Kategori: Liputan Mendalam

Tol Sibanceh Bunuh Ekonomi Saree

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) memang memangkas waktu perjalanan, namun di balik lancarnya kendaraan melaju tanpa hambatan, kawasan Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar, justru kehilangan denyut ekonominya.

Sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh–Medan yang dahulu dipenuhi kendaraan singgah, kini hanya sesekali terlihat mobil melintas.

Deretan rumah makan, kios oleh-oleh, hingga pedagang kaki lima yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari pengguna jalan, kini menghadapi kenyataan pahit, pembeli nyaris tak lagi datang.

Di depan Masjid Jamik Baitul Muttaqin, Dewi masih setia menjaga lapak sederhana yang digunakan untuk menjual tape, bengkuang, jagung rebus, ubi, dan hasil kebun lainnya, namun siang itu, lebih dari dua puluh menit berlalu tanpa satu pun kendaraan berhenti.

“Ekonomi kami susah, mobil tidak kemari lagi,” kata Dewi kepada Seputar Aceh, Kamis (16/7/2026).

Perempuan yang sejak kecil membantu orang tuanya berjualan di Saree itu mengatakan kondisi berubah drastis sejak Tol Sibanceh beroperasi.

“Dulu semua singgah di Saree, dari Sigli ke Banda Aceh ataupun sebaliknya pasti berhenti makan atau beli oleh-oleh, sekarang tidak ada lagi,” ujarnya.

Menurut Dewi, pendapatannya turun hingga sekitar 70 persen, bahkan memperoleh omset Rp50 ribu dalam sehari kini menjadi sesuatu yang sulit.

“Kadang sampai sore tidak laku seribu rupiah,” katanya.

Bukan hanya pedagang kecil yang merasakan dampaknya, Rumah Makan Harkat Sejahtera, salah satu rumah makan yang dahulu ramai dikunjungi pengguna jalan lintas, akhirnya menutup operasional di Saree dan memindahkan usaha ke kawasan Lamtamot.

Cover liputan khusus Edisi Cetak Seputar Aceh.

Karyawan rumah makan itu, yang akrab disapa Kak Bit, mengatakan keputusan tersebut diambil karena jumlah pelanggan terus menurun.

“Kendaraan sekarang lewat tol semua, paling satu dua mobil saja yang masih lewat sini,” ujarnya.

Menurutnya, bertahan di Saree sudah tidak lagi memungkinkan, dapur rumah makan bahkan telah dipindahkan ke lokasi baru yang dinilai masih memiliki arus kendaraan.

“Saree sudah mati total, makanya kami pindah,” katanya.

Kondisi itu terlihat jelas dari bangunan rumah makan yang kini kosong, terpal penutup menggantung di bangunan, sementara papan bertuliskan “24 Jam Buka” mulai berdebu dan rak-rak toko tampak kosong.

“Kedai setan sekarang,” ucap Kak Bit sambil tersenyum getir.

Ia mengatakan pedagang kecil menjadi kelompok yang paling terpukul karena tidak memiliki modal untuk membuka usaha di lokasi baru.

“Rumah makan besar mungkin masih bisa pindah, tapi pedagang kecil bagaimana? Mereka tidak punya uang untuk pindah,” ujarnya.

Para pedagang berharap pemerintah tidak sekadar memberi bantuan sesaat, melainkan membantu mereka membangun sumber ekonomi baru.

“Kasih modal usaha, biar kami bisa berkebun, buat kolam ikan, tanam bengkuang, ubi, atau tanaman lain,” harap Dewi.

Tol Sibanceh Bukan Penyebab Tunggal

Kondisi tempat Peristirahatan (rest area) kilometer (KM) 37 A rute Padang Tiji-Indrapuri Jalan Tol Sibanceh.
Sumber foto: acehtoday.id/Elza

Pakar ekonomi Aceh, Prof. Apridar, menilai lesunya ekonomi Saree sebenarnya bukan karena keberadaan jalan tol semata, melainkan akibat perpindahan arus lalu lintas yang merupakan konsekuensi umum pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, jalan tol memang mengalihkan kendaraan sehingga aktivitas ekonomi ikut berpindah ke kawasan pintu keluar tol.

“Yang terjadi bukan ekonomi mati, tetapi pusat ekonominya bergeser,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selain perpindahan arus kendaraan, kondisi Jalan Nasional yang gelap dan rusak membuat pengguna jalan semakin memilih tol karena lebih cepat dan aman.

Meski demikian, Apridar menilai pemerintah tidak boleh membiarkan Saree kehilangan fungsi ekonominya.

Ia menyarankan pemerintah segera melakukan revitalisasi kawasan melalui pembangunan sentra UMKM, perbaikan akses jalan, penerangan, pemasangan petunjuk menuju Saree dari pintu keluar tol, hingga menciptakan produk khas yang mampu menarik orang keluar dari jalan tol.

“Saree harus berubah dari tempat singgah menjadi tujuan wisata kuliner dan produk lokal,” katanya.

Tanpa langkah tersebut, menurut Apridar, kawasan yang dahulu menjadi salah satu pusat ekonomi di jalur Banda Aceh–Medan itu berisiko semakin ditinggalkan.

