

  • Sistem Tiket Online Kapal ASDP Carut-Marut, DPRK Sabang Desak Gubernur Aceh Turun Tangan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang menyesalkan sistem tiket penyeberangan online yang diterapkan PT ASDP Indonesia Ferry pada lintasan Ulee Lheue-Balohan dinilai carut-marut dan merugikan wisatawan maupun masyarakat yang hendak ke Kota Sabang.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRK Sabang, Albina mengatakan pihaknya sejak awal telah mengingatkan bahwa penerapan sistem tiket online secara penuh berpotensi menimbulkan berbagai persoalan.

    "Sejak awal pemberlakuan sistem online penuh ini, kami dari DPRK sudah melihat bahwa persoalan ini akan berdampak panjang terhadap sirkulasi penumpang Banda Aceh-Sabang menggunakan kapal ferry ASDP," kata Albina kepada acehtoday.id/, Jumat (26/6/2026).

    Menurutnya, sekitar dua bulan lalu DPRK Sabang bahkan telah melayangkan surat kepada Gubernur Aceh untuk meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.

    Albina menilai Pemerintah Aceh memiliki kewenangan besar karena mengatur izin trayek, tarif penyeberangan, sekaligus sebagai pemilik kapal KMP Aceh Hebat 2 dan KMP BRR yang dioperasikan pada lintasan tersebut.

    "Kami sudah meminta Gubernur untuk memfasilitasi karena kewenangan ada pada Pemerintah Aceh. Namun sampai hari ini kami belum melihat langkah konkret untuk mencari solusi," ujarnya.

    Kemudian DPRK Sabang menggelar rapat dengar pendapat dengan PT ASDP Indonesia Ferry dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sabang karena belum ada respon dari Gubernur Aceh.

    Dalam pertemuan itu, kata Albina, seluruh pihak mengakui masih banyak kelemahan pada sistem tiket online, mulai dari proses check in yang belum optimal, kuota tiket yang terbatas, hingga kendala masyarakat dalam mengakses aplikasi akibat keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi maupun jaringan internet.

    "Dalam rapat itu ASDP berjanji akan melakukan pembenahan terhadap sistem tiket online," ujarnya.

    Namun hingga kini perbaikan yang dijanjikan belum terlihat. DPRK Sabang bahkan kembali memfasilitasi pertemuan lanjutan di Kantor ASDP Banda Aceh yang turut dihadiri Wali Kota Sabang dan unsur pimpinan DPRK.

    Dalam forum tersebut, DPRK mengusulkan adanya penambahan kuota tiket di luar sistem online serta penyempurnaan mekanisme check in agar masyarakat yang mengalami kendala tetap dapat memperoleh tiket.

    "Sayangnya sampai hari ini belum ada progres yang cukup berarti sebagaimana dijanjikan oleh ASDP maupun KSOP,” ucapnya.

    Sistem Tiket dan Keterbatasan Kapal

    Albina menambahkan kondisi tersebut kini semakin diperparah dengan tidak beroperasinya KMP Aceh Hebat 2 akibat insiden ledakan mesin beberapa waktu lalu. Akibatnya, saat ini hanya satu armada yang melayani penyeberangan Banda Aceh-Sabang.

    Menurutnya, kombinasi antara keterbatasan armada dan sistem tiket online yang belum berjalan optimal telah membuat kondisi transportasi penyeberangan menuju Sabang semakin sulit.

    “Kondisi ini sudah sangat darurat. Sudah bermasalah dengan sistem online yang tidak akomodatif, ditambah lagi armada kapal tinggal satu. Ini tentu semakin memperparah keadaan,” tuturnya.

    DPRK Sabang pun meminta Gubernur Aceh segera mengambil langkah tegas dengan melakukan relaksasi atau penyesuaian sementara terhadap sistem tiket online hingga kondisi armada penyeberangan kembali normal.

    “Kalau gubernur mau mengambil inisiatif melakukan penyesuaian sementara terhadap sistem online karena armada tinggal satu, paling tidak persoalan masyarakat bisa sedikit teratasi sambil menunggu kapal kembali beroperasi,” pungkas Albina.

    untuk diketahui PT ASDP Cabang Banda Aceh akan memberikan kompensasi kepada penumpang yang terlambat diangkut oleh kapal KMP Aceh Hebat 2 setelah terjadi peristiwa ledakan mesin kapal yang melukai 15 orang, Jumat (12/6/2026).

    “Untuk penumpang dan kendaraan yang telat diangkut, kami akan memberikan service meal berupa makanan dan minuman,” kata General Manager PT ASDP Cabang Banda Aceh, Andre Setiawan di depan RSUDZA.

    Berkoordinasi dengan KSOP Kelas IV Malahayati, pihaknya juga akan menyediakan keberangkatan tambahan menggunakan kapal KMP BRR bagi penumpang dan kendaraan yang tetap ingin menyeberang ke pulau Sabang.

    “Biasanya KMP BRR hanya ada 3 trip, tapi kami akan sediakan 4 trip kali ini bagi penumpang dan kendaraan yang ingin menyeberang,” pungkas Andre.

    Sebelumnya, sebanyak 15 orang terluka dalam peristiwa diduga ledakan mesin di KMP Aceh Hebat 2 saat di Pelabuhan Ulee Lheue. Korban yang mengalami luka diantaranya 14 taruna Politeknik Pelayaran serta satu instruktur sekaligus Kepala Kamar Mesin (KKM).

    Akibat ledakan mesin tersebut, para korban dievakuasi dan sedang mendapat perawatan di RSUDZA Banda Aceh.

    Adapun pihak ASDP Cabang Banda Aceh telah menyatakan komitmen untuk menanggung seluruh biaya pengobatan dan kebutuhan korban serta keluarga korban selama di Banda Aceh.

    Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab diduga mesin kapal yang tiba-tiba meledak saat kegiatan belajar mengajar lapangan ini.

    Sistem Tiket Online Kapal ASDP Carut-Marut, DPRK Sabang Desak Gubernur Aceh Turun Tangan
    Sistem Tiket Online Kapal ASDP Carut-Marut, DPRK Sabang Desak Gubernur Aceh Turun Tangan Foto:
    acehtoday.id/Elza

     

     

  • Dana Zakat ASN Sabang Tak Sampai ke Mustahik, Temuan BPK ini Picu Kejanggalan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh — Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sabang memunculkan pertanyaan serius terkait pengelolaan dana zakat, infak, dan pajak yang dipotong dari gaji aparatur sipil negara (ASN).

    Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2025, BPK mengungkap dana sebesar Rp401,95 juta yang berasal dari potongan zakat, infak, dan pajak tidak segera disetorkan sebagaimana mestinya.

    Dana tersebut bahkan diketahui sempat digunakan untuk menutupi uang persediaan (UP) yang sebelumnya telah dipakai oleh Bendahara Pengeluaran untuk kepentingan pribadi.

    Nilai temuan tersebut terdiri atas potongan zakat dan infak tahun 2025 sebesar Rp268,3 juta, potongan zakat dan infak tahun 2026 sebesar Rp95,9 juta, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari belanja barang dan jasa sebesar Rp37,7 juta.

    Fakta ini menjadi sorotan karena dana zakat yang dipotong dari penghasilan ASN sejatinya merupakan hak yang harus segera disalurkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

    Namun dalam praktiknya, dana tersebut justru sempat digunakan untuk menutupi kekurangan kas yang muncul akibat penggunaan uang persediaan untuk kebutuhan lain.

    Dalam pemeriksaan BPK, bendahara terkait mengakui bahwa dana tersebut digunakan sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai sebelumnya.

    Kondisi itu menyebabkan proses penyetoran zakat dan infak mengalami keterlambatan.

    Temuan tersebut memantik perhatian publik karena dana yang bersumber dari potongan zakat ASN memiliki dimensi sosial dan keagamaan yang langsung berkaitan dengan hak para penerima manfaat.

    Keterlambatan penyaluran berpotensi menghambat manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang berhak.

    Meski demikian, BPK mencatat seluruh dana yang menjadi temuan telah dikembalikan ke kas daerah pada 6 hingga 7 Mei 2026. Pengembalian itu dilakukan setelah proses pemeriksaan berlangsung.

    Kasus ini menjadi catatan penting dalam tata kelola keuangan daerah, khususnya terkait pengelolaan dana yang berasal dari potongan penghasilan pegawai.

    Publik kini menanti langkah perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.**