Tanggal 15 Agustus 2026 perdamaian Aceh berusia 21 tahun. Lebih dari Rp 100 triliun dana otonomi khusus digelontorkan untuk membangun Aceh. Namun, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masih timpang.
Letusan senjata di malam 31 Desember 2000 masih terngiang di telinga Rasyidah, meski usianya kini sudah menua bersama dua puluh lima tahun lebih yang berlalu. Suaminya, seorang anggota polisi yang bertugas di pelabuhan Kuala Langsa, tewas ditembak pada malam itu.
Keesokan harinya Rasyidah menemukan jasad suaminya di semak-semak. Hingga kini, siapa penembak suaminya tidak pernah terungkap.
“Kalau seandainya saya bukan guru, mungkin anak saya sudah kelaparan. Waktu itu untuk cari rezeki sulit. Kita tanam singkong, apa yang ada. Pisang-pisang muda kita rebus untuk makan anak,” kenang Rasyidah kepada , Kamis (13/8/2026).
Sejak kematian suaminya, Rasyidah memilih tidak menikah lagi dan membesarkan dua anaknya sendirian.
Trauma itu, katanya, tidak pernah benar-benar hilang meski anak-anaknya kini sudah berumah tangga.
Rasyidah mengaku belum pernah merasakan pemulihan ekonomi maupun psikologis yang layak sebagai korban konflik, kendati sudah berkali-kali memberikan kesaksian ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.
“Kalaupun ada bantuan harusnya diberikan merata. Jangan hanya untuk segelintir orang,” ujarnya.
Sumber foto: /Elza
Kemiskinan Aceh Naik
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat persentase penduduk miskin di provinsi ini naik menjadi 12,34 persen pada Maret 2026, bertambah 0,12 poin dibandingkan September 2025.
Kenaikan itu setara dengan tambahan sekitar 10.400 orang, sehingga total penduduk miskin di Aceh kini mendekati 714.000 jiwa. Tingginya angka kemiskinan di Aceh menunjukkan pengelolaan anggaran daerah belum mampu memperbaiki ekonomi warganya.
Pemerintah Aceh sendiri tidak menutup mata terhadap kesenjangan itu. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh, menegaskan bahwa tantangan Aceh hari ini bukan lagi soal mengakhiri konflik, melainkan memastikan setiap anak Aceh merasakan manfaat nyata perdamaian.
“Tantangan kita hari ini bukan lagi mengakhiri konflik, tetapi memastikan setiap anak Aceh merasakan manfaat perdamaian melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” katanya saat memberi sambutan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
Fadhlullah menyampaikan sejumlah langkah konkret pemerintah, mulai dari perpanjangan dana otonomi khusus yang diusulkan sebesar 2,25 persen dari dana alokasi umum nasional dan kini tengah dibahas di tingkat pusat, hingga penerimaan sertifikat tanah seluas 600 hektar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Lahan itu akan diarahkan untuk pengembangan ekonomi eks kombatan GAM dan korban konflik sesuai amanat MoU Helsinki.
Ia juga menyebut ada dana sekitar Rp 240 miliar yang tengah dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian untuk pembangunan kebun sawit seluas kurang lebih 600 hektar bagi mantan kombatan, serta skema reintegrasi yang terus berjalan lewat Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
Direktur Eksekutif Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI), Syarifah Rahmatillah, mengingatkan bahwa damai tidak boleh diukur hanya dari hilangnya suara senjata.
“Kita jangan hanya melihat damai dari tidak adanya konflik bersenjata. Kita harus melihat apakah perempuan korban konflik sudah mendapatkan haknya, apakah kehidupannya sudah lebih sejahtera,” ujarnya kepada , Kamis (13/8/2026).
Menurut Syarifah, perempuan korban konflik kerap hanya ditampilkan sebagai simbol dalam seremoni tahunan, sementara suara mereka jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pemulihan.
Syarifah juga meminta BRA tidak berhenti pada penyaluran bantuan administratif, melainkan memastikan program pemberdayaan termasuk modal usaha dan bantuan pendidikan disertai pendampingan berkelanjutan agar benar-benar mengubah nasib penerimanya.
Kerja Informal Masih Mendominasi
Persoalan ekonomi struktural juga disorot Teuku Farhan, Pendiri dan Mentor 2Digit Academy. Ia menyebut dua dekade lebih masa damai justru belum berhasil mendorong Aceh keluar dari jebakan lapangan kerja informal.
Data BPS per Februari 2026 menunjukkan hanya 35,85 persen pekerja Aceh berstatus formal, sementara 64,15 persen sisanya bertahan di sektor informal.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Aceh pun naik ke 5,88 persen, jauh di atas rata-rata nasional 4,68 persen, menjadikan Aceh provinsi dengan TPT tertinggi kedua di Sumatera setelah Kepulauan Riau.
Dua puluh satu tahun perdamaian Aceh pasca-penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar yang diwariskan konflik kepada generasi muda, khususnya anak-anak korban konflik.
Pemerhati pendidikan Aceh, Dr. Samsuardi mengatakan keberhasilan perdamaian seharusnya tidak hanya diukur dari berhentinya kekerasan bersenjata, melainkan dari sejauh mana nasib anak-anak yang terdampak konflik benar-benar berubah.
Menurut Samsuardi, konflik Aceh mewariskan persoalan yang mengalir antargenerasi, mulai dari kemiskinan struktural, kesenjangan pendidikan, hilangnya kesempatan, hingga trauma sosial.
Ia merujuk data Badan Reintegrasi Aceh tahun 2021 yang mencatat sekitar 4.000 anak korban konflik menempuh pendidikan di pesantren, sementara 2.500 lainnya melanjutkan pendidikan tinggi melalui beasiswa.
“Angka ini bukan sekadar statistik administratif. Di baliknya ada ribuan keluarga yang berharap anak-anak mereka tidak mewarisi luka dan keterbatasan yang sama,” ujar Samsuardi.
Ia menekankan, setelah 21 tahun, perlu ada evaluasi kritis terhadap capaian pendidikan anak-anak korban konflik, termasuk berapa banyak yang berhasil menyelesaikan sekolah, memperoleh pekerjaan layak, atau justru masih terjebak kemiskinan akibat hambatan biaya, jarak, dan fasilitas.
Samsuardi juga menyoroti kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pedalaman, kepulauan, serta kawasan terpencil di Aceh, yang masih menghadapi persoalan klasik seperti keterbatasan transportasi, konektivitas internet, dan kurangnya tenaga pendidik berkualitas.
Ia mendorong Pemerintah Aceh memperluas alokasi anggaran beasiswa khusus bagi anak korban konflik serta mengubah cara pandang terhadap mereka, dari sekadar objek bantuan menjadi aset masa depan Aceh yang perlu diberdayakan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses ke dunia kerja.
“Jika anak-anak korban konflik hari ini mampu menjadi dokter, insinyur, pengusaha, atau pemimpin masyarakat, maka itulah bentuk paling nyata dari dividen perdamaian,” tutup Samsuardi. (Putri Elza/Andika)