Gagasan Bagus, Namun Tidak Mudah

Bustami, pemilik Rumah Makan dan Coffe Cikgu Kopi di kawasan Lembah Seulawah, menilai usulan menjadikan Saree sebagai destinasi wisata atau pusat ekonomi baru tidak semudah yang dibayangkan. Menurutnya, pelaku usaha di kawasan tersebut menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari persoalan modal hingga regulasi yang berlaku di Aceh.

Ia menanggapi pandangan ekonom Prof. Apridar yang menyarankan agar Saree melakukan reposisi ekonomi melalui pengembangan wisata dan produk unggulan.

“Secara konsep memang bagus, tetapi di lapangan tidak semudah itu, pengembangan wisata di Aceh harus menyesuaikan dengan aturan dan qanun yang berlaku, banyak hal yang harus dipertimbangkan agar tidak berbenturan dengan regulasi maupun nilai-nilai syariat,” kata Bustami kepada Seputar Aceh.

Menurutnya, gagasan membangun destinasi wisata atau kawasan ekonomi baru lebih mudah diwujudkan oleh investor atau pelaku usaha yang memiliki modal besar. Sementara mayoritas masyarakat Saree merupakan pedagang kecil dan petani yang menggantungkan hidup dari hasil kebun serta penjualan di pinggir jalan.

Jalan Tol Sibanceh.

“Kalau yang punya modal besar mungkin bisa membangun tempat wisata atau usaha baru, tapi bagaimana dengan masyarakat kecil yang hanya mengandalkan hasil kebun untuk dijual kepada pengguna jalan? Mereka tidak punya kemampuan finansial untuk melakukan inovasi sebesar itu,” ujarnya.

Bustami mengatakan, selama puluhan tahun roda ekonomi Saree bertumpu pada kendaraan yang melintas di jalan nasional, Ketika arus lalu lintas beralih ke Jalan Tol Sigli–Banda Aceh, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya karena kehilangan pasar tanpa memiliki alternatif sumber penghasilan.

Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat untuk berinovasi, tetapi juga menghadirkan program nyata berupa pendampingan, akses permodalan, serta kebijakan yang mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di kawasan Saree.

“Kami tentu ingin Saree bangkit, tetapi masyarakat tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Harus ada keberpihakan dan solusi yang benar-benar bisa dijalankan,” katanya.

Pemkab Aceh Besar Masih Cari Jalan Keluar

Di tengah lesunya ekonomi Saree, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengaku masih mencari solusi untuk membantu pedagang yang kehilangan pembeli sejak beroperasinya Jalan Tol Sigli–Banda Aceh.

Salah satu opsi yang tengah dibahas ialah membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berjualan di kawasan rest area jalan tol.

Namun hingga kini, rencana tersebut belum dapat dipastikan karena masih menunggu pembahasan bersama PT Hutama Karya (Persero) selaku pengelola jalan tol.

Rumah Makan Harkat Sejahtera di kawasan Saree yang tutup. foto: acehtoday.id/Elza

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Aceh Besar, Drs. H. Sulaimi, M.Si., mengatakan pemerintah daerah belum memiliki kewenangan menentukan lokasi maupun kuota pedagang yang dapat menempati rest area.

“Kami masih menunggu waktu yang tepat untuk membahas hal itu secara khusus dengan PT Hutama Karya, Sampai sekarang belum ada keputusan mengenai jumlah titik rest area maupun alokasi ruang yang disiapkan untuk UMKM lokal,” kata Sulaimi kepada Seputar Aceh, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah hanya berperan melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM, Sementara seluruh kebijakan terkait pemanfaatan kawasan rest area berada di bawah kewenangan pengelola jalan tol.

Akibat belum adanya kepastian tersebut, Pemkab Aceh Besar belum dapat memastikan apakah pedagang di kawasan Saree nantinya memperoleh prioritas untuk menempati lokasi usaha di rest area.

Meski demikian, Sulaimi memastikan pemerintah daerah telah menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian, dalam waktu dekat pihaknya berencana menggelar pertemuan dengan PT Hutama Karya guna membahas peluang keterlibatan UMKM lokal dalam pengembangan rest area.

“Kami ingin ada solusi yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat, khususnya pedagang yang terdampak, tetapi semuanya harus dibahas bersama karena menyangkut kewenangan pengelola jalan tol dan kapasitas lahan yang tersedia,” ujarnya.

Ia mengakui ruang usaha di kawasan rest area memiliki keterbatasan sehingga mekanisme penempatan pedagang harus disusun secara cermat agar adil dan sesuai aturan.

Karena itu, Pemkab Aceh Besar berharap koordinasi dengan pengelola jalan tol dapat menghasilkan skema yang memberi ruang bagi UMKM lokal untuk tetap berkembang, tanpa bertentangan dengan regulasi pengelolaan jalan tol.

Tim Seputar Aceh Temukan Fakta

Hasil penelusuran Seputar Aceh di salah satu kawasan rest area Jalan Tol Sigli–Banda Aceh menunjukkan kondisi yang jauh dari gambaran pusat aktivitas ekonomi, saat tim berada di lokasi, tidak terlihat satu pun pedagang maupun pelaku UMKM yang berjualan.

Rest area tersebut tampak lengang, area parkir hanya sesekali disinggahi beberapa kendaraan yang berhenti sejenak untuk beristirahat sebelum kembali melanjutkan perjalanan.

