acehtoday

Kategori: Ekonomi & Bisnis

  • MBG Gerakkan Ekonomi Aceh, BPS Catat Lonjakan Aktivitas Industri Makanan Triwulan I 2026

    MBG Gerakkan Ekonomi Aceh, BPS Catat Lonjakan Aktivitas Industri Makanan Triwulan I 2026

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di Aceh. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat program tersebut ikut mendorong sektor penyediaan makanan dan minuman, industri makanan, hingga perdagangan selama Triwulan I tahun 2026.

    Dalam laporan resmi yang dirilis 5 Mei 2026, BPS Aceh mencatat perekonomian Aceh tumbuh 4,09 persen secara tahunan atau year on year (y-on-y). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh atas dasar harga berlaku mencapai Rp66,39 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp39,95 triliun.

    BPS menyebut pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat, perdagangan, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Salah satu faktor yang mulai memberi pengaruh adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini berjalan di berbagai daerah.

    “Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan dengan lebih dari 650 SPPG aktif turut memberikan dampak terhadap aktivitas penyediaan makan minum, industri makanan, dan perdagangan,” tulis BPS Aceh dalam laman resminya.

    Pernyataan tersebut menjadi salah satu indikator awal bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mulai menciptakan aktivitas ekonomi baru melalui kebutuhan bahan pangan dan operasional dapur penyedia makanan.

    Dampak MBG pada Sektor Makanan dan Perdagangan Aceh

    BPS Aceh mencatat sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi selama Triwulan I 2026, yakni mencapai 13,54 persen. Angka itu menempatkan sektor tersebut sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi Aceh tahun ini.

    Kondisi serupa juga terjadi secara nasional. BPS RI mencatat lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14 persen pada Triwulan I 2026, menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Pada periode yang sama, konsumsi pemerintah meningkat 21,81 persen.

    Peningkatan aktivitas sektor makanan dan perdagangan diperkirakan berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku seperti beras, telur, ayam, ikan, sayuran, hingga berbagai kebutuhan dapur lainnya yang digunakan dalam program MBG.

    Selain itu, struktur ekonomi Aceh yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 31,70 persen terhadap PDRB membuat program tersebut berpotensi menciptakan efek berantai yang lebih luas apabila rantai pasok bahan pangan berasal dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal.

    Meski demikian, BPS belum merinci besaran kontribusi langsung MBG terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh maupun nilai perputaran uang yang telah tercipta dari program tersebut.

    Namun untuk pertama kalinya, program MBG secara eksplisit disebut dalam laporan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu menunjukkan aktivitas program mulai terdeteksi dalam pergerakan ekonomi masyarakat dan sektor usaha yang berkaitan dengan penyediaan pangan.

    BPS Aceh juga mencatat lapangan usaha perdagangan besar dan eceran menyumbang 15,92 persen terhadap struktur ekonomi daerah, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama ekonomi Aceh.

    Jika kebutuhan pangan MBG ke depan lebih banyak diserap dari pelaku usaha lokal, program tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber pergerakan ekonomi baru bagi UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha desa di Aceh.

  • Mualem Tolak Aceh Jadi Penonton, Minta Gas South Andaman Diolah di KEK Arun

    Mualem Tolak Aceh Jadi Penonton, Minta Gas South Andaman Diolah di KEK Arun

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Gas South Andaman kembali menjadi perhatian setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman.

    Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi Pemerintah Aceh menyusul belum tercapainya kesepakatan antara pemerintah daerah dengan operator blok, Mubadala Energy, terkait konsep pengembangan lapangan gas raksasa tersebut. 

    Menurut Mualem, Aceh menginginkan pengembangan Gas South Andaman tidak hanya berorientasi pada percepatan produksi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

    “Kami meminta Bapak Menteri kiranya berkenan menunda penandatanganan Persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo WK South Andaman sampai adanya kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Mubadala Energy,” tulis Mualem dalam surat yang dikirim kepada Menteri ESDM.

    surat yang dikirim kepada Menteri ESDM
    surat yang dikirim kepada Menteri ESDM foto dok : ist

    Perbedaan utama antara Pemerintah Aceh dan Mubadala Energy terletak pada sistem pengolahan gas yang akan digunakan.

