Gerakan sosial yang lahir dari masyarakat akar rumput di Enang-enang, Kabupaten Bener Meriah, sejatinya adalah bentuk perlawanan rakyat yang sangat halus, namun keras. Ketika apatisme masyarakat mencapai puncak dan harapan mereka pada negara kian pudar, lahirlah gerakan sosial dari warga untuk warga. Dari Rakyat Gayo kita belajar, melawan tidak selalu harus dengan kekerasan.
Tujuh bulan setelah banjir bandang, jalan dan jembatan di Tajuk Enang-enang, Bener Meriah, tidak disentuh oleh pemerintah. Jalur utama penghubung wilayah pesisir Aceh dengan dataran tinggi Gayo itu lumpuh. Sebuah jalan alternatif di kawasan Werlah kondisinya juga sangat buruk: menanjak dan aspalnya terkelupas.
Warga Gayo merasa benar-benar telah dilupakan oleh negara.
Namun, alih-alih mengutuk pemerintah, mereka justru bergerak secara swadaya untuk memperbaiki jalan Enang-enang. Seorang tokoh adat akar rumput bernama Shahrial Abadi menggalang kekuatan untuk memperbaiki jalan itu.
Dia rela menjual kebun dan berpeluh basah sepanjang hari untuk memimpin perbaikan jalan. Siang malam, warga Gayo bergotong royong memasak aspal, mengaduk semen, dan mengecor jalan.
Mereka tidak digaji, apalagi mengharapkan fee. Rasa cinta yang besar terhadap tanah kelahiran telah menyatukan mereka untuk berkorban.
Gerakan sosial itu menggetarkan banyak orang, bukan hanya warga Gayo, tetapi juga masyarakat Indonesia. Tidak sampai sebulan, donasi yang terkumpul mencapai Rp1 miliar. Jumlah tersebut tidak disangka-sangka oleh Shahrial.
“Walau saat itu saya enggak punya uang sama sekali. Waktu itu saya nangis terus ya, enggak ada uang saya. Saya jual kebun saya sedikit untuk memperbaiki Enang-Enang ini, habis itu saya pinjam uang orang,” ujar Shahrial seperti dikutip dari bitvonline.
Shahrial rela membakar dirinya untuk menghadirkan cahaya kepada orang lain. Ini pemandangan yang langka di era modern yang penuh individualisme. Shahrial mengajarkan kita bahwa kepedulian melahirkan kekuatan untuk melawan keterbatasan dan mengetuk hati pemerintah yang bebal.
Di tengah empati dan simpati yang mengalir kepada warga Gayo, kritik dan tudingan kepada pemerintah juga melayang keras. Pemerintah dinilai tidak peka dan nirempati kepada korban bencana. Alih-alih memberikan dukungan kepada gerakan sosial warga, tim Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh justru meminta agar perbaikan jalan itu dihentikan. Namun, belakangan tim BPJN Aceh meluruskan persoalan tersebut dan memberikan dukungan kepada gerakan sosial Shahrial dan warga Gayo.
Apatisme Memuncak
Gerakan sosial di Enang-enang memberikan dua pesan sekaligus, yakni semangat optimisme bahwa gerakan sosial masyarakat masih kuat, dan pesan menyedihkan bahwa pemerintah kian berjarak dengan warganya.
Di saat Shahrial dan warga lain memeras keringat, nyaris tidak ada kepala daerah dan anggota legislatif yang datang ke sana untuk bersama-sama bekerja. Bahkan, Bupati Bener Meriah berkelit bahwa status jalan tersebut adalah milik pemerintah nasional sehingga yang berkewajiban memperbaiki adalah pemerintah pusat, sementara warganya selama ini menanggung derita.
Budayawan Gayo, Salman Yoga, menilai perbaikan Jalan Enang-enang yang dilakukan secara swadaya oleh warga bukan sekadar respons darurat terhadap bencana, melainkan bagian dari kebudayaan gotong royong yang telah mengakar lama di tanah Gayo.
Menurut Salman, apatisme masyarakat yang memuncak terhadap negara justru melahirkan gerakan sosial. Warga saling bahu-membahu karena merasa senasib, sementara di sisi lain kepercayaan mereka terhadap negara kian menipis akibat pengabaian yang nyata.
Salman menjelaskan, kerja sama warga Gayo untuk kepentingan bersama bukanlah hal baru. Tradisi ini sudah berlangsung sejak era kolonial Belanda, salah satunya saat pembangunan jalan Bireuen-Takengon. Kala itu, meski proyek berada di bawah koordinasi Belanda, warga Gayolah yang benar-benar mengerjakan pembangunannya.
Menurut Salman, hal itu tidak semata karena tekanan penjajah, tetapi karena warga Gayo sendiri menyadari bahwa jalan tersebut menyangkut kepentingan bersama demi meningkatkan taraf hidup mereka saat itu dan generasi setelahnya.
Enang-enang Bukan Sekadar Infrastruktur
Dalam konteks bencana yang terjadi belakangan ini, Salman menilai rakyat Gayo kembali mengalami pengabaian dari negara. Jalan Enang-enang, yang menjadi urat nadi kehidupan warga, putus akibat bencana banjir bandang.
Hampir tujuh bulan berselang, pemerintah dinilai belum benar-benar hadir menangani persoalan tersebut. Kekecewaan itu justru mendorong warga untuk bergerak sendiri, karena kejelasan kebijakan formal dari negara tidak kunjung datang.
Salman menyebut pemerintah terjebak dalam pola feodalisme dan persoalan administrasi yang mereka buat sendiri. Pemerintah kabupaten menyatakan jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah nasional, sementara pemerintah pusat menyebut pembangunan baru akan dimulai pada 2027. Dalam situasi ini, pembangunan pascabencana justru diperlakukan sebagai program reguler.
Salman menyebut sosok Shahrial menjadi magnet yang menyatukan kegelisahan warga lain yang sebenarnya sudah lama ada. Ia menilai, ketika seorang penggerak tampil ke depan, gerakan sosial semacam ini akan semakin membesar.
“Rakyat kelaparan, tetapi pembangunan tunggu tahun depan,” ujar Salman.
Setelah gerakan warga bergulir, pemerintah pun secara malu-malu hadir ke lokasi untuk menyampaikan apresiasi, meski sebelumnya BPJN Aceh sempat menghalangi langkah warga.
Salman menilai pemerintah terlanjur diliputi rasa malu setelah menerima persekusi sosial dari masyarakat se-Indonesia.
Menurut Salman, di tengah apatisme terhadap pemerintah yang kian memuncak dan seolah masyarakat kehilangan harapan pada negara, warga justru dapat menjadi sandaran bagi keberlangsungan hidup warga lainnya.
Salman menegaskan, Jalan Enang-enang tidak boleh dipandang sebagai infrastruktur semata. Baginya, jalan itu telah menjadi simbol gerakan sosial warga dalam melawan negara dengan cara yang elegan.
Gerakan sosial warga di Enang-enang telah meruntuhkan ego pemerintah. Pejabat pemerintah, mulai dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Gubernur Aceh, hingga Bupati Bener Meriah, turun ke lokasi.
Entah tulus atau tidak, pemerintah memberikan apresiasi kepada warga dan menjanjikan pembangunan jalan dan jembatan permanen akan dimulai pada 2027. Warga Gayo diminta bersabar karena dibutuhkan prosedur panjang untuk membangun jembatan itu.
Semoga janji itu tidak membeku dalam dinginnya cuaca di tanah Gayo, sebab warga Gayo bisa melawan meski bukan dengan cara kekerasan.
Tinggalkan Balasan