Tidak terlihat kios, lapak oleh-oleh, maupun aktivitas jual beli sebagaimana yang diharapkan dapat menjadi ruang baru bagi pelaku usaha lokal.

Temuan lapangan ini sejalan dengan pernyataan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang menyebut pemanfaatan rest area bagi UMKM lokal hingga kini masih sebatas rencana dan belum memasuki tahap implementasi.

Belum adanya kepastian mengenai alokasi ruang maupun mekanisme penempatan pedagang membuat kawasan tersebut belum memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang terdampak beroperasinya jalan tol.

Dengan kondisi tersebut, harapan sebagian pedagang Saree untuk memperoleh kesempatan berjualan di rest area masih harus menunggu hasil pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan PT Hutama Karya selaku pengelola Jalan Tol Sigli–Banda Aceh.

Coffee Shop kawasan Seulawah, Cikgu Kopi Arabika Gayo di Saree.
Sumber foto: acehtoday.id/Elza

PT Hutama Karya (Persero) menegaskan komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengelolaan rest area di sepanjang Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), menyusul sorotan publik terhadap melemahnya ekonomi kawasan Saree pascaoperasional jalan tol tersebut.

Kepala Regional Sumatra Bagian Utara PT Hutama Karya, Taufiq Hidayat, menjelaskan bahwa pihaknya memprioritaskan lebih dari 30 persen tenant komersial di rest area bagi pelaku UMKM lokal, sehingga produk-produk unggulan Aceh dapat menjangkau lebih banyak pengguna jalan tol.

"Hutama Karya memprioritaskan lebih dari 30% tenant komersial di rest area bagi pelaku UMKM lokal, sehingga produk-produk unggulan Aceh dapat menjangkau lebih banyak pengguna jalan tol," katanya saat dikonfirmasi acehtoday.id/, Sabtu (18/7/2026).

Terkait ketersediaan ruang, Taufiq menyebut hingga saat ini masih ada peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk bergabung sebagai tenant, sesuai ketersediaan ruang dan kebutuhan operasional. Masyarakat yang berminat, katanya, dapat menghubungi pengelola rest area untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan yang berlaku.

Hutama Karya Koordinasi dengan Pemda Kembangkan Kawasan Saree

Dari sisi koordinasi, Taufiq menyebut pihaknya terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mendukung pengembangan kawasan di sekitar jalan tol Sigli-Banda Aceh.

Ia menilai kehadiran jalan tol diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru, sementara potensi wisata, kuliner, dan UMKM di kawasan Saree terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak.

Menanggapi keluhan pelaku usaha di Saree yang omzetnya menurun, Taufiq mengatakan pihaknya memahami bahwa setiap pembangunan infrastruktur dapat membawa perubahan pola mobilitas masyarakat. Namun ia meyakini kawasan Saree tetap memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata, kuliner, maupun pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Dengan meningkatnya aksesibilitas wilayah melalui jalan tol, kami berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, promosi yang lebih luas, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sehingga kawasan Saree tetap menjadi tujuan masyarakat,” ujarnya.

Terkait sepinya Jalan Nasional Banda Aceh-Medan, Taufiq menyebut peralihan sebagian lalu lintas ke jalan tol merupakan hal yang lazim setelah suatu ruas tol beroperasi.

Menurutnya, jalan tol melayani perjalanan jarak jauh secara lebih cepat dan efisien, sementara jalan nasional tetap memiliki peran penting sebagai akses mobilitas lokal, distribusi barang, serta penghubung menuju kawasan ekonomi dan destinasi wisata.

Kepala Regional Area Sumatra Bagian Utara Hutama Karya, Taufiq Hidayat (Foto: Dokumen untuk acehtoday.id/)

Hutama Karya Buka Ruang Evaluasi dan Jalankan Program TJSL

Taufiq memastikan pihaknya terbuka terhadap masukan masyarakat dan akan terus melakukan evaluasi bersama pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya, agar manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai BUMN, Hutama Karya juga disebut secara konsisten menjalankan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM.

Selain memprioritaskan tenant rest area bagi UMKM lokal, Taufiq menyebut perusahaan juga aktif menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana, melaksanakan kegiatan sosial seperti pembagian takjil saat Ramadan, operasi simpatik lewat pembagian kopi, permen, dan edukasi keselamatan bagi pengguna jalan, serta penyaluran hewan kurban pada momen Iduladha.

“Melalui berbagai program tersebut, Hutama Karya berupaya memastikan kehadiran jalan tol tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional,” pungkasnya. (MI, EP, ZM, AN)

20 Juli 2026
Gerakan Sosial di Enang-enang, Cara Elegan Rakyat Gayo Melawan

Gerakan sosial yang lahir dari masyarakat akar rumput di Enang-enang, Kabupaten Bener Meriah, sejatinya adalah bentuk perlawanan rakyat yang sangat halus, namun keras. Ketika apatisme masyarakat mencapai puncak dan harapan mereka pada negara kian pudar, lahirlah gerakan sosial dari warga untuk warga. Dari Rakyat Gayo kita belajar, melawan tidak selalu harus dengan kekerasan.

Tujuh bulan setelah banjir bandang, jalan dan jembatan di Tajuk Enang-enang, Bener Meriah, tidak disentuh oleh pemerintah. Jalur utama penghubung wilayah pesisir Aceh dengan dataran tinggi Gayo itu lumpuh. Sebuah jalan alternatif di kawasan Werlah kondisinya juga sangat buruk: menanjak dan aspalnya terkelupas.