    Mubadala Energy mengusulkan penggunaan Floating Production Storage and Offloading (FPSO), yaitu fasilitas produksi dan pengolahan gas yang ditempatkan di laut menggunakan kapal khusus.

    Sementara itu, Pemerintah Aceh mengusulkan agar Gas South Andaman dikembangkan secara terintegrasi dengan Lapangan Layaran di masa mendatang dan memanfaatkan fasilitas pengolahan darat atau Onshore Processing Facility (OPF) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.

    Bagi Aceh, pengolahan gas di darat memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan pengolahan di laut.

    Pemerintah Aceh menilai KEK Arun memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan Gas South Andaman.

    Kawasan yang pernah menjadi pusat industri LNG terbesar di Indonesia itu dinilai masih memiliki potensi besar untuk kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi Aceh.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf
    Gubernur Aceh Muzakir Manaf foto dok : ist

    Mualem menegaskan bahwa keberadaan cadangan gas besar di South Andaman harus dimanfaatkan untuk mendorong investasi baru, membuka lapangan kerja, serta memperkuat industri hilir migas di Aceh.

    “Pemerintah Aceh mengharapkan pengembangan lapangan gas ini dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” demikian salah satu poin yang menjadi dasar usulan pemerintah daerah.

    Jika pengolahan dilakukan melalui fasilitas darat, berbagai industri turunan seperti petrokimia, pupuk, energi, hingga industri berbasis gas lainnya berpeluang tumbuh di Aceh.

    Selain itu, aktivitas ekonomi di sekitar KEK Arun juga diperkirakan akan meningkat seiring masuknya investasi baru.

    Mengapa Aceh Menolak Skema FPSO?

    Secara teknis, FPSO memang menjadi pilihan yang banyak digunakan dalam industri migas modern karena lebih cepat dan efisien.

    Melalui sistem ini, gas dapat diproduksi dan diproses langsung di laut tanpa memerlukan pembangunan fasilitas pengolahan di darat.

    Namun Pemerintah Aceh menilai model tersebut berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan daerah.

    Apabila seluruh proses produksi dan pengolahan dilakukan di laut, peluang pengembangan industri hilir di darat menjadi lebih terbatas. Padahal Aceh telah memiliki kawasan industri dan infrastruktur pendukung yang selama ini dipersiapkan untuk pengembangan sektor energi.

    Karena itu, Pemerintah Aceh memilih memperjuangkan skema pengolahan darat sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.

    Gas South Andaman Jadi Taruhan Masa Depan Aceh

    dikutip ruangenergei.com dalam forum IPA Convex 2026, BPMA menyebut lebih dari 9 miliar barel setara minyak (BBOE) sumber daya migas masih menunggu untuk ditemukan di wilayah Aceh dan sekitarnya. Angka ini muncul setelah sebelumnya ditemukan sekitar 8,6 BBOE hidrokarbon in-place dari sejarah eksplorasi panjang sejak 1855.  

    “North Sumatra Basin adalah salah satu cekungan paling produktif di Indonesia, tetapi ironisnya masih under-explored di sejumlah area,” demikian salah satu poin penting dalam paparan BPMA yang dibaca ruangenergi.com

    peta migas aceh
    peta migas aceh foto : ruangenergi.com

    Cadangan Gas South Andaman disebut-sebut sebagai salah satu temuan gas terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

    Bagi Pemerintah Aceh, proyek ini bukan sekadar proyek migas bernilai miliaran dolar, melainkan peluang untuk membangun kembali kejayaan industri energi di Aceh.

    Melalui surat yang juga ditembuskan kepada Presiden RI, Kepala SKK Migas, Ketua DPR RI, Ketua DPRA, hingga Wali Nanggroe Aceh, Mualem menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan model pengembangan yang dinilai paling menguntungkan bagi Aceh.

    Keputusan akhir kini berada di tangan pemerintah pusat. Apakah Gas South Andaman akan dikembangkan dengan skema FPSO yang lebih cepat dan efisien, atau melalui fasilitas pengolahan darat di KEK Arun yang diyakini mampu memberikan efek berganda lebih besar bagi perekonomian Aceh.

    Yang jelas, Pemerintah Aceh menegaskan satu hal: daerah tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri.