Dalam sebuah forum diskusi yang mengangkat topik penguatan perdamaian, seorang peserta yang merupakan korban konflik mengaku dia berhasil meraih gelar sarjana tanpa bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Aceh.
Padahal sebagai anak korban yang ayahnya meninggal karena terbunuh saat konflik dia merasa punya hak mendapatkan beasiswa dari dana otonomi khusus. Harapan itu sangat wajar, mengingat status mereka sebagai penyintas konflik.
Namun, jawaban narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh sungguh membuat saya sangat kaget.
“Mungkin anda tidak mendapatkan program langsung sebagai korban konflik, tetapi anda menerima manfaat dari program lain dari pemerintah. Itu sama saja”.
Jawaban narasumber itu mengkonfirmasi bahwa sebenarnya dalam perencanaan pembangunan posisi korban konflik tidak ‘istimewa’. Status mereka seolah melebur begitu saja ke dalam kategori masyarakat umum. Meski ada banyak program penguatan perdamaian tetapi lebih banyak bersifat seremonial.
Kini setelah 21 tahun perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI, nasib para korban masih memprihatinkan. Mereka bukan hanya terabaikan dari sisi ekonomi, tetapi juga kesempatan untuk tumbuh dan tidak ada akses pendidikan yang berkualitas. Dua dekade lebih berlalu, tetapi luka itu belum benar-benar pulih.
Program beasiswa pendidikan S1 dan S2 untuk para korban konflik sebagian justru dinikmati oleh para kolega elit. Program bantuan pemberdayaan ekonomi korban justru jadi ajang korupsi. Ironisnya, program yang seharusnya menyembuhkan justru melahirkan luka baru. Aceh saat ini kian sulit mencari pejabat dan pemimpin yang amanah.
Pemimpin Redaksi
Padahal Aceh telah menerima lebih dari Rp 100 triliun dana otonomi khusus. Namun, kemiskinan di daerah-daerah basis konflik masih tinggi. Bahkan, kemiskinan itu berpotensi diwariskan kepada generasi mereka selanjutnya. Angka besar itu tidak pernah benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.
Yang dikhawatirkan bukan mewariskan kemiskinan, tetapi juga amarah dan rasa tidak percaya kepada pemerintah.
Apalagi mereka kini melihat betapa hedonnya kehidupan para elit yang beberapa di antaranya adalah orang-orang yang mereka lindungi dan puja puji pada masa konflik dulu. Rasa kecewa itu perlahan berubah menjadi sinisme yang mengakar.
Saya meyakini Pemerintah Aceh dalam hal ini Bappeda Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tidak memiliki data by name by address para korban konflik. Apalagi memastikan bagaimana kehidupan mereka saat ini. Tanpa data yang akurat, kebijakan pun sulit tepat sasaran.
Bicara pemulihan psikologis lebih parah lagi. Para korban nyaris tidak mendapatkan pemulihan trauma.
Mereka hidup dalam bayang-bayang kelamnya masa lalu. Trauma itu sering kali diwariskan secara diam-diam kepada anak dan cucu mereka.
Para korban dibiarkan berjuang sendiri dalam sunyi. Beberapa korban berhasil keluar dari zona kemiskinan, meski tidak benar-benar bisa menghapus luka psikologis.
Namun tidak sedikit korban justru tenggelam dalam jurang kemiskinan dan beberapa terpuruk dalam kubangan kriminal seperti sindikasi narkoba.
Saat harapan pada negara sudah sirna yang muncul adalah bagaimana bisa bertahan hidup meski dengan cara yang berat.
Selain menjadi korban konflik, mereka juga menjadi korban ketidakadilan pembangunan dari pemerintah. Dua lapis ketidakadilan ini yang membuat luka mereka sulit sembuh.
Pada akhirnya kita tetap harus bersyukur dan merawat perdamaian, namun kita juga harus berdamai dengan keadaan bahwa pemerintah bukan tempat menaruh harapan.