Warga Gayo merasa benar-benar telah dilupakan oleh negara.

Namun, alih-alih mengutuk pemerintah, mereka justru bergerak secara swadaya untuk memperbaiki jalan Enang-enang. Seorang tokoh adat akar rumput bernama Shahrial Abadi menggalang kekuatan untuk memperbaiki jalan itu.

Dia rela menjual kebun dan berpeluh basah sepanjang hari untuk memimpin perbaikan jalan. Siang malam, warga Gayo bergotong royong memasak aspal, mengaduk semen, dan mengecor jalan.

Mereka tidak digaji, apalagi mengharapkan fee. Rasa cinta yang besar terhadap tanah kelahiran telah menyatukan mereka untuk berkorban.

Gerakan sosial itu menggetarkan banyak orang, bukan hanya warga Gayo, tetapi juga masyarakat Indonesia. Tidak sampai sebulan, donasi yang terkumpul mencapai Rp1 miliar. Jumlah tersebut tidak disangka-sangka oleh Shahrial.

Kondisi jalan Enang-Enang setelah bencana alam November 2025 lalu. Foto Dok BPJN Aceh

“Walau saat itu saya enggak punya uang sama sekali. Waktu itu saya nangis terus ya, enggak ada uang saya. Saya jual kebun saya sedikit untuk memperbaiki Enang-Enang ini, habis itu saya pinjam uang orang,” ujar Shahrial seperti dikutip dari bitvonline.

Shahrial rela membakar dirinya untuk menghadirkan cahaya kepada orang lain. Ini pemandangan yang langka di era modern yang penuh individualisme. Shahrial mengajarkan kita bahwa kepedulian melahirkan kekuatan untuk melawan keterbatasan dan mengetuk hati pemerintah yang bebal.

Di tengah empati dan simpati yang mengalir kepada warga Gayo, kritik dan tudingan kepada pemerintah juga melayang keras. Pemerintah dinilai tidak peka dan nirempati kepada korban bencana. Alih-alih memberikan dukungan kepada gerakan sosial warga, tim Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh justru meminta agar perbaikan jalan itu dihentikan. Namun, belakangan tim BPJN Aceh meluruskan persoalan tersebut dan memberikan dukungan kepada gerakan sosial Shahrial dan warga Gayo.

Apatisme Memuncak

Gerakan sosial di Enang-enang memberikan dua pesan sekaligus, yakni semangat optimisme bahwa gerakan sosial masyarakat masih kuat, dan pesan menyedihkan bahwa pemerintah kian berjarak dengan warganya.

Di saat Shahrial dan warga lain memeras keringat, nyaris tidak ada kepala daerah dan anggota legislatif yang datang ke sana untuk bersama-sama bekerja. Bahkan, Bupati Bener Meriah berkelit bahwa status jalan tersebut adalah milik pemerintah nasional sehingga yang berkewajiban memperbaiki adalah pemerintah pusat, sementara warganya selama ini menanggung derita.

Budayawan Gayo, Salman Yoga

Budayawan Gayo, Salman Yoga, menilai perbaikan Jalan Enang-enang yang dilakukan secara swadaya oleh warga bukan sekadar respons darurat terhadap bencana, melainkan bagian dari kebudayaan gotong royong yang telah mengakar lama di tanah Gayo.

Menurut Salman, apatisme masyarakat yang memuncak terhadap negara justru melahirkan gerakan sosial. Warga saling bahu-membahu karena merasa senasib, sementara di sisi lain kepercayaan mereka terhadap negara kian menipis akibat pengabaian yang nyata.

Salman menjelaskan, kerja sama warga Gayo untuk kepentingan bersama bukanlah hal baru. Tradisi ini sudah berlangsung sejak era kolonial Belanda, salah satunya saat pembangunan jalan Bireuen-Takengon. Kala itu, meski proyek berada di bawah koordinasi Belanda, warga Gayolah yang benar-benar mengerjakan pembangunannya.

Menurut Salman, hal itu tidak semata karena tekanan penjajah, tetapi karena warga Gayo sendiri menyadari bahwa jalan tersebut menyangkut kepentingan bersama demi meningkatkan taraf hidup mereka saat itu dan generasi setelahnya.

Enang-enang Bukan Sekadar Infrastruktur

Dalam konteks bencana yang terjadi belakangan ini, Salman menilai rakyat Gayo kembali mengalami pengabaian dari negara. Jalan Enang-enang, yang menjadi urat nadi kehidupan warga, putus akibat bencana banjir bandang.

Hampir tujuh bulan berselang, pemerintah dinilai belum benar-benar hadir menangani persoalan tersebut. Kekecewaan itu justru mendorong warga untuk bergerak sendiri, karena kejelasan kebijakan formal dari negara tidak kunjung datang.

Salman menyebut pemerintah terjebak dalam pola feodalisme dan persoalan administrasi yang mereka buat sendiri. Pemerintah kabupaten menyatakan jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah nasional, sementara pemerintah pusat menyebut pembangunan baru akan dimulai pada 2027. Dalam situasi ini, pembangunan pascabencana justru diperlakukan sebagai program reguler.

Salman menyebut sosok Shahrial menjadi magnet yang menyatukan kegelisahan warga lain yang sebenarnya sudah lama ada. Ia menilai, ketika seorang penggerak tampil ke depan, gerakan sosial semacam ini akan semakin membesar.

“Rakyat kelaparan, tetapi pembangunan tunggu tahun depan,” ujar Salman.

Setelah gerakan warga bergulir, pemerintah pun secara malu-malu hadir ke lokasi untuk menyampaikan apresiasi, meski sebelumnya BPJN Aceh sempat menghalangi langkah warga.

Salman menilai pemerintah terlanjur diliputi rasa malu setelah menerima persekusi sosial dari masyarakat se-Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat melihat kondisi Aceh pasca bencana. Foto Humas Aceh

Menurut Salman, di tengah apatisme terhadap pemerintah yang kian memuncak dan seolah masyarakat kehilangan harapan pada negara, warga justru dapat menjadi sandaran bagi keberlangsungan hidup warga lainnya.

Salman menegaskan, Jalan Enang-enang tidak boleh dipandang sebagai infrastruktur semata. Baginya, jalan itu telah menjadi simbol gerakan sosial warga dalam melawan negara dengan cara yang elegan.

Gerakan sosial warga di Enang-enang telah meruntuhkan ego pemerintah. Pejabat pemerintah, mulai dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Gubernur Aceh, hingga Bupati Bener Meriah, turun ke lokasi.

Entah tulus atau tidak, pemerintah memberikan apresiasi kepada warga dan menjanjikan pembangunan jalan dan jembatan permanen akan dimulai pada 2027. Warga Gayo diminta bersabar karena dibutuhkan prosedur panjang untuk membangun jembatan itu.

Semoga janji itu tidak membeku dalam dinginnya cuaca di tanah Gayo, sebab warga Gayo bisa melawan meski bukan dengan cara kekerasan.

20 Juli 2026
Aceh Tak Boleh Kalah Lobi Migas Blok South Andaman

Pemerintah Aceh meminta Presiden Prabowo meninjau ulang pengembangan Blok South Andaman. Di balik perdebatan teknis offshore dan onshore, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih besar, mengapa daerah penghasil hanya memperoleh porsi yang dinilai terlalu kecil?

acehtoday.id/ | Banda Aceh — Ketika pemerintah pusat mempercepat pengembangan Lapangan Tangkulo menuju keputusan investasi final, Pemerintah Aceh justru mengajukan keberatan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyurati Presiden Prabowo Subianto agar skema pengembangan proyek migas South Andaman ditinjau kembali.

Mualem mengirim surat kepada Presiden agar pemerintah meninjau kembali Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja South Andaman.

Surat itu bukan sekadar mempersoalkan lokasi pengolahan gas, melainkan menyangkut siapa yang paling menikmati hasil dari salah satu penemuan gas terbesar Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Pemerintah Aceh meminta skema pengembangan proyek dikaji kembali agar manfaatnya lebih besar bagi daerah.

“Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya Aceh. Sekarang kita menunggu respons Pemerintah Pusat,” kata Nurlis.

Surat tersebut memuat empat usulan, Salah satunya yang paling menyita perhatian adalah permintaan agar skema bagi hasil migas ditinjau ulang, Pemerintah Aceh menilai porsi 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak terlalu kecil dibandingkan besarnya potensi sumber daya yang akan diproduksi dari kawasan Andaman.

Pertanyaan itu menjadi inti polemik. Mengapa provinsi penghasil hanya memperoleh porsi yang dianggap minim? Apakah angka tersebut masih relevan dengan semangat pembangunan daerah? Ataukah memang konsekuensi dari skema kontrak migas yang berlaku secara nasional?

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah pusat mengenai alasan penetapan besaran tersebut.

Padahal, nilai ekonominya sangat besar.

Cover Seputar Aceh membahas Blok South Andaman sebagai laporan utama

Lapangan Tangkulo diproyeksikan menghasilkan sekitar 300 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD), Sebanyak 160 MMSCFD telah terikat kontrak penjualan kepada PLN melalui Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang baru saja ditandatangani antara Mubadala Energy dan PT PLN (Persero), Penandatanganan itu menjadi salah satu syarat utama menuju FID yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Blok South Andaman dan KEK Arun

Selain gas, lapangan tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari yang dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline sebagai bahan baku industri petrokimia.

Bagi Pemerintah Aceh, potensi sebesar itu semestinya menjadi pintu masuk kebangkitan industri migas di daerah, bukan sekadar sumber penerimaan negara.

Karena itu, Aceh juga meminta agar gas diproses di darat melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, memanfaatkan infrastruktur bekas PT Arun NGL yang telah tersedia.

Menurut pemerintah daerah, skema tersebut dapat menghidupkan kembali kawasan industri, menarik investasi hilir, membuka lapangan kerja, dan menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar dibanding hanya menjual gas mentah.

@acehtoday.id/ Soal Migas Andaman, Bahlil Bilang Lokasinya di Atas 12 Mil Laut. Lalu, apakah porsi manfaat untuk Aceh tetap kecil? 🤔 Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali memicu pembahasan soal pengelolaan Migas Blok Andaman. Jika lokasi eksplorasi berada di atas 12 mil laut, bagaimana dampaknya terhadap pembagian manfaat bagi Aceh? #aceh #migasandaman #BahlilLahadalia #seputaraceh #beritaterkini ♬ News Update – Syafeea library

Namun pemerintah pusat memiliki pertimbangan berbeda.

Dalam PoD yang telah disetujui Menteri ESDM, fasilitas produksi dirancang menggunakan konsep hybrid, Gas dari sumur laut diproses terlebih dahulu di fasilitas terapung (Floating Production Storage and Offloading/FPSO) sebelum dialirkan ke KEK Arun melalui pipa bawah laut.

SKK Migas beralasan gas Andaman mengandung karbon dioksida (CO₂) dan hidrogen sulfida (H₂S) dalam kadar tinggi sehingga harus dipisahkan lebih dulu demi keselamatan operasi dan untuk memenuhi spesifikasi gas yang diterima PLN maupun Pertagas.

Meski begitu, pandangan tersebut tidak sepenuhnya disepakati.

Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala, Dr. Teuku Andika, menilai tantangan teknis itu masih dapat diatasi menggunakan teknologi perpipaan tahan korosi (Corrosion Resistant Alloy/CRA) yang telah lama dipakai di berbagai proyek migas dunia.

Menurutnya, persoalan utama bukan lagi apakah gas bisa dibawa ke darat, melainkan pilihan model pembangunan yang ingin ditempuh.

Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Teuku Andika Rama Putra. Foto : acehtoday.id/

Jika orientasinya semata biaya investasi, fasilitas terapung memang menjadi pilihan yang lebih sederhana, Namun apabila orientasinya membangun industri hilir dan menciptakan nilai tambah bagi Aceh, maka seluruh opsi teknis seharusnya dikaji secara terbuka.

Perdebatan itu menunjukkan bahwa polemik South Andaman bukan hanya persoalan rekayasa Teknik, yang sedang diperebutkan adalah manfaat ekonomi dari cadangan gas yang diperkirakan mencapai sekitar 10 triliun kaki kubik (TCF) di kawasan Andaman.

Di tengah percepatan menuju FID, waktu bagi Aceh tidak banyak.

Jika desain proyek ditetapkan tanpa perubahan, maka kesempatan daerah untuk memengaruhi arah pengembangan salah satu proyek migas terbesar Indonesia bisa semakin sempit.

Karena itu, lobi politik yang kini dilakukan Pemerintah Aceh kepada Presiden Prabowo bukan semata meminta perubahan teknis proyek.

Yang diperjuangkan adalah agar Aceh tidak hanya menjadi lokasi penghasil gas, tetapi juga memperoleh bagian yang lebih layak dari nilai ekonomi sumber daya yang tersimpan di wilayahnya.

Pengamat kebijakan publik Aceh, Nasrul Zaman, menilai polemik pengembangan Blok South Andaman tidak semata menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi bagi daerah penghasil.

Menurut dia, keputusan mengenai skema pengolahan gas akan menentukan seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan Aceh dalam jangka panjang.

Kantor BPMA di Banda Aceh. Foto SeputarAceh/Zulkarnaini Masry

Nasrul mengkritik pandangan yang menilai pengolahan gas di darat tidak layak hanya berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek. Menurutnya, pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan manfaat berganda (multiplier effect) bagi perekonomian Aceh, mulai dari penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya industri hilir, hingga optimalisasi infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.

Ia juga mengingatkan agar pengalaman pengelolaan gas Arun pada masa lalu menjadi pelajaran dalam pengembangan Blok Andaman.

“Jangan sampai Aceh kembali hanya menjadi daerah penghasil, sementara nilai tambah ekonomi justru lebih banyak dinikmati di luar daerah,” kata Nasrul.

Menurut Nasrul, Pemerintah Aceh perlu memperkuat posisi tawar dalam pembahasan Plan of Development agar pengembangan Blok Andaman tidak hanya berorientasi pada percepatan produksi, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Aceh.

13 Juli 2026
Cerita Taruna Terjebak saat Mesin Kapal Aceh Hebat 2 Terbakar

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Dua pekan lebih menjalani perawatan akibat ledakan pompa hidrolik di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2, kondisi taruna Politeknik Pelayaran Malahayati, Bili Subana Sitepu (15), perlahan mulai membaik, Minggu (5/7/2026).

Ditemui acehtoday.id/, Bili terbaring di ranjang rumah sakit di ruang Raudhah 7 ditemani Ibunya, Yunita dan adik laki-lakinya yang masih kecil. Terlihat, sebagian lengan, jari dan kuping Bili masih dibalut oleh perban.

Yunita menceritakan perkembangan kondisi Bili saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin, Banda Aceh.

“Dari awal sampai sekarang sudah baik. Sudah bisa makan sendiri, cuma masih harus pelan-pelan karena dari awal buka mulutnya agak susah,” kata Yunita.

Menurutnya, dokter menyatakan Bili mengalami luka bakar sekitar 17 persen. Saat pertama kali tiba di rumah sakit, hampir seluruh bagian kepala, telinga, tangan, kaki hingga punggungnya mengalami luka bakar dan harus menjalani beberapa kali operasi.

“Pertama kali sampai kondisinya parah. Kepala dibungkus, kuping, tangan, kaki, punggung kena. Malam itu juga langsung operasi. Operasi kedua, ketiga kondisinya makin membaik. Sekarang sudah banyak yang dibuka perbannya, tinggal kuping sedikit lagi,” ujarnya.

Yunita mengatakan Bili tidak pernah kehilangan kesadaran sejak kejadian. Setelah ledakan terjadi, Bili masih mampu menyelamatkan diri keluar dari ruang mesin hingga naik ke dek kapal.

“Dia tidak pingsan. Dia sadar. Keluar sendiri dari kapal sampai ke atas karena panas,” katanya.

Unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) atas insiden ledakan yang terjadi di KMP Aceh Hebat 2, Jumat (12/6/2026).(Foto: Dok. Polresta Banda Aceh)

Menurut cerita Bili kepada keluarga, saat itu ia sedang mengikuti praktek lapangan bersama instruktur dan taruna lainnya di ruang mesin.

“Waktu itu mereka lagi praktek bersama Pak Agus. Posisi Bili agak di samping, tidak persis dekat titik ledakan, tapi masih di bawah. Tiba-tiba terdengar suara seperti mendesis, ‘ssst’. Dia sempat menoleh, belum sampai dua detik langsung meledak,” tutur Yunita.

Saat kejadian, Bili pun sedang memegang tablet untuk kegiatan praktik. Tablet itu, kata Yunita digunakan untuk melindungi diri sehingga usai kejadian perangkat elektronik ini rusak.

“Tabletnya sempat dia angkat buat melindungi diri. Makanya tabletnya juga rusak. Rata-rata yang kena tangannya karena refleks menutup badan dan muka,” ujarnya.

Menurutnya, ledakan tersebut membuat tubuh Bili terpental hingga terjatuh. Ruangan lalu berubah gelap dan penuh asap, adapun Bili berusaha mencari jalan keluar dan meminta pertolongan.

“Dia terempas sampai duduk. Setelah itu gelap karena asap. Dalam hati dia cuma ingat harus cari tangga. Dia naik lewat tangga itu sampai ke atas kapal,” katanya.

Beberapa taruna lain pun berusaha mencari pertolongan karena baju yang mereka kenakan terkena ledakan yang memberi efek panas di badan. Setelahnya sejumlah taruna dievakuasi dengan ambulans dan sebagian lagi menggunakan bus lalu menuju RSUDZA.

Yunita mengaku mendapat kabar kejadian itu dari keluarga di Aceh dan langsung berangkat dari Medan.

“Kami langsung cari tiket. Karena penerbangan terbatas akhirnya perjalanan juga cukup panjang sampai ke Aceh,” ujarnya.

Yunita menuturkan meski kondisi fisik Bili terus membaik, trauma psikologis masih dirasakan remaja tersebut.

“Dia masih trauma. Masih 15 tahun dia, sekolah pelayaran sejak SMP,” ucap Yunita.

Ruang Raudhah 7 di RSUDZA Banda Aceh tempat korban KMP Aceh Hebat 2 dirawat.
Sumber foto: acehtoday.id/Elza

Yunita mengaku keluarga terus memberikan semangat agar Bili tidak menyerah. Terlebih ayah Bili berprofesi di dunia pelayaran sehingga memahami risiko pekerjaan di bidang tersebut dan berusaha menguatkan dan mengembalikan semangat Bili.

ASDP Dampingi Taruna Korban Kapal Aceh Hebat 2

Menurut Yunita, pihak kampus dan PT ASDP Indonesia Ferry juga memberikan pendampingan kepada para korban. Salah satunya menyediakan konsumsi tiga kali sehari, penginapan, hingga pasca pemulihan nanti termasuk konseling kepada korban.

“Makanya mereka belum dibolehkan pulang. Nantinya akan ada konseling supaya traumanya berkurang. Kesehatan mental juga diperhatikan,” ujarnya.

Yunita menjelaskan proses penyembuhan luka bakar Bili membutuhkan waktu hingga tiga bulan tergantung perkembangan. Sementara itu, selama menjalani perawatan, seluruh kebutuhan pengobatan Bili ditanggung oleh ASDP.

“ASDP sering datang. Mereka kasih makan tiga kali sehari, minuman juga. Ada obat tertentu yang tidak ditanggung BPJS, itu juga dibayarkan oleh ASDP,” kata Yunita.

Ia mengatakan setelah diperbolehkan keluar dari rumah sakit, Bili belum langsung dipulangkan ke Medan. Sebab pihaknya masih perlu kontrol secara berkala ke rumah sakit dan seluruh akomodasi dan biaya ditanggung ASDP.

@acehtoday.id/ 🚢 ASDP memastikan seluruh biaya pengobatan 14 korban insiden KMP Aceh Hebat 2 akan ditanggung penuh. Selain biaya perawatan, kebutuhan keluarga korban yang datang dari luar daerah juga akan difasilitasi selama berada di Banda Aceh. Simak kronologi lengkap insiden yang terjadi di Pelabuhan Ulee Lheue. #SeputarAceh #Aceh #BandaAceh #BeritaAceh #infoaceh ♬ suara asli – Seputar Aceh

“Nanti ditempatkan dulu di kampus Politeknik Pelayaran Malahayati. Di sana tinggal sementara, lalu kontrol ke rumah sakit seminggu sekali sampai benar-benar sembuh. Jadi belum boleh langsung pulang ke kampung.” katanya.

Yunita juga menyebut pihak rumah sakit memastikan pemulihan dilakukan hingga kondisi kulit kembali baik. Meski demikian, keluarga bersyukur kondisi Bili terus menunjukkan perkembangan positif.

“Karena masih muda, dokter bilang regenerasi kulitnya lebih cepat. Mudah-mudahan bisa sembuh total.” harapnya.

Yunita menyampaikan harapan supaya tragedi serupa tidak lagi terjadi di industri pelayaran.

“Doa kami cuma satu, semoga semuanya cepat sembuh dan jangan ada korban lagi.” pungkas Yunita.

Sebelumnya, ledakan di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 saat kegiatan praktik taruna Politeknik Pelayaran Malahayati mengakibatkan 15 orang mengalami luka bakar. Tiga taruna, yakni Fahri Herdi Eko, Muhammad Bilal Ramzi, dan Muhammad Zulfikar meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh.

6 Juli 2026
Duka KMP Aceh Hebat 2: Dua Taruna Gugur, Publik Menanti Hasil Investigasi

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Korban ledakan KMP Aceh Hebat 2 kembali bertambah, Muhammad Bilal Ramzi (19) taruna Politeknik Pelayaran asal Kota Sabang yang sempat menjalani perawatan intensif akibat luka bakar, meninggal dunia setelah hampir dua pekan berjuang di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh.

Bilal mengembuskan napas terakhir pada Kamis (25/6/2026), sehingga jumlah korban meninggal dunia dalam insiden ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2 kini menjadi dua orang.

Sebelumnya, Fahri Edi Eko (19), warga Medan, Sumatera Utara, yang juga merupakan taruna Politeknik Pelayaran, meninggal dunia pada Minggu (20/6/2026) setelah menjalani perawatan akibat luka bakar yang dideritanya.

Kedua taruna tersebut merupakan bagian dari 15 korban ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2 yang terjadi pada Jumat (12/6/2026).

Seluruh korban saat itu langsung dilarikan ke RSUDZA Banda Aceh dan menjalani operasi darurat (cito) karena mengalami luka bakar serius.

Humas RSUDZA, Rahmadi, mengatakan kondisi Muhammad Bilal Ramzi sebenarnya sempat menunjukkan perkembangan positif sebelum akhirnya meninggal dunia.

"Kondisi sudah mulai membaik, bahkan sudah kita rawat di ruang biasa," kata Rahmadi kepada acehtoday.id/.

Saat ini, sebanyak 12 korban lainnya masih menjalani perawatan di RSUDZA, dari jumlah tersebut dua pasien masih dirawat di ruang intensif karena membutuhkan pemantauan ketat menggunakan alat monitor, sementara satu korban telah diperbolehkan pulang.

Sementara itu, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, membenarkan bahwa jenazah Muhammad Bilal Ramzi telah dipulangkan ke kampung halamannya di Kota Sabang.

"Sudah dimakamkan juga di Sabang," ujarnya singkat.

Andri turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya dua taruna muda yang menjadi korban ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2.

Kepergian Bilal semakin memperdalam duka atas tragedi tersebut. Dua korban yang meninggal dunia sama-sama berusia 19 tahun dan tengah menempuh pendidikan sebagai taruna pelayaran, sebuah profesi yang dipersiapkan menjadi bagian dari masa depan dunia maritim Indonesia.

Meski sebagian besar korban mulai menunjukkan perkembangan kesehatan, proses pemulihan diperkirakan masih berlangsung cukup lama karena mayoritas mengalami luka bakar dengan tingkat keparahan yang berbeda.

Nasib KMP Aceh Hebat 2

Insiden ini juga memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap aspek keselamatan pelayaran, kelayakan kapal, serta pengawasan terhadap armada penyeberangan di Aceh.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berencana memanggil Dinas Perhubungan Aceh dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh untuk meminta penjelasan mengenai kronologi ledakan, kondisi teknis kapal, hingga perkembangan proses investigasi.

Anggota Komisi IV DPRA, Khalid, mengatakan pemanggilan itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif agar penyebab insiden dapat diungkap secara profesional, objektif, dan transparan.

DPRA juga meminta hasil investigasi nantinya disampaikan kepada publik sebagai bahan evaluasi untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Merespons rencana pemanggilan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, melalui humas menyatakan pihaknya siap memenuhi undangan DPR Aceh.

“Kita siap memenuhi undangan DPRA untuk menjelaskan,” ujarnya.

Pernyataan senada juga disampaikan General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan.

“Perihal ini kami tentunya akan hadir,” katanya.

PT ASDP Indonesia Ferry sebelumnya juga menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban, termasuk kebutuhan keluarga korban selama mendampingi proses perawatan di Banda Aceh.

Namun, di balik komitmen tersebut, publik juga menaruh harapan agar investigasi terhadap penyebab ledakan dilakukan secara menyeluruh, independen, dan transparan.

Pengungkapan penyebab pasti insiden dinilai penting bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para korban dan keluarga, tetapi juga untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian yang menyebabkan tragedi tersebut.

Hasil investigasi yang terbuka kepada publik diharapkan menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran, perawatan armada, serta pengawasan operasional kapal, sehingga tragedi serupa tidak kembali terjadi dan tidak menambah daftar korban di masa mendatang.

KMP Aceh Hebat 2 Foto: acehtoday.id/Elza

26 Juni 2026